Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kukar Slamet Hadiraharjo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), mengikuti prosesi Bepelas malam ke empat Erau Adat Pelas Benua tahun 2023,, Rabu (28/09/2023) malam di Museum Mulawarman Tenggarong.

Bepelas dilaksanakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura setiap malam selama berlangsungnya pesta Erau, prosesi Bepelas merupakan salah satu upacara sakral.

Sebelum melakukan Bepelas, Dewa dan Belian (pengabdi ritual) melakukan ritual di depan Museum. Setelah itu Dewa dan Belian menuju ke Museum untuk menjalankan Bepelas, yang diawali beberapa tarian oleh para Dewa sambil mengelilingi Tiang Ayu.

Kerabat Kesultanan beserta Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar yang dalam hal ini diwakili oleh Kadispar Kukar Slamet Hadiraharjo dan juga Camat Sebulu Edi Fakhruddin ikut menari tarian Kanjar Ganjur.

Usai persembahan ini, Sultan Aji Muhammad Arifin dijemput untuk menjalani ritual Bepelas. Puncak dari Bepelas, Sultan menginjakkan kakinya ke Gong Raden Galuh dimana bersamaan dengan Sultan menginjakkan kakinya diatas gong, suara dentuman meriam.
Jumlah dentuman meriam ini disesuaikan dengan hari pelaksanaan Bepelas. Untuk Bepelas malam keempat maka dentuman meriam sebanyak empat kali, demikian seterusnya.

Setelah ritual Bepelas, Sultan bersama para tamu undangan dan Kerabat makan malam bersama di ruang makan Keraton, dan dilanjutkan dengan persembahan tari-tarian di ruang Setinggil Keraton, dimana para tamu undangan didaulat turut menari bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Untuk diketahui, selain tari Kanjar laki ada juga tari kanjar bini, tari dewa, tari dewa memanah, dan tari Kanjar Ganjur yang ditampilkan pada malam Bepelas. (Prokom01)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono menyampaikan tanggapan terhadap nota penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2023 terhadap pengajuan 4 (Empat) buah Raperda, dalam rapat paripurna DPRD ke 9 masa sidang I, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasid, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kukar, Rabu (27/9/23).

Dalam penyampaiannya H Sunggono menanggapi Nota Penjelasan DPRD terhadap pengajuan 4(empat) buah Raperda yaitu, Raperda tentang peningkatan nasionalisme dan karakter bangsa, Raperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kukar (RPIK).

Disampaikan Sunggono pengajuan Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sudah sesuai dengan yang disepakati dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2023. terhadap rencana perubahan judul dan materi yang diusulkan dari DPRD, dapat disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perangkat daerah teknis yang terkait dengan rancangan perda yang diusulkan tersebut dapat dilibatkan secara komperehensif, mengingat kedepannya sebagai pelaksana dari setiap produk daerah tetaplah Pemerintah Daerah.

Rancangan Perda tentang peningkatan nasionalisme dan karakter bangsa yang akan diubah menjadi rancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan dapat dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Poliitik, mengingat Raperda tersebut juga rencananya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah dalam Propemperda di Tahun 2024, dan Perangkat Daerah Pemrakarsanya yaitu Kesbangpol.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang juga akan diubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan dinas ketenagakerjaan dan transmigarsi dan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dapat dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, serta rencana perubahan yang disampaikan tersebut juga perlu diteliti terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur hal-hal yang diusulkan tersebut.

“Khusus Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kukar (rpik), merupakan inisiasi dari Pemerintah Daerah, yang pernah dibahas pada Tahun 2020, namun karena terkendala dengan Raperda rencana tata ruang wilayah, maka Reperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kukar (rpik) belum bisa dilanjutkan, saat ini Pemerintah Daerah masih menunggu keputusan Menteri ATR untuk penetapan Raperda rencana tata ruang wilayah Kukar, sehingga Raperda-Raperda kita yang tertahan karena raperda rtrw ini dapat segera ditindaklanjuti”,kata Sunggono.

Diakhir tanggapan Pemkab Kukar dari nota penjelasan yang disampaikan oleh DPRD terhadap keempat rancangan perda tersebut dapat di sampaikan bahwa Pemerintah Daerah setuju untuk melakukan pembahasan terhadap empat buah rancangan perda yang diusulkan tersebut, dengan catatan wajib melibatkan perangkat daerah yang khusus membidangi. Sehingga nantinya raperda tersebut jika sudah menjadi perda tidak mengalami kendala pada tahap penerapannya.(Prokom06)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Sektor Kehutanan di Kabupaten Kukar

“Seperti diketahui bersama sejak 2015 lalu Kaltim terpilih sebagai provinsi utama untuk implementasi Program REDD+ di Indonesia yang merupakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme FCPF-CF,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kukar Wiyono, membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah saat menghadiri acara penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Kaltim 2023 dan Launching Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Sektor Kehutanan, Rabu (27/9) di Lapangan Sepak Bola Desa Bunga Jadi – Kecamatan Muara Kaman.
 
Disampaikannya bahwa mekanisme FCPF-CF adalah insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi yang dilaksanakan pada seluruh wilayah Provinsi Kaltim, yang dilakukan secara bersama oleh KLHK beserta UPT-nya, Pemprov Kaltim beserta perangkat daerahnya berbasis lahan, Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa, Swasta, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya.

Program FCPF-CF ini dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan proses pengukuran capaian pada tahun 2022 dan 2024, serta pemberian insentif pada tahun 2023 dan 2025.

Untuk itu Bupati berharap agar aksi penanaman pohon ini menjadi upaya penting Pemprov Kaltim dalam pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) bagi kehidupan manusia di masa mendatang.

Untuk diketahui, Kalimantan Timur ditunjuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, untuk melaksanakan program penurunan emisi dalam skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).

“Program ini sangat perlu didukung, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena cakupan wilayah Kukar bisa memberikan kontribusi terhadap program penurunan emisi, ” ujar Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono pada pembukaan sosialisasi FCPF-CF, serta Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kukar, beberapa waktu lalu.

Program penurunan emisi FCPF-CF tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola lahan, kinerja pengelolaan sumberdaya alam, mengembangkan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lainnya, serta melindungi habitat satwa dan tumbuhan langka. (prokom04)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengelar sidang paripurna istimewa dengan mendengarkan pidato Bupati Kukar dalam rangka hari jadi Kota Tenggarong ke-241 tahun, di ruang paripurna pada Rabu (27/9/2023).

Edi Damansyah mengatakan, hingga saat ini, proses pembangunan di Kukar terus bergerak positif, yang diindikasikan dengan trend pertumbuhan ekonomi Kukar 2022, mencapai 3,73% tertinggi pasca pandemi COVID-19, berdasarkan hal tersebut dan melihat kecenderungan kondisi perekonomian regional, nasional hingga global diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kukar 2023 dapat mencapai angka diatas 3% sampai dengan 4%.

Selanjutnya dari aspek pemerataan pendapatan, terlihat dari indeks gini rasio saat ini Kukar berada di angka 0,26 yang dapat diartikan ketimpangan pendapatan di Kukar masuk dalam kategori rendah, atau dapat diartikan distribusi pendapatan masyarakat di Kukar lebih merata.

Berdasarkan indikator makro tersebut proses pembangunan di Kukar saat ini berada di jalur yang tepat atau on the track. Dan kondisi ini tidak terlepas dari terselenggaranya pembangunan di setiap sektor dan wilayah, termasuk Tenggarong sebagai barometer pembangunan Kukar secara kolektif.

“Namun demikian masih terdapat beberapa titik krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya terkait dengan penyediaan layanan dasar, yang diindikasikan dengan terdapatnya beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kondisi ini tetap menjadi perhatian kita bersama, dan menjadi fokus Pemerintah Daerah untuk melakukan serangkaian kebijakan pembangunan yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, hingga meningkatkan kualitas layanan dasar secara merata,” kata orang nomor satu di Kukar ini.

Tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten Kukar dan juga Pusat Pemerintahan Kukar, saat ini terus berbenah, perbaikan tata kota, yang diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, khususnya pada fasiltas umum, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, yang keseluruhannya didesain secara gradual dan terintegrasi dengan mengarah pada pembentukan karakter wilayah kota yang modern dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama, untuk mewujudkan salah satu kebijakan pembangunan kewilayahan yang terdapat dalam RPJMD Kukar 2021-2026, yakni mewujudkan Tenggarong sebagai pusat sejarah dan budaya sebagaimana tertulis dalam Program Dedikasi Kukar Idaman

“Yakni Kukar Berbudaya, dimana Tenggarong ke depan akan menjadi kota yang identik dengan pengembangan budaya nusantara yang didukung dengan pelestarian peninggalan sejarah sebagai pemantik daya saing daerah untuk menjadi destinasi wisata unggulan di sekitar wilayah IKN,” ujar Edi.

Pemkab Kukar, memohon dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan di Kukar, agar kami dapat melaksanakan pembangunan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki saat ini, dimana salah satunya saat ini kita memiliki ruang gerak pembangunan yang lebih luas dengan APBD yang lebih besar, yakni diperkirakan mencapai 12 Triliyun Rupiah pada 2024.

Potensi Pendapatan ini, diharapkan dapat di optimalkan bagi pembangunan Kota Tenggarong secara proporsional, salah satu proyek strategis yang pemkab Kukar laksanakan 2023 hingga 2024 adalah Pembangunan Pasar Semi Modern Tangga Arung, Pembangunan Kawasan Jembatan Kukar, serta fasilitas pendukung seperti Taman Tepi Sungai Mahakam, Landmark Kota Tenggarong serta Gedung Ekonomi Kreatif, Perluasan jalan-jalan utama Tenggarong, Perbaikan dan revisioning Pulau Kumala Tenggarong.

“Diharapkan proyek-proyek strategis ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan akan memberikan nilai tambah terhadap eksotisme Kota Tenggarong sebagai Kota Sejarah dan Budaya di Kaltim. Kita semua berdoa semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan Kota Tenggarong dan Kukar pada khususnya,” demikian pungkasnya.

Sebelum sidang paripurna dimulai, Bupati, anggota dewan, dan para tamu undangan yang hadir di suguhkan kesian Kutai yakni Tarian dan Bemamai (bekesahan). (prokom05)