TENGGARONG – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Akhmad Rianto memberikan apresiasi dan mendukung program Pendidikan Kecakapan Kewirausahan (PKP) yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Non Formal -Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Muara Jawa dalam promosi berbasis Platform Digital.

“Diskominfo mendukung program PKW SPNF-SKB Muara Jawa sebagai salah satu percepatan dalam peningkatan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masyarakat melalui Platform Digital,” kata Akhmad Rianto saat menghadiri sekaligus memberikan motivasi bagi para peserta wirausaha di SKB Muara Jawa, Senin (12/9/2022).

Menurut Rianto, terlaksananya PKW tersebut diyakini akan menumbuhkembangka wirausaha termasuk dalam mencetak wirausaha muda khususnya di Kecamatan Muara Jawa.

“Tidak hanya dari segi kemanfaatan melainkan peserta warga belajar setelah mengikuti pelatihan berwirausaha tersebut dapat menjalin komunikasi melalui peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM),” ujarnya.

Baca Juga: 

Dukung Program ‘Kukar Idaman’, SKB Muara Jawa Latih dan Berikan Alat Racik Kopi Sebagai Modal Usaha Baru

SKB Muara Jawa Pelopori Generasi Muda cetak Dunia Usaha Racik Kopi Bernilai Ekonomis

Melalui KIM tersebut lanjut Rianto, peserta dapat mengambil peran berkolaborasi membantu pengembangan usaha melalui informasi dan promosi serta mendapatkan jejaring yang luas disetiap aktifitas, khususnya dalam kegiatan kewirausahaan yang sudah dikembangkan.

“Saya mendorong peserta kewirausahaan SKB Muara Jawa dapat mengambil peran dengan membentuk Forum KIM, sehingga memudahkan dalam jejaring promosi prodak lokal yang bernilai ekonomis kedepannya,” katanya.

Diketahui, Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. (Prokom10)

TENGGARONG – Upaya mewujudkan Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Qurani. Pemkab Kukar melakukan kerjasama dengan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Dalam pertemuan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemkab Kukar melalui Sekda H Sunggono dengan Kyai H Ahmad Fathoni selaku Pembina IIQ Jakarta yang juga turut disaksikan oleh kedua belah pihak termasuk Rektor IIQ Dr. Hj. Nadjamul Fauziah SH, M.Hum.

“Alhamdulillah, kerjasama dengan IIQ Jakarta ini bagian dari upaya mempercepat terwujudnya program dedikasi ‘Kukar Idaman’ salah satunya program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern dan tidak meninggalkan nilai-nilai religi dan siap saing di pentas global,” kata Sekda Kukar Sunggono.

Selain itu juga sebagai bagian dari strategi memperkuat lembaga-lembaga keagamaan dengan penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang refresentatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Kerjasama dengan Institut Ilmu Al-Quran ini juga sebagai  pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya melalui MoU tersebut pemkab Kukar menyiapkan putra-putri daerah yang qurani dan berdaya saing, terutama dalam membaca dan pendalaman Al-Quran melalui Beasiswa ‘Kukar Idaman’ yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Sementara itu pembina Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Kyai H Ahmad Fathoni memberikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama dengan Pemkab Kutai Kartanegara terkait peningkatan sumber daya manusia.

“IIQ menyambut baik atas sinergi positif terjalinnya kerjasama bidang pendidikan, penelitian hingga pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga apa yang diharapkan oleh pemkab Kukar dapat terwujud dengan baik,” demikian apresiasinya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesra) Dendi, Analisis Kesmas Dedi dan Mirsa Gulam Bagian Kerjasama Setkab Kukar. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Sekda Kukar H Sunggono dan Wali Kota Bontang Basrie Rase didampingi Wakil Wali Kota Bontang Najirah menandatangani Adendum (Perubahan atau Lampiran Perjanjian) Kesepakatan bersama Tentang Pembangunan Antar Daerah yang disaksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedua belah pihak, Rabu (7/9/2022) sore di Ruang Batara Agung Dewa Sakti, Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan kemajuan pembangunan suatu daerah yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

“Kerjasama daerah tentunya memiliki peran strategis, sesuai upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, dengan menanfaatkan sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan kerja sama antar pelaku dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah,” katanya.

 

Disampaikan bupati Edi Damansyah maksud adendum kerjasama adalah menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efesiensi, efektifitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat khususnya di daerah perbatasan dan pemanfaatan sumber daya para pihak.

“Yang tidak kalah pentingnya juga dalam kesepakatan ini, kita dorong percepatan kebutuhan layanan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih. Semoga upaya bersama ini cepat terlaksana dengan baik. Pemkab Kukar melalui tim nantinya akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sudah di tandatangani,” ujarnya.

 

Sementara itu Wali Kota Bontang Basrie Rase menyambut baik atas penandatanganan Adendum kesepakatan bersama dengan Pemkab Kukar.

“Alhamdulillah, saya membawa pasukan yang lengkap, tidak hanya sekedar MoU melainkan ini keluarga kita semua silaturahmi,” sambut Wali Kota Bontang Basrie Rase.

Menurut Basri Kota Bontang hampir semua kebutuhan pangannya disuplai dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kami bersyukur atas bahan-bahan pangan sebagaian besar berasal dari Kutai Kartanegara, karna Bontang sendiri tidak memiliki lahan pertanian apalagi perkebunan,” ujarnya.

“Saya sangat berharap adanya Adendum ini kedepannya dapat berjalan dengan baik, sehingga kolaborasi program pun akan terus terbangun. Terima kasih sudah memberikan waktu menerima rombongan kami,” harap Basrie.

Diketahui, sesuai peraturan perundang-undangan bidang otonomi dan kerjasama daerah, maka tertanggal 20 Juli tahun 2020 lalu, Pemkab Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Bontang telag melakukan kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto mengikuti Video Conference (Vidcon) Kebijakan Pengendalian Inflasi Khususnya Sosial Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Refocusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, Senin (5/9/2022) siang di Ruang Vidcon Kantor Bupati, Tenggarong.

Kegiatan tersebut dimotori oleh Mendagri H Muhammad Tito Karnavian yang dihadiri oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala Daerah, Jajaran TNI dan Polri serta jajaran Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia secara virtual.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta untuk saling membantu masyarakat.

“Ada tiga instrumen dapat digunakan yang terdampak inflasi dan semua kabupaten/kota harus bergerak mengendalikan inflasi, jika ada masalah silahkan lapor ke gubernur sehingga dengan mudah gubernur akan mengintervensi apa saja yang menjadi penyumbang inflasi,” katanya.

Dijelaskan Tito Karnavian untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan 4 skema bantalan sosial yakni, bansos yang dikelola oleh kemenkes seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Langusng Tunai (BLT) ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT.Pos Indonesia. Akan mulai dibayarkan sebesar Rp150 ribu selama empat kali.

Kemudian kebijakan refocusing dana 2 persen dari DAU dan DBH dalam hal ini pemerintah daerah diminta menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk pemberian subsidi di sektor transfortasi .

“Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kemendagri menerbitkan aturan dan kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Tito juga menyebut Dana Desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Total dana desa seluruh Indonesia tahun 2022 sebesar Rp68 triliun dengan penyaluran dana desa pertanggal 29 Agustus 2022 sebesar Rp49,64 triliun (73,06%).

Selanjutnya, dana reguler APBD yang ada di anggarkan pemda masing-masing (BTT) dan bansos dimana total alokasi anggaran belanja tidak terduga pada ABPD Provinsi, Kabupaten/kota tahun 2022 sebesar Rp 13,76 trilun dengan realisasi mencapai 12,04% atau Rp1,65 triliun dan bansos pada APBD provinsi Kabupaten/Kota sebesar Rp11,45 Triliun dengan realsiasi mencapai 35,7% atau Rp4,09 triliun per tanggal 3 September 2022.

“Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Jadi pesan saya, pemerintah daerah jangan ragu-ragu lagi, aturannya sudah jelas laksanakan dengan cepat dan tepat sasaran,” demikian jelas Tito Karnavian. (Prokom10)

TENGGARONG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Martina Yulianti, Sp.PD.,M.Kes.,MARS bersama Direktur Utama PT. Guruh Putra Bersama Satya Putra menandatatangani kerja sama bidang pembangunan kesehatan, khususnya di Puskesmas Pembantu  (Pusban) Gunung Sari Kecamatan Tabang, disaksikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Kamis (1/9/2022).

Dalam naskah perjanjian kerjasama itu tertuang kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan bidang kesehatan bagi masyarakat desa Gunung Sari Kecamatan Tabang, dengan kolaborasi pembiayaan bersama.

Kolaborasi tersebut diapresiasi oleh Bupati Kukar Edi Damansyah yang mengatakan bahwa kerjasama dalam membangun kesehatan bagi masyarakat di Gunung Sari Tabang sangat diperlukan dan akan dijadikan sebagai Rool Model atau percontohan yang nantinya dapat ditiru oleh semua dunia usaha yang beroprasi di Kukar.

“Saya mengapresiasi atas jalinan kerjasama dunia usaha PT. Guruh Putra Bersama (GPB) dengan Dinas Kesehatan Kukar bersama-sama komitmen dalam penyediaan dan pembangunan kesehatan masyarakat yang berkualitas,” apresiasinya.

Bupati Edi Damansyah juga mendorong semua dunia usaha agar turut melakukan torobosan dan inovasi berkontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Jalinan kolaborasi ini sangat positif, bersama-sama membangun daerah khususnya dalam peningkatan kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr. Martina Yulianti turut mengapresiasi atas terjalinnya kerjasama dengan PT. Guruh Putra Bersama yang sudah peduli terhadap pembangunan kesehatan masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa terus konsistensi dan kontinyuitas dalam melaksanakan isi kesepakatan bersama, sehingga pembangunan kesehatan di Kutai Kartanegara khussunya di Puskesmas Pembantu Gunung Sari Tabang ini dapat berjalan dengan baik,” demikian diharapkan dr Martina. (Prokom10)