TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Sekda Kukar DR.H. Sunggono menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) antara President Sabah China Chamber of Commerce (Dewan Perniagaan Malaysia Global) Malaysia Datuk Liew Chun Kim dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar Aulia Rahman Basri, Selasa (13/12/2022) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Kerjasama yang kita bangun ini untuk memperkuat hubungan bisnis dan mengembangkan kerjasama timbal balik dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kedua negara,” kata Kepala Kadin Aulia Rahman.

Menurut Aulia dalam naskah kerjasama tersebut mempertimbangkan kesepakatan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 pada tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura untuk membentuk masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

“Perjanjian kerjasama tersebut juga mempertimbangkan perjanjian perdagangan lintas batas Indoensia-Malaysia pada tanggal 24 Agustus 1970,” jelasnya.

Sementara itu President Sabah China Chamber of Commerce Malaysia Datuk Liew Chun Kim juga menyambut baik atas kerjasama yang terjalin sebagai bagian dari pengembangan bisnis di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Potensi Kutai Kartanegara luar biasa melimpah dan ini peluang dalam pertubuhan ekonomi pasar global,” demikian sambutnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap kedepan keberadaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset dapat bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak investor dan pihak-pihak pemodal, hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Sunggono pada kegiatan Rapat Koordinasi Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Hotel Aston Samarinda, Senin (12/12/2022).

Namun menurutnya, seringkali apa yang dirumuskan tersebut terkendala dengan legalitas formalnya, dirinya mencontohkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki Hak Pengelolaan (HPL) Atas Tanah yang menyebabkan investor atau mitra kerja sama tidak bisa memperoleh Hak Guna Bangunan.

“Kita semua berharap agar keberadaan BMD atau aset kita dapat bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak investor dan pihak-pihak pemodal lainnya, namun seringkali kita terkendala dengan legalitas formalnya,” ujar Edi Damansyah.

Dimana menurutnya, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari aset yang dimiliki, dan juga tidak dapat memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada proyek atau kegiatan yang dikerjasamakan.

Edi menambahkan, bahwa hal tersebut menyiratkan pesan kepada seluruh pengelolaan barang, bahwa administrasi seperti dokumen kepemilikan yang tidak lengkap serta kurangnya dokumen legalitas formal terkait dalam memberikan kepastian hukum guna pengelolaan akan menyebabkan BMD yang dimiliki rentan dari sengketa dan berpotensi kehilangan aset.

“Selain tertib hukum dan administrasi, potensi daerah kehilangan aset juga bisa disebabkan faktor tidak tertib fisik seperti kurangnya pemeliharaan dan pemanfaatan,” ujarnya. (Prokom07)

TENGAGRONG – Ketua Tim Peneliti CESLIG (Center for strategic Leadership and Innovative Governance) Universitas Proklamasi 45 Dr. Tomy V Bawulang, Ph.D menyimpulkan hasil survei persepsi masyarakat tentang program unggulan “Kukar Idaman” yang sudah dilakukan timnya dilapangan dengan pengambilan sampling sites pada 8 kecamatan yakni Kecamatan Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja dan Sangasanga.

Sebelum menyampaikan hasil survei persepsi masyarakat terhadap program Kukar Idaman dihadapan Sekda Kukar DR H Sunggono, Dr. Tomy menyampaikan apa itu persepsi. Persepsi adalah data yang merefleksika persepsi/pendapat masyarakat tentang dampak setiap program unggulan Pemkab Kukar.

“Persepsi adalah informasi berdasarkan perspektif individu responden yang tingkat subjektifitasnya tinggi. Namun demikian dalam seting riset data persepsi ini harus diimbangu dengan fact checking sebagai bentuk triangulasi data (Cox&Hassard, 2005; Holstein,2008;Grbich,2012),” katanya.

Adapun kesimpulannya dari riset persepsi kepuasan publik terhadap program Kukar Idaman yakni tingkat kesadartahuan masayrakat (Public Awareness). Tingkat kesadaratahuan masyarakat terhadap program-program Kukar Idaman (23 Program) Terbilang Tinggi. Namun demikian sebagai catatan perbaikan kinerja dan feedback konstruktif masih, ada beberapa program yang memiliki tingkat publik awarenees yang rendah. Hal ini disebabkan terutama intensitas Sosialisasi dan Komunikasi Publik yang belum merata di seluruh wilayah Kukar.

Kemudian persepsi kebermanfaatannya sebagain besar responden sejumlah 84,95 persen berpendapat bahwa program Kukar Idaman sangat bermanfaat apabila dilaksanakan dengan benar.

“Dari sisi persepsi implementasi, masyarakat berpendapat bahwa implementasi program pemerintah cukup tinggi 85,64 persen responden memberi respon nilai positif terhadap implementasi misi pemkab Kukar,” katanya.

Adapun dari persepsi keberhasilan yakni dari keseluruhan program unggilam dan prioritas dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden 44,56 persen memberi nilai persepsi keberhasilan ‘midpoint’ artinya menurut responden, pelaksanaan program unggulan dan prioritas Kukar Idaman sebagaian bear sudah ebrhasil, namun masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

“Persepsi kebermanfaatan, respnden 84,95 persen berpendapat program Kukar Idaman sangat bermanfaat apabila dilaksanakan dengan benar. Hal ini terutama bagi masyarakat yang telah menerima mafaat program sosial yang ebrsentuhan langsung dengan individu maupun eluarganya,” demikian jelasnya. (Prokom10)