TENGGARONG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tauhid Aflian Noor melalui Sekretarisnya Maria Ester membuka Workshop Pembinaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai salah satu dasar penyusunan laporan capaian dan realisasi kinerja, berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (23/11/2022) malam.

Dalam sambutannya menyampaikan, pembinaan data penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan agar proses penyelenggaraan pendidikan di Kukar dapat berjalan sesuai standar mutu pendidikan.

“Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret,” katanya.

Selain itu kata Maria, PBD juga sangat penting diketahui dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan. Kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan.

“Workshop ini sangat penting bagi penyelenggara pendidikan sebagai upaya mendorong dan menguatkan Disdikbud maupun sekolah-sekolah dalam memanfaatkan secara maksimal rapor pendidikan sebagai dasar melakukan perencanaan berbasis data,” ujarnya.

Maria juga mengharapkan responsip para peserta bila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah, tim pendamping dari dapodik maupun fasilitator lainya bisa langsung akan memberikan solusinya terlenih dahulu akan melalui proses pencatatan data.

“Saya memahami tidak semua permasalahan terkait pemanfaatan rapor pendidikan maupun PDB dapat dicarikan solusinya (dieksekusi) saat itu juga. Pasti ada permasalahan-permasalahan tertentu yang perlu dikaji lebih dalam oleh pokja (kelompok kerja) di Dindik Kukar yang memang membidangi dan menangani rapor pendidikan maupun PDB,” katanya.

Sementara itu Pujianto selaku Ketua Panitia yang juga Kabid PAUD dan PNF mengatakan peserta kegiatan berjumlah 45 lembaga dari PAUD, SD SMP dan SKB diwilayah kerja kecamatan Muara Jawa dan Samboja dan setiap lembaga dihadiri oleh Kepala Lembaga dan Operator lainnya.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini, tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilakukan pendampingan sampai ditingkat kecamatan sehingga data penjaminan mutu pendidikan sebagai salah satu dasar penyusunan laporan capaian berbasis kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat berjalan baik,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar agar membangun mes karyawannya dekat dengan akses pemukiman masyarkaat. Hal tersebut disampaikannya baru-baru ini dalam Rakor Forum Tanggungjawab Sosial (TJSP) sekaligus upaya pengentasan kemiskinan berkolaborasi dengan dunia usaha.

“Saya minta jajaran manajemen perusahaan yang ada di Kukar dapat membangun mes karyawan berada di tengah-tengah lokasi pemukiman masyarakat setempat wilayah operasi perusahaan,” katanya.

Menurut Bupati Edi Damansyah sejauh ini baik perusahaan perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan batubara dan beberapa perusahaan lainnya yang berinvestasi memiliki mes karyawan sangat jauh dari akses permukiman masyarakat, sehingga dampak dari keberadaan mes karyawan tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dari sisi peningkatan ekonomi warga setempat.

“Bangunlah mes karyawan dekat dengan akses pemukiman masyarakat sehingga dampak yang dihasilkan dari sisi ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu, keberadaan mes perusahaan diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setidaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dihasilkan oleh masyaraakt dapat terjadi transaksi jual beli sehingga merasakan manfaatnya dari karyawan-karyawan dari perusahaan yang beroperasi diwilayah minimal ring satu.

“Inilah agenda besar kedepannya yang akan disusun, salah satu yang mesti menjadi perhatian dunia usaha pertambangan dan perkebunan membangun mes karyawan berdekatan dengan akses permukiman masyarakat,” ujarnya.

Bupati Edi Damansyah juga mengapresiasi keberadaan Forum TJSP Kukar yang sudah memberikan terobosan serta kolaborasi turut membangun daerah melalaui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Sscial Responsibility (CSR).

“Saya berharap jalinan kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah daerah harus terus terbangun dengan baik, terutama turut berkontribusi dalam membangun daerah khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pemberdayaan masyarakat,” demikian harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Deputi Bidang Koordinansi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko membeberkan modus korupsi di sektor perizinan dan pertambangan pada seminar Hari Anti Korupsi se-Dunia yang dihadiri oleh Wakil Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Gubernur Kaltimtara, Sulawesi serta Bupati/Wali Kota se-Kaltim, termasuk Wabup Kukar H Rendi Solihin baru-baru ini Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

“Modus korupsi di sektor perizinan dan pertambangan yakni menyangkut perizinan yang tidak diselenggarakan, persyaratan perizinan tidak transparan, rekomendasi teknis fiktif, hingga pengurusan berbelit-belit, hanya sebagai formalitas,” katanya.

Sementara modus disektor pertambangan yakni sektor tambang dijadikan sumber dana politik, tumpang tindih perizinan yang dimana luas Sumber Daya Alam (SDA) memiliki luas wilayah. Kemudian konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, suap/gratifikasi/pemerasan dalam pemrosesan perizinan dan ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujudan potensi pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi.

“Contoh kasus korupsi terkait perizinan dan sektor tambang yakni korupsi izin usaha tambang mantan gubernur Sultra, korupsi izin tambang Konowe Utara. Kasus izin usaha pertambangan Bupati Kota Waringin Timur dan kasus suap mantan bupati Buol tahun 2012,” sebutnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin usai seminar mengatakan di Kaltim banyak isu-isu yang berkembang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah sehingga dirasa perlu dilaksanakan sosialisasi pemahaman terkait tindak pidana korupsi.

“Sosialisasi ini sangat penting, bersama-sama melakukan pencegahan korupsi terutama pada bidang sumebr daya alam, otomatis wilayah-wilayah yang memiliki SDA, seperti Kutai Kartanegara, Kaltim umumnya memiliki potensi SDA yang besar dan juga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap potensi SDA di Kaltim,” demikian katanya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 Bertemakan “Indonesia Solid, Bersatu Lawan Korupsi” disertai Seminar Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Melalui BUMD, dihadiri Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango baru-baru ini di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Kegiatan yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandu oleh Kepala Dinas Inspektorat Kalitim Dr. Irfan Pranata dengan menghadirkan 4 (empat) narasumebr yakni Panca Roberto dari Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara Daring, Dirut BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Budi Santoso Sudarmadi. Nico Albar Direktur MINd AIDi (Konsorsium pertambangan Indonesia) BUMN. Deputi Bidang Koordinasi supervisi KPK Didik Agung Wjanarko.

Pemateri pertama disampaikan oleh Direktur BUMD Kemendagri Budi Santoso Sudarmadimenyampaikan bahwa saat ini tercatat jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1056. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah.

“Alhamdulillah sebagian besar BUMD kita dalam kondisi batuk pilek,” katanya.

Menurut Budi Santoso, kemendagri sebagai koordinator pemerintahan di daerah tentunya dari sabang sampai maraoke yaitu memiliki tanggungjawab penuh membuat baik penyelenggaraan pemerintahan di daerah salah satunya membangun tata kelola BUMD sektor Tambang melalui sinergitas BUMN-BUMD.

“Sebagian besar BUMD batuk pilek karena beberapa persoalan yang menjadi esensi pelaksanaannya dan filosofi pembentukan BUMD sendiri ada tiga yang perlu dipahami, jika ketiga ini tidak dipenuhi, lebih baik tidak usah ada BUMD,” ujarnya.

Ketiga filosofi tersebut yakni, bisa menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, kedua mendatangkan manfaat dan ketiga keuntungan.

“Saya selalu memberi ilustrasi bahwa bagaimana membenahi dan memberikan solusi terhadap keberadaan BUMD ini,” katanya.

Pembinaan dan Pengawasan BUMD harus terus dilakukan meliputi pembinaan teknis dengan menetapkan kebijakan teknis BUMD, pengawasan berkoordinasi dengan mendagri dalam menetapkan kebijakan teknis. Kemendagri melalui pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri dengan menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum serta pertimbangan pendirian BUMD dan evaluasi Perda.

Kemudian Pemda sendiri melakukan analisis kebutuhan daerah dan kelayakan usaha dan investasi pendirian dan penyertaan modal BUMD, Monev, penilaian kinerja, arah kebijakan pengelolaan BUMD, kerjasama, organisasi, manajemen, dan keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis dan pengawasan.

Baru sampai ke BUMD dengan membuat rencana bisnis, anggaran dasar dan SOP, organ, pegawai per dir, kontrak, manajemen, pengelolaan, laoran dan lainnya.

“Inilah yang harus dipahami dalam proses dan pendirian BUMD di daerah, betul-betul dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ditambahkan Budi menyebutkan bahwa jumlahBUMD 1056 dengan jumlah aset BUMD saat ini yaitu Rp899,3 Triliun, jumlah ekuitas Rp236,5 triliun, jumlah laba Rp29,5 triliun, dividen Rp13,02 triliun, direksi 1.907, Dewan Pengawas/Komisaris 1.990, pegawai 153.760 orang.

Sementara Bank Pembangunan Daerah berjumlah 26, BPR milik Pemda 212, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 360, BUMD Agro 13, Penjainan Kredit Daerah 17. BUMD Migas 43, BUMD Pasar 28 dan BUMD Aneka usaha lainnya 344.

“Artinya, lakukan pembinaan BUMD ini secara profesional,” jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Islam Desa Manunggal Jaya, Blok D Kecamatan Tenggarong Seberang, Minggu (20/11/2022) usai Safari Subuh berjamaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Edi Damansyah mengapresiasi atas pembangunan asrama putra Ponpes Nurul Islam secara modern yang dilakukan dengan swadaya masyarakat gotong royong.

“Saya mengapresiasi atas pembangunan asrama putra ponpes Nurul Islam, secara pribadi saya juga menyumbang 100 sak semen untuk pembangunan asrama putra tersebut,” kata Bupati Edi Damansyah yang disambut ‘Alhamdulillah” para jamaah dan santri ponpes Nurul Islam.

Menurut Bupati Edi Damasnyah budaya gotong royong harus terus digalakkan sebagai bagian penting bersama-sama membangun daerah.

“Saya 100 sak semen disusul pak Sekda (Dr. Sunggono-red) serta kepala OPD lainnya, saya menyakini dengan giat gotong royong ini barang (Asrama Putra) ini akan selesai dibangun tepat waktu,” ujarnya diamini para jamaah.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Nurul Islam KH Abdul Hanan mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bupati (Edi Damansyah-red) yang sudah mengunjungi Ponpes Nurul Islam dalam rangka safari subuh, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan asrama putra ponpes Nurul Islam.

“Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ditengah-tengah kesibukan bupati (Edi Damansyah-red) menyempatkan hadir meletakkan batu pertama pembangunan asrama putra. Sebelumnya bangunan asrama masih berkonstruksi dari bahan kayu dan kini akan dibangun secara permanen dan modern,” ujarnya.

Ditambahkan Abdul Hanan yang juga Ketua Majelis Ulama Indoensia (MUI) Kukar bahwa ponpes Nurul Islam membina putra-putri daerah bahkan tidak hanya itu dari luar Kukar, santrinya sangat banyak seperti dari Kutai Timur, Berau, Sangkulirang, Bengalon, Gerogot dan lainnya.

“Semoga apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan pemdiddikan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di ponpes Nurul Islam Tenggarong Seberang,” ujarnya yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar. (Prokom10)