Balikpapan – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mendapatkan Predikat Pertama Hasil Penilaian Kepatuhan tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI.
Piagam Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pjs Kepala Perwakilan Omsbudsman RI Kaltim Hadi Rahman Kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, di Lantai II Kantor Ombudsman RI Kaltim Balikpapan, Rabu (31/1/2024).

Asisten I pada kesempatan itu didampingi Kepala Inspektorat H Heriansyah, Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fipin Indera Yani.

Menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Pemkab Kukar mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ombudsman RI berkaitan dengan Penilaian Kepatuhan yang selama ini sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Penghargaan ini merupakan bagian yang sangat penting dan memang menjadi perhatian khusus Pemkab Kukar.

Lebih lanjut dikatakan Ahmad Taufik dengan adanya Ombudsman, Pemerintahan sangat terbantukan dengan adanya kegiatan Penilaian Kepatuhan ini.

“Karena ini lebih mengukur bagaimana kinerja Pemerintah kami apakah sudah maksimal, apakah kami dibawah harapan dari pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Dengan nilai 94,46, kami tidak akan jumawa kami akan melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Ombudsman yang sudah menjadi pesan khususnya untuk segera dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.

Selain Pemkab Kukar yang mendapatkan Piagam Penghargaan tersebut, yaitu Pemerintah Kutai Barat, 87,56, Pemerintah Panajam Paser Utara. 86,58, Pemerintah Paser 81,22, Pemerintah Berau 79,57.Pemerintah Kutai Timur 79,85 dan Pemerintah Mahakam Ulu 62,27. (Prokom-02).

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka
bimbingan teknis (Bimtek) Da’i – Da’iyah angkatan IV se Kukar tahun 2024 di Sekretariat LPTQ Kukar Jl. Jelawat, Tenggarong, pekan tadi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, Ketua MUI Kukar KH Abdul Hanan dan Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti

Asisten I yang juga merupakan Ketua Harian LPTQ Kukar mengatakan bahwa program Dai masuk desa ini merupakan salah satu program dari dedikasi Kukar idaman yang tertuang dalam Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD dan merupakan implementasi dari misi kedua yaitu meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya serta Perda nomor 4tahun 2021 tentang Gema.

Selain itu, pembangunan SDM di Kukar tak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja tetapi juga berfokus pada pembangunan spiritual keagamaan.

“Salah satu di fokus dan medianya adalah melalui program Da’i masuk Desa”ungkapnya.

Dengan adanya program ini ia berharap dapat menguatkan spritual masyarakat di Kukar dan Da’i Daiyah ini bisa menjadi perwakilan pemerintah dalam menyiarkan agama di tempat asal maupun ditempat penugasan.

“Dengan adanya para da’i ini bisa mengajarkan akidah, ilmu Amaliah dan juga menjadi perekat silaturahmi antar umat sehingga terjalin kesatuan NKRI,” ujarnya.

Dengan bimtek ini, ia meminta agar para da’i bisa menyiapkan diri untuk diterjunkan kemasyarakatan dan menyiarkan tauhid akidah dan ukuwah islamiah ditengah masyarakat.

Sementara itu Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan bahwa ada 47 da’i yang terpilih pada program kali ini di tahun 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa rekrutmen kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan ini bagian dari evaluasi program dari angkatan sebelumnya.

Selain itu penempatan Da’i juga ditentukan dengan program 3T(tertinggal, terdepan dan terluar) sehingga dapat membentuk karakter masyarakat yang agamais dan juga berakhlak mulia, sesuai dengan program dedikasi Kukar idaman untuk meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

Diakhir ia juga menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan kepada para da’i ini akan sangat berbeda dari sebelumnya.
Nantinya para da’i harus merumuskan target apa yang harus diselesaikan, dan laporan harus online dan harus ada validasi dari pejabat terkait atau MUI setempat, dan akan dilakukan evaluasi setiap bulanya, sehingga bila tak memenuhi target maka tak usah kaget akan diganti ditengah program berlangsung. (Prokom08)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk menjadikan pemeriksaan interim sebagai sebuah momentum untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang selama ini telah dibangun dan diterapkan di Pemkab Kukar.

Hal itu disampaikannya saat membacakan sambutan bupati pada Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat Dhaksa Artha BPKAD Kukar, Senin (29/1/2024).

“Kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan Misi Ke-1 RPJMD yaitu ”Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani,” ajaknya.

Lebih lanjut Sunggono mengatakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Disebutkannya pemeriksaan interim merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan, dengan tujuan untuk memantau tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya khususnya yang mempengaruhi opini, melakukan risk assessment atau penilaian pengendalian interen, dan melakukan pengujian substantif terbatas atas akun.

“Penting kita sadari bersama bahwa selain sebagai wujud kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan ini sejatinya ditujukan bagi perbaikan dan kebaikan entitas yang diperiksa. Penting pula disadari dan kita fahami bersama bahwa kecukupan bukti dan penjelasan oleh pihak yang kompeten akan sangat mempengaruhi dan menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Sunggono juga meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya agar mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, baik berupa dokumen maupun personil yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan maupun pendampingan selama proses pemeriksaan.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI atas semua evaluasi, saran, rekomendasi dan masukan yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan menjadi perhatian yang serius bagi kami, sebagai salah satu bentuk kesungguhan kami membangun Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia,” pungkasnya.

Sementara itu Nana Suryana menyebutkan ada dua penugasan, yang pertama pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, dan yang kedua pemeriksaan atas laporan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan partai politik.

Tujuan dilakukan pemeriksaan interim meliputi, memantau tindak lanjut atas temuan – temuan tahun sebelumnya, untuk menguji sistem pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan, menguji terkait atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas program atau kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Kukar, dan pengujian substantif atas beberapa akun, antara lain akun Kas, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga dan aset tetap.

“Mohon izin pak Sekda, ini nanti prosesnya akan melibatkan personal – personal kunci dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pejabat – pejabat di Pemkab Kukar, ini nanti akan kami lakukan wawancara atau kuisioner untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangannya,” ujarnya.

Dikatakannya pemeriksaan interim akan dilaksanakan selama 30 hari kalender, mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 27 Pebruari 2024, dan akan disambung selama 3 hari, sehingga sampai tanggal 1 Maret 2024.

“Kami mohon terkait pemeriksaan ini kerjasamanya, baik itu dokumen, wawancara dan pemeriksaan pisik juga,” pintanya.

Entry meeting ditandai penyerahan surat tugas dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Nana Suryana kepada Sekda Sunggono, dihadiri Inspektorat Heriansyah, Kepala Dinas PU yg juga Plt. Asisten II Wiyono, Kepala BPKAD Sukoco, kepala dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, kepala dinas Kesehatan Martina Yulianti, Plt. Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Aidil dan perwakilan OPD terkait lainnya. (Prokom01).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri Natal Gabungan se Kukar, di Gedung Bela diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Minggu (28/1/2024) malam.

Membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah, Sunggono mengatakan Natal menjadi momentum untuk menggerakkan Umat Kristen berbagi kasih dengan sesamanya yang menunjukan kepekaan dan kepedulian.

“Kita sebagai umat beragama akan men jadi berdosa apabila tidak peduli dengan sesama, secara khusus bagi orang yang betul – betul memerlukan ukuran kasih kita,” ucap Edi.

Tema Natal malam inj adalah” Umat Idaman”, terminologinya kata Idaman berarti sesuatu yang didamba-dambakan. Tema ini, difahami bertujuan agar Umat Kristen menjadi umat yang didambakan oleh Tuhan yang dipercayai menjadi pribadi yang menunjukan hidup berkenan kepada Tuhan, karakter dan akhlaknya mulia menjadi pribadi yang didambakan apabila bisa terwujud akan menjadikan hidup dapat menyenangkan banyak orang dan menjadi pintu berkah serta keberhasilan.

Umat Idaman berarti juga melakukan apa yang didambakan oleh orang lain.

“Bagaimana kita hadir di lingkungan, di tengah – tengah komunitas dan masyarakat yang mampu menjadi berkah, melakukan sesuatu yang berarti sehingga keberadaan kita memberikan dampak yang positif,” ujarnya.

Sebagaimana yang menjadi Visi Pemerintahan Kukar, yaitu mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.

“Maka dalam kesempatan Natal ini saya mengajak kita untuk mengambil peran bersama Pemerintah untuk peduli dan melakukan sesuatu yang berarti buat masyarakat Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Tak lupa juga dalam kesempatan tersebut ia mengucapkan Terima kasih kepada para pendeta, Tokoh-tokoh dan pengurus gereja yang telah melakukan pembinaan-pembinaan umat secara continue. Karakter bangsa sangat dipengaruhi upaya – upaya yang dilakukan lembaga Agama atau keagamaan seperti gereja. Melalui program – program gereja yang menyentuh pada aspek moral, karakter dan spritual, maka akan menjadi kekuatan yang besar dalam membentuk karakter dan pembangunan.

Edi berharap dukungan bagi seluruh lapisan masyarakat, secara khusus umat Kristen dalam pelaksanaan program – program pembangunan masyarakat, dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, sehingga bisa diwujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Kabag Kesra Dandy Irwan Fahriza, Zainal Arifin Anggota DPD RI Dapil Kaltim,unsur Forkopimda Kab Kukar, Ketua DPC Asosiasi Pendeta Indonesia, tokoh agama serta tokoh masyarakat. (Prokom -02).

SEJARAH mencatat sekian banyak perlawanan bangsa Indoensia terhadap penjajah, diantaranya di Jawa Barat terkenal dengan peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api, sedangkan di Kalimantan Timur tepatnya di Sangasanga yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga memiliki peristiwa heroik dalam menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peristiwa heroik di Sangasanga itu dikenal dengan Peristiwa Merah Putih 27 Januari, yang selalu diperingati setiap tahun dengan upacara bendera dan berbagai kegiatan lainnya.

Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga berawal ketika tentara Belanda (NICA) pada tahun 1945 menguasai Sangasanga yang memang kaya akan sumber daya alam minyak bumi.

Hal tersebut membuat rakyat Sangasanga bersama para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Badan Pembela Republik Indonesia (BPRI) bersikeras mengusir Belanda, dengan melakukan perlawanan tiada hentinya. Hingga pejuang Sangasanga mengadakan rapat dan tercetuslah rencana merebut gudang senjata Belanda dengan cara mengalihkan perhatian penjajah kepada berbagai keramaian kesenian daerah pada 26 Januari 1947.

Ditengah keramaian itu, para pejuang membagikan senjata dan amunisi untuk merebut kekuasaan, pada pukul 03.00 wita dinihari 26 Januari 1947 Perjuangan pun berhasil. Sehingga pada pukul 09.00 wita kota Sangasanga berhasil dikuasai pejuang, ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda di Sangasanga Muara oleh La Hasan.

Bendera Belanda yang terdiri tiga warna yakni merah, putih, dan biru ini kemudian dirobek warna birunya, dan di naikkan kembali bendera yang tinggal berwarna merah putih dengan upacara yang dihadiri para pejuang dan seluruh masyarakat dengan teriakan “Merdeka!!!.”

Peristiwa tersebut tentu saja meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi warga Sangasanga, terlebih para pelaku peristiwa heroik tersebut.

Sebagai tanda peringatan perjuangan, di Sangasanga dibangun monumen perjuangan terukir nama-nama pejuang yang gugur pada saat itu. Peristiwa tersebut diperingati sebagai peristiwa Perjuangan Merah Putih Sangasanga 27 Januari.

Rangkaian agenda peringatan peristiwa itu tiap tahun dilaksanakan dengan berbagai fariasi kegiatan, diantaranya Napak Tilas dan pameran pembangunan. (prokom04/sumber Markas ranting LVRI Sangasanga)