Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara Dr H Sunggono membuka Konsinyering terkait Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Rabu (8/11/23) di Hotel Aston Samarinda.

Untuk diketahui konsinyering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan stakeholder di suatu tempat untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak.

Acara itu diikuti jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dan tentunya Dinas PU Kukar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah atas barang milik daerah, khususnya pada Dinas PU Kukar. Juga merupakan bagian dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas PU untuk mencapai pengelolaan BMD yang optimal. Hal ini menjadi bagian dalam siklus pengelolaan BMD yaitu pembinaan.

Menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah, Sekda mengatakan tertib administrasi barang milik daerah sangat diperlukan, bahkan perlu penekanan khusus. Dalam hal ini belanja modal pada hakikatnya adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk barang modal, atau yang lazimnya kita sebut sebagai aset.

Dalam melaksanakan siklus pengelolaan barang milik daerah tersebut, Dinas PU harus mampu menyusun perencanaan berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) baik pengadaan maupun pemeliharaan, misalnya pengadaan barang milik daerah berupa jalan. Dinas PU harus mampu melakukan identifikasi kebutuhan jalan, mulai dari pembuatan badan jalan, peningkatan struktur, pemeliharaan dan perbaikan. Identifikasi yang memadai akan mempengaruhi penggunaan rekening belanja, cara pencatatan aset yang tentunya akan berdampak pada laporan BMD yang akuntabel. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada laporan keuangan baik Dinas PU itu sendiri maupun laporan keuangan pemerintah daerah yang akan diaudit oleh BPK RI. Mengingat 70% (tujuh puluh persen) dari nilai neraca keuangan adalah neraca aset.

Adapun dalam hal pengawasan dan pengendalian, Dinas PU dapat menggandeng Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga dapat memitigasi hal-hal yang berpotensi menjadi temuan pada pemeriksaan berikutnya.

“Saya mengapresiasi dan berharap agar tujuan kegiatan ini dapat tercapai, dan Dinas PU segera mengimplementasi pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank melaksanakan pendampingan Desa Devisa Halaban Wood Charcoal Kaltim. Kegiatan dilakukan di BPU Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja, Selasa (7/11/23).

Acara dihadiri Nurtjahjo Budidananto dari KPPBC TMP B samarinda, Muhammad Yasin Analisis Kebijakan Ahli Madya Kemendesa PDTT, Maryani Saswidyanti Fungsional Narasumber Lembaga LPEI, Sekcam Samboja Amir Lukmi, Kusnadi Kades Beringin Agung, para pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

Dijelaskan Maryani Saswidyanti, LPEI melakukan pendampingan desa bagi para UMKM kemudian juga diberikan pelatihan kepada Bumdes akan menciptakan suatu produk unggulan ekspor bisa dijual keluar negeri dengan harga lebih tinggi. Tentu kualitas yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan. Sebagai mitra pendamping LPEI akan melakukan pembinaan dan pelatihan sehingga produk bisa dijual keluar negeri. LPEI/ Indonesia Eximbank ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani ditataran global, karena mampu menghasilkan produk dan jasa ekspor yang berkelas dunia.

“Layanan yang diberikan LPEI adalah memberikan layanan konsultasi bagi para UMKM yang belum pernah mengekspor barangnya keluar negeri. Pihak LPEI akan mendidik dan melatih para UMKM, Koperasi dan Bumdes yang belum mengetahui tentang ekspor,” ungkapnya.

Selain CPNE, LPEI memiliki program unggulan lainnya yaitu Marketing Handholding Program (business matching) yang merupakan program percepatan ekspor dalam rangka membuka akses pasar ekspor bagi produk UKM mitra binaan LPEI dalam bentuk digitalisasi via global marketplace, business matching melalui diaspora dan pameran berskala internasional.

Sedangkan Desa Devisa merupakan program pemberdayaan komunitas (cluster) petani/pengrajin/koperasi maupun UKM yang memiliki produk unggulan ekspor. Sampai dengan posisi Juni 2022, LPEI memiliki 134 Desa Devisa dengan 9 komoditas unggulan (Kakao, Kopi, Beras, Garam, Rumput Laut, Kerajinan, Tenun, Gula Semut dan Lada Hitam) dan telah memberikan pendampingan kepada 12.821 petani/pengrajin.

“Untuk menjadi Desa Devisa kita harus menggali potensi desanya apakah produknya itu memang produk unggulan ekspor dan sarananya cukup memadai untuk dijadikan produk ekspor,” ujarnya.

DiKalitim sendiri sudah ada 38 desa yang nantinya bisa menjadi Desa Devisa. “Diharapkan dengan adanya pendampingan Desa Devisa ini akan ada membawa manfaat dalam peningkatan kesejahteraan desa – desa disekitar IKN yang bisa menghasilkan produk ekspor yang berkelanjutan”,tutupnya.(Prokom06)

Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Sapras, SDA dan TTG Atih Hayati mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara Arianto, dalam workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B pada Senin (6/11/23) di Hotel Readtop Hotel & Convention center Jakarta.

Acara yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 hingga 8 November 2023 tersebut di hadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar.

Menurut Atih Hayati, Kutai Kartanegara diwakili oleh 2 desa yaitu Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun dan Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu untuk menjadi Desa inskusif yang berpedoman pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurutnya, program P3PD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa yang kelak berujung pada perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan.

Melalui P3PD diharapkan bisa terwujud pemerintah desa yang berkinerja baik dengan didukung oleh partisipasi masyarakat yang berdaya guna melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
Selain itu juga tersedia tenaga inklusi untuk meningkatkan kualitas kinerja pembangunan desa serta memperkuat kelembagaan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa.

Ia juga menjelaskan bahwa dapat program ini sumber dana didapatkan dari word bank yang dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik itu kaum marjinal, pelaku UMKM, anak-anak Disabilitas yang selama ini kurang tersentuh.

Pada program ini juga dilakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat baik untuk UMKM , pelatihan bagi konseling keluarga, pelatihan kesehatan dan pelatihan bagi remaja, partisipasi kelompok rentan dalam musrembang desa dan konseling keluarga.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia
Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa setiap desa memiliki karakteristik sendiri mulai dari masalah geografis, masalah budaya maupun potensi desanya.

“Karekteristik masing-masing desa harus diberi sentuhan yang objektif sehingga akan menghasilkan desa yang produktif, Mandiri dan sejahtera,” katanya.

Abdul Halim Iskandar meminta kepada para Kepala Desa sebagai kunci pembangunan masyarakat di desa untuk bisa menggali potensi desanya. “Ketika sebuah desa memiliki kepala desa yang bagus maka desa itu akan bagus tapi sebaliknya bila tidak bagus maka akan tidak bagus juga desanya karena Kepala desa merupakan kata kunci dari pembangunan desa dan kepala desa merupakan figur yang penting di Desa”ungkap Abdul Halim Iskandar.

Ia juga menegaskan bahwa saat ini Dana Desa Bisa digunakan untuk merenovasi kantor desa bagi Desa Mandiri.
“Ini sebagai privilege bagi desa mandiri yang sudah berusaha menjadi mandiri karena semakin mandiri semakin akan banyak masalah dan berbeda penanganan dengan desa yang masih berstatus desa Tertinggal,” ujarnya.

Abdul Halim Iskandar mengatakan penanganan desa mandiri dan desa Tertinggal tentunya sangat berbeda karena kalo desa Tertinggal yang dibutuhkan infrastruktur tetapi jika desa mandiri diperlukan penanganan masalah ekonomi serta peningkatan SDM.
(Prokom08)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerima insentif fiskal kategori kinerja Periode III Rp 11,6 Milyar dari Kementerian Keuangan RI, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Penyerahan ini dilakukan dalam acara rakor Kemendagri dalam rangka pembahasan konkrit pengendalian inflasi yang dilakukan secara daring maupun zoom meeting, Senin (6/11).

Edi Damansyah mengucap syukur atas penghargaan untuk Pemkab Kukar dari Kementerian Keuangan RI, mengapreasi atas kinerja atau kerja bersama seluruh dinas, instansi stakeholder, perangkat daerah dan masyarakat Kukar.

Dana fiskal ini berasal dari Kementerian Keuangan di berikan kepala daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Penerimaan dana fiskal ini untuk yang kedua kalinya di terima oleh Pemkab Kukar yaitu Periode kedua sebesar Rp 9,8 M beberapa bulan lalu.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 24 Kabupaten Se- Indonesia dari 514 Kabupaten Kota yang ada.

Insentif dana fiskal ini nantinya akan digunakan dalam rangka penanganan inflasi, stunting, program kemiskinan dan investasi di Kutai Kartanegara.

“Hal ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan di Kukar,untuk itu peran serta kolaborasi seluruh dinas instansi,stakeholder serta masyarakat sangatlah diharapkan agar semuanya dapat berjalan lancar sebagaimana kita harapkan bersama,” demikian ujar Edi Damansyah. (Prokom 03)