Ikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Sekda Laporkan Menipisnya Ketersediaan Vaksin

Tenggarong – Meningkatnya jumlah warga yang terjangkit Covid -19 di Kaltim termasuk Kutai Kartanegara sudah, menghawatirkan dan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kondisi sekarang ini, semua sudah hampir darurat, untuk ruang ICU Rumah Sakit sudah diatas 80 persen terisi, ini situasi kritis, ” ujar Gubernur Kaltim H Isran Noor, saat rapat Evaluasi Khusus Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kaltim, yang dikuti Pemkab Kukar secara virtual, di Kantor Bupati Kukar, Jumat (2/7).

Dari Pemkab Kukar, rapat itu diikuti oleh Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Sekretaris Satgas Covid-19 yang juga Kepala RSU AM Parikesit Tenggarong dr Martina Yulianti, Kasatpol PP H Fida Hurasani, Kapolres Kukar Arwin Amrih Weintama.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur, untuk mengatasi situasi tersebut harus melakukan koordinasi yang lebih intens, dalam menindak dan melaksanakan langkah – langkah agar masyarakat bisa menyadari secara penuh terhadap disiplin protokol kesehatan, dan tentunya dalam pelaksanaan ini masih sebagian masyarakat kesulitan untuk melaksanakannya.

“Karena dilain pihak kita ingin melaksanakan kegiatan – kegiatan masyarakat terus berkembang jangan sampai perekonomian begitu terpuruk, dilain pihak kita juga harus bagaimana kesehatan masyarakat bisa di kendalikan terutama terkait dengan Covid-19 ini,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap kepada semua pihak, terutama Kepala Daerah dan aparatnya harus melaksanakan upaya – upaya perlindungan masyarakat terhadap pandemi ini.

“Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 benar – benar harus kita perhatikan dan tindaklanjuti penangannya, banyak yang harus kita evaluasi kembali seperti pemberlakuan kembali jam malam, untuk toko, cafe, dan rumah makan, pemberlakuan kembali ijin tempat tinggal bagi para pekerja perusahaan, dan lain – lain,”ujar Gubernur.

Sementara itu Sekda Kukar Sunggono mengatakan untuk Kukar sendiri, Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran diantaranya telah mengevaluasi beberapa kebijakan sebelumnya diantaranya pembatasan kembali kegiatan ASN dan telah menetapkan bekerja dari rumah bagi 75 persen jumlah ASN yang ada.

“Kami beberapa hari sudah mengkomunikasikan beberapa kebijakan dengan seluruh stakeholders, baik dengan perusahaan, dengan OPD , Camat, pimpinan Puskesmas, Kapolsek, Danramil se Kukar, diantaranya ingin memastikan bahwa kebijakan terhadap penguatan PPKM Mikro dengan tujuan untuk bagaimana fungsi dan sikap kampung tangguh dilaksanakan bisa tercapai, ” ujar Sunggono melaporkan.

Lanjut Sunggono saat ini permasalahan yang dihadapi Kukar adalah klaster perusahaan, oleh karenanya Pemkab berkeinganan dan berharàp supaya kebijakan atas orang yang masuk ke wilayah Kuķar harus mendapat izin. Maka Sunggono berharap dukungan Gubernur terhadap perusahan – perusahaan yang beroperasi di Kukar, karena kewenangan atas kontrol tenaga kerja asing itu tidak ada di Pemkab, padahal banyak tenaga kerja asing yang diluar pantauan.

Untuk permasalahan yang mendasar di Kukar saat ini, menurut Sunggono adalah kurangnya ketersediaan bahan vaksin, bahkan untuk vaksinasi tahap ke 2 yang dilaksanakan hari Minggu ini tidak cukup.

“Jadi kami mohon ķepada Pak Gubernur jikalau masih dimungkinkan adanya relokasi vaksin yang ada di daerah lain masih tersisa mohon kiranya untuk disetujui digunakan di Kukar, karena batas vaksin kami untuk hari Minggu nanti itu, hampir 4 ribu yang vaksinnya belum ada untuk saat ini, ” ujarnya. (Prokom02)