TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama Gubernur dan Bupati/walikota se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10).
Rakor dibuka langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Didampingi Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat beserta Forkopimda Kaltim.
Menteri Nusron dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan semata-mata hukum. Menurutnya, penyelesaian berbasis hukum sering kali berujung pada posisi kalah-menang, sementara yang diharapkan adalah solusi adil bagi semua pihak.
“Kami mencari solusi yang berbasis kemanusiaan, tidak berbasis hukum. Karena kalau berbasis hukum itu kalah-menang, benar-salah. Kami tidak menggunakan rumus ini. Rumus yang kami pakai adalah rumus kemanusiaan supaya win-win solution . Rakyatnya tidak dirugikan, tapi negara tetap mencatatkan bahwa itu tetap adalah aset negara,” ujarnya.
Selain persoalan tumpang tindih lahan, Menteri Nusron juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam memenuhi kewajiban penyediaan plasma minimal 20% bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, masih banyak perusahaan di Kaltim yang mengabaikan ketentuan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa praktik alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin dan anggapan keliru terkait sumber lahan plasma akan ditertibkan oleh pemerintah.
Diakhir sambutannya Menteri Pertanahan dan ATR mengatakan bahwa koordinasi erat antara ATR/BPN dan pemda menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekedar angka diatas kertas, tetapi menjadi realitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Prinsip kerja : kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ujar Nusron.
Sementara itu Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam sesi dialog dan tanya jawab menyampaikan paparan mengenai kondisi umum pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tanah Pemerintah Daerah jumlah total aset tanah Pemkab: 2.912 bidang, Telah bersertifikat: 478 bidang (16,4%), Belum bersertifikat: 2.436 bidang (83,6%) . Jika tanpa percepatan, diperlukan lebih dari 120 tahun untuk menuntaskan sertifikasi seluruh aset . Kondisi ini menjadi temuan BPK RI dan catatan KPK dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 – Aset Daerah. Sedangkan kendala utama di lapangan banyak aset tidak memiliki atas hak yang lengkap, sebagian aset berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, data aset belum berbasis spasial (digital map) . Beberapa aset telah dikuasai pihak lain atau digunakan tanpa izin , Eks-HGB dan HGU tidak produktif di lapangan menjadi sumber konflik baru dengan Masyarakat, Keterbatasan SDM teknis dan koordinasi lintas instansi
Aulia juga menyampaikan dampak terhadap pembangunan dan kepastian hukum, Lahan Eks-Transmigrasi Banyak fasilitas umum Pemkab (kantor desa, sekolah, jalan, puskesmas) berdiri di atas lahan eks-transmigrasi, namun status tanah masih atas nama Kementerian Desa PDTT. Pemda tidak bisa melakukan pembangunan atau rehabilitasi karena tidak “clear and clean” . Sertifikasi aset dan pencatatan aset daerah terhambat ,program nasional seperti DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan. Lahan dalam Kawasan Hutan Sebagian besar kecamatan di Kukar masih berada dalam kawasan hutan produksi atau konservasi. Banyak pemukiman dan fasilitas publik berdiri di atas tanah berstatus kawasan hutan. Akibatnya: proyek pembangunan, rehabilitasi, dan bantuan masyarakat tertunda. Tidak dapat dilakukan sertifikasi maupun legalisasi asset. Eks-HGB dan HGU tidak produktif di beberapa wilayah, terdapat lahan HGU dan HGB perusahaan yang sudah tidak produktif atau tidak dimanfaatkan sesuai izin peruntukannya. Sebagian bahkan telah dikuasai kembali oleh masyarakat lokal karena lama terbengkalai. Kondisi ini menimbulkan konflik penguasaan, batas wilayah, dan ketegangan sosial di lapangan, Beberapa HGU habis masa berlakunya, namun belum dikembalikan ke negara secara administratif maupun fisik. Diperlukan kebijakan penataan ulang dan pemanfaatan kembali terhadap lahan-lahan eks-HGU dan HGB ini agar memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat, harap Aulia Rahman.
Untuk itu Pemda Kukar memohon kepada Menteri Agrara dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka program prioritas percepatan sertifikasi aset Pemda di Kutai Kartanegara, terutama: Fasilitas umum, sosial, pendidikan, dan Kesehatan.Tanah eks-transmigrasi yang telah digunakan pemerintah daerah melakukan peninjauan dan audit terhadap lahan HGU dan HGB yang tidak produktif atau habis masa berlaku untuk dikembalikan kepada negara sesuai peraturan. Memberikan dukungan penetapan tanah negara hasil eks-HGU/HGB untuk redistribusi kepada masyarakat dan kepentingan umum. Menyinkronkan data pertanahan Pemda dengan sistem One Map Policy dan basis data nasional BPN, ujar Aulia Rahman Basri.
Permasalahan pertanahan di Kutai Kartanegara bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial masyarakat. Untuk itu Kami memohon dukungan Gubernur Kalimantan Timur dan para Menteri terkait untuk bersama menyelesaikan: Lahan eks-transmigrasi, Lahan kawasan hutan yang digunakan masyarakat dan Pemda, Eks-HGU dan HGB tidak produktif yang menimbulkan konflik sosial.
Aulia Rahman Basri juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk: Percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, Penataan kembali eks-HGU/HGB tidak produktif, dan Integrasi data pertanahan berbasis spasial di Kalimantan Timur.
“Nusron Wahid mengucapkan terima kasih atas masukan Bupati Kukar, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN siap mendukung pertemuan tindak lanjut antara Pemkab Kukar dengan Kementerian Transmigrasi dan Desa tertinggal untuk membahas lahan eks transmigrasi , lahan Kawasan hutan yang digunakan Masyarakat dan Pemda “,ujar Nusron.( Prokom 03)
Asisten II Setkab Kukar Hadiri Peringatan APKASINDO ke-25
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Asiaten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kukar Ahyani Fadianur Diani menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO ke-25 Tahun 2025 sekaligus membuka workshop strategi peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa ( 28/10 ).
Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Ketua DPD APKASINDO Kaltim Betman Siahan, Plt Kadisbun Kukar Muhammad Taufik para petani sawit dan sejumlah undangan lainnya.
Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam pesan tertulisnya yang dibacakan Ahyani Fadianur Diani mengatakan, Atas nama pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan selamat kepada APKASINDO yang tahun ini telah berusia 25 Tahun. Semoga lembaga ini terus menunjukkan peran dan kiprahnya dalam pemberdayaan dan advokasi petani kelapa sawit Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ahyani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada APKASINDO Kutai Kartanegara yang melaksanakan kegiatan Workshop Strategi Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Swadaya Berkelanjutan Menuju Inonesia Emas Tahun 2045.
APKASINDO merupakan lembaga/wadah Pemersatu Petani Kelapa Sawit Indonesia dengan Cita APKASINDO yaitu : Petani Naik Kelas (Memberikan pengetahuan, kemampuan dan advokasi agar peran petani kelapa sawit Indonesia dapat lebih proaktif di industri kelapa sawit nasional, bahkan internasional). Petani Terlindungi (Memberikan wadah kelembagaan hukum untuk para petani kelapa sawit di Indonesia yang secara resmi ditunjuk oleh Menteri Pertanian) serta Petani Setara (Mengedukasi petani dengan informasi terstruktur agar mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai petani kelapa sawit yang setara dengan perusahaan, di dalam industri kelapa sawit Indonesia).
Ahyani juga menambahkan, Pemkab Kukar berharap, kehadiran dan eksistensi APKASINDO di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan kontribusi yang nyata termasuk dalam percepatan kemajuan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat keinginan dan motivasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan pengembangan kelapa sawit sangatlah besar. Sebagian wilayah yang masuk dalam areal Perusahaan Besar Swasta (PBS) mungkin tidak terlalu mengalami kesulitan dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat, karena adanya kewajiban PBS untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, untuk penguatan peran dan fungsi APKASINDO Kutai Kartanegara, selain dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, diharapkan juga dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit (PBS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerjasama yang baik dan harmonis dengan pihak PBS, diharapkan akan membantu petani dalam meningkatkan kompetensinya termasuk dalam pemenuhan standarisasi perkebunan swadaya sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, tegas Ahyani.
Sementara itu, menurut Ketua DPD Apkasindo Kukar, Jumadi mengatakan workshop kali ini diikuti bukan hanya anggota Apkasindo Kukar saja namun juga diikuti DPD Apkasindo dari kabupaten kota lain se-Kaltim, perwakilan mahasiswa baik Unikarta, Unmul dan kampus ternama yang ada di Kaltim. Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit juga tak ketinggalan turut hadir dan menyajikan display produk kelapa sawit, bibit, pupuk dan produk unggulan yang bisa dikunjungi langsung oleh peserta kegiatan workshop. Pihaknya bersyukur keberadaan Apkasindo selama ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Kukar melalui Dinas Perkebunan dan perangkat daerah terkait.
“Petani sawit saat ini dimudahkan dengan dibantu dengan penerbitan izin seperti swadaya pembibitan masyarakat, ada PTSL untuk legalitas tanah, pemerintah benar-benar hadir memberikan dukungan. Jumadi berharap dengan dilakukannya kegiatan workshop ini produktivitas kelapa sawit yang ada di Kukar lebih tertata baik ruang maupun keuangannya sehingga secara keseluruhan ekonomi masyarakat Kukar yang saat ini hampir dikuasai oleh sektor perkebunan kelapa sawit bisa turut meningkat.
Sedangkan bertindak selaku narasumber dalam kegiatan ini Hamdi Anas ( General Manager PT Evans Indonesia, Pupuk Kaltim, PT Sahabat Agro Mandiri, PT Mestindo Tumbuh Bersama. Sedangkan untuk materi benih dari PPKS Outlet Samarinda, Damimas Outlet Samarinda, Sriwijaya Outlet Kaltim dengan moderator H Syamsiar Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Disbun Kukar. ( Prokom 03).
Asisten I Setkab Kukar Pimpin Apel Sumpah Pemuda ke 97 Di Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara Bertempat di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Selasa (28/10/2025).
Pidato Menteri Pemuda Dan Olahraga Pada Hari Sumpah Pemuda KE-97 Tahun 2025 dengan tema “PEMUDA PEMUDI BERGERAK, INDONESIA BERSATU”yang dibacakan Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat mengatakan bahwa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Dimana mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa, namun hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama : Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah.
“Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut karena kita harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang. Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, Jangan takut bermimpi besar, Jangan takut gagal, Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya.
Tambah Taufik mengatakan dengan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, mari kita jaga api perjuangan ini, mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia, Salam Pemuda.
Kegiatan di rangkai dengan Penandatanganan perjanjian kerjasama Binlat Generasi Tangguh, Generasi Pengabdian (Bintang Pengabdian) tentang fasilitasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan dalam persiapan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri dan sekolah kedinasan.
Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupate Kukar (Prokom09)
Bunda PAUD Kukar Dorong Percepatan Layanan PAUD Bermutu Lewat Inovasi “Anak Etam”
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri menghadiri kegiatan Kelas Parenting PAUD Kecamatan Sanga Sanga yang digelar di Kantor Camat Sanga Sanga, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan untuk Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu” ini diikuti oleh para Bunda PAUD kelurahan dan desa, kepala sekolah, serta guru PAUD se-Kecamatan Sanga Sanga. Turut hadir Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, Pujianto, dan Camat Sanga Sanga, M. Dachriansyah.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Pokja I PAUD Kukar, Hj. Maria Ester. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan Bunda PAUD Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri yang berkomitmen untuk mempercepat upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan PAUD di seluruh wilayah Kukar melalui inovasi “Anak Etam” (Aksi Nyata Kolaborasi Tangguh Majukan PAUD Bermutu).
“Kami akan melakukan percepatan untuk memastikan bahwa anak usia dini terdaftar dan terlayani di layanan PAUD berkualitas dan bermutu di Kukar melalui inovasi Anak Etam,” ujar Hj. Maria Ester mewakili Bunda PAUD Kukar.
Ia menegaskan, kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program wajib belajar 13 tahun, dimulai dari satu tahun pendidikan di PAUD.
“Ini diperlukan kolaborasi dan dukungan semua stakeholder untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 13 tahun, mulai dari satu tahun di PAUD,” tambahnya.
Selain mendukung kebijakan nasional tentang wajib belajar 13 tahun, upaya tersebut juga sejalan dengan Program Kukar Idaman Terbaik yang berfokus pada pembangunan manusia berkarakter dan berkualitas.
Hj. Maria Ester juga menyampaikan data pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun pelajaran 2025/2026. Berdasarkan data tersebut, jumlah anak usia PAUD di Kukar mencapai 29.425 anak. Dari jumlah itu, baru 18.897 anak (64,2%) yang sudah terdaftar di lembaga PAUD, sedangkan 10.528 anak (36,8%) belum terdaftar.
“Melihat dari data tersebut, masih cukup tinggi angka anak usia PAUD yang belum terdaftar di layanan PAUD. Anak usia 4 tahun berjumlah 13.858 anak yang harus masuk layanan PAUD pada tahun pelajaran 2026/2027,” sebutnya.
Ia berharap kegiatan Kelas Parenting ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya orang tua, untuk semakin memahami pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi pembentukan karakter.
“Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama bagi anak-anak, untuk menciptakan generasi unggul yang cerdas, berakhlak mulia, tangguh, dan berprestasi melalui PAUD yang bermutu,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kukar juga menerima cenderamata dari Bunda PAUD Kecamatan Sanga Sanga dan menyerahkan bingkisan kepada sejumlah anak PAUD sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi mereka untuk terus semangat belajar. (Prokom01)
Pemda Kukar bersama Satgas Pangan Polres Kikar Lakukan Sidak HET Beras di Sejumlah Toko Di Tenggarong
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Tim Sagas Pangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Tim Satgas Pangan Polres Kukar bersama lakukan Sidak HET Beras di Pasar Mangkurawang Tenggarong dan sekitarnya, Kamis (23/10/2025)
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat eceran tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya Harga Eceran Tertinggi (HET), serta memastikan kesesuaian label dan mutu beras di pasaran.
Kegiatan sidak dipimpin langsung oleh Izharul Fatoni selaku Banit Eksis Satreskrim Polres Kukar dan juga sebagai tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Kukar didampingi perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Disperindag Kukar, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, dan jajaran Satgas Pangan, yang juga melakukan peninjauan di sejumlah titik, antara lain Pasar Mangkurawang dan sekitarnya, Toko Beras Aminah, pasar tradisional dan modern seperti alfamidi, idomaret dan eramart.
Dalam sidak tersebut Tim Satgas Pangan menemukan penjualan beras melebihi aturan harga eceran tertinggi (HET) dan di berikan sangsi teguran untuk dilakukan evaluasi harga selama 1 minggu, apabila dalam satu minggu tidak dilakukan perbaikan maka akan dilakukan sangsi IMB nya akan di cabut.
Izharul mengatakan penjualan beras di atas HET ditemukan di Pasar Mangkurawang dan sekitarnya yakni Toko Aminah dan Indomaret,
“Terkait adanya temuan tersebut, Satgas Pangan Terpadu melalui Dinas Perdagangan memberikan surat teguran lisan karena bisa dilakukan penyesuaian harga resmi kepada Toko beras tersebut sedangkan Toko Indomaret di berikan surat resmi untuk segera dilakukan evaluasi dan toko tidak kembali menjual beras di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” katanya (Prokom09)
Sekda Kukar Buka Bimtek Ketahanan Pangan Dan Pembentukan Koperasi Merah Putih
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membukaan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan di Desa dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai Instruksi Presiden no.9 Tahun 2025 Bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Jumat (24/10/2025)
Sambutan Bupati Kukar yang di bacakan Sekda Kukar Sunggono mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, maka dari itu tujuan dari Program Ketahanan Pangan Desa, yaitu : 1) Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; 2) Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan 3) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini. Tentunya melalui Bimtek ini diharapkan, selain dapat memberikan informasi dan edukasi kepada peserta, juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam percepatan pencapaian target ketahanan pangan dan koperasi desa merah putih di masing-masing desa” Katanya
Lanjut Sunggono mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita Kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita Keenam menuju Indonesia Emas 2045, maka perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Alhamdulillah di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbentuk Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka dari itu kami mengharapkan dalam mendorong ketahanan pangan di desa, harus dibangun sinergi dan kolaborasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa. Peran kedua lembaga ini harus bisa saling melengkapi dan menguatkan dalam mendorong percepatan pembangunan di desa termasuk kaitan dengan program ketahanan pangan desa. Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara kedua lembaga ini.
Tentu melalui kegiatan Bimtek ini, kami juga mengharapkan agar para narasumber dapat memberikan tips dan trik termasuk strategi membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga di desa” Ujarnya
Tambah Sunggono mengatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas sangat besar dan menjadi salah satu program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, tentu kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dari ekonomi yang bertumpu/bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewable resources) khususnya dari sektor pertambangan minyak bumi, gas dan batubara ke ekonomi yang terbarukan (renewable resources) melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kukar dalam lebih dari 1 dekade terakhir, memiliki kedudukan dan posisi strategis di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Sampai saat ini Kabupaten Kukar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan pangan termasuk utamanya padi (beras) di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh Karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program-Program Prioritas (Program Dedikasi) Kukar Idaman Terbaik yang telah ditetapkan, tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk TNI, POLRI, Perguruan Tinggi, Swasta, NGO dan Media (Penta Helix)” Ujarnya (Prokom09)
Bupati Kukar Hadiri Penandatanganan MoU Pemkab Kukar Dengan Kejaksaan Negeri Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penanganan Hukum, Pendampingan Hukum dan Konsultasi Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Rabu (22/10/2025)
Dalam sambutannya Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang prima, dimana dalam pelaksanaannya, bahwa sering dihadapkan pada berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Mulai dari pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyusunan regulasi, hingga menghadapi gugatan hukum.
“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kukar beserta seluruh jajaran atas kesediaan dan komitmennya untuk menjalin kerja sama ini. Semoga niat baik yang kita tuangkan dalam naskah perjanjian hari ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kabupaten Kukar, tentu keberadaan Perjanjian Kerja Sama hari ini menjadi sangat vital. Melalui kerja sama ini, kita berharap mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Negeri Kukar dalam fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara” Katanya.
Lanjut Aulia mengatakan dirinya menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk memanfaatkan fasilitas kerja sama ini secara optimal. Jangan ragu untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri jika menghadapi persoalan atau keraguan dari aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Pihak Kejaksaan Negeri adalah mitra strategis kita dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan.
“Melalui momentum Kerja sama ini adalah wujud nyata bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama mengabdi untuk masyarakat Kukar, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, serta menjaga aset negara dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama, selain itu kerja sama ini dapat mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari, bukan hanya menanganinya setelah terjadi. Dengan adanya pendampingan dan konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri, kita berharap seluruh program pembangunan, terutama proyek-proyek strategis daerah, dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan terhindar dari potensi penyimpangan” Ujarnya (Prokom09)
Bupati Kukar Melepas Kontingen Porwada PWI Kabupaten Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melepas Kontingen Pekan Olahraga dan Wartawan Daerah (Porwadal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara, bertempat di Pendopo Bupati Odah Etam Tenggarong, Jumat (17/10/2025).
Aulia Rahman Basri mengatakan dirinya mengapresiasi PWI sebagai organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab. Selain itu bahwa insan pers tidak hanya kuat di ujung pena, tetapi juga tangguh di lapangan olahraga.
“Sebagai Bupati Kutai Kartanegara, saya merasa sangat bersyukur dan bangga bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, sebagai bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan pembangunan manusia yang utuh, adil, dan berkeadilan, demi terwujudnya KUKAR IDAMAN TERBAIK.
Selain itu Pekan Olahraga dan Wartawan Daerah (Porwada) bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wujud nyata sinergi antara dunia jurnalistik dan gaya hidup sehat, sekaligus sarana strategis untuk memperkuat silaturahmi, profesionalisme, dan solidaritas wartawan di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, “katanya
Lanjut Aulia mengatakan Tahun ini, Forwada PWI Kaltim memasuki tahun ketiga, setelah sukses digelar di Samarinda pada 2023 dan 2024. Dan kali ini, Kutai Kartanegara siap tampil maksimal di ajang bergengsi ini di Bontang.
Yang tentu ada 9 cabang olahraga (cabor) yang dilombakan: Atletik, Biliar, Bulutangkis, Domino, Catur, E-Sport, Tenis Meja, Futsal, dan Karya Jurnalistik.
Tentu dengan harapan kontingen Kutai Kartanegara mengirimkan 34 atlet dan jurnalis yang akan berkompetisi dalam 7 cabor: Biliar, Bulutangkis, Domino, Catur, E-Sport, Karya Jurnalistik, dan Futsal dapat menjadi juara dan bisa mengharumkan nama Kukar di Kancah yang lebih tinggi.
“Kepada seluruh kontingen Porwada PWI Kutai Kartanegara, saya ucapkan selamat bertanding.”Tunjukkan kecepatan, kecerdasan, dan keahlian kalian. Kejar medali, tapi jangan lupakan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan adat istiadat Kutai”. Selain itu untuk seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dapat mendukung mereka dengan doa dan Banggalah pada mereka. Karena mereka adalah wajah profesionalisme dan semangat juang kita untuk mengharumkan nama Kukar menjadi lebih baik” Ujarnya
Tambah Aulia mengajak mari kita jadikan pelepasan kontingen hari ini sebagai awal dari era baru: Kutai Kartanegara yang unggul, tidak hanya di bidang pembangunan, tetapi juga dalam prestasi, kesehatan, dan integritas informasi.
Turutendampingi Bupati Kukar dalam kegiatan tersebut Kabag Prokom Setkab Kukar Ismed (Prokom09)
Novia Nakodahi Akuatik Kukar, Bupati : Tanpa Integritas Pengurus Prestasi Takkan Pernah Terwujud
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto bersama Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjadi saksi dan menandatangani berita acara, pelantikan Pengurus Kabupaten (Pengkab) Akuatik Indonesia Kukar periode 2025-2029, yang diketuai oleh Novia Wulandari bertempat di Kolam Renang Junjung Buyah, Kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (26/10) siang.
Pelantikan Cabang Olahraga (Cabor) Akuatik Indonesia Kukar itu, dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Akuatik Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim), Alimuddin disaksikan para tamu undangan yang hadir.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri melalui Asisten III menegaskan, terkhusus kepada ketua, sekretaris, dan bendahara yang merupakan jajaran inti pengurus yang nantinya akan sangat berperan bagi kemajuan Cabor Akuatik di Kukar ini ke depannya.
Sebagai kepala daerah tentu saja menaruh harapan besar agar seluruh jajaran pengurus Cabor yang baru dilantik ini dapat menjalanoan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi.
Selain itu, katanya integritas pengurus menjadi satu hal yang sangat penting untuk benar benar dipegang oleh seluruh jajaran pengurus. Hal ini penting untuk disampaikan karena dengan integritaslah, para pengurus akan membawa para atlet atletnya nanti mencapai berbagai prestasi yang membanggakan.
“Tanpa integritas para pengurus, saya menyakini kemajuan/prestasi yang kita damba dambakan tidak akan pernah terwujud,” tegasnya.
Sudah banyak bukti, dimana satu Cabor gagal meraih prestasi yang didambakannya akibat para pengurusnya tidak memiliki integritas.
“Justru yang didapat adalah citra yang buruk bagi Cabor tersebut, akibat para pengurusnya menghadapi berbagai persoalan sebagai akibat tidak memiliki integritas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengkab Akuatik Indonesia Kukar Novia, menyampai bahwa fokus utama adalah peningkatan prestasi atlet atlet Akuatik pada Porprov ke-8 di Kabupaten Paser 2026.
Untuk itu pengurus harus menyusun program latihan yang terukur, memberangkatkan atlet dengan persiapan terbaik, dan memetakan potensi medali secara realistis.
“Target kita bukan hanya berpartisipasi, tetapi memastikan kontingen Akuatik Kukar menjadi penyumbang medali terbanyak bagi kontingen Kukar,” jelas putri Bupati Kukar Edi Damansyah periode 2020-2025 ini.
Kemudian, lebih meningkatkan pola pembinaan usia dini/pelajar, karena kita menargetkan juara umum pada POPDA yang akan dilaksanakan bulan depan. Target ini vital untuk menjamin keberlanjutan regenerasi atlet berprestasi di masa mendatang.
Turut hadir dalam acara tersebut, Pembina Akuatik Indonesia Kukar Edi Damansyah, Sekretaris Dispora Kukar M. Syafli, Ketua Umum Koni Kukar Chairil Anwar, Camat Tenggarong Sukono, Lurah Panji Isnaniah, serta perwakilan Forkopimda Kukar dan Sekjend Pengrov Akuatin Indonesia Kaltim. (prokom05)
Ribuan Jamaah Hadiri Kukar Bersholawat, Bupati Tegaskan akan Agendakan Setiap Tahun
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Ribuan jamaah hadiri Kutai Kartanegara (Kukar) Bersholawat yang menghadirkan ulama karismatik Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kabupaten Kukar, turut hadir dari kecamatan – kecamatan diKukar bahkan dari luar Kukar pun turut menghadiri. Acara yang berlangsung tertib dan penuh kebersamaan tersebut digelar, diHalaman Kantor Bupati Kukar, Sabtu (26/10/25).
” Alhamdullillah kita bisa kembali melaksanakan Kukar Bersholawat, Pemkab kukar akan terus berkomitmen untuk menjaga Kukar bersholawat ini, insyaAllah akan ada Kukar Bersholawat jilid 5 dan dan seterusnya setiap tahunnya. Semoga keberkahan akan selalu ada untuk Kabupaten Kukar ini,”kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
Atas nama Pemkab Kukar dan seluruh masyarakat Kukar , Aulia mengucapkan terima kasih atas kepada Syech bin Abdul Qodir Assegaf yang sudah meluangkan waktunya hadir diKukar untuk bersholawat bersama – sama, untuk mengetuk pintu langit agar mendapatkan keberkahan diKabupaten kukar.
“Marilah kita bersama – sama berdoa dan bermunajat pada Allah SWT, bersholat kepada Rasullullah SAW agar kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas didunia ini. Dan kami berdua juga bersama Wakil Bupati H Rendi Solihin bisa memenuhi janji 17 program dedikasi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Kukar yang secara bertahap yang sudah kami mulai implementasikan dan ditahun 2026 semua program bisa dilaksanakan, semoga ini berjalan dengan baik,”ungkapnya.
Dalam implementasi pembangunan Kabupaten Kukar bukan hanya berbentuk fisik, namun pembangunan spritual dan karakter pada masyarakat Kukar terus dibangun, demi mewujudkan Kukar Idaman Terbaik.
Acara berlangsung dengan khidmat dan khusuk melantunkan sholawat bersama majelis Ahbabul Musthofa Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf kepada Nabi Muhammad SAW yang diikuti ribuan jamaah yang hadir. Acara juga diisi dengan ceramah bersama Habib Nazib Al habsyi dihadiri Forkopimda Kabupaten Kukar dan tamu undangan lainnya.(Prokom06)
Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri Hadiri Rakorda Pertanahan dan Tata Ruang Se-Kaltim
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama Gubernur dan Bupati/walikota se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10).
Rakor dibuka langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Didampingi Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat beserta Forkopimda Kaltim.
Menteri Nusron dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan semata-mata hukum. Menurutnya, penyelesaian berbasis hukum sering kali berujung pada posisi kalah-menang, sementara yang diharapkan adalah solusi adil bagi semua pihak.
“Kami mencari solusi yang berbasis kemanusiaan, tidak berbasis hukum. Karena kalau berbasis hukum itu kalah-menang, benar-salah. Kami tidak menggunakan rumus ini. Rumus yang kami pakai adalah rumus kemanusiaan supaya win-win solution . Rakyatnya tidak dirugikan, tapi negara tetap mencatatkan bahwa itu tetap adalah aset negara,” ujarnya.
Selain persoalan tumpang tindih lahan, Menteri Nusron juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam memenuhi kewajiban penyediaan plasma minimal 20% bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, masih banyak perusahaan di Kaltim yang mengabaikan ketentuan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa praktik alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin dan anggapan keliru terkait sumber lahan plasma akan ditertibkan oleh pemerintah.
Diakhir sambutannya Menteri Pertanahan dan ATR mengatakan bahwa koordinasi erat antara ATR/BPN dan pemda menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekedar angka diatas kertas, tetapi menjadi realitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Prinsip kerja : kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ujar Nusron.
Sementara itu Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam sesi dialog dan tanya jawab menyampaikan paparan mengenai kondisi umum pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tanah Pemerintah Daerah jumlah total aset tanah Pemkab: 2.912 bidang, Telah bersertifikat: 478 bidang (16,4%), Belum bersertifikat: 2.436 bidang (83,6%) . Jika tanpa percepatan, diperlukan lebih dari 120 tahun untuk menuntaskan sertifikasi seluruh aset . Kondisi ini menjadi temuan BPK RI dan catatan KPK dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 – Aset Daerah. Sedangkan kendala utama di lapangan banyak aset tidak memiliki atas hak yang lengkap, sebagian aset berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, data aset belum berbasis spasial (digital map) . Beberapa aset telah dikuasai pihak lain atau digunakan tanpa izin , Eks-HGB dan HGU tidak produktif di lapangan menjadi sumber konflik baru dengan Masyarakat, Keterbatasan SDM teknis dan koordinasi lintas instansi
Aulia juga menyampaikan dampak terhadap pembangunan dan kepastian hukum, Lahan Eks-Transmigrasi Banyak fasilitas umum Pemkab (kantor desa, sekolah, jalan, puskesmas) berdiri di atas lahan eks-transmigrasi, namun status tanah masih atas nama Kementerian Desa PDTT. Pemda tidak bisa melakukan pembangunan atau rehabilitasi karena tidak “clear and clean” . Sertifikasi aset dan pencatatan aset daerah terhambat ,program nasional seperti DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan. Lahan dalam Kawasan Hutan Sebagian besar kecamatan di Kukar masih berada dalam kawasan hutan produksi atau konservasi. Banyak pemukiman dan fasilitas publik berdiri di atas tanah berstatus kawasan hutan. Akibatnya: proyek pembangunan, rehabilitasi, dan bantuan masyarakat tertunda. Tidak dapat dilakukan sertifikasi maupun legalisasi asset. Eks-HGB dan HGU tidak produktif di beberapa wilayah, terdapat lahan HGU dan HGB perusahaan yang sudah tidak produktif atau tidak dimanfaatkan sesuai izin peruntukannya. Sebagian bahkan telah dikuasai kembali oleh masyarakat lokal karena lama terbengkalai. Kondisi ini menimbulkan konflik penguasaan, batas wilayah, dan ketegangan sosial di lapangan, Beberapa HGU habis masa berlakunya, namun belum dikembalikan ke negara secara administratif maupun fisik. Diperlukan kebijakan penataan ulang dan pemanfaatan kembali terhadap lahan-lahan eks-HGU dan HGB ini agar memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat, harap Aulia Rahman.
Untuk itu Pemda Kukar memohon kepada Menteri Agrara dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka program prioritas percepatan sertifikasi aset Pemda di Kutai Kartanegara, terutama: Fasilitas umum, sosial, pendidikan, dan Kesehatan.Tanah eks-transmigrasi yang telah digunakan pemerintah daerah melakukan peninjauan dan audit terhadap lahan HGU dan HGB yang tidak produktif atau habis masa berlaku untuk dikembalikan kepada negara sesuai peraturan. Memberikan dukungan penetapan tanah negara hasil eks-HGU/HGB untuk redistribusi kepada masyarakat dan kepentingan umum. Menyinkronkan data pertanahan Pemda dengan sistem One Map Policy dan basis data nasional BPN, ujar Aulia Rahman Basri.
Permasalahan pertanahan di Kutai Kartanegara bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial masyarakat. Untuk itu Kami memohon dukungan Gubernur Kalimantan Timur dan para Menteri terkait untuk bersama menyelesaikan: Lahan eks-transmigrasi, Lahan kawasan hutan yang digunakan masyarakat dan Pemda, Eks-HGU dan HGB tidak produktif yang menimbulkan konflik sosial.
Aulia Rahman Basri juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk: Percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, Penataan kembali eks-HGU/HGB tidak produktif, dan Integrasi data pertanahan berbasis spasial di Kalimantan Timur.
“Nusron Wahid mengucapkan terima kasih atas masukan Bupati Kukar, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN siap mendukung pertemuan tindak lanjut antara Pemkab Kukar dengan Kementerian Transmigrasi dan Desa tertinggal untuk membahas lahan eks transmigrasi , lahan Kawasan hutan yang digunakan Masyarakat dan Pemda “,ujar Nusron.( Prokom 03)