KPAD dan TP PKK Kukar Studi Tiru Kebijakan di Pemkot Bandung

Bandung – Guna meningkatkan peranan organisasi, Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melakukan studi tiru tentang produk-produk hukum daerah di bidang pencegahan serta penanggulangan HIV dan Aids, di Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (15/9).

Rombongan dari Kukar diterima Kabag Kesra Momon Ahmad Imron di ruang rapat Asisten I Pemkot Bandung.

Hadir mengikuti studi tiru itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kukar Hj Maria Ester, Ketua TPP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah, Wakil Ketua I KPAD Kukar Dendy Irwan Fahreza yang juga Kabag Kesra Setkab Kukar, Ketua Harian KPAD Kukar H Supriyanto, serta perwakilan Bappeda, Kesra, Dinas Kesehatan Kukar.

Ketua rombongan Dendy Irwan Fahreza didampingi Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah berharap, studi tiru itu bisa menambah wawasan pengurus KPAD dan TP PKK Kukar.

Pertemuan itu diisi dengan dialog dan tanya jawab terkait kebijakan Walikota Bandung pasca anjuran penutupan Lokalisasi dan implementasinya di Kota Bandung.

Pertemuan juga diisi dengan penyampaian oleh Kepala Sekretariat KPAD Bandung Sis Silvia Dewi tentang kebijakan Pemkot Bandung dalam peran serta keterlibatan KPAD dan PKK dalam penanganan Orang Dengan HIV dan Aids (ODHA). Kemudian tentang kebijakan Pemkot Bandung dalam peran serta keterlibatan Non Goverment Organisation (NGO) dalam melaksanakan pembinaan, edukasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap ODHA.
Serta kebijakan Pemkot Bandung dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penderita HIV/Aids.

“Mudah – mudahan melalui studi tiru ini KPAD dan TP PKK Kukar bisa lebih semangat, dalam memberikan pelayanan khususnya mengenai penanggulangan HIV-AIDS di Kukar. Kami akan mengadakan rapat koordinasi mengenai rencana program kerja dan langkah langkah selanjutnya,” ujar Dendy. (Prokom03)