TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara yang juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kukar Edi Damansyah bertindak selaku Inspektur Upacara dalam rangka Peringatan Hari Pramuka ke 63, di Lapangan Objek Wisata Emastri Park Batuah Kecamatan Loa Janan, Rabu (4/9/2024 ).

Rangkaian kegiatan tersebut, diawali pemberian penghargaan kepada 23 Kakak-kakak yang berjasa dalam Gerakan Pramuka Kukar.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kukar sementara Farida, Sekda Kukar Sunggono, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kaltim Fachruddin Djaprie, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Saka, Camat selaku Ketua Mabiran se Kukar, Ketua Kwarran se Kukar, Para Wakil Ketua Kwarcab Kukar serta para Penegak dan Pandega se Kukar. Adapun tema peringatan yaitu “Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI”.

Edi Damansyah berharap, Pramuka terus berkembang dan selalu menjadi organisasi yang membentuk karakter generasi muda yang handal dan kreatif. Edi juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemkab Kukar, Camat, semua keluarga besar Pramuka Kukar, karena Gerakan Pramuka Kukar terus meningkat kegiatannya, demikian juga dengan prestasi-prestasinya. Tidak hanya dilingkup jajaran Kwarcab Kukar saja namun juga mampu mendapat prestasi Kwarda Provinsi Kaltim sebagai Gerakan Pramuka Tergiat.

Melalui Peringatan Hari Pramuka ini, Edi mengajak terus bersama bekerja dengan tulus dan ikhlas di semua cabang lini. Karena Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi yang menjadi mitra Pemkab Kukar. Organisasi Pramuka dibentuk oleh pemerintah, sangat spesifik karena struktur Pramuka juga diisi oleh para pejabat yang ada distruktur Pemerintah sesuai dengan tingkatannya diberikan mandat.

“Pemerintah Kabupaten Kukar sangat memperhatikan Pramuka, saya harap kinerja dan prestasi yang kita capai sampai saat ini, agar terus dipertahankan dan terus tingkatkan lagi di tahun tahun mendatang,” harapnya.

Di Penghujung kegiatan, Bupati Kukar dan para tamu undangan yang hadir menyaksikan simulasi para anggota Pramuka dalam memadamkan kebakaran rumah penduduk.

Usai peringatan Hari Pramuka, dilanjutkan Rapat Koordinasi Majelis Pembimbing Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kukar yang dibuka Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kukar. (prokom05)

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara Yulaikah Sunggono mengukuhkan DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Masa Bakti 2019-2024, Selasa (3/9/24) di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuka.

Dalam kesempatan tersebut
Yulaikah Sunggono juga menyerahkan buku paket Administrasi DWP kepada Ketua DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aji Hendrete Fida Hurasani.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kearsipan dan perpustakaan dengan DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait peningkatan minat baca masyarakat dan juga dilakukan peresmian Pojok Baca UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandai dengan pengguntingan pita.

Selain itu juga diresmikan plang nama sekretariat DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandai dengan pembukaan tirai oleh Ketua DWP Kabupaten Kutai Kartanegara Yulaikah Sunggono.

Dalam arahannya Yulaikah Sunggono mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara tersebut terlebih lagi kepada Penasehat DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Fida Hurasani yang telah mendukung kegiatan DWP.

Salah satu hal yang sangat diapresiasi adalah program pojok baca di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang digagas oleh Ketua DWP UP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aji Hendrete Fida Hurasani.

“Hal ini merupakan hal yang sangat inovatif , kreatif dan bisa dicontoh bagi DWP Lain untuk menghidupkan atau untuk mengaktifkan menggerakkan dharma wanita di OPD masing-masing”ungkap Yulaikah.

Ia juga sangat bangga kepada Aji Hendrete Fida Hurasani yang Sudah 3 kali di kukuhkan di Dinas yang berbeda tetapi tetap eksis dan bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai istri PNS.

“Yang dilakukan Aji Hendrete Fida Hurasani ini adalah bentuk dari kewajiban seorang istri PNS karena di manapun suami ditugaskan harus terus bertanggung jawab untuk mengikuti dan mengembangkan organisasi yang ada di OPD-nya “imbuhnya

Sebagai seorang istri PNS harus bisa mendukung penuh tugas suami salah satunya dengan bergabung di DWP. ” Buang Pola pikir lama dengan bergabung di DPW hanya merepotkan suami karena dengan ikut DWP maka kita bertanggung jawab dan membantu suami dalam mengemban amanah yang di bebankan kepada suami “pinta Yulaikah mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Sekertaris DP3A Hero Suprayetno, perwakilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nur Azizah Abdul Bahri dan Pengurus DWP Kabupaten Kutai Kartanegara (Prokom08)

Tenggarong – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Diseminasi Teknologi Pertanian Kukar 2024, dibuka oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, berlangsung di Lokasi Ex Tanjung Tenggarong, Selasa (3/9/24).

Menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Pemerintah Kabupaten Kukar sangat menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Diseminasi Teknologi Pertanian Kabupaten Kukar Tahun 2024 mengusung tema
“Dengan Diseminasi Teknologi Pertanian Kita Tingkatkan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian dan Teknologi Tepat Guna Untuk Pelaku Utama Menuju Pertanian Kutai Kartanegara Yang Maju“, tentunya tema tersebut memiliki makna, harapan dan cita-cita yang sangat besar untuk mendorong Pembangunan Pertanian yang maju, mandiri dan modern di Kabupaten Kukar.

“Harapan kami tema tersebut di atas bukan hanya slogan semata, namun harus dapat diimplementasikan atau dioperasionalkan”, kata Taufik.

Lebih lanjut katanya kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian memberikan informasi yang terdiri dari inovasi peralatan pertanian,pupuk organik dan pestisida, benih tanaman unggul serta produk turunan komoditi pangan yang dihasilkan atas pendampingan dari penyuluh.

“Semoga melalui kegiatan ini ada proses transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi serta menjadi forum untuk bertukar informasi dan pengalaman diantara pelaku pertanian (petani/praktisi), penyuluh pertanian (PPL), produsen alsintan dan sarana produksi pertanian termasuk tentunya para peneliti. Melalui forum ini ada proses Amati, Tiru dan Modifikasi atau seringkali kita dengan dengan istilah “ATM“. Tentunya dalam proses ini dibutuhkan pendampingan dan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan khususnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), baik PPL ASN (PNS dan P3K) maupun Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)”,sebutnya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi sekarang berkaitan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah terkait dengan regenerasi petani. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam satu atau dua dekade terakhir ini terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) secara signifikan. Termasuk mereka yang saat sekarang masih berprofesi sebagai petani sebagian besar adalah mereka dengan usia rata-rata di atas 50 tahun.

Masalah tersebut harus menjadi perhatian khusus bersama. Salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bagi PPL sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kelompok-kelompok petani muda (petani milenial). Ke depan melalui optimalisasi fungsi dan peran PPL, diharapkan dapat mendorong pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani Milenial di wilayah kerja masing-masing.
Pola pikir (mindset) dan motivasi kerja generasi muda harus diubah. Tidak lagi berpikir bahwa kerja yang menjanjikan hanya menjadi pegawai termasuk menjadi PNS/ASN atau THL/Honorer. Sektor pertanian diasumsikan sebagai sektor tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik, termasuk identik dengan hal-hal yang sifatnya kotor dan berlumpur.

Untuk menarik minat anak-anak muda agar mau terjun dan bekerja dalam bidang pertanian tentunya harus dilakukan antara lain dengan Modernisasi Sistem Pertanian melalui Mekanisasi dan Pertanian Cerdas (Smart Farming).
Sistem pertanian tradisional/konvensional harus diubah dengan Pertanian Modern dengan penggunaan alat dan mesin pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen sehingga pertanian lebih efektif dan efisien. Kemudian harus diberikan insentif khusus untuk modal usaha bagi mereka.

Sebagai contoh misalnya Penggunaan Drone dalam Penyemprotan Pestisida dan Pemupukan yang mulai dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar. Jika menggunakan penyemprotan secara manual/konvensional membutuhkan waktu bisa mencapai 3 jam/hektar. Namun jika menggunakan drone hanya membutuhkan waktu 15-20 menit/hektar. Tentunya penggunaan alat canggih (drone) selain lebih efektif (prosesnya lebih cepat) dan juga lebih efisien (lebih menghemat pengeluaran baik tenaga kerja maupun bahan) serta yang lebih utama adalah tepat sasaran utamanya dalam pengendalian hama dan penyakit yang serangannya masif.

” Inilah salah satu upaya yang kita lakukan untuk mendorong dan menarik minat anak muda untuk menjadi petani milenial”,tuturnya.

Penumbuhan dan pembinaan Kelompok Pemuda Tani Milenial di Kabupaten Kukar ke depan harus mendapat perhatian khusus dan serius untuk menjawab masalah regenerasi sumber daya petani di Kabupaten Kukar.

Diharapkan agar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar dapat menyusun Strategi dan Kebijakan dalam kaitan penumbuhan dan pembinaan Kelompok Pemuda Tani Milenial dengan Program/Kegiatan dan Target yang jelas dan terukur, misalkan
minimal 1 (satu) Poktan Pemuda Tani Milenial dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan, pembinaan Poktan Pemuda Tani Milenial menjadi salah satu Target Kinerja dari PPL, program Magang Pemuda Tani Milenial.L, program Bantuan Modal dan Alsintan bagi Poktan Pemuda Tani Milenial,minimal perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kukar didorong untuk membina dan menjadi mitra bagi 1 (satu) Poktan Pemuda Tani Milenial.
Pelaksanaan Jambore Pemuda Tani Milenial Tingkat Kabupaten Kukar setiap tahun secara reguler.

Sekarang sudah mulai tumbuh beberapa Kelompok Tani Milenial yang dapat diandalkan antara lain Gapoktan Pemuda Tani Milenial Burung Enggang di Muara Jawa, Gapoktan Kolong Langit di Samboja atau yang ada di Desa Bendang Raya dan wilayah Anggana.

“Mereka-meraka ini harus dijadikan sebagai contoh (Role Model) untuk memotivasi dan menginspirasi bagi anak-anak muda di Kabupaten Kukar”,harapnya.

Acara dirangkai dengan peninjauan stand pameran hasil karya Kelompok pertanian dan KWT setiap 20 kecamatan di Kukar oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Distanak Kabupaten Kukar Muhamad Taufik, Kepala DKP Kukar Muslik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Sutikno, PPL se-Kukar, jajaran Pengurus KTNA Kabupaten Kukar, perwakilan Gapoktan, Poktan, KWT dan Petani Milenial. (Prokom06)

Tenggarong – Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disamping mempunyai nilai positif, didalamnya terdapat juga potensi terjadinya konflik, potensi ancaman, gangguan, dan tantangan yang mungkin akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

Antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul baik dari penyelenggaraan pemilihan maupun dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat terutama terhadap data pemilih, masa kampanye, tahapan distribusi logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi dan penetapan paslon terpilih.

Oleh karena itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani bersama dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagai berikut, yaitu pertama para Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai kepala wilayah harus memberikan dukungan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan memahami potensi-potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di masing-masing wilayahnya.

“Yang kedua, jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-POLRI, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Selasa (3/9) di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.

Ketiga, kepada penyelenggara Pilkada baik KPU dan BAWASLU beserta jajarannya di seluruh tingkatan mulai dari kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai di tingkat TPS agar dapat bekerja dengan profesional, proporsional, tidak memihak dan akuntabel.

Empat, Kepada TNI-POLRI selaku institusi pengamanan Pilkada Serentak agar dapat mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan melalui tindakan sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Serta yang ke lima, berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda.

Penandatangan dilakukan Kepala BPKAD Sukoco, Kepala KPP Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto dan Kepala KPPN Samarinda Hariyanto, disaksikan Bupati Edi Damansyah yang didampingi Asisten Administrasi Umum Dafip Haryanto, di Ruang Artha Daksa BPKAD, Senin (2/9/2024).

Hadir pada acara tersebut seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat se Kukar.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada KPP Tenggarong dan KPPN Samarinda terkait pajak dari waktu ke waktu prosesnya berjalan baik, dan hubungan sinergitas antara Pemkab Kukar melalui BPKAD dengan KPP Pratama Tenggarong dan KPPN Samarinda terus membaik.

“Tentunya ini tidak terlepas komitmen kita bersama terhadap tugas dan fungsi kita masing-masing,” ujarnya.

Disebutkan Edi dari penyampaian Kepala KPP Pratama pada semester I dan II tahun 2023 terdapat sedikit kelalaian, tetapi komitmen dari Kepala BPKAD yang memberikan jaminan sehingga pada triwulan I dan II semester I tahun 2024 relatif terpenuhi dengan baik.

“Tadi disampaikan oleh Kepala KPPN Samarinda, Kutai Kartanegara sudah memenuhi unsurnya secara lengkap, saya menyimak sambutan beliau tadi, sehingga tidak berlebihan kalau Kukar termasuk yang terbaik,” sebutnya yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Edi juga berterimakasih dan mengapresiasi jajarannya para Kepala OPD dan para Camat, namun Ia juga mengingatkan bahwa rekonsiliasi merupakan wujud komitmen untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 19 tahun 2023, terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Otonomi Khusus.

“Alhamdulillah dalam dua tahun ini terkait penerimaan daerah bagi hasil kecenderungannya terus meningkat, ini tidak terlepas bagaimana kita di pemerintah kabupaten terus melakukan koordinasi, komunikasi, bahkan kita dapat bimbingan dari kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri terkait bagaimana kita memenuhi dan memperbaiki data, katena tentunya rekonsiliasi ini basisnya data,” terangnya.

Edi berharap capaian ini nantinya betul – betul dipertahankan dan ditingkatkan. Karena Rekonsiliasi tidak terlepas dari kecocokan data.

“Saya berharap agar semangat rekonsiliasi pajak pusat ini dapat terus dijaga, bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang.” Pungkasnya (Prokom01).