Bupati dan Sekda Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Penanganan Covid-19 Luar Jawa dan Bali

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di dampingi Seretaris Daerah Kukar H Sunggono ikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan pandemi Covid-19 diluar pulau Jawa dan Bali, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Sabtu (21/8/2021).
Rakor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam arahannya saat membuka rakor, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.

“Rakor ini guna membahas evaluasi 2 minggu pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang juga hadir pada kesempatan tersebut menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM. Dimana menurutnya yang menjadi persoalan saat ini hanya masalah implementasi di lapangan.

“Persoalannya hanya di masalah implementasi dilapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah, untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” ucap Tito Karnavian.

Menurutnya, kalau hal tersebut terus dilakukan maka akan berdampak pada angka konfirmasi positif yang akan turun sehingga menurunkan beban dari rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dan dengan sendirinya masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan.

Diakhir rakor, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya.

“Hasil dari rakor ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” pungkas Airlangga Hartarto.

Untuk diketahui, selain diikuti beberapa perwakilan kementerian, rakor tersebut juga turut diikuti pejabat selevel Pangdam, Polda serta pejabat dilingkungan provinsi, kabupaten dan kota diluar pulau Jawa dan Bali. (Prokom07)