TENGGARONG – Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggunakan indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang telah dibuat Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Transparancy Internasional Indonesia dan Universitas Mulawarman.

“Indikator tersebut tidak hanya dapat dipakai untuk wilayah Kaltim, namun juga dapat dipakai diseluruh Republik Indonesia,” ujar Wakil Bupati Kukar H Chairil Anwar saat membuka ekspose hasil pengukuran IPK Kabupaten Kukar, Selasa (26/1/21)  di ruang rapat Bappeda Kukar lantai 2.

Acara dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kukar H Sunggono, Kepala Bappeda Kabupaten Kukar Wiyono, Ketua Tim Tenaga Ahli IPK Kabupaten Kukar Rusliansyah dan diikuti secara virtual oleh Kepala Orgainasasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, Perusda Tunggang Padangan, PDAM Tirta Mahakam dan Camat se Kukar.

Wabup mengatakan harus ada komitmen yang kuat semua pihak untuk ikut dalam upaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi disemua sektor tidak memiliki batas waktu, termasuk jika angka IPK di Kukar telah menunjukkan peningkatan sekalipun.

Disarankannya dalam kajian ini melakukan perbaikan sesuai rekomendasi, dimana perbaikan kinerja indikator penyumbang terkecil IPK Kukar seperti perlu untuk memaksimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), baik UPG Pemerintah daerah maupun UPG Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah dimandatkan oleh peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2018 tentang pedoman pengendalian gratifikasi.

Dikatakannya, birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan juga harus memiliki integritas tinggi. Adanya, pandemi Covid 19 menjadi momentum melakukan akselerasi untuk mengubah cara kerja dan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada.

“Birokrasi harus mampu hadir dengan DNA baru yang lebih inovatif, adaptif dan responsif, hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kukar sejahtera dan bahagia,”ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda Wiyono mengatakan karena dampak pandemi ada pembatasan aktivitas kegiatan, maka kegiatan pengukuran IPK tertunda sampai dengan bulan September 2020, revisi pelaksanaan kegiatan pengukuran IPK melalui metode indept interview dan survey online. Kemudian tahapan kegiatan IPK Tahun 2020 laporan pendahuluan dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2020, Indepth Interview Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan diBUMD, Kepolisian dan OPD pemberi layanan kepada perusahaan mulai tanggal 12 – 16 Oktober 2020.

Selanjutnya survey online IPK dilaksanakan tanggal 20- 24 Oktober 2020 kepada perusahaan penerima layanan instansi Kabupaten.

Dikatakannya perkembangan nilai indeks persepsi korupsi Kabupaten Kukar menunjukan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2014 – 2020. Pada tahun 2014 Kabupaten Kukar  memperoleh nilai IPK sebesar 51,00 yang menunjukan peningkatan cukup signifikan ditahun 2015 menjadi 57,49.

Ditahun berikutnya Kukar mengalami penurunan, dimana ditahun  2016 nilai IPK sebesar 53,96 dan kembali menurun 0,22 menjadi 52,96 ditahun 2017, tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 3,53 menjadi 49,43 dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,14 menjadi 55,57 yang kembali meningkat ditahun 2020 menjadi 58,28.

Selanjutnya dikatakan Rusliansyah sumber dan jenis data berasal dari data sekunder base data 2019, data primer berasal dari survei online dan Indepth Interview. Ada 7 indikator IPK Kukar, yaitu daya saing lokal, penghambat kemudahan berusaha, prevalensi korupsi, akuntabilitas keuangan publik, motivasi korupsi, sektor terdampak korupsi dan pemberantasan serta pencegahan korupsi.

“Adapun rekomendasi yang kami sarankan  adalah memaksimalkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN Kabupaten Kukar, memaksimalkan implementasi transaksi non tunai disetiap transaksi keuangan Pemkab Kukar, melanjutkan revitalisasi wishtle blowing system’ yang telah dimiliki Dinas PMPTSP dan menjadikannya bukan hanya sebagai tempat pengaduan saja tetapi perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait, perlu dibuatkan standar operation prosedur yang disupport dengan peraturan Bupati ataupun peraturan daerah tentang wishtle blowing system’ dan perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan strategi nasional pencegahan korupsi dan undang undang tindak pidana korupsi diseluruh Kabupaten Kukar,” pungkasnya.(Prokom06)

TENGGARONG – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kutai Kartanegara, pada Senin (25/1/2021) mengumumkan perekembangan kasus Covid-19 Kukar, yaitu terdapat 55 kasus terkonfirmasi positif, 67 sembuh, dan satu kasus meninggal.  Jumlah terkonfirmasi posistif ini lebih baik atau menurun dari hari sebelumnya (24/1) yang mencapai 81 kasus.

Dengan demikian hingga Senin (25/1), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kukar menjadi 6.526 kasus, dengan rincian 1.228 sedang menjalani isolasi, 5.174 dinyatakan telah sembuh, 124 kasus meninggal dunia, dan 3 kasus probable (orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19).

Untuk diketahui, pekan lalu, tepatnya pada Rabu (20/1) terdapat 154 kasus terkomfirmasi positif Covid-19 Kukar, hal tersebut tentu menjadi perhatian.

Berbagai langkah telah dan terus dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kukar, diantaranya mencegah kerumunan misalnya mematikan lampu tematik Jemabatan Kartanegara pada hari Sabtu dan Minggu. Hingga terus melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai 27 Januari 2021 memberlakukan sistem kerja bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor/Work From Office (WFO) 25 persen, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah juga tak hentinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kukar, agar terus patuh dalam menerapkan Prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan  menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan.

“Pencengahan dan penanganan Covid-19 bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Satgas Covid-19, namun menjadi tugas dan kerja bersama masyarakat untuk disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, dan berprilaku hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini pemerintah terus berupaya agar pandemi Covid-19 dapat diatasi, salah satunya melalui upaya vaksinasi. Untuk itu, Edi mengatakan masyarakat jangan ragu dan takut divaksin.

Sebelumnya, Bupati telah mendengarkan paparan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono tentang pandemi Covid-19 di Kukar yang masih tinggi, Senin (18/1).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar selalu berusaha mendukung langkah –langkah yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 demi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Edi juga berharap, data tersebut dijadikan acuan perbaikan penanganan Covid-19 kedepannya. Dukungan seluruh Dinas/Instansi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 sangat diharapkan, guna bersama sama memutus mata rantai Covid -19 yang sampai hari ini masih meningkat cukup pesat.

“Apabila perlu segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar keprotokolan, dan yang tak kalah pentingnya selalu mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap terus memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir,” tegas Edi Damansyah. (prokom04/hr)

TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Chairil Anwar memimpin rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi terkait kebijakan baru penanganan Covid-19 di Kukar secara virtual diruang Vidcon Kantor Bupati Kukar, Senin (25/1/2021).

Chairil Anwar mengatakan Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka menyatukan sikap guna percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Kukar.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan melonjaknya kasus terkonfirmasi positif di Kukar pertanggal 1 Januari 2021 sesuai hasil laporan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kukar.

“Khusus untuk Kabupaten Kukar trend terkonfirmasi positif pertanggal 1 Januari 2021 berdasarkan laporan Satgas penanganan kasus covid-19 Kabupaten Kukar menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ucapnya.

Chairil berharap melalui rakor tersebut kedepan akan lahir kebijakan baru terkait protokol kesehatan di Kukar guna percepatan pemutusan mata rantai penyebaran Korona di Kukar.

Sementara itu, Sekda Kukar H Sunggono mengatakan terdapat beberapa usulan rencana kebijakan baru yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Kukar berdasarkan evaluasi data dan konsultasi bersama beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Adapun usulan kebijakan baru tersebut diantaranya penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor/Work From Office (WFO) 25 persen, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mengurangi kepadatan jumlah ASN di dalam satu ruangan (jaga jarak).

Namun, selama penerapan WFH, seluruh kegiatan, kewajiban dan agenda pemerintah daerah tetap berjalan sehingga diharapkan implementasi WFH menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.

“Sebenarnya kebijakan ini sudah pernah kita rumuskan ditahun lalu, tapi memang yang membedakan sekarang, seluruh Kepala OPD bisa memastikan dan melaporkan siapa-siapa saja pegawainya yang bekerja di kantor dan  siapa yang di rumah,” ujarnya.

Tahun lalu, menurut Sunggono seluruh pejabat struktural dan esselon II, III dan IV tetap kekantor, namun tahun ini tidak lagi seperti itu, tapi tergantung kondisi kesehatan.

“Kami tidak menyarankan pegawai yang berusia 55 tahun keatas untuk ngantor, apalagi dengan keadaan kondisi yang kurang sehat, dan akan dilakukan penertiban terhadap ASN yang tidak mematuhi aturan WFH dan WFO itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, kebijakan lainnya yang akan diterapkan ialah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yakni pada pelaksanaannya akan dilaksanakan percontohan di pasar, cafe, rumah makan, tempat ibadah, OPD, rumah tangga, Rukun Tetangga (RT), desa, kelurahan, kecamatan yang mana dalam pelaksanaannya akan dilakukan pendampingan oleh OPD terkait.

Selanjutnya, kebijakan Gerakan Perubahan Prilaku dengan memilih Duta perubahan prilaku sebagai role model, kemudian memberikan penghargaan. Serta, kebijakan terakhir berupa, memastikan cakupan vaksinasi Covid-19 sesuai sasaran.

Turut mendampingi Wabup Kukar pada kegiatan tersebut Sekda Kukar H Sunggono serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar diantaranya Assisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Kadis Kesehatan Kukar Martina Yulianti, Kepala BPBD Kukar Marsidik, Kepala Satpol PP Kukar Fida Hurasani serta perwakilan dari Polres Kukar dan Kodim 0906 Tenggarong. (prokom07)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah terus mendorong sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata menjadi sektor unggulan di Kukar.

“Kedepan, sektor yang menjadi unggulan di Kukar adalah pariwisata dan pertanian, untuk itu dari sekarang dua sektor tersebut kita kelola dengan baik agar nantinya akan memberikan hasil bagi peningkatan pendapatan Kabupaten Kukar,” ujarnya saat menanam pohon buah di salah satu tempat wisata baru di Kecamatan Kota Bangun yaitu Danau Tanjung Sarai,  Sabtu (23/1/21).

Edi Damansyah beberapa watu lalu juga pernah mengatakan bahwa sektor pertanian tersebut merupakan salah satu program prioritas pembanguanan di Kukar. Untuk itu diharapkan peran partisipasi dunia usaha, mendukung program pemerintah khususnya dalam penguatan sektor pertanian dalam arti luas yang berdaya saing.

“Peningkatan pengelolaan pertanian ini dalam upaya percepatan transpormasi struktur ekonomi daerah . Untuk itu saya mengimbau kepada dunia usaha, masyarakat agar terus termotovasi dalam mengembangkan pertanian sebagai penguatan ekonomi daerah,” katanya pada acara Penanaman 1001 Mangrove di Pantai Kersik Marangkayu beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, menurutnya struktur ekonomi daerah dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan beralih ke pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu pertaniaan dalam arti luas dan pariwisata khususnya pada sektor generasi muda pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kukar.

Ia juga berharap kedepan, Pemkab Kukar bersama perusahaan tambang  melalui kegiatan tanggung jawab sosial bisa menciptakan generasi emas pemuda tani, yang memiliki semangat dan tekad untuk membangun daerah melalui sektor pertanian yang memiliki kepudulian dan keinginan yang kuat serta didukung oleh kompetensi keahlian dibidang pertanian. (prokom04/hr)