Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menyerahkan Arsip Statis Sekretariat Daerah Kukar ke lembaga Kearsipan Daerah pada Kamis (9/02/23), di Dinas Kearsipan dan perpustakaan (Diarpus) Kukar.

Pada penyerahan tersebut Sunggono didampingi oleh Kabag Protokol dan Kumunikasi Pimpinan (Prokompim) Ismed beserta jajaran dan Kabag Umum Handayani, yang diterima oleh Kepala Diarpus Kukar Hj Aji Lina Rodiah yang di dampingi oleh Sekretaris Diarpus Kukar Hj Aji Yuli Midriani dan Kabid P3K Hj Marhaini.

Yang diserahkan yakni arsip dari Bagian Prokompim Sekretariat Daerah berupa file audio visual berupa kaset, CD dan berbagai macam file statis dari tahun 2007 hingga 2017.

Sekda Sunggono mengatakan bahwa arsip statis Sekretariat Daerah ini agar disimpan, dikelola dan diarsipkan dengan baik oleh Diarpus Kukar.
Menurutnya banyak sekali arsip-arsip yang dikelola di Sekretariat Daerah, dan saat ini masanya sudah tidak up to date, tetapi secara historis masih harus dipertahankan dan nantinya akan menjadi sejarah bagi Kukar.

Ia berharap melalui proses penyerahan ini, kewenangan atas tersimpan dan tersajinya data dokumen kearsipan yang dikelola Prokompim bisa disimpan dengan baik sesuai batas kewenangan yang ada di Diarpus Kukar.

Sunggono mengimbau kepada seluruh Organisasi Prangkat Daerah (OPD) yang mempunyai masalah kearsipan, yang tidak bisa dan tidak mampu mengelola dan memanfaatkan data masa lalu karena secara teknologi sudah tidak memungkinkan dikelola secara baik, tetapi memiliki historis yang masih perlu dipertahankan, agar dapat mengambil langkah seperti Bagian Prokompim Kukar yang menyerahkan arsip statis kepada Diarpus Kukar, agar dokumen secara keseluruhan yang berkenaan dengan data-data dan informasi yang ada bisa tetap di dapatkan saat diperlukan dan tidak hilang dimakan usia jika penanganannya tepat.

“Jika tidak bisa merawat arsip tersebut maka serahkan saja ke Diarpus Kukar karena teknologi semakin berkembang dan data-mata masa lalu juga banyak sudah tidak didukung oleh teknologi/alat dukungnya yang sudah tidak tersedia,” katanya.

Menurut Sunggono, hal ini merupakan tonggak sejarah baru dalam rangka menyelamatkan aset audio visual yang ada di Kukar, dan selama ini tidak bisa dimanfaatkan tetapi harus tetap dipertahankan dan pada saatnya nanti bisa disajikan kembali jika dibutuhkan.

Ia juga mengaku ingin melihat bagaimana proses tersebut agar OPD lainya bisa yakin untuk menyerahkan aset nya karena proses ini memang produktif dan efektif karena data di masa lalu bisa disimpan, diamankan dan dikelola dengan baik oleh Diarpus Kukar.

Sementara itu Kadis Diarpus Kukar Hj Aji Lina Rodiah mengucapkan terimakasih atas kedatangan Sekda Kukar, Kabag Prokompim dan Kabag Umum yang telah mempercayakan kepada Diarpus Kukar atas data statisnya.

“Ini merupakan suatu kemajuan bagi kearsipan karena sudah menyerahkan kan arsip statis dan semoga ini menjadi inspirasi bagi OPD yang lainya untuk menyerahkan data statisnya agar bisa disimpan, di kelola dan diamankan oleh Diarpus Kukar,” imbuhnya.(Prokom08)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar H Sunggono mengikuti rapat pembahasan pendanaan bersama kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024, di RRuang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Kamis (9/2/2023).

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim H Sufian Agus, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fahmi Prima Laksana, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, Ketua Bawaslu Kaltim, dan Hari Dermanto itu, dihadiri para Sekda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepala BPKAD, dan Asisten dari 10 kabupaten/kota se Kaltim.

Rapat tersebut menyepakati tujuh hal yakni, Memastikan alokasi anggaran kegiatan Pilkada dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol setempat.

TPAD dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu setempat membahas usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pilkada untuk disepakati bersama sebagai dasar pencantuman besaran kegiatan anggaran Pilkada dalam bentuk dana hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada wajib dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40%(empat puluh persen) dan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana dictum Kedua.

Selanjutnya, untuk pencairan belanja hibah kegiatan Pilkada yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pemgesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah sebelumnya dan tidak menunggu permohonan pencairan dari KPU dan Bawaslu setempat.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, maka dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Provinsi Kaltim dengan Kabupaten/Kota se Kaltim.

Pendanaan kegiatan bersama sebagaimana diktum kelima akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD Provinsi, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan TAPD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Serta yang ke tujuh yakni, melaporkan perkembangan kesiapan pendanaan kegiatan Pemilihan tahun 2024 kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat akhir Mei 2023.

Sunggono, mengatakan pada prinsipnya Pemkab Kukar akan mendukung sepenuhnya skenario pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemprov Kaltim yang mengacu pada petunjuk dari Permendagri.
Hal itu memang mengamanatkan pembagian porsi atas kewenangan pendanaan yang telah ditetapkan. Terkait hal ini Pemkab Kukar sudah menyiapkan diri dan mendiskusikan dengan penyelenggaran di Pemkab Kukar baik KPU ataupun Bawaslu terhadap hal ini.

“InsyaAllah tidak ada masalah. Mudah-mudahan pada saatnya khususnya sebagaimana diamanatkan di APBD Perubahan hal ini bisa kita rencanakan semuanya,” tegasnya, usai ditemui pada rapat tersebut.

Dipenghujung acara tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara rapat oleh Pemprov Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim dan foto bersama.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar, Ketua KPU Kukar Purnomo dan Ketua Bawaslu Kukar M Rahman, perwakilan Kesbangpol Kukar dan BPKAD Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto yang juga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ikuti Pembahasan Hasil Pengisian Draf-o Barang Penilaian Persyaratan Foto dan keterangan (BPPFK) Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Kamis (9/2/23) secara virtual di Kantor Bupati setempat.

Dalam Kegiatan Ini di lakukan tindak lanjut dari catatan asesmen dari pengisian Draf-o BPPFK Standardisasi RBRA untuk diperbaiki pada hari pengauditan.

Tim Analisis Handy Tamara dalam paparannya mengatakan keberadaan tempat bermain anak sebagai salah satu indikator kota layak anak perlu diteliti keberadaanya.Tujuanya untuk menentukan penilaian kelayakan tempat bermain anak baik dari sisi jumlah maupun kualitas sehingga akan tercapai pembangunan kota berdasarkan perpektif kota ĺayak anak.

Targetnya adalah memberikan usulan kepada Pemerintah terhadap kebutuhan taman bermain anak yang tak kalah bagus dari ruang terbuka, dengan selalu memenuhi indikator dsri ruang bermain yang ramah bagi anak, seperti sisi keselamatan kenyamanan dan edukasi.

Sementara itu Totok Heru Subroto menyampaikan terimakasih kepada Tim analisis atas perhatian dan kerjasama, dalam memberikan motivasi kepada Pemkab Kukar. Apa yang dipaparkan sangat menginspirasi bagi Kukar khususnya untuk meningkatkan ruang bermain ramah anak.

“Beberapa perangkat permainan anak itu belum ada di Kukar, tapi ini tidak mengendorkan semangat bagi jajaran di Pemkab Kukar untuk menciptakan ruang bermain untuk anak anak,” ujarnya.

Sehingga perlu dilakukan perbaikan perbaikan, agar Kukar bisa menaikan nilai yang sudah ditentukan.

Zoom meeting dikuti Kabid PHA Kukar, Bappeda, Satpol PP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar.(Prokom-02).

Tenggarong – Sebanyak Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menandatangani surat pernyataan dan menerima instruksi Bupati terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, yang diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono di ruang rapat Inspektorat, Rabu (8/2/2023).

Tindak lanjut yang diinstruksikan Bupati terkait rekomendasi dari BPK atas pemeriksaan kinerja penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman tahun 2020 sampai semester I tahun 2022 pada pemkab Kukar dan instansi terkait lainnya.

OPD yang menerima instruksi Bupati dan menandatangani surat pernyataan tersebut yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), RSUD AM Parikesit, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam

Sekda H Sunggono dalam arahannya meminta untuk membaca ulang rencana aksi yang sudah diterima, koreksi semua redaksi yang ada, apa sudah bersesuaian dengan yang diskusikan dan disepakati.

“Tolong dibaca ulang dan dicek kembali rencana aksi yang sudah diterima tadi,” pintanya.

Dalam rencana aksi tersebut telah ditetapkan waktu penyelesaiannya, karena temuannya hanya bersifat administratif dan bimbingan agar lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta tolong untuk bisa diselesaikan kalau bisa lebih cepat, karena tidak ada temuan yang bersifat material semua hanya bersifat administratif dan semua memberikan bimbingan untuk kita agar lebih baik lagi,” pintanya lagi.

Lebih lanjut Sunggono mengatakan temuan hasil pemeriksaan tersebut antara lain terkait pelayanan air bersih masyarakat yang dilaporkan PDAM baru menyentuh angka 67 persen, tetapi berdasarkan hasil pengecekan lebih lanjut ini sudah diatas 80 persen.

“Karena yang dihitung sebagai pelayanan air bersih bukan hanya air yang berasal sambungan pipa rumah tangga yang selama ini diberikan pelayan oleh PDAM, artinya sangat mungkin setelah temuan ini, nanti tahun ini atau tahun depan kawan – kawan PDAM sudah punya kewajiban memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah, sebagai amanat Mendagri diatas 80 persen, PDAM wajib berikan deviden kepada pemerintah,” ujarnya.

Disebutkannya dari temuan dan rencana aksi OPD yang harus menindaklanjuti lebih dari satu, untuk itu Sunggono berharap Inspektorat sebagai leading sektor bisa membantu mengkoordinasikan supaya target waktu yang telah disepakati bisa terpenuhi.

“Kami harap dengan ditandatangani surat penyataan tadi kesanggupan teman – teman untuk menindaklanjuti temuan ini bisa sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah mengatakan bahwa pada Desember 2022, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait hasil audit kinerja atas penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman tahun 2020, dan sampai dengan semester satu 2022.

Disebutkannya ada sembilan temuan terkait audit kinerja tersebut, yang mana didalamnya ada beberapa OPD yang diundang dan melakukan pembahasan sehingga sudah ada rencana aksi dan waktu pelaksanaan rekomendasi. (Prokom01)