Tenggarong – Kutai Kartaneara (Kukar) yang diwakili oleh Victory Swatt Club (VSC) Tenggarong berhasil keluar sebagai Juara kategori Festival pada Kejuaraan Taekwondo Gubernur Cup Open Tournament 2022 Se Kalimantan dengan raihan 13 emas, enam perak dan tujuh perunggu, di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC/DOME), akhir Februari 2022 tadi.

Atas keberhasilan tersebut, Victory Swatt Club Tenggarong menggelar syukuran kemenangan yang dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kukar H Fida Hurasani, ditandai dengan potong tumpeng di Gedung Latihan Taekwondo Kompleks Olahraga Aji Imbut Tenggarong, Selasa (08/3).

H Fida Hurasani menyampaikan terimakasih dan selamat atas raihan di ajang tersebut sehingga mengharumkan nama Kabupaten Kukar.

“Mewakili Pemerintah Daerah saya mengapresiasi tinggi dan sangat bangga kepada adik-adik yang telah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Kukar, tentunya kami optimistis dan yakin bahwa kerja keras, kerja cerdas pasti akan membuahkan hasil yang positif, maka dari itu terus tingkatkan kualitasnya latihan, pertahankan juara di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut Fida mengatakan perjuangan VSC Tenggarong menuju Gubernur Cup Open Turnamen Taekwondo di Balikpapan tidak mudah dan penuh rintangan, selain itu peran Pemerintah juga pada masa pandemi diakuinya masih belum optimal, tapi dengan kemampuan, keyakinan dan mental para atlet, maka diraih keberhasilan.

“Inilah kita, apapun kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kita, yakin bahwa kita pasti bisa berikan yang terbaik, kerja keras tidak akan membohongi masil, maka dari itu harapan saya tradisi juara umum ini tetap dipelihara dan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk event kejuaraan yangvakan datang,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Taekwondo Tenggarong Puji Utomo mengatakan walaupun dengan keterbatasan yang ada, dirinya yakin dengan tekad dan semangat para anak anak didik mengikuti kejuaraan Taekwondo di Balikpapan, bisa mengukir prestasi gemilang demi mengharumkan nama daerah.

“Perjuangan para atlet saat bertanding di Balikpapan memang tidak mudah dan keterbatasan, namun dengan semangat dan tekad yang kuat tidak menghalangi para atlet untuk jadi juara, maka kedepan dengan dukungan pemerintah yang lebih baik lagi dari Pemerintah, kami bertekad untuk terus mengukir prestasi dan mempertahankan gelar juara umum di event event yang akan datang,” katanya.

Acara di tutup dengan pemasangan sabuk bagi atelt sudah mengikuti kenaikan tingkat dan pengalungan medali secara simbolis kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah. (prokom09)

TENGGARONG – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Rahmadi memastikan bahwa pengusulan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan sudah selesai. Hal tersebut dikatakannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dengan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (FHGTK/GTKHNK 35+), Senin, (7/3/2022) di Ruang Banmus DPRD Kukar.

“Seharusnya ini internal saja, masalah pengusulan NI PPPK sudah selesai diproses dan diusulkan ke pusat, tinggal menunggu waktu saja,” kata H Rahmadi di depan Ketua Komisi IV DPRD Baharudin yang juga dihadiri Asisten III Setkab Kukar Totok saat menjawab tuntutan calon PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan.

Menurut Rahmadi, NI PPPK tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, daerah hanya mengusulkan atas kelengkapan dari para calon PPPK formasi Guru dan Tenaga Kesehatan yang berjumlah kurang lebih 1.204 orang.

“Jika sudah keluar dari pemerintah pusat (BKN), BKPSDM akan langsung memprosesnya, bahkan sampai subuh akan kita selesaikan. Hanya saja saat ini harus bersabar karna NI PPPK ini adalah kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu Ketua FGHTK Kukar Ambo Alang menyebutkan ada 8 poin yang dihaarapkan yakni masalah penghapusan honorer di instansi pemerintah dalam PP No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja. Disebutkan pegawai non PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugasnya paling lama hingga tahun 2023.

“Hal inilah yang menimbulkan kegalauan, kekhawatiran dari kawan-kawan honorer, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Sementara mereka sudah mengabdi puluhan tahun bahkan ada yang lebih dari 15 tahun , dan mereka belum tersentuh oleh program perekrutmen PPPK tahun 2022 baik yang belum lulus maupun yang belum mendapatkan formasi. Jadi inilah yang mendasari kami meminta agar dapat disikapi dengan bijak, semoga ada solusi bagi kawan-kawan honorer khususnya guru dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Ditambahkan, Ambo Alang dirinya merasa berterima kasih kepada pemkab Kukar dan DPRD sudah memberikan perhatian serius masalah tersebut. Masalah pengusulan NI PPPK sudah dipastikan selesai, tinggal menunggu turunan dari pemerintah pusat dalam hal ini BKN.

“Kami juga meminta pihak terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun BKPSDM agar dalam menyusun kuota formasi tahun 2022 bisa memasukkan forsi untuk Tenaga Kependidikan seperti TU, Operator dan Penjaga Sekolah. Karena melihat formasi 2021 tahun lalu banyak formasi tidak terisi dikarenakan tidak adanya sumber daya yang sesuai kualifikasi, sementara bidang lain yang sama pentingnya malah kekurangan formasi,” demikian usulnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) agar memastikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program penerima bantuan sosial bersyarat masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai penerima sudah tervaksinasi.

“Awal Maret 2022 ini ada penyalurah program PKH bagi lansia atau masyarakat miskin, saya minta Dinsos memastikan semua penerima PKH sudah tervaksinasi,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah baru-baru ini saat memimpin rapat progres vaksinasi di Tenggarong.

Menurut bupati Edi Damansyah, bagi lansia yang belum melakukan vaksinasi agar segera melakukan vaksin ditempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah.

“Jika belum melakukan vaksinasi pemberian PKH dapat ditunda dulu. Apabila sudah melaksanakan vaksin baru bisa dicairkan,” katanya.

Untuk diketahui, sumber data Dinas Kesehatan Kukar merincikan cakupan vaksinasi kabupaten Kutai Kartanegara update tanggal 6 Maret 2022 dari sasaran 548.231 dengan rincian Dosis I: 483,044 atau 88,1 persen, Dosis II: 344,306 atau 62,8 persen dan Dosis III: 3.626 atau 0,66 persen.

Sementara dilihat dari cakupan dosis vaksinasi anak-anak baru mencapai 62,1 persen dosis I dan dosis II: 4,47 persen. Sedangkan bagi vaksinasi lansia dosis I: 76,1 persen dan dosis II mencapai 4,7 persen.

Secara keseluruhan total dosis yang sduah diberikan di kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 827.350 atau 75,46 persen.

“Jangan kendor untuk sehat mari tetap lakukan 5M memakai masker, mejaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ajaknya. (Prokom10)

 

Dari hasil survei Litbang Komparasinews yang dikutif dari laman komparasinews.id  (1 Maret 2022) bahwa pada pertengahan Februari 2022 mengungkap kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Edi-Rendi mencapai 67 persen dengan predikat “Cukup Puas”. Sedangkan 28 persen menyatakan “Kurang Puas” dan 5 persen lainnya “Tidak Puas”. Yang menjadi catatan kritis, publik tidak memberikan label “Puas” dan “Sangat Puas” terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 1 tahun terakhir.

Meskipun pada satu sisi, hal ini di cukup wajar mengingat periodisasi Pemerintahan Kabupaten Kukar di bawah Edi-Rendi baru berjalan satu tahun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang memaksa adanya rekonsiliasi dan restrukturisasi baik dari segi budgeting maupun implementasi.

Survei ini sendiri dilakukan melalui metode simple random sampling, dengan pengambilan data dilaksanakan 11 sampai 19 Februari melalui wawancara via telepon kepada sejumlah reponden.

Berdasarkan penyusunan profil dan demografi responden, kelompok terbanyak adalah kelompok respondenmilenial dengan rentang usia responden terbanyak berusia 20 sampai 25 tahun (milenial) sebesar 60 persen dari total responden dan tingkat pendidikan rata-rata SLTA/sederajat (73.8 persen) dimana saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi (58%). Sementara lainnya merupakan pegawai swasta sebesar 22 persen, IRT 8 persen, wiraswasta 5 persen, ASN 5 persen dan lainnya 2 persen.

Temuan survei meliputi angka tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 10 program unggulan “Kukar Idaman” dimana mayoritas sebanyak 77 persen menjawab “mengetahui” terkait program-program tersebut, sementara sisanya 33 persen mengaku “tidak mengetahui” terkait program unggulan Kukar Idaman.

Temuan berikutnya, diketahui sebanyak 62 persen responden menganggap program unggulan “Kukar Idaman” telah berjalan. Sementara 38 persen sisanya menjawab tidak berjalan. Lebih jauh dalam angka penilaian publik secara detail terkait satu persatu program unggulan “Kukar Idaman”, program “Kukar Kaya Festival” dianggap sebagai program yang paling berhasil untuk dilaksanakan (61,6 persen), diikuti program “Disapa” (41,7 persen) dan “Beasiswa Idaman” (40 persen).

Sedangkan program yang dipandang publik tidak berjalan yaitu program “Kukar Siap Kerja” (13,6 persen) dan “Kukar Berkah” (10 persen). Pada angka kepuasan, publik juga menilai program “Kukar Kaya Festival” sebagai program kerja paling memuaskan (56.7 persen), diikuti “Beasiswa Idaman” (40 persen), dan program “Disapa” serta “Kukar Peduli Lingkungan” (masing-masing 36.7 persen). “Kukar Siap Kerja” adalah program dengan angka kepuasan paling rendah (1.7 persen).

Hal ini wajar menjadi perhatian kritis responden, karena dapat dilihat secara menyeluruh bahwa perhatian Pemerintah Pusat maupun Daerah saat ini masih terfokus pada perbaikan fondasi ekonomi sebagai langkah exit way Pandemi Covid-19 yang melanda. Namun hal ini dapat menjadi point of interest bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta stakeholder lainnya untuk menyusun ulang prioritas program kerjanya.

Dalam survei ini terungkap pula masalah-masalah terpenting yang membutuhkan penanganan Pemkab. Perbaikan jalan dan konektivitas antarwilayah adalah permasalahan yang dipandang responden sangat penting ditindaklanjuti Pemkab Kukar saat ini (38.3 persen), diikuti pembangunan Indeks SDM yang berdaya saing (21.7 persen), dan fasilitas pendidikan beserta pendukungnya (20 persen).

Dua permasalahan yang disampaikan berdasarkan sudut pandang responden tersebut merupakan bagian di dalam pokok pikiran “Kukar Idaman” yang memang menjadi prioritas. Perbaikan jalan dan masalah konektivitas wilayah tersebut akan menjadi kunci bangkitnya ekonomi pembangunan berbasis masyarakat sesuai cita-cita tagline “betulungan”.

Pada temuan terkait penggunaan media sosial sebagai sarana mensosialisasikan program kerja dan kegiatan perangkat daerah, sebagian besar responden mengganggap, aktivitas media sosial Kepala Daerah cukup berpengaruh secara efektif (88 persen) dalam menyosialisasikan program kegiatan dan program kerja lainnya ataupun sebagai wahana menyosialisasikan kebijakan. Sementara itu, 12 persen lainnya beranggapan hal tersebut berpengaruh namun kurang efektif.

Kesimpulannya, mayoritas responden atau sebesar 77 persen mengetahui tentang 10 program prioritas “Kukar Idaman” tersebut dengan angka persepsi sebesar 62 persen menilai program tersebut telah berjalan. Akan tetapi pada uraian program secara detail persepsi publik terhadap berjalan atau tidaknya program Pemkab tersebut masih cukup rendah, dengan rata-rata di bawah 50 persen. Program “Kukar Siap Kerja” justru hanya sebesar 13.6 % dalam penilaian publik telah berjalan.

Angka kepuasan terhadap keseluruhan program kerja dapat dikatakan berada pada level cukup memuaskan jika kita mengomparasikan kondisi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini yang tengah bekerja di tengah Pandemi Covid-19 secara global yang memaksa semua sektor melakukan rekonsiliasi dan restrukturisasi tersebut. Pada titik ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pantas mendapatkan sedikit achievement tersendiri terkait angka kepuasan kinerja tersebut.

Pada sudut pandang lainnya dalam konteks penilaian kinerja satu tahun periode Edi-Rendi, Dosen FISIP Unikarta Tenggarong Suria Irfani menyebut sejauh ini berbagai perencanaan yang dimuat dalam RPJMD memang harus diakui cukup menjanjikan. Di mana berbagai sektor telah memiliki target dengan indikator yang terukur.

“Namun demikian dalam konteks implementasi, atau eksekusi kebijakan, suka tidak suka, harus diakui bahwa dalam satu tahun periode kepemimpinan Edi-Rendi, belum ada yang sungguh-sungguh signifikan realisasinya,” sebutnya.

Suria mencontohkan, belum ada program unggulan seperti apa yang saat ini sudah benar-benar terlihat dalam pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah. Program Pertanian Berbasis Kawasan dan Program Hilirisasi Produk Pertanian belum menunjukkan tanda-tanda yang signifikan dalam realisasinya.

“Kita juga belum melihat gebrakan yang ekstra terhadap peningkatan daya saing pariwisata daerah dengan berbagai program yang telah direncanakan seperti ‘Kukar Kaya Festival’ dan lain-lain,” terangnya.

Satu tahun pemerintahan Edi-Rendi, menurut Suria, masih sangat lemah dalam implementasi kebijakannya. Dengan kata yang lebih mudah dipahami, eksekusi kebijakannya berjalan lamban. Contoh sederhana misalnya, baru-baru viral berita kerusakan parah akses jalan menuju tiga kecamatan paling hulu di wilayah Kukar, yaitu Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

“Namun dalam praktiknya, penanganan kerusakan jalan tersebut terkesan dibiarkan atau setidak-tidaknya berjalan sangat lamban. Di mana seakan-akan tanggung jawab perbaikan jalan tersebut diserahkan kepada pihak kecamatan bahkan pemerintah desa,” bebernya.

Sementara di sisi lain jika melihat salah satu misi Edi-Rendi di dalam RPJMD, imbuh Suria, jelas bahwa meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah menjadi salah satu misi prioritasnya. Dengan kata lain menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Edi-Rendi.

“Ini yang kemudian menjadi tanda tanya, sejauh mana relevansi sisi perencanaan dengan sisi implementasinya? Belakangan, barulah kemudian akhirnya Pemkab memutuskan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut dengan cara menutup total akses jalan tersebut agar perbaikan menjadi maksimal, yang sebelumnya itu tidak dilakukan dengan segera,” tandasnya.

Meski begitu Suria menggarisbawahi bahwa penilaian ini baru sebatas dalam kurun waktu satu tahun jalannya pemerintahan Edi-Rendi. Karena itu masih ada waktu untuk mewujudkan “Kukar Idaman” hingga 2024, sebagai tahun terakhir kepemimpinan keduanya.

“Jika keduanya ingin tetap lanjut pada periode berikutnya, artinya ingin maju lagi dalam kontestasi pilkada Tahun 2024 nanti, maka menuntaskan semua janji politiknya hingga akhir periode kepemimpinannya pada tahun 2024 nanti menjadi sebuah keharusan. Karena di situlah masyarakat akan menilai komitmen dan konsistensi janji politik mereka berdua,” tegasnya.

Simak juga Blusukan Kukar:

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, kepemimpinan Edi-Rendi selama setahun ini belum seluruhnya maksimal, lantaran masih tahap persiapan. Dia meminta Pemkab Kukar pada 2022 ini harus memilki progres dengan capaian target.

“Kami harap terprogres sekira 30 sampai 50 persen setiap tahunnya,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menegaskan program-program ekonomi kerakyatan harus direalisasikan segera. Seperti halnya program Rp 50 Juta Per RT, pembangunan infrastruktur, bantuan UMKM, dan lainnya.

“Kami seratus persen mendukung program pemerintah. Tidak ada upaya menghambat, tetapi tetap kami evaluasi melalui APBD,” kata Yani.

Sementara itu Anggota DPRD Kukar lainnya Firnadi Ikhsan menyebut kepemimpinan Edi Damasnyah dan Rendi Solihin yang baru berusia setahun ini dinilai sangat baik. Terutama dalam janji politiknya saat masa kampanye seperti “Kredit Kukar Idaman”, pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas, konektivitas jalan yang menghubungkan tiap kecamatan.

“Jadi itu bukti pemerintah berusaha menepati janjinya. Adapun kekurangannya saya rasa penataan birokrasinya ya supaya bisa gerak cepat,” kata politisi PKS ini.

Firnadi juga berharap di 2022 ini akan ada banyak lagi program yang bisa terealisasi. DPRD dalam hal ini akan mendukung penuh dalam menyukseskan RPJMD 2021-2026 Kukar.

“Ke depan yang terus diperbaiki adalah meningkatkan kualitas komunikasi. Kami DPRD harus bersinergi lagi di lapangan, sehingga capaiannya juga baik kalau kerja bareng,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono menjelaskan tentang evaluasi satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wabup Kukar Edi-Rendi yang membawa semangat visi-misi “Kukar Idaman”. Menurutnya, di awal pemerintahan merupakan masa transisi dari yang disusun Bupati sebelumnya yakni Rita Widyasari dan tim. Hal itu membuat adaptasi program Kepemerintahan yang sekarang harus melanjutkan dan mengembangkan lebih baik.

Dijelaskan, ada 23 program dedikasi yang tertuang dalam visi-misi “Kukar Idaman” yang sudah berjalan setahunan ini. Namun Sunggono mengakui belum menjalankannya sepenuhnya, karena masih dalam tahap penyusunan.

“Karena masih dalam masa transisi, jadi tahun 2021 kemarin kami fokus perencanaannya dahulu. Memang butuh waktu agar kita bisa menerjemahkan dengan baik visi misi Pak Edi-Rendi,” katanya.

Sunggono memaparkan, dari seluruh program dedikasinya, pada 2022 ini akan memaksimalkan kesempatan yang ada. Dalam merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Efektifnya memang tahun 2022 ini untuk mulai RPJMD 2021-2026. Hingga tingkatan ke bawah sampai level kelurahan dan desa akan kami maksimalkan,” lanjutnya.

Meski menurutnya setahun belakangan ini masih banyak disibukkan dalam tahap perencanaan, tetapi sudah ada sebagian program dalam “Kukar Idaman” seperti program Terang Kampoengku, instalasi air bersih, listrik 24 jam di beberapa desa dan konektivitas jalan yang dibangun.

Dia juga memanfaatkan berbagai platform media sosial dan pertemuan forum-forum dalam menyosialisasikan kinerja pemerintah ke depan. “Setiap kesempatan yang ada kami akan memberi edukasi pemahaman tentang visi-misi yang sudah selesai disusun,” tegas Sunggono. (zul/man/prokom10)