Rakor TPID Kaltim, Kepala Daerah Diminta Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pangan

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, mengikuti Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Selasa (19/4) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Acara itu dihadiri diantaranya, Forom Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Daerah se Kaltim, juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait se Kaltim.

Untuk diketahui, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, juga biaya produksi yang tinggi, sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sri Wahyuni mengatakan, memasuki Ramadan dan perayaan hari besar, terdapat permintaan pasokan bahan kebutuhan pokok, yang menjadi salah satu pemicu terhadap inflasi.

Untuk itu, Gubernur meminta Kepala Daerah se Kaltim untuk menjaga ketersedian dan stabilitas harga-harga kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing. Terutama barang kebutuhan pokok, yakni dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah masing-masing.
Terkait dengan harga dan kebutuhan barang di lapangan, Pemprov Kaltim menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri. Maka dikatakan Sri, hal tersebut tentu perlu dukungan data dari Kepala Daearah.

Kemudian, Kepala Daerah di Kaltim juga diminta tidak fokus pada stabilitas harga saja, tetapi juga mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif, dalam hal ini adalah mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta tetap memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan.

Selanjutnya, sesuai arahan Presiden RI, agar mengupayakan bagaimana pelaku UMKM bisa secara mandiri hadir secara online di toko jaringan maupun di e-katalog yang menjadi sumber belanja bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta.

“Hal itu juga bermanfaat untuk semakin memperluas penggunaan produk dalam negeri, juga untuk memperkuat kegiatan ekonomi di masing-masing daerah,” harapnya.

Pemprov juga berterimakaasih kepada Bank Indonesia serta Kepolisian dan jajaran pangan yang selama ini telah berkoordinasi dengan baik, memberikan kontribusi untuk pengendalian inflasi daerah.

Untuk diketahui, Rakor TPID Kaltim yang diisi dengan kegiatan diskusi tersebut, merupakan upaya sinergi dan koordinasi yang erat guna menjaga ketahanan pangan di bulan puasa dan peringan hari besar di Kaltim. (prokom04)