Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah kekuatan yang saling bersinergi untuk membangun Desa.

“Keduanya perlu berkomunikasi agar apa yang dimusyawarahkan bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, ” ujar Edi saat melantik pengurus empat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2021 – 2027 dari dua Kecamatan, secara virtual di ruang serba guna Kantor Bupati, Senin (9/8).

Ke empat BPD yang dilantik tersebut, yaitu BPD Melintang, BPD Lebak Cilong, BPD Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis, serta BPD Sebulu Modern Kecamatan Sebulu.

Bupati menekankan agar BPD sebagai lembaga legislatif desa, harus mampu menyiapkan aturan yang mengarahkan pelaksanaan, pembangunan, dan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Adapun tiga fungsi BPD disebutkan Edi yakni, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan di masa pandemi ini, Edi mengatakan penanganan Covid-19 di desa merupakan hal yang harus diperhatikan, dimulai dari adanya komitmen keselamatan kesehatan masyarakat, dan antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi warga desa.

“Masyarakat melalui BPD dapat mendorong Kades dan perangkat desa untuk lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif dalam penanganan Covid-19 di desa,” pintanya.

Kemudian, BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB-Desa untuk penanganan Covid-19 melalui mekanisme formal musyawarah desa dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.

“Perubahan itu yakni refocusing dan realokasi APB-Desa, khususnya yang bersumber dari Dana Desa yang dapat dipergunakan untuk tiga hal, yaitu pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa,” tandasnya. Pelantikan BPD 4 desa secara virtual itu dihadiri Assisten I bidang Humas dan Kesra M. Taufik Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dafip Haryanto. (prokom01)

TENGGARONG – Lagi, Kutai Kartanegara (Kukar) berduka
cita atas kehilangannya seorang tokoh agama terkemuka, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kukar H Aminuddin Edy, yang wafat pada usia 76 tahun, Minggu (8/8/2021) sekitar pukul 08.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Syahranie, (AWS) Samarinda.

Jenazah dilepas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor bersama Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasyid, beserta jajaran Pemkab Kukar dan para Tokoh Agama di Halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, untuk dimakamkan di kuburan Muslimin Pal 5 Tenggarong, Minggu (08/08/2021).

Isran Noor mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas nama provinsi Kalimantan Timur. Dia juga memberikan penghargaan atas perjuangan dan dedikasi almarhum dalam membangun Kaltim, khususnya di Kabupaten Kukar.

“Kita semua merasa kehilangan sosok panutan, sebagai pemimpin yang cerdas, baik dan bersahaja dalam membangun daerah ini. Pengabdian dan jasa beliau tidak bisa dilupakan, semoga almarhum diterima oleh Allah SWT,” kata Isran Noor

Sementara itu Bupati Kukar H Edi Damansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Kukar dan masyarakat berbelasungkawa sedalam-dalamnya, dan berharap pengabdian serta kerja keras yang diberikan almarhum kepada Kukar, khususnya untuk masyarakat dijadikan amal ibadah, dan almarhum diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya ditempatkan di tempat teristimewa Allah SWT.

“Mari kita bersama mendoakan keluarga besar almarhum agar selalu diberikan ketabahan kesabaran untuk menghadapi atas wafatnya ayahanda KH Aminuddin Edy. Mari bersama-sama kita mengantar ke pemakaman semoga apa yang dilakukan oleh beliau menjadi tauladan khususnya bagi jajaran generasi Kutai Kartanegara baik yang beraktivitas di tengah masyarakat aktivitas sosial keagamaan maupun teman-teman di jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar,” kata Edi.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan almarhum Aminuddin Edy semasa hidup pernah menjadi ASN dan menjabat Kepala Kantor Kemenag Kukar, kemudian setelah purna tugas, almarhum tetap aktif di bidang keagamaan dengan menjabat Ketua MUI Kukar periode 2016-2021.

“Almarhum masih Ketua MUI Kukar aktif hingga saat ini. Setahu saya dulu juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar,” ujarnya (Prokom 09).

Tenggarong – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, menjalin kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono dan Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Jumat (6/8) di gedung BPSDM Kaltim Samarinda Seberang.

Dalam perjanjian tersebut, BPSDM Kaltim dan Pemkab Kukar sepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pelatihan, serta saling menguntungkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sedangkan maksud Perjanjian Kerja Sama itu adalah Kerjasama dalam meningkatan kualitas SDM ASN di Pemkab Kukar. Dengan tujuan kerjasama dalam pembinaan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur.

Sehingga, obyek kerjasama tersebut adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Sekda Sunggono, berharap BKPSDM Kukar dapat segera menyusun kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan pelatihan di BPSDM Kaltim, agar dapat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi ASN.

Hal itu menurut Sunggono, karena Pemerintah Pusat menginginkan ada peningkatan kompetensi seluruh aparatur termasuk di Kukar, maka ini harus direspon cepat oleh BKPSDM Kukar.

“Kalau itu tidak direspon dengan cepat, kita yang rugi, karena memang keniscayaan bahwa ASN itu harus di update pengetahuannya. Belum lagi ada rencana perubahan penyederhanaan birokrasi, maka ada jabatan pengawas, beberapa administrator yang akan hilang, maka hal ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas ASN agar yang bersangkutan mengerti kedepan pengembangan karirnya bisa jelas kemana,” ujar Sekda.

Disamping itu, Sekda mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan terwujud diwilayah Kukar, maka hendaknya harus disiapkan kebijakan yang tepat agar ASN Kukar tak ketinggalan dalam hal kompetensinya.

“Dibeberapa pertemuan terkait ASN atau IKN saya kerap sampaikan agar ASN Kukar juga bisa menjadi pegawai IKN nantinya, daripada pegawai IKN semua dari pusat. Untuk itu BKPSDM harus membuat kebijakan tepat, dan segera untuk mempersiapkan semua ini,” demikian pesannya. (prokom04)

Tenggarong – Dengan kolaborasi semua stakeholder dan masyarakat tentunya,
Dandim 0906/Tenggarong Letkol (Inf) Charles Alling, optimistis keberlanjutan Desa Tanjung Batu Tenggarong Seberang sebagai Desa Mandiri akan terus terjaga.

“Kami (Kodim 0906.red) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara , Polres Kukar dan dunia usaha, serta masyarakat akan berupaya terus berkolaborasi menjaga keberlangsungan Desa Mandiri ini, sehingga terus eksis, ” ujar Dandim usai peresmian Desa Mandiri Tanjung Batu oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Rabu (4/8/2021).

Dandim mengatakan hal tersebut merupakan komitmen sesuai yang dikatakan Bupati Edi Damansyah, sehingga peresmian Desa Mandiri tidak hanya seremonial saja, tetapi konsisten. Sehingga tujuan membentuk desa mandiri benar-benar dirasakan masyarakat.

Charles Alling, mengatakan jika terus menggali potensi yang ada di Desa Tanjung Batu, maka semakin bertambah potensi yang bisa dikembangkan untuk menopang kemandirian desa. Demikian juga dengan desa-desa lainnya di Kukar, yang pastinya memiliki potensinya masing-masing sesuai karakteristik wilayahnya.

Jadi sebagaimana diharapkan Pemkab Kukar, Desa dapat mengembangkan potensinya dengan dukungan berbagai pihak.

“Terutama di bidang ketahanan pangan. Sebagaimana merujuk pada kebijakan dan visi misi Bupati Kukar saat ini, yakni meningkatkan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan dalam desa mandiri ini, terlebih dalam menghadapi pandemi ini,” ungkap Charles Alling.

Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Edi Damansyah berpesan agar kebijakan secara nasional pengembangan kawasan pangan ini tidak hanya secara seremonial saja, namun harus tetap dijaga keberlanjutannya, sehingga dari kawasan desa hijau ini dapat terwujud tujuan dan mimpi besarnya menjadi desa mandiri pangan.

” Yang utama itu masyarakat Tanjung Batu pada khususnya, baik itu yang tergabung dalam gabungan kelompok tani, baik yang punya aset tanah di kawasan ini maupun yang tidak, harus betul – betul tahu dan paham apa yang dikerjakan dikawasan ini, sehingga bisa dijadikan sarana pembelajaran dan bisa diterapkan di wilayah lain,” pesannya.

Adapun konsep Desa Mandiri yang dikembangkan di Tanjung Batu antara lain yaitu terkait pangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pencegahan peredaran narkoba, sampai dengan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan berbagai stakeholders. (Prokom/menk).

Tenggarong – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, salah satunya telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Meskipun kebijakan PPKM level 4 telah diterapkan, namun Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan, yang terpenting saat ini faktor penentunya bagaimana kesadaran dan partisipasi masyarakat, kemudian pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak percaya pada berita bohong atau hoax terkait Covid-19.

“Sudah banyak terjadi ada sanak family kita yang masih kondisi segar bugar, tetapi begitu terkonfirmasi positif Covid-19 langsung dirawat, dan dengan jangka waktu yang sangat cepat dia mendahului kita, kondisi fakta ini tidak bisa dipungkiri lagi. Dan banyak sekali anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya,” ujar Edi Damansyah usai meresmikan Desa Tanjung Batu Tenggarong Seberang sebagai Desa Mandiri, Rabu (4/8/2021).

Ia mengatakan, faktor kesadaran masyarakat saat ini sangat penting, agar selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan jangan termakan informasi hoax.

“Bahwa informasi hoax tersebut akan berdampak kepada masyarakat seperti membuat kepanikan, kegaduhan dan lain sebagainya. Untuk itu sebelum membagikan informasi harus cek dan ricek informasinya terlebih dahulu, apakah dapat dipercaya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya,” terangnya.

Ia menambahkan, di tengah kondisi seperti ini merupakan kondisi yang tidak main-main. Jangan ada masyarakat yang memanfaatkan berita bohong dengan kepentingan tertentu.

“Kita bahu membahu bekerjasama dalam memerangi pemberitaan yang tidak benar, jangan ada yang memanfaatkan situasi ditengah pandemi seperti ini,” pungkasnya. (prokom01).