Layanan Kesehatan Bermutu dan UMKM Isu Strategis Pembangunan Kukar

TENGGARONG – Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kukar Wiyono dalam Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Jumat (5/2/2021) di Kantornya, Tenggarong belum lama ini.

“Layanan kesehatan yang bermutu ini juga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan, sehingga kedepannya persebaran tenaga kesehatan, serta masih kurangnya penerapan prilaku hidup bersih dan sehat harus terus disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat dengan baik,” katanya.

Selain itu juga, masih memudarnya penerapan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan, kemudian belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi, hingga rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Masih rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi hingga belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi harus terus ditingkatkan kedepannya,” ujarnya.

Selanjutnya pada bagian pengembangan ekonomi daerah terdapat permasalahan seperti belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari perikanan, belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata.

Selain itu kata Wiyono, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perikanan perkebunan dan peternakan, belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

“Isu penting ini juga menjadi perhatian pembangunan daerah, termasuk belum berkembangnya, kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, hingga belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah,” jelasnya.

Ditambahkan Wiyono, layanan perbankan dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah juga perlu penguatan sehingga sejalan dengan pembangunan daerah yang dapat dinikmati masyarakat.

“Selain itu, kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembangunan harus terus disinergikan sehingga apa yang diharapkan dalam kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan baik,” jelasnya. (Prokom10)