Dari Rakor Adbang: Transformasi Digital Untuk Dekatkan Pelayanan Publik
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diwakili Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wiyono dan Kepala Bagian Pembangunan Etty Sumarni menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Administrasi Pembangunan (Abang) Se-Kalimantan Timur 2024 di Grand Ballroom Hotel Kyriad Sadurengas Tana Paser, Selasa (5/3).
Pada Rakor yang mengangkat tema peran penting administrasi pembangunan dalam memperkuat sinergitas pembangunan daerah tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PANRB) secara langsung memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur, mulai provinsi hingga Kabupaten/Kota, untuk menerapkan digital leadership guna mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Digital leadership harus segera diterapkan, transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” ungkapnya.
Kepemimpinan digital ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah di Kalimantan Timur dalam menjangkau daerah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan.ini mengingat luasnya wilayah Kaltim sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, sehingga dengan digital warga yang jauh dari pusat aktivitas layanan publik dapat mengaksesnya dengan mudah.
Dalam kesempatan itu, Wiyono mengungkapkan hal-hal yang ditekankan Menteri PANRB telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa) yang pada penilaian reformasi birokrasi tahun 2023 memperoleh Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat B, demikian pula dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat terbaik III Nasional.
“Implementasi reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik telah kita laksanakan melalui program disapa dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, pemerintah daerah sebaiknya fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat oleh karena itu perlu perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome, artinya kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan.(Prokom)
