Tenggarong – Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani membuka Focus Group Discussion (FGD) Tim Forum Komunikasi dan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), kamis (12/12/24) di Meeting Room Hotel Fugo Samarinda.

Hadir pada acara itu sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian, Forum TJSP dan Pimpinan Perusahaan di Kukar.

Ahyani mengatakan, Pemkab Kukar telah membangun suatu sistem kerja kolaboratif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kedua peraturan tersebut didesain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan agar dapat berjalan dengan optimal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun secara operasional kelembagaan peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum Komunikasi TJSP, sebagai wadah dalam membangun sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Dalam perjalanannya mulai tahun 2018 hingga saat ini, telah banyak proyek-proyek kolaborasi yang telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi penyelesaian permasalahan daerah, sehingga secara umum pola kelembagaan ini masih dianggap cukup efektif dalam mewadahi pemerintah, akademisi, masyarakat dan perusahaan untuk membangun kolaborasi yang lebih positif.

“Atas dasar tersebut Pemkab Kukar, akan terus memperkuat pola kelembagaan ini dengan melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah berjalan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Adapun catatan yang perlu diperhatikan dalam FGD tersebut adalah, Tim fasilitasi dan Pengurus Forum Komunikasi TJSP merupakan representasi dari Pemkab dan Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di Kukar, dengan legalitas yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Kemudian, prinsip dasar dari pembentukan Tim Fasilitasi adalah untuk mengkomunikasikan program-program strategis daerah yang dapat dikolaborasikan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan, sehingga personil yang ditunjuk harus memiliki kapabilitas dan kompetensi terkait program-program strategis daerah.
Selanjutnya, Forum Komunikasi TJSP merupakan forum yang di bangun secara mandiri oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program TJSL kepada Pemerintah Kabupaten untuk dapat dikolaborasikan dan disinkronkan bagi akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Pengurus forum komunikasi TJSL yang nantinya terbentuk, maka segera berkoordinasi dengan Bappeda untuk menyiapkan ruang sekretariat forum di Gedung Bappeda, untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dan efektif.

“Empat hal tersebut merupakan respon terhadap permasalahan teknis sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemahaman, cara kerja dan komitmen sangat diperlukan dalam mengawal efektivitas pelaksanaan program TJSL di Kutai Kartanegara,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi atas penganugerahan kepada perusahaan unggul dan berkembang serta pemberian lencana yang diberikan kepada Bupati Kukar atas upaya pembinaan perusahaan di wilayah masing – masing, pada acara Penganugerahan Produktivitas Perusahaan Siddhakarya Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.Yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (11/12/24).

Dikatakan Akhmad Taufik Hidayat dalam wawancaranya ,penghargaan berupa tropi dan sertifikat diberikan kepada perusahaan dalam kategori unggul dan berkembang. Selain itu, penghargaan Lencana Produktivitas juga diserahkan kepada Bupati Berau dan Bupati Kukar atas upaya pembinaan perusahaan di wilayah masing-masing.

“Atas nama Pemkab Kukar, kita sangat mengapresiasi atas apa yang telah diberikan oleh Disnakertrans Provinsi Kaltim, dimana penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang produktivitas tinggi dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas serta daya saing di tingkat provinsi. Untuk Kukar sendiri ada PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk yang berhasil mendapatkan penghargaan ini”,ucapnya.

Lebih lanjut kata Akhmad Taufik Hidayat yang didampingi Plt Kepala Distransnaker Kabupaten Kukar M Hatta, kedepannya apa yang telah didapat oleh PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk, bisa menjadi motivasi bagi perusahaan – perusahaan yang ada diKukar agar bisa lebih meningkatkan produktivitasnya lebih baik lagi. “Kita sangat berharap seluruh perusahaan yang ada bisa mengikuti jejak PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk ini, dengan demikian perkembangan perusahaan diKukar bisa lebih unggul dalam produktivitasnya”, harap Taufik.

Mewakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara pemberian penghargaan ini.

“Semoga penghargaan ini menjadi salah satu upaya untuk memotivasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing, khususnya di Kalimantan Timur,” kata Arief.

Dijelaskannya bahwa produktivitas merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan usaha, baik di tingkat nasional maupun perusahaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, produktivitas tenaga kerja Kalimantan Timur meningkat dari 0,9% pada 2021 menjadi 2,9% pada 2022. Peningkatan produktivitas perusahaan berpengaruh positif pada kesejahteraan pekerja melalui kondisi kerja yang lebih baik dan penghasilan yang meningkat.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, melaporkan bahwa penghargaan yang diberikan mengacu pada berbagai regulasi, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun 2021 tentang SIMPPRO. Penganugerahan Siddhakarya 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

” Acara ini melibatkan 15 perusahaan dari kategori besar, menengah, dan kecil, yang telah melalui proses penilaian berbasis Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO)”,sebutnya.

Adapun Dari hasil penilaian tersebut, enam perusahaan mendapatkan penghargaan kategori unggul, sementara tiga lainnya mendapatkan penghargaan kategori berkembang. Perusahaan Kategori Unggul, PT Menumbar Kaltim (Samarinda), PT Ray Putera Borneo (Balikpapan), PT Rusianto Bersaudara (Samarinda), PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (Kukar), PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (Balikpapan), PT Berau Nuansa Beton (Berau) dan Perusahaan Kategori Berkembang, PT Cipbon Citra Snack, PT Daya Mitra Multipratama dan PT Kangaroo Lintas Nusantara.(Prokom06)

Tenggarong – Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur Diani membuka Sosialisasi Sistem Informasi Riwayat Kredit/Pinjaman bagi Pelaku UMKM Kabupaten Kukar, di BPU Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan, Rabu (11/12/2024) dengan menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltimtara, Kasubag Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi/Perlindungan Konsumen, Angga Heryadi sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut, Asisten II didampingi Pimpinan PT. BPD Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Eryuni Ramli Okol, Camat Loa Janan Heri Rusmadi, Kabid Pemberdayaan UMK Dinas Koperasi dan UMK Kukar, Fathul Alamin, dan Kades Purwajaya Adi Sucipto.

Ahyani dalam sosialisasi itu, menegaskan kredit tanpa bunga, tanpa anggunan dengan pagu Rp 50 juta dan sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, bertujuan untuk memangkas praktik rentenir yang merugikan pelaku UMKM.

“Ini merupakan kredit berkat kerja sama antara Pemkab Kukar dan bank daerah yakni Bank Kaltimtara untuk pelaku UMKM, terutama UMKM yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan sektor perikanan,” ujarnya.

Melalui kemudahan mengakses modal dari program Kredit Kukar Idaman (KKI) ini, maka pelaku UMKM tidak perlu meminjam ke rentenir ketika membutuhkan modal, karena bunga dari rentenir sangat tinggi yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Ia melanjutkan, KKI merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses permodalan, yakni akses yang lebih mudah ketimbang perbankan lain karena modal dari pemda telah dititipkan ke Bank Kaltimtara.

Sedangkan untuk jangka waktu kredit maksimal sampai 36 bulan dengan skema pembayaran bisa diangsur setiap kali panen, atau setiap kali produksi secara periodik sesuai batas waktu akhir pengembalian yang telah mendapat kesepakatan.

Sedangkan Pemkab Kukar sebagai salah satu kuasa pemilik modal, ia berharap keberadaan Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong dan Unit Pembantu Cabang (UPC) Bank Kaltimtara di kecamatan-kecamatan terus memberi informasi dan sosialisasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan sejumlah layanan program, salah satunya ialah layanan program Kredit Kukar Idaman (KKI).

“Saya juga minta, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) turut mensosialisasikan program KKI karena dari informasi di lapangan, masih ada petani, nelayan, dan UMKM yang belum mengakses program permodalan di perbankan ini,” pintanya.

Sementara itu, Eryuni menjelaskan sampai saat ini KKI telah dinikmati oleh 1.501 pelaku UMKM dengan total pengaliran kredit sebesar Rp 30,5 millyar.

Dari angkat tersebut, kata pimpinan Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong untuk Loa Janan khususnya, KKI baru dinikmati sekitar 96 orang pelaku UMKM.

“Makanya hari ini, kami hadir disini bersama OJK Kaltimtara dan pemkab Kukar, agar bisa lebih mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Loa Janan untuk bisa memahami apa artinya dari kredit/pinjaman khususnya KKI. Melalui acara ini, kita juga mendukung program Gerakan Nasional Cerdas (Gencar) keuangan yang dicanangkan oleh OJK. Sehingga kita semua bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi,” ujarnya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili Asisten I bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat memberikan tanggapan terhadap nota penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada sidang Paripurna ke 31 di Ruang Sidang Paripurna, Senin (9/12/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sementara Junadi, didampingi Wakil Ketua Abdul Rasid dan Aini Faridah dan dihadiri 35 anggota DPRD serta perwakilan OPD Pemkab Kukar.

Adapun 4 raperda yang mendapatkan tanggapan Pemkab Kukar, yaitu : Raperda tentang perikanan air tawar berkelanjutan, Raperda tentang pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan tentang pembentukan desa mangkurawang darat.

“Pada prinsipnya pemerintah daerah tidak berkeberatan atas usulan yang disampaikan dari DPRD, pemerintah daerah setuju untuk melakukan pembahasan terhadap empat buah rancangan perda yang diusulkan tersebut, dengan catatan raperda yang diusulkan tersebut kewenangan pengaturannya memang menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dan dalam pembahasannya wajib melibatkan perangkat daerah” ujar Akhmad Taufik saat membacakan tanggapan bupati pada sidang Paripurna ke 31 DPRD Kukar.

Lebih lanjut Akhmad Taufik menjelaskan bahwa dalam pembahasannya wajib melibatkan perangkat daerah yang khusus membidangi, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan perangkat daerah lain yang terkait dengan urusan dalam pengaturan regulasi tersebut. Sehingga nantinya raperda tersebut jika sudah menjadi perda tidak mengalami kendala pada tahap implementasinya.

“Kami siap bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan seluruh regulasi yang telah disahkan dapat diterapkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan visi Pemkab Kukar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kepentingan masyarakat,” ujar Ahmad Taufik.

Rapat Paripurna ini mencerminkan sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab Kukar dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang progresif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. (Prokom01)