TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi atas pembinaan yang dilakukan Lembaga Tilawatil Quran (LPTQ) yang sudah mampu memberikan prestasi dan kontribusi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Keagamaan. Hal tersebut disampaikannya usai melantik Dewan Hakim MTQ ke-43 Tingkat Kabupaten, Minggu (27/11/2022) sore di BPU Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu.

“Kita patut bersyukur bahwa LPTQ Kukar dalam upaya dan langkah pengembangan baik itu pengembangan tilawatil qur’an secara umum maupun secara khusus berkaitan dengan pengembangan tilawatil quran dengan pelatihan-pelatihan untuk persiapan pelaskanaan MTQ baik itu tingkat kabupaten, provinsi dan nasional,” katanya.

Menurut bupati Edi Damansyah, rencana strategis pembinaan tidak terlepas dari MTQ tingkat kabupaten yaitu hasil kinerja bersama yang dilakukan oleh para dewan hakim.

“Kita akui bahwa selama ini berangkat dari MTQ dan ada catatan-catatan dari para dewan hakim sehingga keluarannya pun sudah bisa terpotret potensi binaan selama ini, sehingga pembinaan yang dilakukan LPTQ Kukar fokus dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Hasil kerja bersama tersebut lanjut bupati Edi Damansyah sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan tidak berlebihan, indikatornya adalah 5 (lima) kali berturut-turut MTQ Kabupaten Kukar menjadi juara umum MTQ Tingkat Provinsi Kaltim.

“Ini yang selalu saya ingatkan kepada Ketua LPTQ Kukar (Dr. H. Sunggono-red) agar dalam menyusun rencana tindak strategis, jangan sampai data dari catatan para dewan hakim yang diberikan terabaikan. Berangkat dari catatan-catatan dewan hakimlah kita bisa melakukan pembinaan secara rinci dan fokus,” demikian katanya. (Prokom10)

TENGGARONG – Dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-43 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kecamatan Loa Kulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa (DPMD) Kukar turut menampilkan produk-produk lokal binaan DPMD di Stand Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Minggu (27/11/2022) di Taman Literasi Loa Kulu.

“DPMD Kukar turut memeriahkan MTQ ke-43 dengan menampilkan binaan produk UMKM mulai dari kerajinan limbah sampah seperti paving block. Ada juga galery busha basuh seperti pengharum pakaian, sabun cuci yang diolah dari bahan baku limbah serai dan limbah sawit secara mendiri  (Niar Shop-red). Kemudian ada juga gula merah hingga produk ekonomis lainnya,” kata Kabid Pemberdayaan Sapras DPMD Kukar Lilis Mardiana.

Dijelaskan Lilis, produk-produk binaan DPMD seperti pembuatan paving block tersebut terbuat dari limbah plastik yang dilelehkan dengan cara dimasak, setelah cair selanjutnya dipres dengan alat yang sudah disiapkan (cetak).

“Paving block limbah plastik ini lebih kuat dan tidak mudah pecah saat terjatuh. Inilah karya pemuda bank sampah mandiri desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang,” katanya.

Selanjutnya, terdapat juga produk Senduru Herbal. Produk tersebut kaya akan manfaat untuk kesehatan yang berguna untuk meningkatkan imun tubuh, anti septik, mencegah keputihan, anti mikroba, anti bakteri, anti jamur dan anti inflamasi.

“Senduru adalah sebutan nama tumbuhan perdu atau tumbuhan liar yang banyak tumbuh di wilayah Kutai Kartanegara. Tumbuhan ini juga sering menjadi musuh bagi para petani karena tumbuh liar, mudah berkembang dan sering mengganggu tanaman petani, namun disi lain ternyata tumbuhan ini mengandung manfaat banyak bagi kesehatan,” ujarnya.

“Produk senduru herbal ini diproduksi oleh Selundru Jaya Kecamatan Loa Kulu, tidak hanya bagi kesehatan melainkan juga dapat dibuat sebagai bahan baku kecantikan (cosmetic),” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi atas inisiasi PT MHU yang akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Hal tersebut disampaikannya usai menutup Pelatihan Furniture Perkayuan/Pertukangan dan Desain Produk yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Koperasi KSU Tunggang Parangan Mulia, IDEA BORNEO dan KOMPAK, Sabtu (26/11/2022) di Workshop Idea Borneo, Jl. Gunung Belah, Tenggarong.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas keinginan PT. MHU yang akan membangun Balai Latihan kerja (BLK) di Kutai Kartanegara,” kata Edi Damansyah.

Dikatakan bupati Edi Damansyah sebelum melakukan pembangunan BLK, Ia meminta agar betul-betul difinalkan dan libatkan pemkab Kukar.

“Saya minta proses finalisasi rencana pembangunan Balai Latihan Kerja ini nantinya melibatkan Pemkab Kukar, jangan sampai tidak melibatkan pemkab,” tegas Edi.

Menurut Edi Damansyah menceritakan bahwa pengalaman sebelumnya dirasakan pemkab Kukar yakni total SKK Migas mambangun Balai Pelatihan Kerja di Senipah, Samboja sampai saat ini tidak maksimal yang disebabkan oleh semangatnya sendiri dan tidak terkait dengan pemerintahan daerah tidak menjadi pertimbangannya.

“Inilah yang saya khawatirkan jika pembangunan BLK oleh dunia usaha dalam hal ini PT. MHU tidak melibatkan pemkab Kukar maka bsia saja terjadi seperti pengalaman tersebut. Untuk itu saya berharap manajemen PT. MHU agar proses finalisasi pembangunannya melalui program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) nanti melibatkan Pemkab Kukar,” ujarnya.

Sementara itu Muslim perwakilan manajemen PT. MHU mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan PT. Tunggang Parangan, Idea Borneo, KOMPAK dengan hasil kerajinan kayunya yang luar biasa dan memberikan lampu hijau dan akan menjalin kerjasama.

“Tahun 2023 manajemen MHU sudah mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk membangun BLK Academy di Loa Kulu, tinggal penyiapan lahan dari komunitas dari Persuda, Pemkab Kukar dan bangunannya dari MHU,” ujarnya.

“Jadi tahap pertama tahun 2023 direncanakan sampai 5 tahun kedepan, mudah-mduahan bsia tercapai dengan KOmpak, Perusda, Idea Borneo juga yayasan pendidikan sampai 5 tahun sekitar Rp11 miliar lebih kolabroasi dengan Perusda,” katanya.

Ditambahkannya, keberadaan BLK tersebut nantinya akan dilengkapi dengan alat modern seperti alat pengering kayu, juga ada alat wood Pellet yang nantinya segala jenis kayu dimana ranting-rantingnya itu akan menjadi duit dan bisa di ekspor, jadi BLK tidak digaji nantinya melainkan mencari hidup sendiri dari alat-alat modern itu,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan dunia usaha serta mitra terkait dalam pengembangan produk lokal, ditandai penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan mitra kerja, Sabtu (26/11/2022) di Workshop Idea Borneo Academy, Jl. Gunung Belah, Tenggarong.

Keenam mitra kerja tersebut yakni MoU antara Pemkab Kukar melalui Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar Slamet Hadiraharjo dengan Direktur PT. Tunggang Parangan Mohammad Luthfi dengan Nota Kesepahaman yakni Pemanfaatan Planetarium Jagad Raya. Kemudian Kadis Perindustrian dan Perdagangan Arfan Boma Pranata dengan Direktur PT. Tunggang Parangan Mohammad Luthfi, Nota Kesepahaman Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue dan MBIZ Market.

Selanjutnya, Universitas Kutai Kartanegara (Prof. Dr.Ince Raden, M.P) dengan Koperasi Konsumen Serba Usaha Tunggang Parangan Mulia (Arif Budi Rahman), Ketua Komunitas Pecinta Kutai (KOMPAK) Misran dan Direktur Idea Borneo Panji Prakosa.

“Saya mengapresiasi atas terjalinnya kolabroasi Organisasi Perangkat Daerah dengan PT. Tunggang Parangan serta mitra lainnya dalam memberdayakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kutai Kartanegara,” apresi Edi Damansyah usai menyaksikan MoU bersama para mitra kolaborasi membangun daerah.

Sementara itu Direktur PT. Tunggang Parangan Mohammad Luthfi juga mengapresiasi atas terjalinnya kolabaroasi antara pemkab Kukar dengan PT. Tunggang Parangan serta mitra lainnya khususnya dalam pengembangan produk lokal daerah.

“MoU ini sebagai upaya mendukung program Kukar Idaman sekaligus pengembangan produk lokal sesuai dengan Revolusi Industri Perkayuan 4.0 di Kukar, Inspiratif, Mandiri dan Berdaya Saing,” ujarnya.

Dijelaskan Mohammad Luthfi prosentase pasar hilir furniture di Kukar dengan pengadaan meubelair mencapai Rp11,6 Miliar dengan total 668 sekolah yang ada di Kukar. Pengadaan kursi meja sekolah pertahun 60 buah dengan total Rp26,052 miliar.

“Total potensi kabutuhan minimum furniture di Kutai Kartanegara pertahunnya mencapai Rp37 Miliar,” ujarnya.

Ditambahkan Luthfi kolaborasi yang dibangun dengan mengandengn Komunitas Idea Borneo dan perusahaan melalui Tanggungjawab Sosial (TJSP) sebagai penyokong kegiatan industri perkayuan 4.0. Kemudian dari eksekutif sendiri selaku pemerintah daerah melalui dinas terkait, Akademy/Universitas/Polnes dan Legislatif sebagai pendukung kegiatan industri perkayuan 4.0.

“Inilah yang saat ini terus kita bangun, kerjasama, kolaborasi serta terobosan inovasi dalam upaya mendukung program Kukar Idaman terutama pemanfaatan SDA dengan memberikan pelatihan bagi generasi muda sehingga dapat menciptakan dunia usaha kerja yang berdaya saing, dan mandiri,” demikian jelasnya. (Prokom10)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/11/2022) di Hotel Borobudur Jakarta.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendagri, BNPB Selaku Satgas PMK Nasional, Kasatgas Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kasatgas Sumatera Barat H Hansastri yang dimoderatori oleh Prof. drh. Wiku BB Adisasmito, M. Sc., Ph.D selaku Koordinator Tim Pakar Satgas PMK Nasional.

Ketua Pelaksana Brigadir Jenderal TNI Lukmansyah selalu Koordinasi Pengendalian Operasi Satgas PMK Nasional bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular.

Menyimpulkan beberapa point strategi penanganan dan Mitigasi PMK yakni penguatan kolaborasi pentahhelix khususnya pada struktur kelembagaan yang terdesentralisasi dalam menangani PMK perlu dilakukan dengan melibatkan komponen kolaboratif lainnya di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Program pengendalian PMK di daerah tertular agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan strategi utama penanganan PMK yang menjadi arahan nasional dan segera merumuskan dan diimplementasikan dengan konkret pada daerah yang belum tertular untuk menjaga ternak dengan target Indonesia bebas PMK tahun 2030.

Sementara itu juga singkronisasi data dan informasi sektor peternakan dan kesehatan hewan dengan data penanganan PMK masih belum tervalidasi dengan baik.

“Guna membuat strategi penanganan dan pengendalian yang efektif dan terarah, pencatatan dan sistem validasi data khususnya mengenai populasi ternak dan realisasi program penangangan PMK perlu untuk dilakukan secara menyeluruh di tingat pusat hingga daerah,” ujarnya.

Adapun anggaran dan SDM untuk penanganan PMK harus tetap dalam kaidah yang efesien, ekonomis, dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memaksimalkan SDM khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan program pengendalian PMK baik di daerah yang sudah tertular maupun belum tertular.

“Dampak ekonomi PMK dan cara mengatasinya juga perlu dilakukan dalam mengembalikan kerugian yang terjadi akibat wabah PMK, populasi ternak yang hilang dapat dikembalikan dengan metode kawin suntik menggunakan semen ter-sexing,” katanya.

Tidak hanya itu untuk mewaspadai wabah Lumpy Skin Disease (LSD) berpotensi mewabah nasional dan dampaknya memiliki potensi untuk dapat menyabar ke negara lainnya mengganggu stabilitas ekonomi baik tingkat nasional dan internasional. (Prokom10)