TENGGARONG – Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik yang bermutu dan berdaya Saing, serta menyiapkan PAUD terintegrasi, PAUD se-Kelurahan Tamapole, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan studi dan magang di Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Balikpapan, Kamis (17/11/2022).

“Terima kasih atas sambutan hangat SPNF Balipapan sebagai tujuan dari diklat dan magang dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas para pendidik PAUD di Kelurahan Tamapole Muara Jawa,” kata Lurah Tamapole Muara Jawa A Yani Rahim.

Dalam studi tersebut kata A Yani mengatakan fasilitasi para guru Paud sebagai bagaian dalam mendukung program pemerintah daerah melalui program Kukar Idaman, peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Muara Jawa.

“Ini bagian dari upaya bersama dalam mendukung progam Kukar Idaman menjadikan para pendidik PAUD berkualitas dan siap saing,” ujarnya.

Tidak hanya itu, konsep dasar Paud merupakan hal yang sangat penting dikuasai para pendidik maupun tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Paud.

“Diharapkan usai magang dan diuklat diharapkan para pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di bidang Paud akan berimbas terhadap kualitas anak didik yang diharapkan mampu memberikan layanan dasar pendidikan terbaik bagi masyaakat,” katanya.

Ditambahkan A Yani bahwa diklat dan magang yang dilakukan jajarannya dengan melibatkan para guru dan pendidik Paud serta Tim Penggerak PKK termasuk Posyandu dan kader desa betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam menimba ilmu pengetahuan.

“Mudah-mudahan dari diklat ini nantinya betul-betul berimbas kemanfaatannya kepada masyarakat terutama bagi para pendidik Paud se Kelurahan Tamapole Muara Jawa. Saya juga mengapresiasi atas kontribusi pihak dunia usaha dalam hal ini CSR Pertamina Hulu Sanga-sanga,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selesai melakukan kajian Indeks Kebahagiaan Kukar (IKK) Tahun 2022 yang ditandai dengan seminar uji publik bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Surabaya, Rabu (16/11/2022) di Kantor Balitbangda Kukar, Tenggarong.

Dari paparan pemateri dan hasil yang didapat disimpulkan Kepala Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan Balitbangda Dr. H. Tulus Sutopo bahwa dapat dilihat dari Visi-Misi Kukar Idaman 2021-2026 dimana Visi-nya yakni “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sejahtera dan bahagia”. Dari visi tersebut tergambar tentang kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kukar dan perlu dilakukan pengukuran secara empirik melalui survei kesejahteraan dan kebahagiaan.

“Dari paparan yang dilakukan pemateri riset menyebutkan bahwa kerangka konseptual kesejahteraan dilihat dari Blueprint sebagai alat ukur kesejahteraan yakni dimensi kemudahan dalam akses hak-hak dasar (Pendidikan, kesehatan, pangan, sumber daya ekonomi). kemudian dari sisi keadilan dalam akses hak-hak dasar dan kesinambungan. Artinya konsep kesejahteraan diturunkan dalam blue0print,” katanya.

Sementara dari sisi kerangka konseptual kebahagiaan berdasarkan BPS yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup dengan berbagai aspek mulai dari keterampilan pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, fasilitas rumah, sosial di lingkungan senang, gembira tidak cemas dan kwatir hingga hubungan positif dengan orang lain.

Dari hasil riset oleh Tim Universitas Surabaya dengan Ketua Prof. Suryanto, SE., M.Ec.Dev., Ph.D dengan 8 tim lainnya, menghasilkan pengukuran -IRT (Resc Model) Wright Map dan reliabilitas Kesejahteraan dimana hasil indeks kebahagiaan menunjukkan bahwa Kukar llebih bahagia dari Kaltim dan Indonesia secara umum yakni diangka 78,83 persen.

Dari grafik pengukuran indeks kebahagiaan tersebut terlihat adanya kepuasan hidup personal mencapai 77,020, kepuasan hidup sosial 79,090, kepuasan hodup 78,230, perasaan senang 76,590, makna hidup (kemandirian, penguasaan lingkungan hibungan positif,dan tujuan hidup mencapai 78,830.

“Tim peneliti merekomendasikan agar indek kesejahteraan dengan aspek perlu dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan, terutama sumber daya ekonomi,” ujarnya.

Ditambahkan Tulus, dari paparannya juga dapat dilihat peta indeks kesejahteraan Kukar perkecamatan Mean (wakil kumpulan data) yakni Muara Wis 90,8 mean, Loa Kulu 81,3, Sebulu 79,9, Tabang 79,9, Muara Kaman 78,5, Tenggarong Seberang 78,00, Tenggarong 78,2, Kembang Janggut 76,6, Kenohan 76,6, Muara Badak 75,9, Marangkayu 75,5,Samboja 74,3, Kota Bangun 74,2 Muara Jawa 73,4, Anggana 72,4, Loa Janan 72, Sangasanga 71,9 dan Muara Muntai 69,4 mean.

“Indeks kebahagiaan Kukar lebih tinggai dari Kaltim dan Nasional. Tentu aspek kesejahteraan perlu ditingkatkan keberlanjutannya terutama pada sumber daya ekonomi dan melakukan kebijakan monitoring indeks kebahagiaan untuk melihat policy progression,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Dari hasil kajian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara (Kukar) bekerja sama dengan CV. Cyprus merekomendasikan bahwa media perlu meningkatkan kapasitas agar bisa mendapatkan iklan dari swasta dan sumber-sumebr lainnya dan tidak tergantung pada pendapatan dari ABPD.

Hal tersebut disampaikan oleh pemateri dari CV Cyprus Karno dalam seminar Indeks Kemerdekaan Pers di Kukar tahun 2022 dibuka oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan Balitbangda Kukar Dr H Tulus Sutopo, Selasa (15/11) di Ruang Rapat Balitbangda Kukar, Tenggarong.

Dijelaskan Karno selain rekomendasi itu juga disebutkan bahwa media belum memberi akses berita yang bisa dicerna penyandang disabilitas secara layak. Pemerintah daerah harus didorong untuk menyiapkan aturan bagi media, termasuk memberi dukungan agar media tidak bekerja sendiri. Di sisi lain, media harus berinisiatif dengan apa yang dimilikinya untuk membantu penyandang disabilitas agar bisa mengakses informasi.

Kemudian, Intervensi ruang redaksi oleh pemerintah daerah masih terasa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkait dengan iklan berbayar pemerintah daerah yang menjadi pendapatan utama media. Perlu upaya mencari alternatif pendapatan dan memperkuat independensi ruang redaksi.

“Berdasarkan hasil dan kesimpulannya juga secara keseluruhan ndeks Kemerdakaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan total skor adalah 80,68. Nilai tersebut diperoleh dari kondisi lingkungan politik dan politik mendapatkan skor 82,06; kondisi lingkungan ekonomi dengan skor 81,22; dan kondisi lingkungan hukum dengan skor 78,86,” ujarnya.

“Situasi yang dicermati oleh Informan Ahli adalah intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemilik media terhadap ruang redaksi media, akses media untuk penyandang disabilitas, ketergantungan media terhadap dana dari pemerintah daerah, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas,” tambahnya. (Prokom10)

BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dalam setiap kunjungannya ke desa-desa selalu mengingatkan masyarakat agar segera mengurus dan memiliki Kartu Tanda Kelompok baik itu petani maupun nelayan.

“Saya meminta semua ketua kelompok baik itu kelompok tani maupun nelayan proaktif dalam membina dan menguruskan kartu kelompok anggotanya masing-masing,” katanya.

Pentingnya memiliki kartu tersebut kata Edi Damansyah akan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah baik itu yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga bantuan dari kementerian.

“Bantuan yang diberikan pemerintah baik itu yang bersumber dari kabupaten, provinsi maupun kementerian berdasarkan kelompok, sehingga sangat diperlukan adanya kelompok tani dan nelayan miliki kartu tersebut,” ujarnya.

Inilah keindahan Desa Melintang dengan potensi perikanannya yang sangat menjanjikan sebagai sumber kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Credit Foto: Irwan Wadi

Tidak hanya itu bupati Edi Damansyah juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) melalui penyuluh-nya dilapangan agar terus memberikan bimbingan sesuai kompetensinya dibidang pertanian maupun nelayan sehingga apa yang diharapkan berdampak kemanfaatannya kepada masyarakat.

“Saya minta dinas pertanian dan peternakan, dinas kelautan dan perikanan melalui penyuluhnya di setiap kecamatan agar proaktif bergerak dengan sistem jemput bola, berikan pemahaman dan penyuluhan bagaimana cara bertani yang baik dan bagimana cara menangkap dan membudidayakan dengan baik sehingga kualitas yang dihasilkan para petani dapat diandalkan dan berdaya saing,” pinta Edi Damansyah.

Dalam kesempatan kunjungannya ke Desa Melintang, Kecamatan Muara Wis Edi Damansyah menyerahkan bantuan sebagai realisasi program Kukar Idaman didalamnya terdapat program dedikasi 25 ribu nelayan produktif serta peralatan alat tangkap ramah lingkungan lainnya.

“Bantuan yang diberikan tersebut sebagai realisasi dari program Kukar Idaman salah satunya program dedikasi 25 ribu nelayan produktif, serta sarana prasarana alat tangkap ramah lingkungan lainnya di wilayah hulu mahakam, semoga ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bupati Edi Damansyah juga mengingatkan semua nelayan yang ada di wilayah hulu mahakam agar tetap menjaga kelestarian budidaya ikan tawar dan tidak menangkap ikan menggunakan alat yang bisa merusak ekosistem sungai yang merupakan tumbuh kembangnya habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkingan sekitar.

“Saya menghimbau semua masyarakat terutama bagi para nelayan yang berada di wilayah hulu mahakam agar bersama-sama menjaga ekosistem sungai dan tidak melakukan penangkatan ikan dengan alat berbahaya seperti setrum dan lainnya yang dapat mematikan dan merusak perkembangan ikan. Tangkapkan ikan dengan sewajarnya menggunakan alat yang ramah lingkungan,” demikian imbau Edi Damansyah. (Prokom10)

TENGAGRONG – Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergerak cepat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan bahaya terorisme di Kecamatan Samboja, Senin (14/11/2022) di BPU Samboja Jl. Gunung Pasir Rt. 05 Kelurahan kampung Lama.

“Terima kasih atas sambutan dan fasilitasi yang telah diberikan kecamatan Samboja. Kegiatan ini tentunya akan memberikan kemanfaatan dalam menambah wawasan terutama dalam upaya kita bersama mencegah penyebaran paham radikalisme dan bahaya terorisme khususnya di wilayah Kutai Kartanegara,” sambut Kepala Kesbangpol Rinda Desianti.

Menurut Rinda sosialisasi tersebut juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar, Kementerian Agama (Kemenag), serta stakholder lainnya dalam memberikan pemahaman dan wawasan bersama-sama mengantisipasi paham-paham radikalisme serta bahayanya terorisme bagi kehidupan berbangsa.

“Inilah yang mesti dipahami bahwa paham radikalisme merupakan suatu pemahaman yang dibuat olehs ekelompok orang yang menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem atau kekerasan. Upaya-upaya tersebut harus dicegah sebagai bagian dalam menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman dan tentram,” ujarnya.

Dikatakan Rinda wilayah Samboja sendiri merupakan wilayah perlintasan antar kabupaten dan terdekat dengan pintu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu pemkab Kukar melalui Kesbangpol terus melakukan pemantauan dan upaya-upaya pencegahan paham radikalisme dan bahaya terorisme.

“Wilayah Samboja yang merupakan perlintasan menjadi atensi atau perhatian kesbangpol dalam memberikan sosialisasi bagaimana cara kita bersama-sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta mencegah bahaya terorisme dan paham radikalisme lainnya, termasuk di Anggana dan Loa Janan,” katanya.

Ketiga wilayah tersebut tambah Rinda Desianti bahwa Samboja, Loa janan dan Anggana merupakan akses terbuka dimana dengan adanya IKN maka tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang akan berbondong-bondong datang ke IKN.

“Kita sebagai warga harus peduli serta peka terhadap lingkungan masing-masing, dengan adanya pendatang baru yang bermukim atau tinggal diwilayah kita maka harus mewaspadai gerak-gerik serta tingkah laku yang tidak semestinya dan segera melaporkan ke aparat berwajib. hal tersebut juga sebagai langkah cepat dalam menyikapi yang tidak wajar sehingga wilayah kita tetap terkendali aman dan tentram,” demikian jelas Rinda. (Prokom10)