Tenggarong – Usai bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Sambera Baru, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Muara Badak tepatnya di Masjid Annisa Palacari Desa Badak Baru, Senin (25/3), untuk buka puasa bersama, shalat Maghrib dan shalat sunat Taraweh.

Rombongan diterima Camat Muara Badak Arpan dan ketua takmir Masjid Annisa Palacari Syahruddin.

Dikesempatan tersebut Bupati Edi Damansyah juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang berhak menerimanya, dan bantuan santunan kepada kelompok rentan, juga bantuan rehabilitasi rumah ibadah program Dedikasi Kukar kepada Masjid Ar rahmah RT. 01 Desa Tanjung Limau sebesar Rp. 150 juta, Rumah Tahfiz Masjid Ulul Azmi KP Dagang Muara Badak sebesar Rp. 150 juta, kepada Ponpes Baitul Wihdah Rp. 100 juta, dan kepada Hafiz Annisa RT. 17 Desa Gas Alam Badak I sebesar Rp. 25 juta,

Bupati Edi Damansyah mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Badak Baru atas penyambutannya.

“Terimakasih kepada bapak ibu sekalian, dan terkhusus kepada ketua takmir masjid pak Syahrudin yang telah menyediakan tempat untuk kita buka puasa bersama” ujarnya.

Bupati Edi juga mengapresiasi Masjid Annisa telah dikelola dengan baik dan memfasilitasi kegiatan peribadatan masyarakat dan keagamaan lainnya.

Edi akan memenuhi permintaan takmir masjid terkait bantuan perbaikan masjid.

“Deal saya penuhi permintaannya, akan kita bantu Rp. 500 juta, tolong Kabag Kesra dipersiapkan nanti” tuturnya.

Dan untuk kelompok pengajian dan yasinan, serta ibu – ibu salawatan juga akan diberi bantuan juga, agar semangat latihannya.

“Ibu – harus semangat latihannya, insyaallah ke depan kita akan melaksanakan festival Habsy tingkat kabupaten Kutai Kartanegara pesertanya dari seluruh kecamatan” sebutnya.

Diungkapkannya Kecamatan Muara Badak menjadi salah satu kecamatan yang dewan masjidnya menjadi percontohan kecamatan lain, karena sangat aktif kegiatannya.

“Sehingga beberapa kecamatan menjadi dewan masjid kecamatan Muara Badak sebagai percontohannya, dan itu sudah sering kita bahas dalam diskusi-diskusi” ungkapnya.

Bupati Edi Damansyah juga mengajak memakmurkan masjid tidak hanya untuk kegiatan peribadatan, namun lebih memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.

“Harapan saya apa yang sudah dilakukan dengan baik ini, agar dapat lebih ditingkatkan lagi” harapnya. (Prokom01).

Tenggarong – Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mendorong pengelolaan Masjid yang lebih baik/profesional.

“Masjid perlu dikelola dengan baik dan profesional, Pemerintah Kukar mendorong hal ini,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Anggana di Masjid Al Magfiroh Kecamatan Anggana, Senin (25/3/24).

Dikatakannya Masjid selain untuk beribadah juga tempat bertemu para ulama dan umaro dan pertemuan sesama umat dengan berbagai status sosial, maka profesionalisme pengelolaan Masjid perlu dilaksanakan dengan baik. Penyediaan air bersih, imam, Muazin dan penceramah harus diperhatikan, termasuk legalitas Masjid.

Sunggono mengatakan, komitmen Pemkab Kukar yakni memberikan bantuan agar rumah ibadah berstatus hukum jelas.

“Untuk itu Pemkab Kukar membantu dalam penerbitan Akta Yayasan Rumah Ibadah sebagai mana yang telah diserahkan tadi kepada Takmir Masjid,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga tentunya memberikan bantuan untuk Pembangunan maupun Rehab rumah ibadah.

Masjid memberi makna kehidupan bagi umat Islam karena fungsinya yang tidak sebatas menjadi sarana beribadah, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi mu’amalah (hubungan sosial) umat Islam.

Semua pihak juga dapat bekerjasama dan saling membantu untuk memakmurkan masjid, serta berupaya membangun warga masyarakat di lingkungan sekitar dengan Peradaban Masjid.

“Makmurkan masjid kita, dengan salat berjamaah, dan bersama menjaga masjid bersuasana nyaman,” demikian ujarnya. (Prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait masukan dari pemerintah daerah tentang rancangan pembagian wilayah ibu kota nusantara berdasarkan rancangan peraturan presiden tentang pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara yang diprakarsai oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) di Blue Sky Hotel Balikpapan, Senin (25/3/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 26 maret 2024 tersebut diawali dengan pemaparan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati tentang konsep pembagian wilayah di IKN, dan Plh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr Amran tentang kebijakan perubahan administrasi wilayah provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara pasca adanya IKN.

Sementara itu, Sekda Kukar H Sunggono dalam paparannya mengatakan dalam undang-undang IKM nomor 21 tahun 2023 disebutkan kawasan strategis nasional IKN Nusantara mencakup area darat 152.660 hektar dan perairan laut 69.769 hektar. dimana disampaikannya bahwa wilayah Kabupaten Kukar yang masuk delineasi IKN meliputi Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Muara Jawa, dan salah satu kecamatan yang baru di mekarkan pada tahun 2020, yakni Kecamatan Samboja Barat.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan penting Pemerintah Kabupaten Kukar diantaranya ialah terkait pembahasan batas wilayah dan administrasi Kabupaten Kukar seperti Terdapatnya wilayah kecamatan, desa atau kelurahan yang terpotong oleh delineasi IKN. Permasalahan kewilayahan dengan IKN. Cakupan wilayah kecamatan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal desa atau kelurahan dan jumlah penduduk. Permasalahan pemukiman penduduk dengan IKN. serta Permasalahan Fasilitas Umum (Fasum) atau Fasilitas Sosial (Fasos) dengan IKN.

“Diperlukan penataan ulang terhadap wilayah administrasi kelurahan atau desa yang wilayahnya sebagian masuk dalam delineasi IKN, dan khusus terhadap wilayah Kelurahan Jawa (Kecamatan Sangasanga -red), Kelurahan Muara Kembang, Kelurahan Tama Pole (Kecamatan Muara Jawa -red) diusulkan batas delineasi IKN menyesuaikan garis batas administrasi yang telah ada,” ucap H Sunggono.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan perubahan undang-undang IKN nomor 3 tahun 2022 menjadi undang-undang IKN nomor 21 tahun 2023 berdampak perubahan wilayah administrasi wilayah Kabupaten Kukar, dimana menurutnya terdapat batas administrasi yang tidak saling berhimpitan atau wilayah lepas antara wilayah Kabupaten Kukar dengan wilayah IKN.

Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan beberapa yang menjadi aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Kukar diantaranya perlu adanya penyesuaian kembali terhadap penarikan batas wilayah terhadap wilayah delineasi IKN dengan batas administrasi Kabupaten Kukar. Dan dalam proses penyesuaian batas wilayah delineasi IKN agar melibatkan unsur pemerintah kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN. Adanya penegasan batas wilayah administrasi kelurahan atau desa yang sebagian wilayahnya berada di wilayah delineasi IKN dan sebagian wilayahnya berada di administrasi Kabupaten Kukar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap desa yang terpotong IKN dimana pemukiman atau penduduknya masih tetap berada di wilayah Kabupaten Kukar antara lain seperti Desa Jonggon Desa, Desa Sungai Payang, Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, dan Desa Loa Duri Ilir, batas wilayah akan menyesuaikan dengan batas delineasi IKN undang-undang nomor 21 tahun 2023. serta Terhadap wilayah kelurahan yang hanya sebagian kecil saja wilayahnya masuk delineasi IKN diharapkan tetap berada di Kabupaten Kukar seperti Kelurahan Jawa (89,05 hektar -red), Kelurahan Muara Kembang (23,35 hektar -red), dan Kelurahan Tama Pole (16,57 hektar -red).

Dan untuk isu strategis dan usulan, H Sunggono mengatakan bahwa terhambatnya investasi dan pelayanan administrasi pada wilayah yang belum jelas status wilayahnya. Perlu adanya penyelarasan pola ruang dan struktur ruang RDTR KSN IKN yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Kukar.

“Usulan akses jalan Jonggon Sepaku dan usulan pengembangan infrastruktur wilayah dapat dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan dampak positif sebagai daerah mitra IKN,” pungkas H Sunggono.(prokom07).

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka workshop Workshop Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Pemkab Kukar, yang di gelar oleh Inspektorat bekerjasama dengan Bagian Pembangunan Setkab Kukar, di Kantor Badan Penyelenggara Provinsi kalimantan Timur di Samarinda, Senin ( 25/3 ).

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari. 25 – 28 Maret 2024.

Dafip Haryanto mengatakan pelaksanaan workshop penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan langkah yang tepat, karena sebelum melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah terlebih dahulu Asesor Perangkat Daerah sebagai pelaksana penilaianan mandiri ditingkat perangkat daerah, terlebih dahulu harus memahami tujuan, ruang lingkup teknis pelaksanaan penilaian, sehingga dapat memberikan penilaian yang tepat, serta mendorong Satgas SPIP yang ada pada perangat daerah melengkapi dokumen data dukung sehingga mereka dapat menyiapkan dengan baik dokumen data dukung dan mengisi kertas kerja penilaian.

Penyelenggaraan SPIP sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen yang sangat tinggi.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dengan melaksanakan unsur dan sub unsur penyelenggaran SPIP, mulai dari unsur lingkungan pengendalian, unsur penilaian risiko, unsur aktivitas pengendalian, dan unsur komunikasi dan Informasi serta pemantauan pengendalian intern.
“Hal ini penting dilakukan supaya setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Dafip.

Dafip Haryanto berharap setiap peserta dapat memahami dan mampu melakukan penilaian dengan baik, yaitu pertama penilaian penetapan tujuan, yaitu memberikan penilaian atas kualitas perencanaan sasaran strategi dan kualitas strategi pencapaian strategi yang dilakukan perangkat daerah pada hasil outcome dan ouput program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, kedua penilaian struktur dan proses, yaitu memberikan penilaian atas struktur dan proses pada unsur dan sub-unsur penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan perangat daerah; dan ketiga melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan yaitu asesor mampu melakukan penilaian pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan hasil penilaian evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah yang dilakukan BPKP tahun 2023 lalu, Predikat kita, memang sudah mencapai level 3 pada Penilaian Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) kita masih berada dibawah 3, dengan sejumlah saran diantaranya agar lebih teliti dalam proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganganggaran untuk penguatan penetapan tujuan, sasaran dan indikator; melengkapi program dan kegiatan dengan sasaran, dan melengkapi data dukung terkait penyelenggaraan SPIP serta menyusun register risiko dan RTP risiko fraud untuk tingkat strategis dan operasional organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan risiko secara berkala, serta menyusun laporan hasil pemantauannya, serta melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP dan diupayakan penyelesaiannya di Bulan Juni tahun berjalan, melaksanakan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP dan diupayakan penyelesaiannya di Bulan Juni tahun berjalan. Inspektur menyusun pedoman review yang terstandar terkait pelaksanaan manajemen risiko dan melaksanakan review terkait kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah secara berkala.

Sesuai dengan laporan hasil evaluasi penyelenggaran SPIP yang disampaikan BPKP, walaupun hasil penyelenggaraan SPIP dan MRI yang kita peroleh sudah mencapai target, namun masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah, mulai dari proses perencanaan, dan pelaksanaannya. karena itu Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaran SPIP dengan menjadikan sebagai indikator kinerja utama seluruh perangkat daerah mulai tahun 2024 ini, dan telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap pejabat structural perangkat daerah.
Karena itu Nilai Maturitas SPIP Perangkat daerah yang kemudian dikompilasi dan dinilai oleh oleh Tim Penilai Mandiri oleh Assesor Pemerintah Daerah yang hasilnya nanti akan dievaluasi oleh BPKP, dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah.

“indikator kinerja ini mulai tahun ini merupakan salah satu komponen yang dijadikan sebagai perhitungan dalam pembayaran tunjangan kinerja, yang akan dibayarkan kepada setiap perangkat daerah,” jelas Dafip Haryanto.

Sementara itu, menurut Ketua panita pelaksana Siswanto mengatakan, Workshop ini dilaksanakan selama 4 hari Tgl 25-28 maret 2024, dengan materi overview penilaian mandiri SPIP dan manajemen risiko, implementasi pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP perangkat daerah dengan peserta sebanyak 60 (enam puluh ) orang dari seluruh asesor perangkat daerah dan assessor pemerintah daerah dengan kepanitian dari Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah, tentunya patut kita syukuri, karena ini membuktikan bahwa kerja kolaboratif pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. “Kedepan kerja semacan ini perlu selalu kita tingkatkan dalam pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah,” ujar Siswanto. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Asisten I Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri kegiatan doa dan buka bersama anak yatim dan penghafal Quran garapan Pasukan Amal Sholeh (Paskas) Kukar bertempat di jalan Naga gang H Sabri Ismail Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Minggu (24/3/2024).

Kegiatan bertemakan Ifhtor Bahagia tersebut dihadiri kurang lebih 100 anak yatim dan penghafal Quran dari beberapa pondok pesantren yang ada di Kukar.

Ketua panitia, Rizky Maulana dalam laporannya mengatakan kegiatan Ifhtor Bahagia merupakan salah satu rangkaian kegiatan agenda tahun yang digelar oleh Paskas Kukar.

“Adapun tema ramadhan bahagia tahun ini ialah penuh rasa penuh makna, penuh rasa dengan ampunan, penuh makna dengan Al Qur’an,” ujar Rizky Maulana.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi semuanya, khususnya bagi para santri yatim dan penghafal Quran yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan dan kebaikan untuk umat, bangsa dan negara.

Ditambahkannya, mewakili Pemkab Kukar dirinya mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Paskas Kukar terkait kegiatan tersebut, menurutnya Pemkab Kukar selalu mendukung para santri yatim dan penghafal Quran dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang qurani, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.

Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi Paskas Kukar yang juga sekaligus sebagai relawan atau santri masjid kapal Munzalan yang bergerak secara ikhlas karena Allah.

“Program “Gerakan Infaq Beras” yang dilakukan telah mengajak banyak orang untuk memberikan dukungan atau memenuhi kebutuhan beras bagi santri yatim, penghafal quran dan hamba Allah yang istimewa,” ucap Edi Damansyah dalam sambutannya.

Kepada para santri, dirinya mengatakan bahwa mereka merupakan bintang-bintang masa depan, harapan dan doa seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kukar selalu menyertai.

Dirinya berharap para santri tersebut menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup agar kedepannya selalu berada di jalan yang benar, dan selalu tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, serta rajin beribadah dan beramal soleh agar hidup selalu diberkahi.

“Berikutnya, giatlah dalam menuntut ilmu pengetahuan, jangan hanya terpaku pada ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum agar kalian dapat bersaing di era globalisasi saat ini. dan terpenting berbaktilah kepada orang tua dan guru, sebab doa restu merekalah yang akan selalu menyertai kalian dalam meraih kesuksesan”, pungkasnya.(prokom07).