Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih piagam penghargaan dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim terkait hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022.
Piagam itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Kerja Bupati Kukar, Selasa (7/2/2023).
Kegiatan penyerahan yang merupakan bagian dari rangkaian dalam kunjungan kerja dan koordinasi Ombudsman tersebut juga dihadiri beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Bambang Arwanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti, Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto mengatakan kedatangan dirinya beserta jajaran tersebut guna menyampaikan secara langsung hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dipimpinnya.
Ia mengapresiasi Pemkab Kukar karena telah bisa mempertahankan prestasi penilai yang diraih yakni kategori B, karena menurutnya mempertahankan prestasi tersebut merupakan prestasi tersendiri.
Adapun nilai akhir dari hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman Kaltim kepada Pemkab Kukar pada periode observasi bulan Agustus sampai November 2022 dengan nilai 82,84, yang mana nilai tersebut menempatkan Pemkab Kukar masuk kategori “B” dengan opini Kualitas Tinggi.
“Saya harap hal ini dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi kualitas tertinggi kategori A yaitu dengan nilai 88 keatas, ini cuma kurang enam poin untuk mendapatkan penilaian kategori A,” ujarnya.
Saat ini terdapat beberapa perubahan penilaian survei, dimana penilaian yang dulunya dilakukan cuma berbicara tentang standar pelayanan publik semata, namun pada perubahan yang baru penilaian dilakukan hingga level paling bawah. yaitu terkait bagaimana para petugas pelayanan diharapkan harus mengerti dan faham terkait standar kinerja pelayanan, dan outputnya terkait kepuasan masyarakat serta terkait pengelolaan pengaduannya.
Selanjutnya, pada kesempatan tersebut dirinya juga menceritakan hasil diskusinya bersama beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar, terkait bagaimana kedepannya Pemkab Kukar bisa melakukan penilaian mandiri dengan parameter penilaian yang sama yang digunakan oleh Ombudsman, namun dalam prosesnya Ombudsman dilibatkan untuk melakukan evaluasi sehingga nantinya pada saat Ombudsman melaksanakan survei kesiapan dari objek survei diharapkan sudah lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, Bupati Edi Damansyah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan Ombudsman selama ini, karena apa yang telah dilaksanakan tersebut memberikan dorongan dan juga bimbingan kepada jajaran Pemkab Kukar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kearah yang lebih baik lagi.
“Kami ucapkan terimakasih bahwa kaitan dengan survei Ombudsman ini kami merasakan adanya dorongan dan juga adanya bimbingan dari Bapak (Kepala Ombudsman Kaltim Kusharyanto.red) beserta jajaran,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas forum diskusi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman beberapa waktu lalu khususnya dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar.
Selanjutnya, terkait output survei penilaian yang disampaikan oleh Ombudsman, menurutnya hasil tersebut merupakan kondisi apa adanya di lapangan. Berkaitan dengan masukan terkait penilaian mandiri yang disarankan, Edi Damansyah mengatakan bahwa dibawah kepemimpinannya Pemkab Kukar telah melakukan penilaian mandiri, namun Ia meminta kedepannya dilakukan bimbingan, kerjasama dan pelatihan langsung dari Ombudsman sehingga parameter variabel penilaian bisa disesuaikan, dengan harapan kedepan hasil dari penilaian mandiri tersebut akan berdampak pada penilaian survei yang dilakukan oleh Ombudsman menjadi lebih baik lagi.
“Kedepan kami terus berharap ada kerjasama, bimbingan dan kalau perlu kami dilatih, sehingga harapannya bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Edi Damansyah juga berharap kedepan akan ada kolaborasi antara Pemkab Kukar bersama Ombudsman khususnya dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam melaksanakan survei kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kukar.
Diakhir sambutannya, Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar selama ini melalui OPD yang ada terus berupaya dalam melakukan perbaikan khususnya terkait pelayanan publik yang ada, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada hingga dari sisi mindset, pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik lagi.(prokom07)
Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas Dinkes, Bupati Harap Pelayanan Kesehatan Terus Meningkat
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik 32 orang pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kukar, di halaman Puskesmas Pembantu Kelurahan Jahab, Selasa (07/02/2023).
Edi Damansyah mengucapkan selamat mengemban amanah dan tugas-tugas pengabdian masyarakat, dan berharap dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dengan tugas yang baru bisa lebih berperan aktif menciptakan inovasi yang lebih baik, serta lebih kreatif dalam membangun dan meningkatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Kukar,” ujarnya.
Edi mengapresiasi jajaran Dinas Kesehatan Kukar yang telah mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di Kukar, terbukti dengan prestasi yang diraih Pemkab Kukar saat HUT ke-66 Provinsi Kaltim, Kabupaten Kukar memperoleh Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan dari Gubernur Kaltim Isran Noor.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras tema-teman semua, oleh karena itu saya berharap apa yang kita capai bisa terus ditingkatkan dan dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Edi meminta agar seluruh tenaga kesehatan di Kukar maupun seluruh jajaran Dinkes bisa memberikan komitmen dan tetap konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat Kukar.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto, Kepala BPKAD Sukotjo, Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr. Martina Yulianti, Kabag Prokompim Ismed, dan beberapa stakeholder terkait. (Prokom 09)
Resmikan Pusban Jahab, Bupati: Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Selasa (07/02/2023).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati, di dampingi Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Asisten III Totok Heru Subroto, Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr. Martina Yulianti.
Bupati mengatakan Pusban itu merupakan salah satu bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam pembangunan kesehatan, khususnya pemenuhan sarana pelayanan kesehatan.
“Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan baik Kepala Dinas Kesehatan, Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Lurah, UPTD Puskesmas, Perusahaan, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat atas kerjasamanya selama ini,” ujarnya
Lebih lanjut Edi juga mengatakan keberadaan gedung baru Puskesmas Pembantu Jahab ini akan menambah semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta berkontribusi secara positif dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Jahab.
Dengan jumlah petugas sebanyak 3 orang baik perawat maupun bidan, serta adanya kunjungan dokter umum dua kali per minggu, Edi berpesan kepada seluruh petugas kesehatan agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
“Fokuslah pada pencapaian program kesehatan prioritas seperti penurunan stunting dan pemberantasan penyakit melalui pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Edi berharap agar upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat diperkuat, dengan melibatkan selalu kader Posyandu, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
“Secara khusus terkait aset gedung, saya berpesan agar dapat dilakukan pemeliharaan dengan baik, sehingga investasi yang dikeluarkan untuk membangun gedung ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Edi. (Prokom 09)
Dampingi Deputi Kemenkopolhukam RI Tinjau IKN, Akhmad Taufik: Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan IKN
/in Arsip Berita /by Admin kukarpaperTENGGARONG – Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat turut serta mendampingi Kunjungan Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertanahan (Bidkoor Pertanahan) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Mayjen TNI Heri Wiranto bersama rombongan lainnya meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Desain Sistem Pertanahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (8/2/2023).
Kegiatan dimulai pukul 09.30 Wita meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, dilanjutkan kegiatan coffetaria dan foto bersama. Pukul 10.30 Wita, rombogan meninggalkan Bendungan sepaku semoi menuju IKN Nusantara. Pukul 10.55 Wita, rombongan tiba di Titik Nol Nusantara. Pukul 12.00 Wita rombongan melakukan peninjauan Komplek Kementrian Pertahanan.
Kemudian pada Pukul 12.15 Wita, rombongan melakukan peninjauan di Komplek Istana Presiden. Pukul 12.30 Wita, rombongan melaksanakan peninjauan di lokasi pembangunan Kementerian Polhukam RI. Pukul 12.53 Wita, rombongan melaksanakan peninjauan di Istana Wapres.
Dikatakan Basuki selalu PPK Tanggap darurat PUPR bahwa IKN Nusantara dibagi menjadi 3 (Tiga) kawasan yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, Kawasan Inti atau KI IKN, dan Kawasan Pengembangan IKN.
Sampai dengan tahun 2024 prioritas yang akan dibangun yaitu KIPP Sub BWP 1A dan jaringan jalan pendukung menuju IKN. Adapun untuk pembangunan jalan pendukung IKN telah meliputi jalan lingkar KIPP, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sumbu kebangsaan sisi timur, jalan tol Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang.
“Menindaklanjuti instruksi Presiden RI, bahwa dari Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sampai dengan KIPP IKN ditargetkan dapat ditempuh kurang dari satu jam. Maka akan dibangun jalan tol KIPP – Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan untuk mewujudkan harapan tersebut. Adapun jarak exit tol menuju IKN ke Istana Presiden sekitar 4,236 km,” katanya.
Adapun rencana pembangunan jalan tol dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju IKN dibagi menjadi 6 segmen yaitu Segmen 1, Segmen 2, Segmen 3A, Segmen 3B, Segmen 4A dan Segmen 4B. Sedangkan dari Simpang Tempadung menuju Bandara VVIP dan IKN dibagi menjadi 3 segmen yaitu Segmen 5A, Segmen 5B, dan Segmen 6.
Panjang jalan tol Balikpapan IKN secara rinci S-1 Bandara SAMS-Tol Balsam: 8,35 Km. S-2 Tol Balsam Km.5 – Km 9: 2,89 Km. S-3A Karangjoang – KKT Kariangau: 12,66 Km. S-3B KKT Kariangau – Sp. Tempadung: 7,32 Km. S-4A Sp. Tempadung – Outer Ring Road IKN: 18,2 Km. S-4B Outer Ring Road IKN – Inner Ring Road IKN: 2,1 Km. S-5A Sp. Tempadung – Jembatan Pulau Balang: 6,67 Km. S-5B Bandara VVIP-Jembatan Pulau Balang: 11,07 Km. S-6 Ring Road IKN – Bandara VVIP: 7,75 Km2).
“Komplek Istana Presiden juga akan dibangun beberapa bangunan diantaranya Istana Presiden, Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Kantor Staff Khusus Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, Paviliun Presiden, dan Masjid,” jelasnya.
Ditemui dilokasi peninjauan Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat yang juga didampingi Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan Pemkab Kukar mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara di PPU dan Kukar Kalimantan Timur.
“Semoga keberadaan IKN memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai kartanegara, sejahtera dan berbahagia,” demikian harapnya. (Prokom10)
Wabup Kukar Tanam Pohon di Lingkungan SPN
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin setelah menghadiri acara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun anggaran 2023, melakukan penanaman pohon bersama Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, di samping lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu, Selasa (7/2/2023).
Kegiatan penanaman pohon bersama ini merupakan wujud pelestarian lingkungan. Adapun jenis pohon yang ditanam yakni bibit buah matoa, mangga, kelengkeng dan lain sebagainya yang ditanam untuk menghijaukan kawasan SPN Polda Kaltim.
Wabup berharap agar para siswa yang menempuh pendidikan di SPN ini agar dapat merawat tanaman ini hingga berhasil tumbuh dengan baik dan besar, serta Desa Jonggon ini bisa menjadi pilot project dalam merawat lingkungan.
WWabup mengimbau kepada seluruh siswa serta masyarakat yang ada di sekitar SPN untuk bersama – sama peduli dalam hal menjaga dan merawat lingkungan masing-masing.(Prokom-02)
Dari Rakordal APBD, Sekda: Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Fokus Perbaikan Daerah
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sebagai wadah memgkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan kedepan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Triwuan IV Tahun Anggaran 2022, Rabu (8/2/2023) di Ruang Kartanegara Lantai I Bappeda Kukar.
Rakordal yang diiikuti seluruh Kepala OPD, Camat dan stakeholder lainnya ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono didampingi Sejumlah Asisten Pemkab Kukar.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy Vanesa Vilna dalam laporannya mengatakan Rakordal itu bagian dari manajemen pembangunan daerah, mulai perencanaan anggaran, pelaksanan, dan monitoring evaluasi, yang aken menjadi rekomendasi menyusun perancanaan selanjutnya. Adapun evaluasi kinerja pembangunan diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Sasaran OPD, hingga pelaksanaan APBD. Fokus Rakordal ini adalah sesuai dengan Visi Misi Kukar Idaman yaitu mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.
Sekda Kukar Sunggono dalam arahannya mengatakan, capaian kegiatan 2022 sebenarnya sudah baik, namun ada beberapa hal fokus perbaikan manajemen pembangunan daerah, diantaranya yaitu input e Pantau terkait kinerja. Kemudian, yang perlu dilakukan penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah melakukan analisis evaluasi secara mendalam terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, dan disampaikan pada saat presentasi penyampaian rancangan Renja Tahun 2024, pada bulan Maret 2023.
Selanjutnya, merumuskan rencana aksi peningkatan pencapaian IKU Perangkat Daerah, dan diintegrasikan dalam dokumen rencana daerah (Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Memperkuat proses pengendalian dan evaluasi secara terstruktur dan kontinu di setiap perangkat daerah, serta Penguatan perencanaan pembangunan daerah berbasis riset.
Adapun Permasalahan krusial yang perlu perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti tahun 2023, kata Sekda yakni terkait keluarga pra sejahtera yang masih tercatat di angka 7 persen di Kukar.
“Yang perlu dilakukan adalah fokus pembangunan pendidikan, meliputi ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia), pembiayaan, sarana prasarananya, aksesibilitas dan kebijakan,” ujarnya.
Maka Sekda mengarahkan agar 2023 ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar mengupayakan melakukan kajian terkait dengan efektifitas pembangunan pendidikan terhadap pencapaian kinerja penurunan kemiskinan.
Untuk itu, sekda minta OPD terkait agar memastikan anak-anak usia sekolah di Kukar dapat menerima pendidikan dengan baik.
Kemudian Sunggono mengatakan, terkait bantuan Pemkab melalui OPD untuk pengentasan kemiskinan, tahun ini yang diukur bukan hanya output tapi outcome, yakni apakah bantuan yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian warga efektif untuk menghapus indikator kemiskinan.
“Ini harus diperhatikan dengan baik mengenai efektifitasnya,” ujarnya.
Dipenghujung arahannya, terkait penilaian kepatuhan, Sekda minta Kepala OPD mengoreksi apa yang telah dilakukan agar terus meningkatkan kinerja, serta core value ASN berAKHLAK benar-benar diterapkan dengan baik. (prokom04)
Tinjau Rumah Produksi, Wabup: Ini Realisasi Hilirisasi Produk Pertanian-Perkebunan Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin meninjau lokasi Program Realisasi Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) di Dusun Mulya, Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Selasa (7/2/2023).
Factory Sharing itu merupakan rumah produksi bersama komoditi jahe dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, hasil kerja sama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Wabup mengatakan, rumah produksi bersama ini dibangun tahun anggaran 2022, dengan biaya Rp 6 M, untuk peningkatan produksi dalam bidang pertanian dalam arti luas.
Ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan di rumah produksi ini, misalnya produksi jahe, serai, daun kelor dan lain sebagainya.
“Mudah -mudahan di Dusun Mulya Desa Jonggon ini bisa menjadi pelopor untuk pertanian di Kalimantan Timur pada umumnya khususnya di Kukar, dalam bidang peningkatan produksi hasil kita sendiri. Ini merupakan hasil hilirisasi dari program pertanian yang kita buat selama ini,” ujarnya.
Dikatakan Rendi selama ini hasil bumi dari Kukar dibawa ke Samarinda dan ke kota – kota besar yang ada di Kalimantan Timur.
Harapannya, kedepan bukan barang mentah lagi, tapi bisa diangkut barang setengah jadi atau barang sudah jadi yang bisa diproduksi oleh kelompok ataupun koperasi yang ada di wilayah Kukar itu sendiri.
“Kita berharap ini bisa menjadi daya tarik tersendiri khususnya untuk hilirisasi dari pertanian dalam arti luas di Kukar, karena saya yakin Loa Kulu sudah banyak bukti untuk pertaniannya, hilirisasinya bisa berproduksi bukan hanya jahe saja ada kopi, serai dan daun kelor semua banyak sekali hasil bumi kita yang bisa menjadi daya tarik untuk orang luar yang datang Ke Kukar dan menikmati hasil bumi Kukar,” pungķasnya (Prokom-02)
Hadiri Pembukaan Pendidikan Bintara Polri 2023, Wabup Kukar Harap Banyak Putera Daerah Menjadi Siswa SPN
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin menghadiri upacara Pembukaaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun anggaran 2023 di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kaltim, Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu, Selasa (7/2).
Upacara itu diikuti 563 siswa dipimpin langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto selaku Inspektur, diawali dengan menyànyikan lagu Indonesia Raya pemeriksaan pasukan, pernyataan pembukaan pendidikan, penyematan tanda peserta pendidikan oleh Kapolda Kaltim selaku Inspektur upacara kepada salah satu perwakilan siswa.
Membacakan sambutan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amellza Dahniel, Imam mengucapkan selamat atas keberhasilan siswa Bintara karena telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang I tahun anggaran 2023.
Pembukaan pendidikan ini dilaksanakan secara serentak di di Indonesia, dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan kedepan.
Ada beberapa materi yang akan diberikan antara lain, praktek lapangan, kegiatan jasmani dan pelajaran di kelas. Diharapkan lulusan pendidikan khususnya dari SPN Polda Kaltim ini, nantinya sudah siap pakai dan siap melaksanakan tugas.
“Sehingga siap memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan,” harapnya.
Tak lupa Irjen Pol Iman Sugianto mengajak kepada seluruh siswa untuk selalu disiplin sebagai modal dasar dalam mengikuti pendidikan, juga menjalankan semua perintah dan intruksi yang diberikan oleh para pengasuh di lingkungsn SPN Polda Kaltim.
“Hindari pelanggaran sekecil apapun serta tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan, meskipun sudah tidak berlaku lagi PPKM, tetapi kita harùs tetap menjaga dan mengantisipasi hal – hal yang sekecil mungkin, supaya kondisi para siswa siap untuk mengikuti pelatihan setiap saat,” ujarnya.
Sementara itu Wabup Rendi Solihin ditemui usai acara menucapkan rasa syukur dimana penerimaan pendidikan pembentukan Bintara gelombang I tahun anggaran 2023 untuk menjadi Polri, banyak siswa dari Kukar lolos dalam tahapan sampai akhirnya masuk kedalam sekolah SPN ini, dari jumlah siswa 563, kurang lebih 64 orang dari Kukar yang mengikuti pendidikan disini.
“Dengan hadirnya SPN diwilayah Kukar ini, itu artinya bisa menambah peluang pemuda – pemudi Kukar untuk bisa menjadi Bintara Polri di masa akan datang itu harapan kita, apalagi di agenda kedepan disamping SPN akan ada Makobrimob dimana kurang lebih 6 ribu orang yang akan kesana,” ujar Wabup Rendi Solihin.
Tampak hadir dalam acara tersebut Sultan Kutai Ing Martadipura HAM Arifin,Lurah Jahab Juliansyah serta, serta undangan lainnya.(Prokom-02)
Kukar Raih Kategori “B” Kualitas Tinggi, Terkait Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih piagam penghargaan dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim terkait hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022.
Piagam itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Kerja Bupati Kukar, Selasa (7/2/2023).
Kegiatan penyerahan yang merupakan bagian dari rangkaian dalam kunjungan kerja dan koordinasi Ombudsman tersebut juga dihadiri beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Bambang Arwanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti, Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto mengatakan kedatangan dirinya beserta jajaran tersebut guna menyampaikan secara langsung hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dipimpinnya.
Ia mengapresiasi Pemkab Kukar karena telah bisa mempertahankan prestasi penilai yang diraih yakni kategori B, karena menurutnya mempertahankan prestasi tersebut merupakan prestasi tersendiri.
Adapun nilai akhir dari hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman Kaltim kepada Pemkab Kukar pada periode observasi bulan Agustus sampai November 2022 dengan nilai 82,84, yang mana nilai tersebut menempatkan Pemkab Kukar masuk kategori “B” dengan opini Kualitas Tinggi.
“Saya harap hal ini dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi kualitas tertinggi kategori A yaitu dengan nilai 88 keatas, ini cuma kurang enam poin untuk mendapatkan penilaian kategori A,” ujarnya.
Saat ini terdapat beberapa perubahan penilaian survei, dimana penilaian yang dulunya dilakukan cuma berbicara tentang standar pelayanan publik semata, namun pada perubahan yang baru penilaian dilakukan hingga level paling bawah. yaitu terkait bagaimana para petugas pelayanan diharapkan harus mengerti dan faham terkait standar kinerja pelayanan, dan outputnya terkait kepuasan masyarakat serta terkait pengelolaan pengaduannya.
Selanjutnya, pada kesempatan tersebut dirinya juga menceritakan hasil diskusinya bersama beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar, terkait bagaimana kedepannya Pemkab Kukar bisa melakukan penilaian mandiri dengan parameter penilaian yang sama yang digunakan oleh Ombudsman, namun dalam prosesnya Ombudsman dilibatkan untuk melakukan evaluasi sehingga nantinya pada saat Ombudsman melaksanakan survei kesiapan dari objek survei diharapkan sudah lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, Bupati Edi Damansyah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan Ombudsman selama ini, karena apa yang telah dilaksanakan tersebut memberikan dorongan dan juga bimbingan kepada jajaran Pemkab Kukar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kearah yang lebih baik lagi.
“Kami ucapkan terimakasih bahwa kaitan dengan survei Ombudsman ini kami merasakan adanya dorongan dan juga adanya bimbingan dari Bapak (Kepala Ombudsman Kaltim Kusharyanto.red) beserta jajaran,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas forum diskusi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman beberapa waktu lalu khususnya dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar.
Selanjutnya, terkait output survei penilaian yang disampaikan oleh Ombudsman, menurutnya hasil tersebut merupakan kondisi apa adanya di lapangan. Berkaitan dengan masukan terkait penilaian mandiri yang disarankan, Edi Damansyah mengatakan bahwa dibawah kepemimpinannya Pemkab Kukar telah melakukan penilaian mandiri, namun Ia meminta kedepannya dilakukan bimbingan, kerjasama dan pelatihan langsung dari Ombudsman sehingga parameter variabel penilaian bisa disesuaikan, dengan harapan kedepan hasil dari penilaian mandiri tersebut akan berdampak pada penilaian survei yang dilakukan oleh Ombudsman menjadi lebih baik lagi.
“Kedepan kami terus berharap ada kerjasama, bimbingan dan kalau perlu kami dilatih, sehingga harapannya bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Edi Damansyah juga berharap kedepan akan ada kolaborasi antara Pemkab Kukar bersama Ombudsman khususnya dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam melaksanakan survei kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kukar.
Diakhir sambutannya, Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar selama ini melalui OPD yang ada terus berupaya dalam melakukan perbaikan khususnya terkait pelayanan publik yang ada, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada hingga dari sisi mindset, pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik lagi.(prokom07)
Lantik Anggota BPD PAW, Bupati Harap Kerja Aparatur Desa Fokus Berbasis Data
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik 32 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari 23 Desa dan 10 Kecamatan, Selasa (07/02/23) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Anggota BPD PAW yang dilantik diantarnya dari Desa Muara Badak Ulu, Gas Alam Badak 1, Perangat selatan, Santan Ilir, Makarti, Jonggon Desa, Lung Anai, Ponoragan, Jongkang, Tani Bhakti, Bukit pariaman, Manunggal Jaya, Suka maju, Bukit Raya, Rebak Rinding, Muara Wis, Melintang, Kota bangun III, Kota Bangun I, Wonosari, Bukit Layang, Genting Tanah, Semayang dan Sido Mukti.
Dalam kesempatan tersebut, juga diberikan piagam penghargaan dan lencana Desa Mandiri tahun 2022, memberian sertifikat pendamping profesional dan penghargaan bagi desa dalam penyusunan APBDesa tahun 2023 secara tepat waktu kepada Desa Salo Palai, Tanah datar, Batu- batu, Loleng, Kota Bangun Ilir, Liang, Pela, Liang ulu, Kedang Ipil, Kota Bangun I dan kota Bangun II, Sari Nadi dan Sukabumi.
Dalam arahannya Bupati Edi Damansyah menyampaikan selamat kepada anggota BPD antar waktu yang terpilih untuk dapat memakasimalkan pekerjaan, mengoptimalkan tugas-tugas yang ada di desa masing-masing agar terus bersinergi dan bekerja sama dengan baik dengan para kepala desa.
”Tantangan kita saat ini dalah bagaimana bisa berkolaborasi, bekerja bersama, harus fokus dengan pekerjaan dan jika ingin fokus maka harus berbasis pada data, ini memang sulit tapi bisa,” katanya.
Menurutnya, saat ini eranya kerja detail dan fokus dengan berbasis data. Data yang dimiliki harus detail, maka fahami data agar tahu apa yang harus dilakukan.
“Saya harap BPD antar waktu ini bisa mengambil peran tersebut untuk sama-sama meng-upgrade data yang dimiliki desa, ini penting karena secara Nasional ada satu data,” harapnya.
Edi kemudian mengapresiasi para Kades dan desa-desa yang mencapai Kategori Mandiri.
Menurutnya untuk mencapai desa mandiri itu tidak mudah, regulasinya nanti akan di tambah dengan kebijakan bantuan khusus. Edi Juga meminta untuk bisa dipertahankan dan tujukan kemandirian tersebut dengan menonjolkan inovasi-inovasi atau keungulan-keungulan desa bisa diangkat bagi kemajuan desa.
Edi juga mengapresiasi penghargaan bagi desa yang penetapan APBDesa tepat waktu memalui Siskudes Online.
“Saya berharap desa-desa lain juga bisa mengikuti hal tersebut dan bisa cepat menetapkan APBDesa-nya agar semua program bisa berjalan dengan semestinya,” harapnya.
Diakhir ia berharap tenaga pendamping desa maupun Pendekar Idaman dapat menjadi penghubung pemerintah Kabupaten dengan Desa untuk terus memperbaiki dan memajukan desa. (prokom 08)
Program Kesejahteraan Sosial Idaman Mampu Tekan Angka Kemiskinan
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menuntaskan kemiskinan, salah satunya yakni dengan program Kesejahteraan Sosial Idaman yang merupakan progarma dedikasi dari misi ke dua KUKAR IDAMAN (Inovatif, Berdayasaing dan Mandiri).
Bupati Edi Damansyan baru-baru ini menyebutkan bahwa program tersebut ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama, dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
Kebijakan yang dilakukan yakni dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utama
yakni pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin termasuk jompo, anak- anak dan disabilitas. Kedua, program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki.
Pada 2022 lalu, tindakan nyata yang telah dilakukan Pemkab Kukar yakni diantaranya, menyalurkan bantuan sosial sebanyak 7.170 paket, Bantuan Sanitasi 904 unit, Bedah Rumah sebanyak 1.362 unit, serta berbagai tindakan pengurangan kemiskinan lainnya.
“Apa yang kita lakukan ini untuk menyelesaikan indikator dari kemiskinan itu, diantaranya rumah dan sanitasi yang kurang layak,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan Pemkab Kukar melalui KUKAR IDAMAN ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 7,99% pada 2021, menjadi 7,96% pada 2022.
Tahun 2023 ini, Pemkab Kukar terus meningkatkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan melibatkan pilar-pilar utama yakni Pemerintah, Dunia Usaha/Perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejaheraan sosial. (prokom04)