Tenggarong, Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi dengan BAZNAS Kaltim untuk pertama kalinya meluncurkan Program Zakat Community Development (ZCD) Budidaya Padi Organik Virietas Menthik Susu Wangi (Mensuwa).

Hal tersebut diungkapkan Ketua BAZNAS Kukar M. Syafik Avicenna pada saat peluncuran atau kick off program ZCD di Desa Sarinadi Kecamatan Kota Bangun, Rabu (23/11).

Lebih lanjut Ia mengatakan ZCD adalah salah satu program BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat melalui komunitas dan desa yang merupakan integrasi dari lima aspek, yaitu : aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek kemanusiaan.

“Yang saat ini kita laksanakan adalah aspek ekonomi dan kemanusiaan,” ujarnya.

Program ZCD disebutkannya bertujuan memberikan mata pencaharian kepada masyarakat secara berkelanjutan, namun tetap akan didampingi kegiatan – kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan dan kegiatan dakwah.

“Jadi insyaallah kegiatan ZCD ini nanti merupakan kegiatan integrasi dari lima aspek tersebut,” sebutnya

Syafik berharap nanti akan terjadi kolaborasi antara Baznas Kukar, Baznas Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu Ketua BAZNAS Kaltim H. Badrus Syamsi mengatakan peluncuran program ZCD merupakan sesuatu yang diimpikan bersama, yakni memperkuat ketahanan pangan. Karena lahirnya Baznas di propinsi maupun di kabupaten/kota bertujuan mengentaskan kemiskinan didaerah masing – masing.

“Jadi kami di provinsi tidak punya mustahiq, tidak punya orang yang mau kami beri zakat, jadi yang ada di kabupaten/kota, saya sudah bicara ke ketua BAZNAS Kukar silahkan bikin kegiatan program terutama yang sifatnya pemberdayaan, kami siapkan dananya,” katanya.

” Ini tadi kami berharap satu milyar, ternyata mintanya cuma tiga ratus juta, jadi kami kasih tiga ratus juta, sisanya silahkan ajukan lagi program-program yang berkaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Badrus berharap dukungan dari Pemkab Kukar secara simultan dan kontinyu kepada Baznas Kukar, karena bagaimanapun dana yang dikelola Baznas ini dana publik (masyarakat) atau umat.

“Jadi ketika ditanya dari mana dan kemana dana ini, kami persilahkan terbuka harus transparan, tidak boleh satu rupiah pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena di baznas ini kita dua auditnya, yaitu audit keuangan dari kantor akuntan publik dan audit syariah, dunia akhirat kita diaudit” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut ketua Baznas Kaltim H. Badrus Syamsi menyerahkan bantuan dana sebesar Rp. 300 juta kepada ketua Baznas Kukar M. Syafik Avicenna disaksikan bupati Edi Damansyah. (Prokom01)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka Pembekalan Pra Tugas Bagi Tenaga Pendamping Pendamping Desa/Kelurahan (Pendekar) Idaman, Rabu (23/11) malam di Hotel Harris Samarinda, ditandai dengan pengalungan tanda peserta.

Membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah, Asisten I mengatakan Pemerintah Daerah mengapresiasi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kukar yang telah memfasilitasi kegiatan ini, serta mengucapkan selamat kepada para tenaga pendamping yang dinyatakan lulus sebagai “Pendekar Idaman”, dan selanjutnya akan mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan tugas.

Dikatakannya pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.

Adanya pendampingan di desa dan kelurahan oleh Tenaga Pendamping yang Profesional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa/kelurahan antar sektor, serta mengoptimalkan aset lokal.

Lebih lanjut dikatakannya, Pendamping Desa/Kelurahan “Pendekar Idaman” bertugas mendampingi Pemerintah dan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yakni mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pelestarian serta Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan guna mempercepat capaian target Visi Misi Kukar Idaman Tahun 2021–2026, serta untuk mendukung sekaligus sebagai mitra kerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendampingan Masyarakat Desa.

“Mari kita ambil peran sesuai kewenangan, tugas, fungsi dan potensi kita masing-masing, dalam rangka bersama-sama menjalin komunikasi yang baik dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam menciptakan kemajuan dan kemandirian Desa/Kelurahan,” pesannya.

Mendampingi Asisten I pada acara itu Kepala DPMD Kukar Arianto, Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman. Dihadiri Koordinator Provinsi Tenaga Ahli Pendamping Profesional P3MD dari Kemndes.
Pejabat struktural dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD. Para Camat serta Peserta Pendamping Desa/ Kelurahan Kecamatan.

Kepala DPMD Kukar Arianto dalam laporannya mengatakan peserta telah melalui tahap seleksi dan dinyatakan lulus. Dikatakannya acara yang berlangsung hingga 29 November itu penting untuk pembekalan Pendekar Idaman agar siap melaksanakan tugasnya di tempat masing masing.

“Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat semangat dan menyatukan persepi, dalam rangka percepatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai Kukar Idaman menuju kemandirian desa,” ujarnya. (prokom04)

TENGGARONG – Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (PPTI) Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Fety Puja Amelia Rendi Solihin melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) PPTI Kecamatan Muara Badak masa bakti 2022 – 2027, di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Badak Ilir, Rabu ( 23/11 ).

Hadir dalam acara tersebut Camat Muara Badak Arpan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Muara Badak, Wakili Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Kukar H Lukman, para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Muara Badak, tokoh agama, masyarakat dan sejumlah undangan lainnya.
Fety Puja Amelia Rendi Solihin berharap dengan dilantiknya kepengurusan baru ini mampu mengemban misi mengendalikan tuberkulosis di Kukar dan Kecamatan Muara Badak khususnya, sekaligus mampu melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis di wilayah Kecamatan Muara Badak, memonitoring dan mengevaluasi perkembangan penyakit tuberkulosis di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Muara Badak.

Selanjutnya PPTI Kecamatan Muara Badak diharapkan juga mampu membantu Camat dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat untuk menekan tingkat penyebaran penyakit tuberkulosis.

Sementara itu Camat Muara Badak Arpan mengucapkan selamat kepada pengurusan yang baru dilantik.

Keberadaan pengurus PPTI Kukar dan PAC PPTI Muara Badak diperlukan, karena bahwa penyakit tuberkulosis atau TBC salah satu penyakit yang mematikan dan masuk dalam urutan ketiga di Indonesia. Dan di kecamatan Muara Badak sendiri tercatat ada 331 penderita , dan penyakit ini harus dituntaskan, apalagi target 2030 Indonesia bebas (Zero) tuberkulosis.

Dengan dilantiknya kepengurusan ini, Arpan sangat mengapresiasi dan memberi dukungan kepada pengurus bertugas mulia untuk masyarakat. Dan berharap ke depan pengurus anak cabang PPTI Muara Badak bisa terus bekerja dengan arahan dan bimbingan dari PPTI Kabupaten Kukar sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

“Masyarakat jangan takut untuk berobat karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan apabila diobati secara rutin dengan jangka waktu antara 6 atau 9 bulan, Insya Allah segera sembuh,” ujarnya.

Untuk itu Arfan berharap kepada jajaran pengurus bisa kolaborasi dengan stakeholder yang ada terutama Puskesmas, para kepala desa, TP PKK dan masyarakat untuk bersama – sama memberantas atau menuntaskan penyakit tuberkulosis di Muara badak.

Kepengurusan PPTI Kecamatan Muara Badak 2022 – 2027 yaitu bertindak selaku penasehat Camat Muara Badak, Muspika Kecamatan Muara Badak, Kepala UPT Puskesmas Muara Badak, UPTD Badak Baru serta para kepala Desa Se-kecamatan Muara Badak. Sedangkan mereka yang dilantik tersebut sebagai ketua : Valeria Irene Enny Arfan yang juga selaku Ketua Ketua TP PKK Kecamatan Muara Badak,Wakil Ketua I Kepala Seksi Kasi Kesejahteraan Sosial Kessos pada Kantor Kecamatan Muara Badak, Wakil Ketua II : Yuni.A.Md.Keb, Wakil ketua III : Deny Herawati.Skm. Sekretaris Sekcam Muara Badak , Wakil Sekretaris Fahrul Azimi,Skm.Bendahara Ike Diyah Agustiani, dibantu wakil bendahara Masniah,SH.

Kepengurusan ini juga dilengkapi oleh beberapa bidang yaitu penyuluhan dan informasi, pelayanan medik, bidang sosial . Pelantikan dirangkai juga dengan penyerahan makanan tambahan serta sosialisasi tentang penyakit tuberkulosis. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dalam hal ini diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa setempat, Rabu (23/11).

Kegiatan yang juga dihadiri diantaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti, Camat Tenggarong Seberang Sugiarto serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tenggarong Seberang tersebut, juga dirangkai dengan pemberentian dan pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota BPD Desa Mulawarman periode 2020-2026 atas nama Jaenal digantikan oleh Sunyoto Sismiantoro.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Akhmad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan kontribusi anggota BPD periode terdahulu, dan ucapan selamat kepada para anggota BPD yang baru dilantik.

“Sejak dilantik selaku anggota BPD pada hari ini, maka saudara-saudara akan mengemban fungsi, tugas, kewenangan, serta hak dan kewajiban sesuai amanat undang-undang desa beserta peraturan turunannya,” ucapnya.

Juga terima kasih kepada Kades beserta jajaran yang dibantu panitia pemilihan BPD beserta para tokoh dan warga masyarakat dalam proses pemilihan serta penetapan anggota BPD terpilih, dirinya berharap dengan telah dilantiknya anggota BPD yang baru tersebut akan membawa keberkahan serta kemajuan bagi pemerintahan desa dan seluruh warga desa setempat.

Disampaikan nya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi yakni pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berkenaan dengan butir ketiga, Edi Damansyah mengatakan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa telah diatur melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. dimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD menurutnya adalah berupa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam tiga tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan.

“Adapun bidang yang diawasi meliputi empat bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Edi Damansyah berharap komitmen yang kuat dari BPD dan kepala desa untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti penanggulangan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah minimal 3 rumah per desa, memperluas akses pendidikan usia dini, membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, peningkatan infrastruktur dan kegiatan berskala lokal desa lainnya, termasuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 beserta dampaknya.(prokom07).

Tenggarong – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar) Bahari Joko Susilo mengatakan, peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kukar memuat tentang rencana dan target penggunaan digital dan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2022, 2023 hingga 2024 untuk jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara bertahap pada tahun 2022 semua pendapatan sudah menggunakan digital 100 %. Pada tahun 2023 menggunakan digital 100 % dan QRIS 50 %. Pada tahun 2024 sudah menggunakan digital 100 % dan QRIS 100 %.

Sesuai data dari Bank Indonesia, sampai dengan semester 1 Tahun 2022, indeks ETPD Kukar berada pada tahap DIGITAL dengan skor 88,7%. Skor ini menempatkan Kukar di posisi ke 3 dari Kabupaten/kota se Kaltim.

“Ini artinya, pada tahun 2023 transaksi keuangan dalam bentuk penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah secara penuh dilakukan secara digital dan menggunakan QRIS,” ujar Bahari saat menyampaikan laporannya pada High Level Meeting terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta meresmikan peluncuran Pasar Siap QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) serta Virtual Account (VA) Pajak Daerah,” Rabu (23/11) di ruang serba guna Kantor Bupati setempat.

Kemudian, sejak tahun 2020 semua tansaksi belanja di lingkungan Pemkab Kukar telah dilakukan 100 % secara non tunai, baik untuk belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun Belanja Transfer.

Jika dibuat perhitungan persentase penerimaan non tunai dari total penerimaan adalah sebesar 56,48 %. Untuk melihat perbandingan penerimaan non tunai pada periode Januari s/d September tahun 2022, maka didapatkan peningkatan pertumbuhan penerimaan non tunai sebesar 35,06 %.

Untuk itu, menurutnya implementasi ETPD dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Selanjutnya TP2DD dapat menjadi forum sinergi dan koordinasi antar stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan percepatan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Sementara, Bupati Edi Damansyah berharap peran maksimal Bank Indonesia untuk terus mendukung transformasi, baik transformasi literasi, transformasi skill, dan transformasi terkait perbankan di Kukar. (prokom04)