Tenggarong – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah menutup Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK tahun 2023 se Kukar, di Hotel Harris Samarinda, Selasa (05/09/2023).

Penutupan Rakor diawali dengan melaporkan hasil diskusi selama 3 hari oleh perwakilan masing- masing Pokja. Diantaranya pokja 1 salah satu hasil rumusannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan program kerja pokja 1 TP PKK. Dengan hasil rumusan yaitu tujuan Pokja 1 hasil dari rekomendasi diharapkan tim Penggerak PKK Propinsi Kaltim diharapkan menjadi pemateri dalam sosialisasi dan penyuluhan dampak negatif dari pernikahan dini atau usia remaja, diharapkan tim penggerak PKK provinsi mengadakan penyuluhan kesadaran hukum tertib lalu lintas, mengadakan sosialisasi Kadarkum dan tertib administrasi kependudukan.

Perwakilan dari Pokja 2 dalam evaluasi dan rumusannya yaitu mempersiapkan usulan pilot projek pelangi. Laporan penyuluhan gemar membaca pada HKG ke-51 tingkat Kabupaten, mengadakan lomba pemeran UP2K PKK, pembinaan pokja 2 di 2 kecamatan yaitu kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat.

Untuk Perwakilan Pokja 3 menghasilkan hasil rapat kerja, yaitu poin yang pertama menghasilkan rumusan sosialisasi makanan beragam, bergizi, serimbang dan aman serta gemar makan ikan bagi keluarga.permasalahan yang dihadapi kurangnya sosialisasi dan keterbatasan dana dan kurangnya kompetensi SDM. Solusinya adalah mengadakan pelatihan kader SDM.
Pokja 3 Rekomendasinya mengajukan permohonan kepada OPD terkait untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM. Mengadakan Bimtek, permasalahannya belum.pernah mengikuti pelatihan bimtek kader pangan.baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat kecamatan.

Untuk Pokja 4 dalam rapat konsultasi telah menghasilkan dan merumuskan beberapa kesepakatan dari masalah yang ada diantaranya merekomendasikan mendorong warga masyarakat untuk rutin membawa bayi dan balitanya ke posyandu setiap bulan untuk meningkatkan daya kesehatan, merekomendasikan kepada seluruh tim pokja 4 beserta jajaran untuk mensosialisasikan hal -hal yang menyangkut pencegahan penyakit menular dan tidak menular karena kasus tersebut semakin hari semakin meningkat, mensosialisasikan penyakit kanker payudara dan kanker mulut rahim.

Ketua TP PKK Maslianawati Edi Damansyah dalam arahannya menekankan bahwa PKK adalah organisasi yang strategis, namun demikian PKK tidak bisa berjalan sendiri diperlukan kerja kolaborasi antar sektoral, sehingga program kerja efektif dan tepat sasaran.

“Para Ketua TP PKK Kabupaten juga harus turun langsung, karena dengan hadirnya kelapangan akan berbeda apa yang kita lihat.dan kita dengar,”ujarnya.

Rakor diikuti.para pengurus TP PKK di 20 kecamatan yang ada di wilayah Kukar yang digelar selama 3 hari dari 3 – 5 September 2023. (Prokom-02)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Identifikasi Pemberian Bantuan Sosial (Bansos), serta Akurasi Data Penerima Bansos di Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Selasa (5/9/23) di Ruang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati.

Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran KPK, Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kemneterian Hukum dan HAM, BPJS, dan diikuti Kepala Daerah beserta Kepala Dinas Sosial, dan Disdukcapil se Indonesia.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan kegiatan tersebut intinya untuk pamadanan data antara Kemensos – Dukcapil – BPJS Tenaga Kerja – BKN – Kemenkumham, terkait data penerima Bansos.

“Pemerintah Daerah juga diminta sampaikan data terkini dan valid agar Bansos tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara, Mensos Hj Tri Rismaharini meminta Pemda untuk updating atau perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena data itu dari tingkat Desa, Kecamatan hingga sampai ke Kemensos. Jadi data tersebut diusulkan daerah pihak Mensos hanya mengesahkan data yang masuk tersebut.

Risma mengatakan akhir 2020 pihaknya memiliki data yang selama ini dipakai untuk memberikan Bansos, namun harus diperbaiki karena ada teguran dari BPK-KPK karena ada bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu Pemerintah daerah harus berikan data valid hasil dari padanan data Disdukcapil dan Dinsos serta stakeholder terkait lainnya untuk melahirkan DTKS yang valid. data yang ada agar dievaluasi, khususnya bagi warga yang tak pantas dapat bantuan agar jangan dimasukkan lagi di data penerima bantuan, baik itu ASN atau berpenghasialn diatas UMK dan lainnya.

“Kami harap Dinsos dan Capil di daerah bersinergi, keduanya bisa memferivikasi data, untuk kemudian dipadankan hinga tingkat Kementerian,” demikian pintanya. (prokom04)

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H. Sunggono, MM bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Jokosusilo, melakukan Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Pengembangan Sistem Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Kementerian Keuangan (Kemekeu) RI, di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) malam.

Sunggono mengatakan pada forum itu, jajaran Bapenda Kukar bersilaturahmi dengan beberapa pegawai dari Kemenkeu RI terkait dengan menghitung asumsi-asumsi pendapatan dan juga seperti apa peluang-peluang sisa serapan anggaran yang ada di Kukar, termasuk meminta pencerahan seperti apa sebaiknya Kukar menetapkan peganggaran, sehingga bisa bersesuaian dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, menurut mereka (Kemenkeu, red) yang menjadi narasumber beranggapan dan mengapresiasi bahwa langkah yang diambil oleh Pemkab Kukar, termasuk menetapkan anggaran yang tidak selalu pesimis juga tidak terlalu optimis itu dianggap sesuatu yang sudah tepat, termasuk juga Kukar sudah mengupayahkan penganggaran yang berbasis kualitas bukan hanya kuantitas ini juga diapresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi Kukar untuk penganggaran dimasa yang akan datang,” kata Sekda.

Sementara dalam kesempatan itu, Bahari Jokosusilo yang akrab disapa BJS ini menjelaskan bahwa Kukar saat ini menerima pendapatan daerah terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat cukup besar. Di awal tahun 2023 APBD murni Kukar menerima 7,8 triliun kemudian di APBD-P meningkat hampir 100% menjadi 11,8 triliun atau bisa mencapai 12 triliun. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan dari pada dana transper dari pemerintah pusat.

“Kami mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan
Kemenkeu khususnya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), bertujuan untuk lebih memastikan angka-angka yang sudah di dapat dan tidak merekayasa tetapi hasil koordinasi dan koordinasi yang intens dengan kementerian tersebut,” katanya.

Selanjutnya kata Bahari, sebelum APBD Kukar nanti disahkan untuk perubahan tahun 2023 kembali dipastikan, apakah angka-angka yang dipasang sesuai dengan arahan dari Pemerintah pusat.

Kementerian ESDM, mentargetkan misalnya 17 triliun untuk royalti Kukar, kemudian dari 17 triliun itu berapa bagian dari Kukar. Ternyata dari 17 triliun ini bagian Kukar kurang lebih sekitar 32%. Dari 32% itu Kukar mendapat sekitar 6 triliun kenaikan dari 3,47 triliun DBH belum lagi kurang bayar sekitar 2,9 triliun DJPK. Untuk memastikan angka kurang bayarnya 2,9 triliun itu kemudian regulernya meningkat dari 4,7 triliun menjadi sekitar 6 triliun.

“Kemudian nanti berapa yang akan disalurkan ke khas daerah itu sudah ada kisi- kisinya, bahwa angka-angka yang dipasang di APBD-P insya Allah semuanya akan aman tersalurkan, dan adapun kurang bayarnya akan disalurkan nanti di tahun 2024. Ini tugas dari Bapenda Kukar untuk mengkosolidasikan, mengkoordinasikan, dan menjamin bahwa angka- angka pendapatan di APBD-P betul-betul aman, yang bisa digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat, dan APBD Kukar yang hampir mendekati 12 triliun ini benar-benar bisa mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kukar, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam program Kukar Idaman 2021-2026,” demikian katanya. (prokom05)

Tenggarong – Mewakili Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur Diani menghadiri pelantikan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kukar periode 2023-2028, bertempat di Pendopo Odah Etam, Senin (4/9/2023).

Pelantikan kepengurusan BKMT Kukar yang di Ketuai oleh Hj Susilawati Muhammad Arief dilakukan oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Kaltim Hj Aminah Djafar.

Adapun pelantikan itu diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) pelantikan, dan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Kaltim Hj Aminah Djafar kepada Ketua BKMT Kukar Hj Susilawati Muhammad Arief, yang disaksikan diantaranya Ketua MUI Kukar KH Abdul Hanan, Kepala Kantor Kemenag Kukar Nasrun, serta tamu undangan yang hadir.

Ketua BKMT Kukar Hj Susilawati Muhammad Arief ditemui setelah kegiatan mengucapkan rasa syukur karena kegiatan pelantikan tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Dirinya berharap, kedepan seluruh anggota BKMT yang baru saja dilantik bisa bekerjasama, dan semakin solid dalam mengamalkan visi misi serta program yang ada.

“Alhamdulillah hari ini kita telah dilantik oleh pengurus wilayah BKMT Kaltim, kami berharap kedepan BKMT Kukar beserta seluruh anggota yang baru dilantik untuk dapat bersatupadu, mengamalkan semua apa yang ada di visi misi dari pada BKMT itu,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur Diani mengucapkan selamat bertugas dan berkarya kepada kepengurusan BKMT Kukar yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, khususnya dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kukar.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama seluruh komponennya akan selalu mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif yang membawa perubahan bagi masyarakat kearah yang lebih maju.

Lebih lanjut, Edi Damansyah berharap kedepan keberadaan BKMT Kukar bisa menjadi tempat untuk terus berinovasi sebagai wadah dakwah yang produktif, khususnya dalam membangun daerah Kukar tercinta, dan mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.

“Jadikan wadah BKMT ini sebagai tempat untuk terus berinovasi, dan sebagai wadah Dakwah yang produktif dalam membangun Daerah Kutai Kartanegara yang kita cintai ini, serta dalam mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera dan bahagia,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.(prokom07).

Tenggarong – Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani meminta seluruh Kepala Bagian (Kabag) beserta jajaran untuk lebih aktif, efektif, profesional dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, pencapaian target atas pelaksanaan kegiatan.
Hal tersebut diungkapkan Ahyani saat memimpin Apel Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kukar, Senin (04/09/2023).

Ahyani berpesan kepada Kabag beserta jajaran di Lingkungan Pemkab Kukar untuk lebih aktif serta profesional menyikapi perubahan anggaran yang sudah disahkan, tentu dengan anggaran tersebut dapat dipergunakan dan dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat waktu.

“Karena anggaran perubahan sudah disahkan, saya minta seluruh Kabag beserta stafnya untuk bisa menyiapkan pelaksanaan kegiatannya, lebih aktif, efekti dan profesional dalam pengelolaan keuangan, sehingga apa yang dilakukan bisa memberikan kontribusi dan manfaat serta tepat waktu dalam pengerjaannya,” pesannya.

Lebih lanjut Ahyani juga mengatakan melalui momentum ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk keseriusan dan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh Kabag terhadapp pengembangan SDM di Lingkup Setda Kukar, sehingga kedepannya bisa bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan.

“Dengan sinergitas dan kolaborasi seluruh Kabag beserta jajaran bisa lebih berkontribusi dan lebih aktif melakukan tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan,” ujarnya. (Prokom09)