Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerima Penghargaan sebagai Mitra Aktif Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kaltim, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar Ahyani Fadianur Diani, Rabu (16/10/24) di Ruang Aula Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan pada acara KIE Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Selain itu, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kukar melalui Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang meraih Peringkat III Kategori Kabupaten pada Lomba PKK Bangga Kencana Kaltim 2024, yang diterima oleh Pjs Ketua TP PKK Kukar dr Eryariyatin Bambang Arwanto.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dalam sambutannya mengatakan bahwa urusan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), bukan hanya tanggung jawab BKKBN, penanganan stunting menjadi tanggung jawab semua, dengan melibatkan banyak pihak. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Kodam VI/Mulawarman yang membantu mengatasi sanitasi yang menjadi hulu stunting. Pemkab/Pemkot dan jajaran telah berupaya mengatasi stunting di daerahnya masing-masing. Selain itu, pentingnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak menjadi kunci penanganan stunting.

“Berdasarkan survei kesehatan 2023, dari 10 Kabupaten/Kota di Kaltim, Kukar bisa menjadi rujukan, karena berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,5 poin, dari 27,1 persen di tahun 2022 menjadi 17,6 persen di 2023,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Sri, stunting bisa diturunkan jika semua memiliki komitmen untuk mengupayakan bersama intervensi stunting. Daerah yang berhasil menurunkan stunting, karena langsung bekerja di tingkat tapak/paling Bawah yang bersentuhan dengan masyarakat, contohnya di Kukar yang mengoptimalkan dukungan Kader Posyandu di lapangan.

Sementara, Asisten II Setdakab Kukar Ahyani ditemui usai acara mengatakan penghargaan itu menjadi bagian penyemangat Pemkab Kukar, karena yang dinilai merupakan keberhasilan yang dicapai Pemkab Kukar beserta seluruh stakeholder, proses yang dilaksanakan Kukar dalam menurunkan stunting berjalan dengan baik, sehingga menjadikan Kukar termasuk yang paling baik di Kaltim dalam program ini.

Diharapkannya kedepan kegiatan penurunan stunting dilanjutkan, karena target yang diinginkan bisa mencapai 9%.

“Harapan kita angka bisa terus turun, maka seluruh kecamatan bisa maksimal kedepannya untuk menekan stunting. Stunting bukan hanya urusan pemerintah, tapi ada tiga yang berperan yakni Pemerintah, masyarakat dan swasta, ini harus terus berkolaborasi,” ujar Ahyani didampingi Sekretaris Dinas P2KB Kukar Mastukah.

Hadir pada acara itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim, jajaran Pangdam VI/Mlw, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Daerah se Kaltimtara, Forum CSR, serta sejumlah undangan lainnya. (prokom04)

Tenggarong – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Marangkayu, bertempat di Hotel Harris Samarinda, Selasa (15/10/2024).

Sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar yang di bacakan Asisten I mengatakan sesuai dengan tema yang di usung pada kegiatan ini yaitu Pengelolaan Potensi Desa Wisata, bahwa Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata serta menjadi suatu keunggulan bagi daerah tersebut. Selain itu potensi wisata ini juga berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut.

Membangun desa wisata memiliki beberapa tahapan, ada empat tahap dalam pengembangan Desa Wisata.
Tahap pertama adalah rintisan. Pada tahap ini ditentukan desa yang memiliki potensi yang besar tetapi belum adanya kunjungan wisatawan, sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, serta tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh. Desa wisata ini perlu “dikembangkan” dari awal.

Kedua, adalah tahap berkembang, Desa yang memiliki potensi, sudah mulai dilirik oleh wisatawan, dan destinasi bisa dikembangkan lebih jauh. Tahap ketiga adalah maju, Pada tahap ini masyarakatnya sudah sadar wisata, dana desa dipakai untuk mengembangkan potensi pariwisata, memiliki kelompok pengelola, dan wilayahnya sudah dikunjungi banyak wisatawan,

Tahap terakhir, adalah mandiri. Pada tahap ini desa wisata memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisata diakui dunia, sarana dan prasarana memiliki standar, pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix (kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, dan media), melalui kegiatan ini semua anggota BPD dapat lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan potensi di wilayahnya.

Lanjut Taufik, setiap desa pasti memiliki keunikan yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi desa tersebut. Daya tarik setiap desa dapat terlihat secara langsung atau membutuhkan upaya untuk menggali kembali. Daya tarik wisata bisa berupa potensi alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau potensi budaya seperti adat-istiadat, museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain, juga potensi buatan manusia.

“Suatu wilayah wisata pasti memiliki daya tarik yang berbeda satu sama lain. Setiap desa bisa menjadi sebuah tempat wisata jika masyarakat, organisasi, dan pemerintah dapat mengolah potensi yang dimiliki oleh desa, oleh karena itu melalui momentum ini saya berharap kepada seluruh anggota BPD dapat mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya,” Ucap Taufik

Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kepada seluruh peserta pesan juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan fokus.

“Semoga melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini bapak ibu sekalian mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan secara professional kedepanya, melalui kegiatan ini dapat menambah kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara di tanah Kutai Kartanegara kedepan,” ujarnya. (Prokom09)

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto menerima kunjungan kerja Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Kedeputian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Conrita Ermanto, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar , Selasa ( 15/10 ).

Turut mendampingi dari Pemkab Kukar Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kukar Gamal Abdul Aziz, Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat DPMD Kukar Azmi Riyandi Elvander, Perwakilan Disnaker H Lukman, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM ,Bagian Pembangunan Agnes, Bagian Kerjasama Setkab Kukar dan beberapa dinas instansi terkait lainnya.

Dafip Haryanto mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kunjungan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan rombongan di Kukar, Semoga dari hasil kunker ini nantinya bisa menambah sekaligus meningkatkan jalinan silaturahmi kita semakin kuat, saling tukar informasi, pengetahuan dan pengalaman demi kemajuan roda pemerintahan di kedua belah pihak.

Sementara itu, menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kedeputian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Conrita Ermanto mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ini menjalin komunikasi dan silaturahmi, yang utama ingin mensinkronkan pengganggaran dalam rangka pemberdayaan Masyarakat di IKN yang terdiri dari 22 desa dan 31 kelurahan yang berada di 265 ribu hektar . Ada beberapa wilayah di Kutai Kartanegara yang masuk dalam wilayah IKN. Seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu dan Loa Janan. Tentunya perlu kesepahaman dan tindak lanjut dalam pemecahan masalah tersebut, baik mengenai system administrasi, pembiayaan dan lain sebagainya, apalagi dalam masa transisi sebelum otorita dijadikan otorita Khusus. Ada 6 urusan wajib 18 urusan umum masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat ,

Pihaknya saat ini sedang menyusun Perka daerah mitra yang akan berkerjasama yaitu Mitra utama, Provinsi Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, dengan 2 variabel yang akan dikerjasamakan dan dibuat MoU ( payung hukum )perjanjian Kerjasama di masing – masing deputi.

Conrita Ermanto juga mengatakan,pihaknya juga ingin membangun sumber daya manusia, masyarakat yang dibangun, yaitu Masyarakat lokal dan telah melakukan pelatihan tenaga kerja local melalui Balai Vokasi Samarinda, Balai Diklat Besar Vokasi di Semarang dan Medan serta Disnaker Kukar. Pihaknya juga melakukan mapping bagi pelaku usaha masyarakat local, mapping kebutuhan masyarakat dengan melakukan pelatihan berbasis dunia usaha, dunia industry, perhotelan, rumah sakit dan tempat hiburan.

Untuk kegiatan pelaku UMKM ,pihaknya telah menjadikan rest area sebagai tempat pusat oleh oleh, ada 40 tenan.

Acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab dari beberapa perangkat daerah mengenai program kerja dan keberhasilan yang telah dicapai Pemkab Kukar dan diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pemkab Kukar. ( Prokom 03 ).

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto menghadiri Rapat Koordinasi Organisasi Masyarakat bersama Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, Selasa (15/10/24) di Hotel Mercure, Samarinda.

Bambang hadir bersama bersama Dandim 0906/Kukar Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan dan Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman.

Acara rakor tersebut dipimpin oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bersama Forkopimda Provinsi Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan ikrar Ormas se Kaltim, pemukulan Gong oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud dan juga dilakukan pemberian Materi terkait persiapan Pilkada dari seluruh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Idris.

Dalam Sambutannya PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan bahwa acara ini dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ormas dalam rangka mendukung pelayanan penyelenggaraan pemilu di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang kali ini diusung tema mewujudkan kondusifitas daerah mendukung Pilkada serentak tahun 2024 di Kalimantan Timur.

“Tema ini tentunya sangat relevan dengan kondisi politik dan dinamika demokrasi yang saat ini Tengah berlangsung , perlu di disadari betapa pentingnya momen demokrasi ini karena di sinilah seluruh masyarakat ataupun ormas yang mewakili masyarakat akan berkontribusi untuk mengartikulasikan kepentingannya dan kemudian melaksanakan hak-hak demokrasinya sehingga nanti tidaknya memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Ia juga menjelaskan dengan hadirnya pada kesempatan ini menunjukkan bahwasanya berdemokrasi harus tetap memelihara kondisi fisik dan dinamika politik yang berdasarkan pada normal etika dan rasionalitas yang ada di daerah.
Akmal meminta untuk mengantisipasi akan timbulnya potensi-potensi yang tidak diinginkan baik itu hambatan maupun potensi gangguan yang nanti pada akhirnya di khawatirkan akan mempengaruhi stabilitas transitif dan keamanan di daerah serta mencoba meminimalisir isu-isu sosial yang mungkin akan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi.

“Untuk itu Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah beserta ormas yang ada dan harus kita optimalkan hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang bagus,”imbuhnya.

Diakhir ia berharap seluruh pihak harus mendukung proses demokrasi yang setelah ini akan berjalan dan tentunya akan berlangsung serentak.

“Mari tunjukkan bagaimana menjaga norma etika dan rasionalitas pada proses politik yang sedang berjalan dan tidak boleh diwarnai oleh tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi seperti hujan hoax, politik uang ataupun persoalan kekerasan,” ungkap Akmal Mengakhiri (Prokom08)