Tenggarong – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim temui Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka koordinasi dan monitoring proses asistensi Bantuan Keuangan (Benkeu) Provinsi Kaltim, Kamis (22/4/2021) di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Rombongan DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Sarkowi V Zahri didampingi Baharuddin Demmu, Ely Hartati Rasyid, Rima Hartati, dan Veridiana Huraq Wang tersebut diterima Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wicaksono Soebagio serta tim TAPD Pemkab Kukar diantaranya kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Totok Heru Subroto, Kabag Hukum Setkab Kukar Purnomo, Kabag Pembangunan Setkab Kukar Agus Suharto.

Sarkowi mengatakan tujuan kedatangan dirinya bersama rombongan guna berkoordinasi sejauh apa progres kelengkapan administrasi Bankeu Kabupaten Kukar melalui APBD tahun anggaran 2021, dan progres pencarian APBD tahun anggaran 2020.

Menurutnya, saat ini, beberapa kegiatan infrastruktur yang dananya bersumber dari Bankeu Kaltim 2020, ada yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kukar kepada rekanan. Dan untuk Bankeu Kaltim 2021 teranggarkan untuk Kukar Rp 120 miliar, namun hal tersebut menurutnya masih menunggu proses asistensi yang belum kelar untuk Kukar dan Kubar.

Ditambahkannya, sangat disayangkan jika Pemkab Kukar tidak bisa menikmati Bankeu Kaltim tersebut. Mengingat kabupaten dan kota lainnya sangat berharap dengan Bankeu untuk menopang pembangunan.

Dirinya berharap jika memang ada administrasi yang harus dilengkapi, dia meminta untuk segera dilengkapi oleh Pemkab Kukar.

“Bankeu ini sangat berarti untuk pembangunan yang tidak terakomodir di APBD Kukar. Ada 15 tahun usulan perbaikan tidak terakomodir, akhirnya bisa ter-cover di Bankeu Kaltim, ” ucap Sarkowi.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Setkab Kukar Agus Suharto mengatakan berkas kelengkapan untuk mendapatkan Bankeu sudah rampung dan diserahkan ke Pemprov Kaltim.

“Berkas sudah kita serahkan ke Pemprov Selasa 20 April 2021 kemarin, ini sambil menunggu proses asistensi saja, ” ucap Agus Suharto.

Ditambahkannya, namun apa yang menjadi kendala beberapa waktu lalu ialah adanya surat edaran Gubernur per tanggal 15 Februari 2021 yang menekankan penggabungan kegiatan hingga Rp 2,5 miliar.

“Ini yang agak berat dilakukan karena lokasi kegiatan berbeda, dan setiap kegiatan anggaran kebutuhannya juga berbeda-beda, ” ucap Suharto.(prokom07).

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil meraih Peringkat I dalam Menyiapkan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi Klimantan Timur (Kaltim).

 Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019 -2023 dan RKPD Kaltim, bertempat di Pendopo Lamin Etam Samarinda, Kamis (22/4).

Isran Noor saat membuka Musrenbang berharap melalui kegiatan itu menyatukan persepsi dan pemikiran dari berbagai pihak, sehingga bersama – sama menyukseskan pembangunan daerah.

“Artinya selama ini sinergitas yang dibangun di daerah menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan daerah,” ujarnya.

Isran menginginkan Musrenbang betul – betul mendukung tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu diperlukan kolaborasi serta sinergi diberbagai pihak, mulai dari Kabupaten/Kota, legislatif, Forum Koordinaasi Pimpinan Daerah, hingga seluruh masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Isran, saat ini tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi kita adalah adanya wabah Covid-19, sehingga peran semua pihak sangat diperlukan dalam memulihkan ekonomi dan mencegah penyebaran virus tersebut.

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor, disaksikan Menteri Bappenas H Suharso Manoarfa secara virtual Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua DPRD kaltim H Makmur HAPK,Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Suhajar Dewantoro.

Hadir dalam Musrenbang tersebut Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Kepala OPD Lingkup Pemprop Kaltim, seluruh Kepala Derah di Kaltim. Walikota Balikpapan Rizal Effendi, anggota DPR RI asal Kaltim Awaang Faroek Ishak serta Forkopimda Kaltim. (prokom02)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Sholihin menyambut kunjungan kerja Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Kusharyanto, di rumah jabatan Wakil Bupati Kukar, Selasa (20/04/2021).

Kusharyanto mengatakan kunjungan tersebut sekaligus menyerahkan Hasil Kajian Rapid Assesment Tahun 2020 untuk Kukar. Dengan silaturahmi ini menurutnya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkab Kukar untuk terus mendukung kinerja Pemkab Kukar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

“Tentunya kedatangan kami ini bukan hanya sekedar menyerahkan hasil hasil kajian rapid Assesment Tahun 2020 akan tetapi juga memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terhadap permasalahan yang ada, agar dapat dilakukan evaluasi dan lebih memaksimalkan lagi peran fungsi setiap lembaga maupun OPD Kukar,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Kukar H Rendi Sholihin menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan tersebut.

“Terimkasih dan apresiasi kami ucapkan atas kedatangan Ombudsman untuk langsung menyerahkan hasil hasil kajian rapid Assesment Tahun 2020 kepada Pemkab Kukar, serta memberikan masukan dan saran kepada kami untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi Sholihin mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan segera membuatkan Perbup tentang Penduduk Non Permanen yang saat ini menjadi fokus pendataan Pemkab Kukar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Saya harap kita bersama bisa fokus melakukan kajian dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, agar sesegera mungkin Perbup Tentang Penduduk Non Permanen di Kukar bisa cepat terbentuk dan terealisai dengan baik, sehingga pendataan terhadap maayarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Rendi.

Tambahnya Pemkab Kukar juga akan memaksimalkan program “Lapor” yang menjadi aplikasi aduan, masukan dan saran masyarakat untuk pemerintah dalam melaksankan tugas dan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai visi misi program pemerintah.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan berkas hasil kajian Rapid Assesment tahun 2020. Dan turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Diskominfo Kukar, H Bahteramsyah, Kepala Disdukcapil M Iriyanto, Kepala Bappenda Totok Heru Subroto dan OPD terkait.(Prokom09)

Simak Video “WAKIL BUPATI RENDI SHOLIHIN TERIMA KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN KALTIM”

JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI, siap memberikan dukungan atas semua program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentang pertanian arti luas.

“Senang rasanya ada Bupati yang konsen di pertanian dari sekarang sudah menyiapkan pelan – pelan kawasan pertanian untuk persiapan kedepan, mengingat Kukar yang kaya akan tambang yang satu saat akan segera habis, untuk itu perlu persiapan yang matang,” ujar Kepala Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI Fadjry Djufry pada acara penandatanganan nota kesepahaman percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas, melalui penelitian dan pengembangan pertanian di Kabupaten Kukar, di aula Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (19/4).

Ia sangat mengapresiasi program – program Bupati Kukar kedepan tentang pertanian, persiapan tersebut tentu harus dilakukan karena Kukar akan menjadi wilayah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pembangunan pertanian tersebut apa yang menjadi keperluan Kukar pihaknya siap membantu. Seperti halnya penelitian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta lainnya.

“Kita mempunyai kurang lebih 1.600 peneliti di seluruh Indonesia, akan siap mensuport program yang akan dijalankan oleh Kabupaten Kukar, dan kami siap membantu untuk mengekspose varietas beras lokal Kukar menjadi unggulan nasional, yang sudah dilakukan beberapa daerah di Indonesia,” ucapnya.

Dalam peetemuan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah memaparkan, bahwa melalui program “Kukar Idaman” (inovasi, daya saing dan mandiri) guna mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia, sektor pertanian adalah program prioritas dengan kegiatan pembangunan 120 embung skala kecil, pembangunan/perbaikan 120 km jalan usaha tani, pembentukan unit usaha pertanian pada perusda dan BUMN desa termasuk koperasi petani, petani/nelayan milenial unggul dan revitalisasi sistem penyuluhan, peningkatan areal tanam jagung seluas 30 ribu ha, fasilitasi sarana/prasarana bagi 25 ribu nelayan dan pembangunan sentra industri kecil menengah.

“Kawasan tanaman pangan padi sawah kini terdapat di kawasan Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Loa kulu, Marangkayu dan Tenggarong Seberang, untuk kawasan tanaman jagung terdapat di Kecamatan Kota Bangun dan Muara Wis,” ujarnya.

Sedangkan untuk perkebunan tambah Edi Yang ada adalah perkebunan kelapa sawit, karet, lada dan kelapa terdapat di beberapa kecamatan. Kemudian untuk peternakan ada di kecamatan Muara Jawa, Samboja, Marangkayu, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Loa Kuludan Kota Bangun.

“Kami harap melaui kerjasama yang terjalin ini bisa memberikan manfaat bagi pertumbuhan pertanian dalam arti luas di Kukar mengingat Kukar adalah penyangga utama pangan di Provinsi Kaltim,” demikian pungkasnya. (Prokom06)