Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2023, Kamis (7/4) di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Kegiatan bertemakan “Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif” tersebut , membahas tiga fokus utama, yakni peningkatan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN).

Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Vilna mengatakan, Musrenbang tersebut guna membahas rancangan RKPD Kukar, yang merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017, sehingga hasil yang didapat dari Musrenbang dipastikan akan menjadi catatan penting Bappeda Kukar bersama Organisasi Perangkat Derah (OPD) lainnya.

“Jadi pada proses rancangan akhir RKPD nanti, agar bisa mengakomodir yang menjadi catatan kita ini, sepanjang kapasitas keuangan tersedia,” jelas Vilna.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam arahannya yang dibacakan oleh H Rendi Solihin mengatakan, Pemkab Kukar telah menyusun Rancangan RKPD 2023 berpedoman pada RPJMD Kukar tahun 2021-2026 dalam koridor tahapan tahun ke dua, dimana dalam melakukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah didasari pada isu-isu aktual dan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi titik kritis penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

Adapun yang menjadi perhatian pembangunan tahun 2023 salah satunya adalah terkait kesiapan Kukar sebagai Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, dengan tiga hal pokok yang masih menjadi permasalahan krusial, yakni kualitas infrastruktur dasar, konektivitas dan daya saing sumber daya manusia.

Berkenaan dengan itu, Bupati mengajak agar kekuatan dan peluang yang dimiliki harus dapat dioptimalkan dalam pencapaian visi dan misi Kutai Kartanegara Idaman (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri), yang berfokus pada tiga titik rencana pembangunan 2023, yaitu Penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia yang berdaya saing. serta Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Diharapkan, kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Pusat dan dunia usaha agar lebih perduli dengan pembangunan Kukar, mengingat kontribusi Kabupaten Kukar saat ini cukup besar bagi pendapatan nasional. Hal itu menurutnya beriringan pula dengan dimulainya pembangunan IKN Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara dan Kukar, yang seharusnya tidak terlepas dari pembangunan daerah Mitra dari IKN.

Berkaitan dengan itu, Bupati menekankan beberapa poin kepada seluruh OPD, masyarakat dan pelaku pembangunan, agar untuk menyiapkan diri dengan keberadaan IKN, dengan menyusun Program dan Kegiatan strategis terkait kesiapan sebagai Mitra IKN. Kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan jejaring kolaborasi, mengingat kompetisi dalam masuk ke dunia kerja akan lebih ketat. Serta kepada seluruh pelaku pembangunan agar dapat membangun sinergisitas yang lebih kuat dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kukar tahun 2023 oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin bersama peserta musrembang RKPD yang hadir seperti diantaranya Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Sekda Kukar H Sunggono, kepala OPD, serta perwakilan tokoh masyarakat, akademisi, kepemudaan, keagamaan dan dunia usaha yang turun pula hadir pada kegiatan tersebut. (Prokom07).

Tenggarong – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Brigjen Pol Hariyanto, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Kartanegara (Kukar), meninjau vaksinasi serentak untuk warga Lanjut Usia (Lansia) yang digelar oleh Polres bersama Dinas Kesehatan Kukar, di Gedung Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong, Rabu (6/4).

Hariyanto, mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Kukar yang diikuti antusias masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi dan tanda jempol dua kepada Kukar, karena dalam dua bulan terakhir ini, khususnya sebulan kemarin, capaian harian vaksinasinya tertinggi di Kaltim. Bahkan mengalahkan 9 kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” katanya.

Selanjutnya, Hariyanto mengatakan pada hari ini (6/4) telah tercatat secara umum 92% untuk dosis pertama, dosis kedua 70%. Menurutnya, berarti selisihnya tidak jauh kurang lebih 9% antara vaksin kesatu dan kedua.

“Ini termasuk bagus karena standarnya minal tidak boleh lebih dari 20 persen, dan ini masih di bawah 20 persen berarti bagus antara vaksin kesatu dan kedua, ” katanya.

Sementara vaksinasi ketiga/booster, sebut Wakapolda, karena memang jangka waktu pertama itu adalah 6 bulan, kemudian ada perubahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadi 3 bulan, dan capaiannya di Kukar baru mencapai 10%.

“Vaksin booster ini yang harus kita kejar ,” pintanya.

Untuk Polres, Kodim 0906, dan Pemkab Kukar, Wakapolda Kaltim berpesan agar tetap juga melaksanakan vaksinasi pada malam hari, karena terkait puasa bagi umat Islam pada siang hari.

“Karena ini juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim selesai salat tarawih, dan ternya di Tenggarong juga telah melaksanakan vaksinasi pada malam hari, buka gerai vaksinasi si masjid-masjid,” serunya.

Adapun unsur Forkopimda yang hadir pada acara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kapolres Kukar
AKBP Arwin Amrih Wientama, Sekda Kukar Sunggono, Kadis Kesehatan Kukar Martina Yulianti, dan Kasi Ops Kodim 0906 Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan predikat B dalam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) 2021. Hal itu diumumkan pada acara SAKIP & RB Award 2021 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) secara daring dan luring. Pemkab Kukar dalam hal ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto bersama Kepala Peragkat Daerah terkait mengikuti di Ruang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati Kukar, Selasa (5/4).

Dalam laporannya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan sebanyak 308 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat nilai CC dalam SAKIP dan RB Tahun 2021. Sedangkan 127 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat predikat B.

“Secara total sampai dengan tahun 2021 ini terdapat satu Pemerintah Provinsi mendapat predikat A, 5 Pemerintah provinsi dan 12 Pemerintah kabupaten kota mendapat predikat BB, 22 pemerintah provinsi mendapat predikat B,” ujarnya.

Dijelaskannya pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan pihaknya terhadap 79 Kementerian lembaga 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB serta 494 Kabupaten/Kota untuk SAKIP dan 441 Kabupaten/Kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22 ribu unit.
Hasil dari evaluasi tersebut terjadi peningkatan rata – rata nilai SAKIP pada tingkat Kementerian Lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada Pemerintah Provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widyantini membacakan sambutan MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Seiring waktu, pihaknya merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah, khususnya pada Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah Pemda yang menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PANRB pada tahun 2021.

Implementasi SAKIP juga merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

“Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran,” ujarnya.

Apresiasi ia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan predikat C dan CC.

Diharapkan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk meningkatkan komitmen dan fokus pada kinerja yang memberikan manfaat dan dampak signifikan untuk masyarakat, serta fokus pada upaya perubahan konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui evaluasi RB diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan.
Sementara evaluasi SAKIP digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.(Prokom06)
.

Tenggarong – Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menyabet peringkat III Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pickleball yang berlangsung di IPF Pusat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), tanggal 24 – 27 Maret 2022 lalu.

Ketua IPF Kukar Hj Nurul Huda mengatakan, atlet Kukar tersebut bertolak ke Jakarta setelah mengikuti turnamen internal club di Kukar beberapa waktu lalu, yakni sebanyak sembilan orang untuk mengikuti Kejurnas di UNJ.

“Berkat doa, perjuangan dan semangat bersama akhirnya IPF Kukar berhasil meraih juara tiga nasional ganda puteri atas nama Helty dan Aqila, sedangkan juara tiga nasional kategori mixed double 50+ Hj Juniaty (Junet) dan Baharudin,” kata Hj Nurul Huda, diSekretariat IPF Kukar, Minggu (4/4).
Lebih lanjut dikatakannnya, berkat semua prestasi yang telah diraih oleh IPF Kukar Sekjen PB IPF Pusat Susilo memberikan apresiasi atas semua keberhasilan IPF Kukar, meski IPF Kukar tergolong baru terbentuk, tidak menyurutkan semangat para atletnya dalam berprestasi, dan tidak lepas dari semua semangat dan kerja keras para atlet dibawah kepemimpinan Hj Nurul Huda.

“Selain juara tiga,IPF Kukar juga meraih predikat Wanita pertama Kukar yang mengukir sejarah peringkat 1 Nasional championship Pickleball Jakarta yang diraih oleh Hj Juniaty (Junet) dan Kukar juga mendapatkan penghargaan pasangan wanita termuda putri Kaltim yang diraih oleh Helty dan Aqila (14),” kata Nurul.

Disebutkan Nurul, peningkatan kualitas atlet Pickleball terus dilakukan untuk melahirkan atlet – atlet baru dan perkembangan pickleball di kukar semakin meningkat, dimana sepulang dari Kejurnas di Jakarta lalu, IPF Kukar melantik pengurus cabang IPF Kecamatan Muara Badak.

”Kami sangat berharap perkembangan pickleball yang mempunyai motto easy and fun bisa terus berkembang di Kabupaten Kukar ini, bak perkembangan virus covid namun ini bukanlah virus yang mematikan namun yang menyehatkan dan menyenangkan, dimana olahraga ini cepat digemari semua kalangan tidak menutup semua umur,” pungkasnya. (Prokom06)