TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengingatkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar mentaati dan patuh terhadap aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

“Saya ingatkan Pokja dan PPK jangan bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan patuh dan taati aturan yang berlaku. Jika ada yang bermain-main untuk pribadi dan kelompoknya laporkan ke saya. Ingatlah akan tanggungjawab yang sudah diberikan dan bekerjalah dengan baik,” kata Sunggono saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Bagian Layanan Pengadaan Setkab Kukar, belum lama ini.

Menurut Sunggono, kehadiran dalam rakor tersebut merupakan bentuk kepedulian dan memberikan masukan serta memotivasi atas rencana program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

“Inilah bentuk kepedulian saya terhadap rekan-rekan Pokja dan PPK agar tetap semangat dalam menjalankan tugas dengan baik. Luruskan niat bahwa kerja ini adalah ibadah. Kalau saya, hidup ini pas-pasan aja, pas perlu pas ada ini do’a,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa selama ini masih ada yang keliru terhadap keberadaan PPK. Dimana, ketika sudah ditetapkan menjadi PPK barulah dilakukan penginputan RKA (Rencana Kerja Anggaran) ke dalam Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan ini merupakan kesalahan awal.

Sunggono juga menambahkan, jika RKA yang sudah diinputkan ke SiRUP dan ada perubahan maka tidak ada keharusan RKA yang ada di SiRUP itu harus direalisasikan.

“Artinya, jika ada perubahan misalnya terjadi defisit anggaran bisa dirubah dan tidak ada masalah. Dan saya juga mengingatkan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bagi masing-masing OPD agar segera dimasukkan ke SiRUP sehingga tim pokja akan melakukan verifikasi terhadap pengadaan barang dan jasa,” jelasnya. (prokom03)*

Kompol  Erick Budi Santoso,SH,S.IK,MH

TENGGARONG – Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu yang merupakan binaan Polres Kutai Kartanegara terpilih sebagai juara I dalam lomba Kampung Tangguh tingkat Polda Kaltim.

“Sehingga Desa Sumber Sari menjadi duta Polda Kaltim pada Pemilihan Tingkat Nasional di Jakarta,”

ujar Wakapolres Kukar Kompol Erick Budi Santoso diruang kerjanya, Senin (18/1).

Kompol Erick mengatakan, kegiatan ini merupakan program Mabes Polri sehingga Polda Kaltim menindaklanjuti untuk melaksanakan penilaian Kampung Tangguh dengan menilai beberapa kriteria.  Program ini sudah dilaksanakan sejak Juni 2020 lalu di seluruh Polres di jajaran Polda Kaltim.

Beberapa agenda penilaian yakni pengecekan kolam pembibitan ikan dan kebun pertanian, pengecekan pos check point, pos Siskamling, pos kesehatan, lumbung pangan, rumah isolasi, galeri UMKM dan dapur umum posko Covid-19.

Dengan adanya Kampung Tangguh ini, lanjut dia, diharapkan dapat berkontribusi terhadap tambahan penghasilan warga guna menghadapi wabah Covid-19. Ia juga berharap, dari segi kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno mengatakan, Desa Sumber Sari merupakan desa pertanian yang mana masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai petani.

Desa ini, lanjut dia, baru berusia sembilan tahun, sebab dulunya merupakan pemekaran dari Desa Loh Sumber. Sampai saat ini, Desa Sumber Sari masih masuk zona hijau dari penyebaran Covid-19.

“Desa Sumber Sari juga dijadikan oleh Pemkab Kukar menjadi Desa Wisata dan menjadi Desa Lumbung Pangan untuk Wilayah Kabupaten Kukar,” ujar Sutarno. (Prokom 03 )

 Wabup Kukar H Chairil Anwar saat menyampaikan tanggapan Pemkab Kukar terhadap pandangan Fraksi – fraksi DPRD Kukar terhadap empat Raperda tahun 2021 (prokom)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Chairil Anwar menyampaikan tanggapan Pemerintah Kabupaten Kukar

terhadap pandangan Fraksi – fraksi DPRD Kukar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2021  dalam rapat paripurna ke 4 digedung DPRD, Selasa (19/1).

Empat Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Raperda tentang Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, Raperda tentang Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, dan Raperda tentang Gerakan Etam Mengaji (Gema).

Pada dasarnya fraksi – fraksi dalam pandangan umumnya  menyetujui ke empat raperda itu dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa masukan dari fraksi – fraksi antara lain, fraksi PAN, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan lainnya, agar Raperda sebelum disahkan agar dibahas lebih lanjut.

Bupati dalam tanggapannya yang disampaikan H Chairil Anwar menyambut baik atas pandangan umum dan masukan dari fraksi terhadap empat Raperda tersebut, dan akan mempertibangkan usulan – usulan dari fraksi pada pembahasan berikutnya.

“Kami mengucapkan terimakasih atas pertimbangan, masukan dan apresiasinya terhadap Empat Raperda ini, kami akan mempertimbangkannya dan mengkajinya lebih lanjut,” ujar Chairil.

Chairil berharap pembahasan Raperda tersebut menjadi perda nantinya tidak mengalami hambatan dan  kendala yang berarti, sehingga proses pembahasan dan pengesahannya tepat waktu.

“Kami berharap keempat Raperda ini dalam pembahasannya tidak mengalami hambatan dan pengesahannya dapat tepat waktu,” harap Chairil. (prokom01)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meminta Kepala Desa hingga Ketua RT untuk terus melakukan pemutakhiran (update) data terkait penerima program bantuan.

“Data ini sifatnya dinamis dan selalu berubah, saya harap selalu lakukan update data penerima bantuan,” ujarnya saat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Marangkayu, Senin (18/1).

Edi mengatakan dengan data yang terus diperbarui, diharapkannya bantuan tersebut tepat sasaran kepada yang benar-benar pantas menerimanya.

“Sehingga bantuan ini nantinya tepat sasaran bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Edi juga berharap seluruh Kades untuk terus melakukan evaluasi terhadap kualitas belanja desa, disesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, karena menurutnya dalam menentukan kebutuhan masyarakat alat kontrol manajemennya telah jelas, namun dirinya meminta kepada seluruh Kades untuk menggunakan salah satu alat kontrol evaluasi tambahan yang diyakininya yaitu hati nurani.

Kemudian Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Edi meminta agar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa bisa mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak bukan keinginan segelintir orang.

“Dalam menyaring aspirasi masyarakat kita harus bisa membedakan mana keinginan, dan mana kebutuhan masyarakat banyak, sehingga sudah selanyaknya kita faham tentang situasi dan kondisi desa itu sendiri,” katanya.

Terkait pandemi Covid-19, Edi berharap kepada seluruh Kades dan RT terus mensosialisasikan tatanan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) kepada seluruh masyarakat, karena menurutnya tidak ada yang tau sampai kapan Covid-19 ini ada.

“Rajin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan hindari berada dalam kerumunan, serta tingkatkan daya tahan tubuh sebagai upaya kita memutus mata rantai penularan Covid-19,” demikian ujarnya. (prokom04)