Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kutai Kartanegara Hj Yulaikah Sunggono melantik pengurus DWP Unsur Pelaksana (UP) Kecamatan Anggana masa bakti 2019-2024 yang diketuai oleh Sri Wahyuni Ermawati, Selasa (16/11) di depan dermaga Tepian Batu Kutai Lama, Kecamatan Anggana.

Yulaikah usai melantik mengucapkan selamat kepada pengurus DWP UP Anggana, diharapkannya pengurus DWP di Kecamatan dapat menciptakan inovasi, kreasi dan prestasi dalam segala bidang.

“Ada tiga bidang dalam DWP, kami ingin ketiganya mampu bergerak untuk memajukan organisasi ini (DWP.red),” harapnya.

Kemudian, diharapkan Yulaikah, setelah dilantik pengurus DWP UP Kecamatan agar meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Perangkat Daerah di Kecamatan maupun Kabupaten dan masyarakat sekitar, untuk menjalankan program-program mendukung pembangunan.

Kemudian Ketua DWP Kukar mengingatkan agar pengurus DWP dapat berfikir luas dan bergerak tanggap dengan situasi dan kondisi di sekitar masing-masing.

“Selamat atas pelantikan ini, jika ada kendala atau hambatan berorganisasi silahkan hubungi kami (DWP Kukar.red) untuk sama-sama belajar dan berbagi pengalaman,” demikian ujarnya.

Sementara, Ketua DWP UP Anggana Sri Wahyuni Ermawati mengupayakan agar seluruh anggotanya dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya masing-masing, sehingga DWP UP Anggana dapat bersaing di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Acara tersebut dihadiri Camat Anggana Rendra Abadi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, pengurus DWP Kukar, serta undangan lainnya. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah hadiri program dialog interaktif di RRI Samarinda dengan tema,”Mengawal Visi Kukar Idaman”, Senin (15/11) di Studio Pro 1 RRI Samarinda.

Pada acara itu Bupati didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ismed, juga hadir Kepala RRI Samarinda Rahma Juwita. Dialog dipandu oleh Marga Rahayu.

Ditanya tentang road show 18 Kecamatan dalam 100 hari kerja pasca pelantikan, Edi Damansyah menjawab bahwasanya ia dilantik pada era pandemi Covid-19 sehingga kunjungan ke kecamatan agak dibatasi.

“Sebagai Bupati diberikan mandat sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19, tentu tanggung jawab tidak hanya menginstruksikan kepada masyarakat bagaimana pembatasan – pembatasan aktivitas tapi kita sendiri harus memberikan percontohan. Saat pandemi memang sepenuhnya belum bisa melaksanakan aktivitas di kecamatan, perlu diketahui mendatangi kecamatan adalah salah satu dari kesukaan kami, hanya situasi dan kondisi pada saat itu yang menjadi kendala,”ungkapnya.

Selanjutnya berbicara tentang visi Kukar Idaman ada dua kata kunci, yaitu Sejahtera dan Bahagia adalah pemenuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pemenuhan air bersih, dimana masih ada beberapa desa yang belum terairi air bersih dan layanan listrik, karena kondisi karakteristik Kukar antara desa satu ke desa lain jangkauannya sangat jauh.

“Kalau bicara kebijakan listrik, ada kategori desa yang tidak masuk klasifikasi layanan PLN karena letaknya tidak memungkinkan, dan sebagai jalan alternatifnya adalah listrik tenaga surya yang sudah dilakukan di Desa Muara Enggelam, bahkan dalam RPJMD 2021 menjadi prioritas itu adalah program Terang Kampongku, program ini sedang berjalan dimana ada kesepakatan dengan Politeknik Negeri Samarinda untuk melakukan studi di 17 Desa,” bebernya.

Edi menyebut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pedalaman yang belum merasakan listrik 24 jam, hl itu berdasarkan dari pengalaman kecilnya yang hidup di desa.

“Memang diakui secara jujur pemerintah selama ini kurang memperhatikan sektor ini (listrik.red), makanya berangkat dari inilah kami menetapkan visi misi Kukar Idaman 2021 – 2026 berbasis pada hak – hak dasar masyarakat harus terpenuhi secara bertahap, yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah No 6 Tahun 2021, ada regulasinya dan tinggal komitmen pengawalan politik saja lagi harus segera dituntaskan,” katanya.

Mengenai air bersih ia menyebutkan belum semua desa di Kukar mendapatkan fasilitas air bersih, ada beberapa desa yang belum bisa tersentuh oleh air PDAM karena kondisi karakteristiknya, jadi harus ada konsep pendekatan, secara nasional. Maka ada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dimana ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademik dalam mewujudkan Pamsiman ini.
“Ini dikerjakan secara bertahap bekerjasama dengan Politeknik Samarinda, salahsatunya sudah terbangun di Desa Batuah Dusun Tani Maju Loa Janan yang baru saja diresmikan,”ujarnya.

Menjawab tentang Kukar yang telah berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, Bupati mengatakan hal itu hasil dari mengolah kondisi kebijakan nasional disesuaikan dengan karakteristik atau kearifan lokal di Kukar. Selain itu, semua stakeholder dan masyarakat terlibat.
“Semua capaian tidak lepas dari kerja bersama, dan peran masyarakat didalamnya sangatlah penting, ” ungkapnya.

Kemudian tentang jalan, Edi menyebut ada 193 Desa 44 Kelurahan, 18 Kecamatan di Kukar, ada 33,1 persen atau 724,2 km jalan kabupaten yang kondisi jalannya memang rusak dan 78,66 km rusak berat. Ada 246,19 km jalan provinsi, 335, 9 km jalan nasional.
Bicara jalan, ada status yang menjadi jalan Kabupaten, Nasional dan Provinsi, namun menurutnya masyarakat tidak semuanya mengerti kebijakan jalan tersebut, sehingga jika ada jalan rusak Kepala Daerah yang dituntut.
Maka, disebutnya dalam Kukar Idaman sendiri ada 2 yang menjadi perioritas, yaitu infrastruktur jalan yang menuju sentra produksi dan jalan menuju objek wisata. Infrastruktur kedua adalah telekomunikasi yang masih banyak titik blankspot di Kukar.

“Kami sangat ingin semuanya bisa tuntas secepatnya cuma daya dukung kita sangat terbatas, kita harus cerdas menetapkan skala prioritas melalui data di lapangan yang akurat, saya juga menghimbau untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah agar bekerja langsung ke lapangan, biar apa yang dikerjakan tepat sasaran tidak menerawang,” tegasnya.

Di sesi terakhir, Bupati menyebutkan Kukar tidak ingin menajadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN), namun ingin menjadi mitra IKN, dimana pembangunannya akan seimbang dengan pembangunan IKN. Begitu pula dengan penyerapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati ingin agar ASN Kukar bisa terbagi untuk mengisi IKN nantinya.

Menyinggung pertanian dalam arti luas di Kukar, Edi memberikan perhatian khusus, dengan menuntaskan beberapa permasalahan pertanian diantaranya, pengairan, irigasi, embung dan semacamnya. Dilakukan juga penguatan kelompok – kelompok tani, sisi kelembagaan maupun sisi SDM dan sarana prasarananya.

Sebagai kata kunci disesi akhir dialognya, Edi berharap masyarakat bisa hidup harmoni, penuh dengan ketentraman rasa kebersamaan, kepedulian, gotong royong, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan untuk masyarakat yang sejahtera.

“Silakan kritik, ingatkan dan berikan masukan untuk kami, tidak ada keberhasilan bisa dicapai dengan kerja sendiri tanpa adanya peran serta semua, apalah artinya Edi Damansyah dan Rendi Solihin tanpa semua pemangku kepentingan dan masyarakat saling bersinergi,”pungkasnya.

Dialog juga membuka season tanya jawab melalui media sosial, telp dan pesan singkat.(Prokom06)

Tenggarong – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan perlu diantisipasi dan dilakukan penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang yang terlibat, untuk itu perlu keterlibatan aparatur yang profesional dalam menanganainya.

“Maka peran aparat atau petugas yang profesional dan terampil serta reponsif dalam penanganan permasalahan ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan,” ujar Asisten I Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, saat membuka Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Senin (15/11) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Disampaikan Akhmad, dalam proses penanganan kasus kekerasan pada perempuan saat ini dan dimasa mendatang, menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan kemampuan khusus bagi segenap jajaran pelaksananya. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi manajerial dan kemampuan aparat pelaksana yang profesional, dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, dengan saling bekerjasama untuk berperan aktif, resonsif, cepat dan tepat agar dapat memenuhi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut dikatakan Asisten I, Pemkab Kukar terus berkomitmen dan sangat menyadari serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender, seperti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan ini.
Oleh sebeb itu didalam penetapan RPJMD tahun 2021-2026 melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, ditegaskan kembali bahwa cita-cita tersebut dituangkan dalam upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Dengan semboyan “Kukar Idaman”. Tentunya kebijakan ini menjadi tanggung jawab seluruh stekholder yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mengawal dan bahu-membahu bekerja keras agar apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan secara nyata.

“Saya berharap peserta agar lebih proaktif berkomunikasi dan berdiskusi dalam memahami dan mendalami kajian yang disampaikan. Marilah kita bersama terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi amanah yang telah diberikan,” demikian ujarnya.

Sementara, Ketua Panitia acara itu Hj Mike Hamsya Erita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait dan aktivis perindungan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan dan pendampingan pada korban KDRT, agar bisa saling bersinergi.

Peserta acara itu sebanyak 40 orang yang terdiri dari UPTD P3A, dari OPD terkait, serta aktivis perwakilan PATBM Desa/Kelurahan dari Kecamatan di Kukar.
Hadir juga pada acara itu Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kukar Hj Yulaikah Sunggono.

Maslianawati menyambut baik acara tersebut guna menambah pengetahuan tentang mencegah dan menangani KDRT. Diharapkannya, peserta dapat mengikuti dengan baik kegiatan tersebut untuk kemudian diterapkan dalam bertugas. (prokom04)