Pemkab Kukar Ikuti High Level Meeting TPID Kaltim 2021
Tenggarong – Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono, menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di ruang Rapat Tepian I Lantai II, kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Senin (12/4/21).
Kegiatan yang mengusung tema, Perkuatan Sinergitas TPID dan Informasi Pangan (PIHPS) dalam Rangka Menjaga Stabilitas Ketersediaan Pasokan dan Keterjangkauan Harga itu,
dibuka staf ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Manusia, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Noor Albarkati.
Dengan menghadirkan para narasumber, yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono, Kadis Perindagkop dan UKM Kaltim H.M Yadi Robbyan Noor, dan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltim Arrahim K. Kanan.
Acara itu untuk membahas
kesiapan infrastruktur menghadapi bulan Ramadan dan sosialisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok di daerah.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk SH Cahyono menjelaskan sebagian besar bahan pokok yang krusial di Kaltim justru datang dari luar. Oleh sebab itu, disebutkannya ada sejumlah strategi demi menghadapi defisit dari bahan pangan, yakni perlu penguatan produksi di tingkat RT bahkan petani.
Contohnya seperti di Samarinda yang memiliki kampung KB. Dari program tingkat RT, kampung itu cukup berhasil. Sedangkan di Balikpapan, dikenal gerakan Wanita Mathilda yang bisa menjadi contoh untuk membuat pertanian urban terintegrasi di wilayah perkotaan.
“Terakhir ada magister petani cabai. Kaltim punya beberapa klaster, nanti petani-petani di Lempake dan tempat lain saling bersinergi dan terus menggalakkan program ini,” ungkap Tutuk.
Tutuk berharap, produksi pangan seperti tomat, kacang panjang, cabai, dan sebagainya bisa meningkat di rumah tangga atau petani, agar bisa meminimalisasi ketergantungan terhadap ketersediaan pasokan dari luar Kaltim.
Selain produksi, peningkatan kesejahteraan juga perlu diperhatikan. Bahkan harus ada penguatan fungsi sebagai penyangganya.
“Kalau banyak yang didatangkan dari luar maka fungsi distribusi dan pasokan sudah dapat dipastikan kuat. Intinya seperti BUMD, kios tani, kios inflasi, pasar tani, bulog dan lainnya itu harus dikuatkan,” lanjut Tutuk.
Dalam hal ini, penguatan lembaga penyangga milik BUMD atau BUMN, beserta distribusinya harus dibarengi dengan sinergi dan semakin meluaskan outlet dan pasar.
“Hal ini untuk menjangkau seluruh bagian-bagian di mana sering terjadinya inflasi. Namun yang tidak kalah penting adalah kita harus menguatkan kerja sama antara daerah,” tegas salah satu narasumber dalam acara tersebut.
Turut hadir mendampingi Plt Asisten II tersebut, Plt Kabag Perekonomian Haryo Martani, Fathul Kabid Perdagangan Disperindag, Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Hadi, dan 2 orang staf Bagian Perekonomian. (prokom05)
