Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan Terkait Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2023, yang dibuka oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor ditandai dengan pemukulan gong, di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (20/2/23).

Acara yang digelar 2 hari dari 20 – 21 Februari 2023 tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Dr Bahtiar, mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dan Ketua Penyelenggara Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr Imran, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Sekda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, Bupati wali kota se-Kaltim dan seluruh Forkopimda Provinsi Kaltim, serta kepala Badan Kesbangpol seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya H Isran Noor mengatakan harus ada perubahan- perubahan besar dalam system penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan adanya IKN di Kaltim harus terwujud sebuah negara yang kuat dan berdaulat secara politik dan kuat secara ekonomi yang memiliki peradaban dalam kebudayaan yang kuat.
“Semoga rapat ini menghasilkan formula yang terbaik dalam sistem pemerintahan Negara ini dalam menyambuk IKN mendatang,” katanya.

Sementara dalam arahannya Dirjen Politik dan PUM Dr Bahtiar mengatakan saat sekarang masih dalam proses penyiapan Perpu No 1 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk keseluruhan persiapan Pemilu tahun 2024 dipastikan sukses dilaksanakan.

“Bila Pemilu 2024 serentak sukses dilaksanakan maka pelaksanaan kepemimpinan akan terjadi satu kali lima tahun, dan setelahnya hanya fokus dalam pembangunan saja tidak memikirkan Pemilu di setiap tahunnya disetiap daerah, selanjutnya pemilu serentak akan datang ditahun 2029 lagi,” kata Bahtiar.

Dari sesi manajemen, antara manajemen politik dan manajemen pembangunan akan seimbang dan terukur kepada satu tujuan dan program visi misi pada pasangan terpilih.
“Tentu untuk mencapaikan kesuksesan tersebut butuh dukungan dan kolaborasi semua pihak,” pintanya.

Sedangkan Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan fungsi besar IKN adalah bagaimana mewujudkan kota dunia untuk semua.
“Sekarang kita giat untuk mengejar pembangunan IKN karena kita akan mewujudkan mimpi kita tanggal 17 Agustus 2024 Presiden akan melaksanakan apel perdana diIKN dengan jumlah ASN pindah 12 ribu orang itulah target kita tahun depan,”ungkapnya.

Banyak hal akan kita mulai dengan adanya IKN dengan pusat pemerintahan berbasis digital.

”Banyak hal baru yang diciptakan dalam pemerintahan IKN, untuk itu bagaimana seluruh Indonesia bisa menangkap peluang dengan hadirnya IKN banyak potensi yang diperlukan tidak hanya pusat pemerintahan dibangun namun juga ekonomi, bisnis dan Kota Hutan,” katanya.

Ia mengajak semua yang hadir agar bisa mengunjungi IKN dimana progres pembangunannya sudah mulai terlihat.

“Mari kita semua mendukung pembangunan IKN ini untuk menuju Indonesia yang lebih maju,”ajaknya.(Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memberikan arahan kepada para Camat, Lurah dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 di ruang serbaguna Kantor Bupati setempat, Senin (20/2/2023).

Rakor diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) M Iryanto, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rinda Desianti, para camat, lurah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Purnomo dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kukar dan juga diikuti secara virtual penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan (PPK dan PPS).

Bupati Edi mengungkapkan walau dalam undang-undang kewenangan penyelenggaraan Pemilu ada pada KPU, namun ada peran – peran tertentu yang diemban Pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah Kukar salah satunya membantu memfasilitasi, dan memberikan dukungan penyediaan personil yang sifatnya adhoc, serta dukungan pembiayaan melalui APBD.

Disebutkannya dari segi regulasi, Pemerintah telah memberikan secara lengkap dan tegas berkaitan dengan teknis – teknis pelaksanaan, contohnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih.

“Disini peran Pemerintah sudah jelas melalui Disdukcapil sudah menghimpun DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih), dan itu dihimpun dari data kependudukan yang ada di Kukar,” sebutnya.

Edi berharap jajaran Pemkab Kukar dalam hal ini Disdukcapil, para Camat, para Lurah, para Kepala Desa dan para perangkat kerja di lingkungan masing-masing hingga Ketua RT, dalam tahapan pekerjaan ini harus totalitas mendukung kinerja para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan jajarannya.

“Mari sama – sama dalam tahapan ini, kita dukung para penyelenggara Pemilu, dari tingkat kabupaten sampai kelurahan dan desa secara all out,” harapnya. (Prokom01)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Senin (20/2/2023).

Rakor yang dilaksanakan Badan Kesatuan Politik (Kesbangpol) Kukar ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepala Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta para Camat se-Kukar, Lurah/Kepala Desa, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Ketua Panwascam, para Ketua Forum RT Tingkat Kecamatan se Kukar.

Bupati Edi Damansyah dalam amanat tertulisnya yang di sampaikan Sunggono mengatakan, bahwa Pemkab Kukar beserta seluruh komponen Pemda senantiasa siap bersinergi bersama KPU dan Bawaslu Kukar, untuk menyiapkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dengan tertib, aman, damai, dan sejuk. Antisipasi pelanggaran maupun potensi kecurangan juga diperlukan dalam setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil dapat diwujudkan.

Pada prinsipnya kegiatan ini adalah tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Kita semua berharap agar kegiatan pada hari ini terlaksana sebagaimana direncanakan dan memberikan hasil terbaik sebagaimana telah ditargetkan,” harapnya.

Jika menghitung mundur kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang terhitung tinggal 358 hari, maka KPU yang salah satu tugas utamanya dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya, menjadi pekerjaan yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
Untuk itu, diperlukan adanya konsistensi kinerja KPU dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih secara berkelanjutan mengikuti tahapan Pemilu, yang ditargetkan antara Tanggal 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan disebutkan bahwa data pemilih berkelanjutan (DPB) adalah data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus. Pemutakhiran DPB dilakukan oleh KPU beserta seluruh komponen penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari Pemilu atau pemilihan terakhir, yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional.

Kinerja pemutakhiran data ini oleh KPU dan komponen di bawahnya perlu mengkonsolidasiantara data yang telah ada dengan data administrasi kependudukan milik Pemerintah berdasarkan data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Disdukcapil, maupun kecamatan, dan kelurahan/desa.

Sedangkan Pemerintah berkewajiban memberikan rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU yang berisikan data penduduk memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu Serentak Tahun 2024 nantinya diselenggarakan di tingkat penyelenggara Pemilu Kabupaten Kukar, Kinerja KPU dan komponen di bawahnya untuk mengkonsolidasikan data DPB ini perlu dilakukan secara bertahap dari tingkat RT, Kelurahan/Desa, hingga Kecamatan.

KPU melakukan pemutakhiran data DPB secara periodik dalam setiap bulannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU serta mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai rekapitulasi perubahan data pemilih, antara lain: (1) perubahan data alamat tempat tinggal, (2) perubahan status sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal, ganda, di bawah umur, anggota TNI/Polri, hak pilih dicabut, bukan penduduk wilayah setempat, belum berKTP Elektronik/Surat Keterangan, atau tidak dikenal, serta (3) dinyatakan sebagai pemilih baru karena berstatus pemilih pemula, perubahan status dari TNI/Polri, pindahan masuk, atau dikembalikan hak pilihnya.
Sebagai wujud ketaatan pada penyelenggaraan pemutakhiran DPB, melalui asas-asas yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, dan pelindungan data pribadi, maka KPU harus membuka kesempatan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan pemutakhiran DPB.

Oleh karenanya, diperlukan adanya keterbukaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi yang mampu menjamin kerahasiaan data pemilih. Digitalisasi rekapitulasi pemutakhiran data DPB oleh KPU harus terbaca oleh masyarakat sehingga diketahui pasti perubahan secara periodik terhadap data DPB oleh KPU.

Di lain pihak, kinerja Bawaslu juga dibutuhkan untuk meneliti dan mencocokan data DPB di lapangan, bahkan melakukan uji petik data DPB jika ditemukan atau dilaporkan pelanggaran secara administratif dalam pemutakhiran DPB. Bawaslu beserta seluruh jajarannya memberikan tindakan atas pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) karena adanya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.

“Saya berharap dengan kinerja yang baik dari seluruh komponen penyelenggara Pemilu maupun pihak pemerintah daerah maka ke depannya akan dihasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan mutakhir untuk keperluan Pemilu Serentak Tahun 2024,” ujarnya.

Rakor diisi dengan dialog dan tanya jawab sekitar kegiatan Pemilu serentak 2024 dengan narasumber Kepala Kesbangpol Rinda Desianti, Kadis Dikdukcapil M Iryanto, Kadis PMD Arianto, Komisioner KPU Kukar Yuyun Nurhayati, serta Ketua Bawaslu Kukar Muhammad Rahman. (Prokom03).