BPH Migas Akan Prioritaskan Pembangunan Jargas Mandiri
Tenggarong – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memprioritaskan pembangunan jaringan gas (Jargas) mandiri, dimana dananya akan diinisiasi oleh badan usaha.
“Sesuai Keputusan Presiden (Kepres), badan usahanya bukan hanya milik negara semata namun untuk seluruh badan usaha termasuk swasta,” hal itu dikatakan Anggota komite BPH Migas Jugi Prajogio saat public hearing (dengar pendapat publik) terkait perubahan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil, Selasa (6/4/2021).
Rapat tersebut juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Assisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat.
Anggota komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan dari peraturan BPH migas terdahulu, masih terdapat beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki sehingga menurutnya melalui publik hearing tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas BPH migas, diantaranya BPH migas akan fokus terhadap pembangunan jaringan gas mandiri, dimana dananya akan diinisiasi oleh badan usaha, sesuai Keputusan Presiden (Kepres) badan usahanya bukan hanya milik negara semata namun untuk seluruh badan usaha termasuk swasta.
Ditambahkannya, BPH migas juga akan menetapkan satuan harga berdasarkan berbagai segi, diantaranya segi biaya yang diperoleh oleh badan usaha dan segi survei dari masyarakat yang saat ini menggunakan tabung gas elpiji 12 kilo, serta beberapa perubahan kategorisasi konsumen yang masuk dalam kategori konsumen satu seperti usaha mikro yang dulunya masuk kategori dua.
“Kegiatan kali ini merupakan perubahan kedua dari perubahan harga jaringan gas kota, yang mana intinya kita ingin menyesuaikan peraturan BPH migas yang akan memberikan pemicu kepada seluruh badan usaha baik badan usaha pemerintah, negara maupun swasta untuk saling bahu membahu bersama-sama membangun jaringan gas kota guna peningkatan penggunaan gas dalam negeri yang akhirnya bisa meminimalisasi impor elpiji yang saat sangat tinggi,” ucap Jugi Prajogio. (prokom07)*