Wiyono Sebut Ada Beberapa Permasalahan Daerah Jadi Atensi Pembangunan
TENGGARONG – Kepala Bappeda Kukar Wiyono menyebutkkan adanya beberapa permasalahan yang mesti menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan di Kutai Kartanegara. Hal tersebut disebutkannya dalam presentasinya terkait Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Jumat (5/2/2021) di Kantornya, baru-baru ini.
“Beberapa permasalahan daerah ini menjadi perhatian dalam program pembangunan Kutai Kartanegara,” katanya.
Dalam presentasi itu, dirincikan Wiyono yakni belum optimalnya dukungan persiapan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN.
Kemudian, belum siapnya perubahan tata guna lahan di lokasi IKN, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN.
Selanjutnya, belum optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental dan perilaku hidup yang lebih sehat, maju, produktif, aman, modern dan bermartabat sebagai dasar transformasi dan percepatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi, serta pengembangan peradaban baru.
“Selain itu juga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, seperti memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah dan bermutu masih belum optimal, juga kurang kuatnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan,” ujarnya.
Adapun pada bidang manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, belum tertatanya manajemen asset daerah, hingga belum berkembangka manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.
“Tidak hanya itu ini juga perlu perhatian dibidang pengembangan SDM, dan belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar,” katanya. (Prokom10)
