Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sangat mengharapkan Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan di seluruh wilayah Kukar, agar mengupayakan penguatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Keluarga Sehat.

“Upaya ini dapat dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif),” ujar Asisten Administrasi Umum Setkab Kukar Totok Heru Subroto saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah, pada acara peringatan hari Hepatitis Sedunia di UPTD Kesehatan Rapak Mahang Tenggarong, Jum’at (29/7).

Dikatakannya, Pemkab mengharapkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan  masyarakat dalam berperilaku sehat  akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung cita-cita Pemkab Kukar dalam mewujudkan visi masyarakat Kukar Idaman yang sejahtera dan berbahagia.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, dunia medis mengenalkan penyakit Hepatitis sebagai penyakit peradangan hati. Ada lima jenis Virus Hepatitis, yakni: A, B, C, D dan E. Hepatitis B dan C , yang menyebabkan penyakit kronis pada ratusan juta orang di seluruh dunia, dan penyebab paling umum dari sirosis hati, kanker hati, hingga kematian terkait virus hepatitis.

“Namun demikian, Virus Hepatitis C, menjadi salah satu jenis hepatitis yang prioritas dan sorotan akibat risiko penularannya yang sangat tinggi,” ungkapnya

Ia kemudian mengapresiasi Kegiatan senam, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pimpinan beserta para penyuluh kesehatan dan petugas UPTD Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang Tenggarong, tentunya dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk melindungi diri dari virus Hepatitis.

“Upaya ini kita harapkan dapat berdampak besar pada eliminasi penyakit Hepatitis demi mewujudkan generasi bebas Hepatitis di Kukar” harapnya.

Peringatan Hari Hepatitis Sedunia tahun 2022 ini dengan tema “Membawa Perawatan Hepatitis Lebih Dekat Dengan Anda”, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya menyederhanakan dan menyediakan perawatan hepatitis ke fasilitas kesehatan primer, tempat berbasis komunitas dan lokasi di luar lokasi rumah sakit, sehingga perawatan lebih dekat dengan komunitas dan masyarakat, misalnya melalui Puskesmas.

Peringatan hari Hepatitis Sedunia tersebut ditandai senam bersama dan pemeriksaan (screening) kesehatan dan penyuluhan Kesehatan terhadap para kader Hepatitis.

Dalam acara tersebut Totok Heru Subroto didampingi Plh Kepala UPTD Kesehatan Rapak Mahang drg Bagus Catur Rianto berkesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil Negatif Hepatitis. (Prokom01)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginstruksikan Dinas Sosial Kukar agar bisa membuat Action Plan (rencana aksi) mulai pendataan hingga sampai pada program kegiatan, yang diuraikan secara merinci tentang data keluarga pra sejahtera.

“Hal ini supaya bisa masuk dalam APBD perubahan, sehingga bisa diperhitungkan berapa yang bisa teranggarkan untuk penanganan kemiskinan, selanjutnya sisa dari data tersebut akan dilimpahkan ke dunia usaha yang sudah menunggu data tersebut untuk masuk dalam program rencana kerja mereka,“ kata Bupat Edi Damansyah pada Rapat Koordinasi Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kukar, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis ( 28/7).

Bupati mengatakan hal tersebut adalah tantangan bagi Dinsos agar bisa melakukan perubahan pola kerja lama ke baru, bagaimana mengelola pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Bupati kemudian meminta agar Dinsos bisa mengoptimalkan pola kerja sehingga pihak terkait bisa optimal juga dalam melakukan pekerjaannya. Seperti menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan mendudukan bersama dengan Tim Pendamping sosial PKH agar ada kesesuaian data dalam verifikasi, sehingga tidak selesai di surat edaran saja, harus ada konsep kerjanya dan dijalankan di lapangan.

Selanjutnya Edi juga meminta pemutakhiran data untuk keluarga pra sejahtera program PKH di Kukar. Untuk itu Dinsos agar bisa mengevaluasi pekerjaan dan melakukan perubahan, merubah program kegiatan berkaitan dengan pendataan keluarga prasejahtera. Adanya optimalisasi peran pendamping PKH bisa terwujud tidak terlepas dari peran Dinsos sebagai leading sektornya berkaitan dengan verifikasi data.

“Fokus dalam berpacu dengan waktu sehingga nanti dalam program jangka pendek bisa dianggaran perubahan, akan kita dorong lanjutannya di APBD 2023. Maka verifikasi data ini sangat penting,” ujarnya.

Adapun Kecamatan menjadi lokus pengentasan kemiskinan adalah Samboja, Tenggarong, Loa Janan dan Muara Kaman. Kemudian memperhatikan angka presentasi dan kondisi dalam masyarakat maka Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Wis, Kenohan, Sangasanga dan Muara Kaman juga layak dipertimbangkan sebagai lokasi prioritas selanjutnya.

”Bukan berarti Kecamatan lain tidak ditangani namun fokus kerja kita dalam jangka pendek ini pada Kecamatan yang disebutkan ini dulu,” katanya.

Sementara, Kepala Dinsos Kukar H Hamly mengatakan pihaknya berupaya melakukan penajaman penanggulan kemiskinan, agar program – program itu bisa terintegrasi ke seluruh stakeholder, OPD dan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), lembaga keuangan masyarakat lainnya, missal Baznas dan sebagainya.

“Fokus kami bagaimana penajaman dari Dinas maupun dari TJSP, bisa menyasar sesuai dengan data – data kemiskinan yang ada di Kukar,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga mengoptimalkan PKH untuk pendataan di lapangan baik itu registrasi,verifikasi dan validasi data, selain itu ada petugas Puskesos dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping lainnya yang membantu pendataan dan verifikasi data yang ada di Kelurahan/Desa.

Sesuai arahan Bupati, sebut Hamly, Dinsos akan menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada OPD terkait, agar bisa memberikan bantuan sesuai data yang telah tersedia. Dengan adanya data, orang dibawah garis kemiskinan akan dibantu sesuai dengan umur.

”Jika usia Lansia cukup diberikan bantuan, jika masih muda akan diberikan pelatihan untuk menaikkan taraf hidup mereka, atau diberikan modal usaha dalam bentuk program – program dari Dinas terkait,” ungkapnya.

Dari data PKH, ada 14.108 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi data terakhir penyaluran bantuan Kementerian Sosial.

”Program ini bisa terlaksana sehingga pelayanan kepada keluarga pra sejahtera bisa tersampaikan hingga angka kemiskinan di Kukar bisa menurun,”pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar HM Bisyron, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kukar Arianto, Camat, Lurah, Kades, Kasi Kesra Kecamatan, Tim pendamping social PKH, Puskesos, TKSK dan pendamping data lainnya melalui virtual.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan kekecewaan Pemerintah Kabupaten Kukar kepada Pemerintah Pusat, karena pihaknya menilai Kukar tidak menjadi bagian penting dari Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kami kecewa, terkesan Kukar ini tidak menjadi bagian penting IKN,” ujar Sunggono didampingi sejumlah Kepala Perangkat daerah Kukar, saat menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (28/7) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati setempat.

Sunggono juga menilai, jika ada pembicaraan IKN, Pusat hanya fokus pada Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan dan Samarinda saja, hal ini terlihat dari Pejabat Pusat yang datang ke Kukar lebih sedikit dibanding tiga daerah tersebut. Padahal ada lima Kecamatan di Kukar yang akan hilang, masuk dalam wilayah IKN. Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Kukar, buntut luas wilayah dan jumlah penduduk yang berkurang, dimana DBH itu merupakan sumber pembangunan Kukar.

Sekda mengatakan, Pemkab ingin Kukar jadi mitra IKN tidak hanya sekdar penyangga, agar bisa tumbuh dan berkembang bersama IKN.
“Jika Pemkab Kukar ditemui Pemerintah Pusat, sampai hari ini hanya diminta data-data saja, tidak pernah dicaritau dorongan apa yang diperlukan agar Kukar ini bisa setara dengan pembangunan IKN,” katanya.

Selanjutnya, Sunggono mengatakan Kukar dengan  luas wilayah 27.263,10 km² dengan APBD Rp 5,2 T, hal itu tidak sebanding dengan permasalahan layanan dasar yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya yang memerlukan biaya sangat besar. Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan air bersih, masalah sanitasi dan stunting, terlebih lagi infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Jadi untuk belanja kebutuhan dasar saja masih sangat besar, dari 5,2 T itu pun uangnya belum sepenuhnya ada, dari kewajiban Pusat sebesar 4,3 T dari DBH, hingga masuk semester dua tahun ini baru 1 T lebih yang di transfer, bagaimana ini. Padahal kami merupakan penyumbang hasil Migas terbesar untuk negara ini, Kami ingin ada percepatan dorongan pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, disampaikannya Pemkab Kukar juga telah mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi sistemnya terkunci.

“Jadi ini apa bedanya Kukar dengan daerah lainnya yang tidak menjadi wilayah IKN. Untuk apa Kukar ditetapkan IKN jika tak ada nilai tambah sama sekali untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pusat hanya lebih perhatian di Jawa saja, dan Pusat lebih perhatian diri sendiri. Kukar ini seakan hanya dianggab objek bukan subjek pembangunan,” tegasnya.

Sekda berharap apa yang disampaikannya itu tak hanya sekdar lewat saja, tanpa ada tindak lanjut yang jelas dari Pemerintah Pusat.

Sementara Melkianus Kebes, Fungsional Madya dari Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka Pemantauan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Sekitar Kawasan IKN.

Hal itu kata Melki, guna mendapatkan gambaran langsung dan informasi dari Pemkab Kukar, terkait pengembangan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak hanya menonton, tapi juga bisa terlibat dalam berbagai aktifitas pembangunan IKN dan menghasilkan apa yang menjadi unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, sebut Melki sebagaimana surat masyarakat yang masuk ke Kemenko PMK, seolah Pemeritah Pusat hanya fokus pada infrastruktur IKN dan masyarakatnya kurang mendapat perhatian.

“Misalnya pada masa transisi, Pemerintah Daerah saja tidak dilibatkan apalagi masyarakatnya, makanya kami kesini intinya ingin mengetahui keinginan masyrakat lokal apa, dan kita lakukan sinergi program,” ujarnya.

Melki, mengungkapkan awal kedatangannya hanya fokus pada SDM dan Kebudayaan, namun setelah mendengar paparan Sekda Kukar pihaknya baru mengetahui bahwa layanan dasar masih sangat kurang di Kukar, terkait pendidikan, kesehatan, sanitasi dan sebagainya.

“Kami sudah mencatat permasalahan ini, kemudian akan kami lakukan Rakor teknis eselon 2 dan 1 terkait hal ini. Permasalahan tadi akan kami sampaikan ke Kementerian terkait. Kami ingin agar Kementerian teknis berkoordinasi guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Dandim 0906/Kukar Letkol Inf Jeffri Satria dan Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena meninjau lokasi sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 114 yang berada di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman, Selasa (26/7).

Dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis trail, Bupati Edi Damansyah yang juga didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sutikno berada dibarisan depan para offroader. Medan yang berat memaksa rombongan itu mengeluarkan segenap kemampuannya mengendalikan “kuda besi”.

Lokasi yang menjadi tujuan Bupati Edi bersama rombongan yakni sebuah danau sebagai sumber air bagi para personel TMMD, kemudian tempat pembangunan instalasi air, pembangunan jembatan penghubung dan lahan yang akan digarap para personel TMMD tersebut.

Bupati Edi Damansyah mengapresiasi Dandim 0906 Kukar, karena TMMD di 2022 ini bisa dilakukan lagi di Kukar sebagai kegiatan rutin setiap tahun, dimana di 2020 dan 2021 tidak bisa dilaksanakan.

Disebutkannya dukungan Pemkab Kukar dalam kegiatan tersebut yakni pembiayaan sekitar Rp 5,2 milyar sudah disiapkan.

Yang menjadi objek TMMD ke 114 ini salah satunya insfratruktur, khususnya sarana prasarana pertanian.

“Karena memang pertanian ini menjadi fokus kami Pemerintah Kabupaten, untuk menjadikan Kukar lumbung pangan di Kaltim,” ujarnya.

Edi menyebutkan yang menjadi objek kegiatan TMMD ini bukan hanya fisik, juga ada pola pembinaan kepada masyarakat, tetapi yang jelas programnya insfratruktur dan sarana prasarana.

Edi berharap TMMD ini menjadi titik awal percontohan, khususnya di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman ini, karena di desa ini ada kurang lebih 100 ha lokasi yang dijadikan pilot projek (proyek percontohan) kerja sama antara Pemkab Kukar dengan Kodim 0906, khususnya yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.

“Jadi saya betul-betul berharap kegiatan TMMD ini berjalan dengan baik, dan setelah kegiatan ini semangat yang dilakukan TNI dalam TMMD ini bisa melekat di hati masyarakat disekitar desa ini, juga bisa membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengah – tengah masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Dandim 0906 Kukar Letkol Inf Jeffri Satria menyebutkan jumlah personel yang dilibatkan dalam TMMD kali ini sebanyak 150 terdiri dari TNI, Kepolisian, Satpol PP dan dari mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) sebanyak 40 orang.

Ia berharap dengan program TMMD ini para petani bisa menikmati fasilitas yang dibangunnya, seperti pembukaan jalan baru, pembangunan jalan usaha tani, dan irigasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya.

Disebutkannya TMMD ini akan dilaksanakan selama 1 bulan, dari 26 Juli – 24 Agustus 2022, dengan target lahan seluas 117 ha.

“Kami sudah melaporkan kepada Bupati, rencana akan kami bagi dua, daerah holtikultura dan sawah, harapannya ini kita menambah dari 496 hektar tambah lagi sekitar 117 hektar kita buka jalan lewat program TMMD ini,” pungkasnya.(Prokom01)