Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten Administrasi dan Umum H Totok Heru Subroto, didampingi Sub Koordinator Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar
Andi Wahyuni, menghadiri undangan Road To Mahakam Investment Forum di JW Marriot Hotel, Kuningan Jakarta, Kamis (31/8).

Kegiatan yang digelar oleh DPMPTSP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut, di buka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni yang ditandai penekanan tombo digital.

Totok, mengatakan kegiatan ini tidak hanya di hadiri peserta dari kabupaten/kota se Kaltim saja tetapi juga mengundang Bank Indonesia (BI) dan para calon-calon Investor dari luar negeri.

Sehingga, kata Totok ini adalah kesempatan bagus untuk membuka peluang investasi di daerah masing-masing.

“Sayangnya Kukar dalam kegiatan ini belum sempat menjadi pembicara karena belum memilki Investment Program (Ipro). Ipro ini menjadi persyarat untuk investor agar mudah masuk karena sudah tergambar program baik secara sektoral maupun ditelnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Totok menjelaskan karena Kukar belum memiliki Ipro maka belum bisa menawarkan untuk investasi rill. Dan harus diikuti dengan data- data yang lebih rill lagi.

Dengan tidak adanya Ipro ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) DPMPTSP Kukar untuk segera menyusun itu. Dan melengkapi data-datanya dan bekerjasama dengan OPD lain untuk mempersiapkan semua. Yang harus dilakukan, kata Totok adalah melakukan penyesuian penataan ruang dan yang paling penting terkait dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru. Kemudian, koordinasi terkait data-data tersebut dengan Dinas Pertanahan Tata Ruang, Bappeda, dan Disperindag Kukar karena jangan sampai ada investor balik lagi (gagal nanam modal di Kukar).

“Pemkab Kukar berharap, DPMPTSP Kukar segera mengkoordinasikan ke pertanahan untuk perbaikan. Bila perlu naik ke Sekda atau Asisten terkait parmasalahan tersebut,” demikian pintanya.

Secara terpisah, Andi Wahyuni membenarkan apa kata Asisten III bahwa Kukar belum mempunyai Ipro, tetapi terkait hal ini sudah dalam tahapan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI). Karena dalam penyusunan IPRO memang diperlukan sebagai instrumen dalam promosi investasi.

Kemudian, kata Andi penyusunan Ipro sendiri membutuhkan dukungan data-data dari berbagai OPD teknis terkait. Dimana sampai hari ini memang dukungan data tersebut belum semuanya bisa mengkafer untuk penyusunan Ipro.

“Dan ini menjadi PR DPMPTSP dan OPD teknis terkait untuk segera melakukan penataan dan pembenahan data. Sehingga data-data yang diperlukan itu bisa mendukung dalam penyusunan IPRO,” kata Andi.

Selanjutnya, Andi menjelaskan bahwa Ipro itu adalah informasi rinci yang disampaikan ke investor. Sampai saat ini DPMPTSP Kukar sudah menyusun peta peluang investasi, penyusunan peta potensi dan peluang investasi pendukung IKN, pengembangan Wisata Pulau Kumala, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sampai ke realisasinya.

Mudah-mudahan ini bisa ditawarkan ke investor sebagai daya tarik investasi karena tahun ini sudah menyelesaikan laporan akhir kajian penyusunan peta potensi investasi. Yang nantinya bisa di tawarkan ke para investor dengan bekerjasama dengan BI dan provinsi.

Untuk menginformasikan bahwa Kukar punya potensi pendukung IKN dan kawasan industrinya pun, masih dicoba menetapkan titik-titik mana yang memang berpeluang menjadi kawasan industri.

“Kita harus terkoneksi dengan pertanahan untuk penetapan kawasan kawasan industri, sehingga hilirisasi penetapan kawasan itu jadi mudah dan investor pun mau masuk dan melihat Kukar sudah oke,” jelasnya. (prokom05)

TENGGARONG- Dalam kunjungan kerjanya di SP III Kecamatan Kota Bangun Darat, Bupati Kukar Kartanegara Edi Damansyah didampingi Ketua Yayasan Betulungan Etam Bisa H Sukhrawardy menyerahkan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang bagi warga jompo ( Tua) dan pra sejahtera yang ada di Kecamatan Kota Bangun Darat, Sabtu ( 2/9 ).

Bantuan ini merupakan tanda kasih jajaran pengurus Yayasan Betulungan Etam Bisa kabupaten Kukar .

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung Bupati Kukar Edi Damansyah kepada 7 orang keluarga pra sejahtera .

Bupati Edi Damansyah yang juga selaku ketua pembina Yayasan Betulungan Etam Bisa berharap agar bantuan yang diberikan janganlah dinilai besarnya, ini semua merupakan wujud rasa kepedulian jajaran pengurus kepada warga masyarakat kabupaten Kukar yang dinilai kurang mampu atau pra sejahtera.

Ikut mendampingi dalam acara tersebut Sekretaris yayasan betulungan Etam Bisa Guntur serta sejumlah anggota lainnya. ( Prokom 03 ).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melepas kegiatan Explore Putang Tahun 2023 yang ditandai dengan pengibaran bendera start di Lapangan sepak Bola SP.3 Kecamatan Kota Bangun Darat, Sabtu ( 2/9 ).

Kegiatan explore Putang ini diikuti sekitar 300 peserta rider komunitas trail yang berasal dari beberapa kecamatan di Kukar, juga berasal dari kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Menurut panitia pelaksana Erik pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para komunitas trail yang sudah ikut ambil bagian dalam acara ini, dan pihak panitia tidak mengira begitu banyak minat peserta yang mengikuti acara ini.

Adapun rute yang ditempuh kurang lebih 150 km melintasi kawasan wisata yang ada di Desa Kedang Ipil dan Kota Bangun Darat.

“Kegiatan ini selain sebagai mempromosikan daerah wisata di kecamatan Kota Bangun Darat dan sekitarnya sekaligus juga ikut menyukseskan program peningkatan ekonomi kemasyarakatan,” ujar Erik.

Guna lebih menyemarakan kegiatan tersebut pihak panitia menyiapkan hadiah door prize untuk para raider yaitu berupa sebuah motor serta berbagai kelengkapan raider seperti helm, ban motor, jaket dan aneka hadiah lainnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Menjadi Narasumber pada program talkshow iBreak yang digelar iNews TV, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin paparkan program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) dan program – program Kukar Idaman di studio 3 gedung Jakarta Concert Hall iNews Tower Media Nusantara Citra (MNC) Center, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Acara yang dipandu host Dewi Kumala itu membicarakan berbagai program inovasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kukar. dimana yang menjadi fokus perbincangan ialah program K3F.

Sementara, H Rendi Solihin memaparkan program K3F merupakan salah satu dari 23 program Dedikasi yang diciptakan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan dirinya.

Dimana menurutnya program tersebut menghadirkan 100 festival yang menyasar berbagai sektor, seperti sektor Insan kreatif, sektor UMKM, sektor pariwisata dan perhotelan, serta para seniman.

“K3F telah berlangsung sejak 2020, dan kini sudah kurang lebih 50 event di selenggarakan di berbagai kecamatan di Kukar,” ujar H Rendi Solihin.

Ditambahkannya, K3F tidak terlepas dari masuknya Kabupaten Kukar dalam empat besar kabupaten dan kota kreatif versi Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI pada tahun 2019.

Lebih lanjut, H Rendi Solihin mengatakan berbagai langkah kongkret terus dilakukan Pemkab Kukar guna melakukan pembenahan pada sektor pariwisata, hal tersebut menurutnya agar para wisatawan merasa nyaman berada di Kukar dan ingin kembali lagi ke Kukar.

“September 2023 ini K3F bakal menggelar tiga event besar bertaraf nasional, seperti Kukar Bersholawat, Kukarland Festival, dan Erau,” ujarnya.

Diakhir paparannya, H Rendi Solihin berharap dan berkeinginan kedepannya Kabupaten Kukar akan menjadi kiblat baru bagi industri kreatif Indonesia, ditambah dengan akan adanya nanti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.(prokom07).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Workshop Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kukar, Sabtu (2/9/23) di Hotel Harris, Samarinda.

Inspektur Pembantu Wilayah 2 Kukar Fansuri Anhar melaporkan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan asesor perangkat daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP lntegratif pada masing-masing perangkat daerah, agar nilai hasil evaluasi terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 dapat meningkat.

Peserta workshop yakni asesor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-Pemda dan Satgas SPIP OPD se Kukar, dengan Narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim.

Sementara, Sekda Sunggono menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar menunjukkan trend yang terus meningkat. Hal itu dapat diketahui bahwa Rancangan APBD-Perubahan Tahun 2023 mencapai hingga Rp11,6 Triliun. Dengan dana yang relatif sangat besar itu, diharapkan dapat menjangkau program prioritas pembangunan daerah dalam rangka memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kukar.

Namun disisi yang lain, besarnya anggaran belanja yang dikelola itu berkonsekuensi pada semakin besarnya pula risiko yang harus dihadapi dan kelola dengan baik.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

“Maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif,” kata Sekda saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Untuk mewujudkan semua itu, lanjutnya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Adapun fokus penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), yaitu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) atau kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi dan Kapabilitas APIP.

Sekda kemudian mengucapkan terima kasih kepada BPKP Kaltim atas dukungan, yang secara terus menerus memberikan bimbingan dan pendampingannya kepada Pemkab Kukar.

“Demikian pula, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala perangkat daerah dan/atau para peserta workshop yang hadir mengikuti acara ini,” tutupnya. (Prokom04)