Tenggarong – Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) H Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakan dan Keselamatan (Damkarmatan) Kukar H. Fida Hurasani menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahu (HUT) ke-105 Damkarmatan tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, di halaman gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Balikpapan, Jumat (8/3).

Kepala Dinas Damkarmatan Provinsi Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring bertindak Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan kegiatan tersebut, yang diikuti satuan BPBD, Pramuka, Dishub, Satpol PP, TNI-Polri, Lapas, dan Damkarmatan se Kaltim.

Berbagai perlombaan dalam rangka HUT Damkarmatan se Kaltim tahun ini, anggota Damkarmatan Kukar menjadi The Best Fair Play Team.

Dalam kesempatan itu, Fida memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anggotanya. Dan selalu bersyukur apapun yang di peroleh Damkarmatan Kukar di ajang kompetisi se Kaltim tahun ini.

“Insayaallah saya berjanji pada peringatan HUT ke-106 Damkarmatan se Kaltim tahun 2025, Kukar akan menjadi tuan rumah. Kita akan memberikan yang terbaik pada tim, pimpinan, daerah, dan masyarakat bukan hanya sukses pelaksanaan tetapi sukses prestasi dalam perlombaannya,” tegasnya.

Sebagai persiapan tahun depan, kata Kadis Damkarmatan Kukar sepulang dari Balikpapan pihaknya akan melakukan rapat untuk membentuk tim kecil administrasi.

Karena ada berita acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait keputusan menunjuk Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan HUT ke-106 Damkarmatan tahun 2025 tingkat provinsi Kaltim.

“Dan saya bersama jajaran akan berusuha memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah pelaksanaan Damkarmatan tingkat provinsi tersebut,” demikian pungkasnya. (prokom05)

Bekasi – Dasawisma sebagai Ujung Tombak PKK adalah upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dasawisma merupakan elemen terkecil dalam struktur PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang memiliki peran penting dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program-program PKK di tingkat desa.

Guna memantapkan keterampilan Dasawisma, TP PKK Kukar yang diketuai Maslianawati Edi Damansyah melihat langsung seperti apa pembinaan yang dilakukan di Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi, yang disambut oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi Ria Sabaria Dani Ramdan, di RT 005 RW 014 Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi, Selasa (05/03/24).

Tidak hanya kelompok dasawisma, Desa Sumberjaya juga memiliki program Kampung Sega (Sentra Edukasi Keluarga) yang telah berhasil menjalankan 10 program pokok PKK dengan baik. Adapun Sentra Edukasi Keluarga tersebut juga terintegrasi dengan Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan), sehingga banyak inovasi yang telah dilakukan dan prestasi yang telah diraih baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Datang ke RT 005 RW 014 rombongan langsung melihat kerajinan apa saja yang dibuat oleh kelompok dasawisma. Dari pembuatan berbagai kerajinan tangan yang dibuat oleh kelompok dasawisma Desa Sumberjaya sudah banyak dipasarkan, seperti tikar, tas, tempat tisu,dll. Yang semuanya berasal dari bungkus plastik kopi daur ulang dari bank sampah setiap RT dimana setiap pengumpulannya dibeli dari warga.

“Ini sebuah hasil karya yang menarik untuk kita pelajari dan dalami sehingga bisa kita tiru nantinya di Kukar, berbagai inovasi dan kreasi banyak sekali kita lihat disini. Selagi masih punya kemauan dan tekad untuk membuat sesuatu yang baru segalanya pasti mungkin kita lakukan untuk perkembangan dan kemajuan dasawisma Kukar,” kata Maslianawati sembari memegang tikar hasil karya dari kelompok dasawisma Desa Sumberjaya.

Ia berharap apa yang sudah dilihat dan dipelajari di setiap kunjungannya semua ilmu bisa diambil dan dibawa untuk dikreasikan di daerah nantinya. “Dari segi seperti apa cara pembinaan kelompok dasawisma setiap RT agar bisa bersaing untuk lebih kreatif dan berinovasi lagi bisa diambil dari Desa Sumberjaya ini, karena mempunyai kader yang inspiratif dengan berbagai cara yang unik untuk terus memberikan semangat bagi setiap anggotanya agar tidak pernah berputus asa dalam mengasah kemampuannya membentuk suatu yang bisa dikreasikan”,tuturnya.

Perjalanan TP PKK Kabupaten Kukar berlanjut ke Gedung Juang Tambun, yang terdapat sebuah situs sejarah yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan melihat hasil karya seni khas Bekasi di Dekrasnada tepat berada disamping Gedung Juang Tambun.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (7/3/24) pagi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.

Saat diberi kesempatan berbicara, Sunggono menyampaikan terkait KUKAR IDAMAN, Gambaran Umum Kukar, Kebijakan Kukar Sebagai Mitra IKN, Pembangunan dan Tata Kelola Keterlibatan Kukar pada pembangunan IKN.

Kukar Idaman adalah Filosofi Pembangunan Kutai Kartanegara 2021-2026, merupakan suatu gerakan bersama yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah didasari atas semangat kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat untuk mewujudkan Kukar yang lebih baik.

Luas Wilayah Kukar 27,263.10 km², 20 Kecamatan, 193 Desa
44 Kelurahan, jumlah penduduk 765.284 jiwa (sumber DISDUKCAPIL 2023).
Kutai Kartanegara dalam Pandangan Bupati – Wabup Edi dan Rendi memiliki segenap potensi sumber daya alam terbarukan dan non terbarukan, keunikan budaya dan peninggalan sejarah sebagai pusat kerajaan hindu tertua di nusantara.

Wilayah Kukar yang masuk delineasi IKN, meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Sanga Sanga, Muara Jawa, dan salah satu Kecamatan yang baru saja dimekarkan pada Tahun 2020, yakni Samboja Barat. Adapun di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam.

Harapan Pemkab Kukar agar pemindahan IKN akan membawa perubahan yang lebih baik, memberikan dampak positif bagi Otonomi Daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah melakukan pengembangan yang disesuaikan pada wilayahnya masing-masing.

“Kukar sebagai Mitra IKN daerah yang beririsan langsung dengan wilayah IKN menginginkan agar berdiri berdampingan sebagai MITRA IKN dan pembangunan di Kukar diharapkan seiring dengan terbangunnya IKN,” tegasnya.

Adapun kebijakan Kukar menyambut IKN diantaranya yaitu Pola ruang wilayah berkaitan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang IKN, Pemkab. Kutai Kartanegara sudah menyiapkan konsep berkaitan dengan mitra IKN (masih menunggu rencana detail tata ruang IKN). Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW), proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang wilayah Ibu Kota Kecamatan (RDTR-IKK), yang mengacu pada kebijakan pembangunan IKN. Infrastruktur wilayah, berkaitan dengan interkonektivitas wilayah, mulai dari Pembangunan infrastruktur jalan menuju IKN. Kerjasama Antar Daerah, pusat ketahanan pangan, kondisi eksisting Kutai Kartanegara merupakan lumbung pangan Provinsi Kaltim, peningkatan produktivitas dan perluasan kawasan-kawasan pertanian dan perikanan budidaya yang terintegrasi, skema kolaboratif  antara pemerintah dan dunia usaha. Pengembangan SDM tenaga kerja, telah diperkuat dengan perencanaan pembangunan pusat-pusat pelatihan tenaga kerja sesuai dengan potensi lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Keberadaan IKN tentunya juga berpotensi mengurangi aset Kukar, aset milik Pemerintah Kukar khususnya aset tidak bergerak juga tersebar di enam kecamatan tersebut meliputi aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan
jaringan. Aset tersebut termasuk aset yang tercatat pada 6 OPD kecamatan diatas dan juga aset milik OPD lain yang berlokasi di wilayah pendukung IKN Nusantara.

Diakhir, Sekda menyampaikan bahwa Pemkab Kukar sebagai Mitra Pembangunan IKN, mendukung segala proses pembangunan IKN secara sinergi dan terintegrasi, seiring dengan semangat UU/3/2022 tentang IKN yang telah diubah dengan UU/21/2023.

“Daerah sekitar IKN merupakan daerah Mitra, sehingga proses pembangunan IKN harus diikuti dengan pembangunan wilayah sekitar IKN,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diwakili Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wiyono dan Kepala Bagian Pembangunan Etty Sumarni menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Administrasi Pembangunan (Abang) Se-Kalimantan Timur 2024 di Grand Ballroom Hotel Kyriad Sadurengas Tana Paser, Selasa (5/3).

Pada Rakor yang mengangkat tema peran penting administrasi pembangunan dalam memperkuat sinergitas pembangunan daerah tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PANRB) secara langsung memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur, mulai provinsi hingga Kabupaten/Kota, untuk menerapkan digital leadership guna mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Digital leadership harus segera diterapkan, transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” ungkapnya.

Kepemimpinan digital ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah di Kalimantan Timur dalam menjangkau daerah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan.ini mengingat luasnya wilayah Kaltim sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, sehingga dengan digital warga yang jauh dari pusat aktivitas layanan publik dapat mengaksesnya dengan mudah.

Dalam kesempatan itu, Wiyono mengungkapkan hal-hal yang ditekankan Menteri PANRB telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa) yang pada penilaian reformasi birokrasi tahun 2023 memperoleh Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat B, demikian pula dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat terbaik III Nasional.

“Implementasi reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik telah kita laksanakan melalui program disapa dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, pemerintah daerah sebaiknya fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat oleh karena itu perlu perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome, artinya kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan.(Prokom)

Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur mengikuti Kajian Sistemik oleh Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Infrastuktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Secara Virtual pada Rabu (6/3/24) di Ruang Vidcon Lt.2 Kantor Bupati Kukar.

Acara itu dihadiri oleh salah satu Ombudsman Republik Indonesia yang diwakili oleh Heri Susanto, Inspektorat Kabupaten PPU dan Inspektorat Balikpapan.

Dalam sambutannya Ahyani Fadianur mengatakan bahwa sebagai kabupaten penyanggah akan terus berbenah dalam menyikapi pembangunan IKN.
Pemkab Kukar sangat mendukung program-program pembangunan IKN yang saat ini sedang berjalan dan untuk kewenangan di daerah yang saat ini sudah masuk ke dalam kawasan IKN tetap terus melakukan koordinasi dengan otoritas IKN.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat pun ikut antusias dengan perkembangan pembangunan IKN dan tentunya Pemkab Kukar akan senantiasa membuka diri jika Ombudsman dan otoritas IKN memerlukan data tentang Kutai Kartanegara.

Sementara itu, Heri Susanto mengatakan bahwa Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo adalah Ibu Kota Negara bernama Nusantara (IKN). Pembangunan IKN diharapkan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.

Selain itu, IKN dapat merepresentasikan identitas nasional serta wujud semangat cita-cita menjadi negara maju dan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Ditambahkan Heri, dalam rangka memaksimalkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan pelayanan public khususnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Infrastruktur dan lingkungan maka Ombudsman bermaksud melakukan pengumpulan data dan informasi terkait rencana kajian sistemik tentang Pembangunan IKN.

Ia juga menganggap penting adanya kajian sistemik (Systemic Review) dalam Perkembangan Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengidentifikasi permasalahan perkembangan persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan.

Menurutnya, setelah kegiatan pengumpulan informasi rencana kajian pembangunan IKN diharapkan pelaksana pembangunan “Ibu Kota Negara Nusantara” dapat memberikan
pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan dan juga
pengawasan yang intensif dalam pembangunan dan pengelolaannya sehingga pemindahan Ibu Kota Negara beserta perangkatnya ini dapat berjalan secara optimal.(Prokom08)