Tenggarong – Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, khususnya hak kepemilikan dokumen administratif, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan terus meningkatkan pelayanan terutama bagi penyandang disabilitas.

“Hal tersebut seiring dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencanangan Gerakan Bersama bagi Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan, ” ujar Asisten I Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Didukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Muhamad Iryanto usai mengikuti acara gerakan bersama tersebut, di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (11/8).

Selanjutnya kata Akhmad Taufik Pemkab Kukar juga akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan kinerja.

“Keutamaan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang harus diperlukan perhatian khusus karena mereka juga sebagai warga negara indonesia yang mempunyai hak yang sama,” ungkapnya.

Sedangkan Muhamad Iryanto mengungkapkan Didukcapil melakukan pelayanan disabilitas lengkap dengan jenis disabilitas yang disandang setiap penyandang disabilitas yang berbeda – beda.

“Nanti akan berguna bagi penyediaan tenaga pengajar trapis, banyaknya tenaga pengajar disekolah khusus dan kami juga mengimbau warga yang memiliki keluarga penyandang disabilitas untuk segera melaporkan ke Disdukcapil agar segera dibuatkan dokumen kependudukan,”
ujarnya.

Direktur Pencatatan Sipil Kemendagri, Handayani Ningrum mengatakan, Gerakan bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan perekaman dan penertiban dokumen kependidikan biodata KIA, KTPL dan akta kelahiran untuk mewujudkan masyarakat inklusif.

“Pemerintah punya kewajiban seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan, termasuk bagi penyandang disabilitas agar mendapat pelayanan publik,” ucapnya.

Dikatakannya meski bukan sebagai pelayanan dasar tetapi menjadi dasar pelayanan publik lainnya, tanpa terkecuali. Sehingga mendata disabilitas dengan cara memasukan para disabilitasnya ke dalam SIAP, antara petugas dan penyandang disabilitas harus saling memastikan segera direkamkan jenisnya.

Sementara Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyebut program ini tidak hanya bersifat pencatatan saja. Tetapi berlaku di semua sektor, termasuk ketenagakerjaan swasta maupun negeri.

“Agar para penyandang disabiltasis juga dapat diterima di tempat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan tidak dibedakan dengan yang normal,” harapnya.(Prokom06)

Tenggarong – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana (UP) Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2019 – 2024 yang diketuai oleh Eka Yuyun Noorliany Slamet Dihardjo, resmi dikukuhkan oleh Ketua DWP Kukar Hj Yulaikah Sunggono, Kamis (11/8) di Planetarium Jagad Raya Tenggarong,
yang disaksikan Penasehat DWP Kukar Maslianawati Edi Damansyah.

Hj Yulaikah Songgono berharap kepengurusan yang baru dilantik itu bisa memberikan dan membawa DWP Dispar bisa jadi lebih maju, membawa angin segar dan perubahan, serta bisa membawa prestasi.

“Juga kami harap dapat berinovasi sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk DWP Dispar, ” harapnya.

Yulaikah kemudian mengatakan, kepengurusan DWP Dispar yang baru itu akan melaksanakan beberapa kegiatan, menurutnya hal itu merupakan suatu gebrakan yang berkolaborasi dengan berbagai organisasi diantaranya PKK.

“Semoga langkah dan niat kita pada hari ini untuk melakukan suatu kegiatan senantiasa berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya.

Yulaikah juga mengatakan, pengukuhan Pengurus DWP kali ini berbeda tidak seperti biasanya, karena DWP berkolaborasi dengan organisasi lainnya yaitu PKK dan lainnya.

“Karena itu semua adalah tugas kita untuk mensukseskan pembangunan di Kukar, dan semuanya pasti akan terlibat didalamnya untuk membantu suami kita, yang kita sendiri berada di dalam anggota DWP yang intinya kita adalah istri ASN,”ucapnya.

Sementara itu Ketua DWP Dispar Kukar Eka Yuyun mengatakan sebelum dikukuhkan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan dan program kerja, yaitu donor darah, sedangkan pada Jumat (12/8) akan diadakan test kesehatan.

Pihaknya juga tengah melakukan kolaborasi bekerjasama dengan DWP Kukar di Bidang Ekonomi, dan stakeholder terkait untuk menggelar bazar yang diresmikan Hj Maslianawati Edi Damansyah, setelah itu akan diadakan juga demo membuat kue dan peragaan busana di bazar tersebut.

Yuyun berharap adanya kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya, supaya kegiatan bisa jalan bersama-sama.

“Kita bisa bekerjasama dalam satu kegiatan karena kita membawa satu nama Kutai Kartanegara,” ucap Eka Yuyun.

Sementara itu DWP Kukar Maslianawati Edi Damansyah memberikan ucapan selamat kepada pengurus DWP Dispar yang baru dilantik, ia mengingatkan bagaimana seharusnya jadi isteri ASN dan anggota DWP.

Pengkukuhan dan Pembekalan dihadiri Kepala Dispar Kukar Slamet Hadi Rahardjo, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kukar. (Prokom-02)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Suhada beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengikuti secara virtual Entry Meeting dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, Kamis (11/8) di ruang konferensi vidio Kantor Bupati Kukar.

Rapat melalui zoom meeting itu diikuti Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah se Indonesia, termasuk Kabupaten Kukar yang mendengarkan paparan pihak KemenPAN-RB.

Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAn-RB, Erwan Agus Purwanto melalui chanel resmi KemenPAN-RB mengatakan evaluasi SAKIP dan RB penting dilakukan setiap tahun, karena memang dua aspek tersebut punya implikasi serius terhadap upaya dalam mendukung pencapaian tujuan tujuan pembangunan melalui RB dan SAKIP.

Dikatakannya, evaluasi RB SAKIP ini merupakan evaluasi tahunan rutin untuk mengetahui progresnya, apakah dari asistensi yang diberikan pihaknya itu kemudian bisa dipahami oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Diharapkannya melalui RB dan SAKIP, program-program pembangunan terutama yang menjadi prioritas pemerintah itu bisa diwujudkan, dengan demikian dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan evaluasi tersebut, Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah makin efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, karena anggaran itu sangat terbatas terutama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 penggunaan anggaran selain untuk program-program pembangunan, juga digunakan untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi pandemi.

“Oleh karena itu anggaran betul-betul harus dimanfaatkan se-efisien dan se-efektif mungkin, agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Budi Prawira mengingatkan bahwa
visi RB agar terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong.

Adapun tantangan pelaksanaan RB secara umum menurutnya yaitu rendahnya komitmen pimpinan dalam mengawal program RB, RB dipandang sekedar pemenuhan dokumen, masih tingginya ego sektoral, pelaksanan RB belum berdampak signifikan pada pencapaian terget pembangunan nasional.

Budi mengatakan, strategi percepatan pelaksanaan RB diantaranya dengan menetapkan gambaran kondisi/hasil yang akan diwijudkan, mendorong penerapan RB sampai level OPD, dan fokus pada aspek penilaian, menyusun rencana berdasarkan isu/permasalahan strategis dan rekom hasil evaluasi, lakukan monitoring dan evaluasi sevara berkala pada rencana aksi, serta menyusun program percepatan atau inovasi yang mendorong dampak perubahan yang dirasakan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi catatan pelaksnaan SAKIP, kata Budi yaitu perencanan OPD masih parsial belum terlihat kolaborasi, penjabaran kinerja yang disusun belum berdasarkan logical framework yang baik, definisi operasional sebagai cerminan formulasi perhitungan indikator kinerja belum terlihat relevan dengan kondisi kinerja atau sasaran, refocusing program kegiatan hanya dilakukan sekedar pemenuhan instruksi pusat, bukan didorong akibat efektif dan efisien.

Maka menurutnya, strategi penguatan SAKIP yang hendaknya dilakukan adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, perencanan kinerja dan evaluasi internal.

“Pemda hendaknya benar-benar mengawal evaluasi ini, perhatikan komponen-komponen pengungkit bobot peniaian,” ujarnya. (prokom04)

 

 

Tenggarong – Pembangunan manusia kekinian tidak bisa lagi menggunakan cara tradisional, berbagai elemen yang terlibat dituntut kemampuan lebih dalam pelaksanaannya.

“Salah satunya adalah pemanfaatan dan sikap adaptif dalam menggunakan teknologi,” ujar Psikolog Lucy Yulidasari sebagai narasumber pada acara seminar parenting anak dan remaja diera digital yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kukar, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Rabu (10/8 ).

Ia mengatakan kemajuan teknologi yang ada saat ini, tidak terlepas dari munculnya tantangan baru pula, dimana jika tantangan ini tidak di hadapi dengan baik dan bijaksana bukan tidak mungkin pembangunan manusia yang diharapkan akan sulit dan juga beresiko memunculkan Gangguan kesehatan mental.

Menurutnya, anak generasi masa kini merupakan generasi digital, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sajak lahir.

“Generasi digital tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan, ” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya pola asuh anak adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual sejak dalam kandungan sampai dewasa. Hal ini bertujuan supaya anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang libur dan berakhlak mulia, tambah Lucy.

Diakhir seminar Lucy Yulidasari berpesan kepada orang tua agar melakukan pendampingan di era digital yaitu dengan menambah pengetahuan.

“Sulit menetapkan peraturan bila anda tidak mengerti apa itu blog atau bagaimana menggunakan twitter atau Facebook. Luangkan waktu untuk melihat situs yang pernah dikunjungi anak. Orang tua perlu mendampingi dan berinteraksi dengan anak selama menggunakan media digital, gunakan petangkat digital secara bijaksana,” demikian katanya. (Prokom03)