Kukar Tuan Rumah Rakor FKUB se Kaltim, “Moderasi Beragama di Kaltim Perlu Disosialisasikan”

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se Kalimantan Timur (Kaltim)
dengan tema “Membingkai Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Kerukunan, Kesatuan dan Persatuan Menuju Pemilu Serentak tahun 2024 Yang Bermartabat serta Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)”, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Minggu (20/11) malam.

Rakor FKUB yang di gelar selama tiga hari dan di ikuti 10 Kabupaten/kota se Kaltim tersebut, dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi yang ditandai dengan pemberian cenderamata dari Pemkab Kukar kepada Wagub Kaltim, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Ketua FKUB Pusat, Ketua FKUB Kaltim, dan para Kemenag dan Ketua FKUB Kabupaten/kota se Kaltim yang dilanjutkan foto bersama.

Sunggono yang menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara atas dipercayanya Kukar sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini.

Disampaikannya, tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dapat berlangsung dengan rukun, aman/tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, ketenangan, dan hidup rukun antar sesama warga negara.

Pelibatan agama dalam politik oleh penganutnya secara ideal diharapkan untuk turut mengawal agar praktik politik sesuai dengan etika nilai luhur agama, membangun identitas dan solidaritas sosial atas dasar universalitas nilai agama.

Politisasi Suku Agama dan Ras (SARA), terutama agama, selain rentan menimbulkan perpecahan, membuat masyarakat teralihkan dari yang seharusnya melihat kualitas serta program kandidat menjadi sekadar menengok identitas-identitas primordial. Pancasila, sangat menghormati kedudukan agama. Agama bahkan sering dilibatkan dalam legitimasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

Namun, pelibatan agama dalam politik perlu diekspresikan dengan santun dan menolak prosesi politik negatif yang memiliki kecenderungan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Sehingga pelibatan agama sejatinya tidak menimbulkan perpecahan, kebencian dan konflik SARA.

Mengingat hegemoninya umat beragama di beberapa tempat di Indonesia menjelang tahun politik, maka Badan Kesbangpol memandang perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, guna menghasilkan formulasi kebijakan pemeliharaan kerukunan dan penguatan moderasi beragama dalam menghadapi Pemilu tahun 2024.

“Dalam kaitannya dengan itu, Moderasi Beragama di Kaltim perlu disosialisasikan karena di provinsi tersebut akan menjadi lokasi Ibu Kota baru Indonesia, yaitu Nusantara,” demikian pungkasnya.

Sementara itu, Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim menjadi luar biasa tentang Kerukunan Umat Beragama. Dia pernah menjadi tamu kehormatan menemani Presiden Jokowi dalam perjalanan menuju ke IKN, Presiden bertanya bagaimana Kaltim menjelang IKN, Ia menjawab dalam sosial dan politik sangat kondusif, makanya Kukar ratusan tahun dengan Jogyakarta sangat erat hubungannya.

“Persatuan/Kesatuan Bangsa ini sangat Mahal, FKUB harus menjadi contoh menjelang tahun 2024, kita harus menjaga kesatuan/persatuan kita tidak boleh memaksakan diri, jaga organisasi kita menjadi kendaraan Politik. Jagan berpikir organisasi sebagai Kendaran Politik menjelang tahun politik 2024,” tegasnya.

Turut hadir bersama Sekda Kukar dalam acara tersebut, Dandim 0906/Kukar Letkol Inf Jeffry Satria, Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena, Korwil BIN Kukar Letkol CHB Asmawi, Asisten II Setkan Kukar Wiyono, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Ketua FKUB Kukar Harunur Rasyid, Ketua MUI Kukar KH.Abdul Hanan serta Kemenag Kukar H. Nasrun. (prokom05)