Perkuat Sinergi Penanganan Inflasi, Asisten II Bersama TPID Kukar Ikuti Rakor High Level Meeting Se-Kaltim
Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyerahan penghargaan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 periode penilaian Januari – Desember 2024 bertempat di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan bertemakan “Memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi daerah dan akselerasi program makan bergizi gratis untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” itu juga turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim, bupati/walikota dari kabupaten/kota se-Kaltim, dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Rudi Mas’ud secara daring.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dalam lapaorannya mengatakan rakor tersebut diselenggarakan guna memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Kaltim, dan sebagai langkah komunikasi efektif dalam pengendalian.
”Terkendalinya inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food-red), sehingga target inflasi daerah sebesar 2,5 kurang lebih 1,0 persen tidak terlampaui, ” ujarnya.
Ditambahkannya, adapun upaya yang telah dilakukan seperti keterjangkauan harga dengan melakukan gerakan pangan murah, pasar murah, sampai operasi pasar. serta mengoptimalisasikan toko penyeimbang di kabupaten/kota. menjaga kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.
Berkaitan dengan TP2DD, dirinya mengatakan rakor tersebut dalam rangka mensinergikan seluruh stakeholder untuk menghasilkan komitmen dan rekomendasi dalam mendorong transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai berbasis digitalisasi.

”Adapun tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung tata kelola, dan transaksi yang semakin baik, mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, serta memdukung penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), ” ujar Sri Wahyuni.
Sementara, H Rudi Mas’ud saat membuka kegiatan mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor digitalisasi, Rudi Mas’ud mengatakan bahwa Kaltim kini menempati peringkat kedua regional dalam P2DD. Berkenan dengan hal tersebut Pemprov terus mendorong seluruh perangkat daerah mengimplementasikan transaksi pendapatan dan belanja secara elektronik demi efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, Ahyani Fadianur Diani ditemui setelah kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penghargaan Paritrana Award mengucapkan agar hasil yang telah diraih tersebut untuk tetap disyukuri walaupun hanya sebagai kabupaten yang masuk nominasi, karena menurutnya penilaian agar meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah, ada proses panjang yang mesti dilewati.
”Kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang telah diraih tersebut, walaupun hanya nominasi. Karena prosesnya juga cukup panjang, ” ujar Ahyani.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan kedepan agar meraih hasil yang maksimal ada beberapa hal yang mesti dilakukan pembenahan khususnya dalam memantau seberapa jauh peran perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar dalam melaksanakan program BPJS ketenagakerjaan diperusahaannya masing-masing.
Selain itu dirinya juga ingin kedepan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kukar, khususnya yang mempekerjakan tenaga kerja juga mendaftar karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan karena menurutnya para tenaga kerja tersebut termasuk pekerjaan rentan.

”Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki nanti di kemudian hari, terutama nanti khususnya yang berkaitan dengan hubungannya UMKM, karena UMKM kita tidak ada yang masuk nominasi ini menjadi catatan kita bersama, ” ungkap Ahyani Fadianur Diani.
Ditambahkannya, walaupun dengan hasil yang telah diraih tersebut, Pemkab Kukar masih tetap harus berbangga karena menjadi salah satu kabupaten yang pertama melaksanakan program BPJS ketenagakerjaan, sehingga para pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial.
Sebagai informasi, Paritrana Award diberikan kepada kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik, khususnya dalam mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di daerah tersebut telah terlindungi oleh jaminan sosial. Kabupaten Kukar sendiri menerima penghargaan sebagai salah satu kabupaten/kota yang masuk nominasi penilaian, dimana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.(Prokom07).




