Tenggarong – Pada 30 November 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2023). UU tersebut merupakan perubahan besar dalam sistem kepegawaian di Indonesia, yang tentunya membawa banyak implikasi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi para ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada Sekretaris Dinas/Badan/Camat dan Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Analis SDM Aparatur serta seluruh pengelola Kepegawaian di Kabupaten Kukar untuk aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang UU ASN 2023 maupun pelatihan lainnya terkait kepegawaian, memahami dengan seksama isi UU ASN 2023 dan peraturan turunannya, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme diri, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”,tegas Sekda H Sunggono, saat menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Sosialisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN”, di Gedung Bappeda Lantai I, Kamis (13/6/24).

Lebih lanjut kata Sunggono, para pengelola kepegawaian harus terus mengupdate pengetahuan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Mengingat para pengelola kepegawaian merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi serta kebijakan terkait kepegawaian.

“Perubahan-perubahan dalam UU ASN 2023 ini tentunya membawa tantangan baru bagi kita semua. Namun, saya yakin bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat melewati tantangan ini dan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik”,ungkapnya.

Beberapa perubahan penting dalam UU ASN 2023 yang perlu diperhatikan antara lain, penghapusan diskriminasi jabatan fungsional, artinya, semua ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya. Penyatuan status kepegawaian, Status kepegawaian diubah menjadi hanya dua kategori, yaitu PNS dan PPPK. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah pegawai honorer, tenaga kontrak, atau sebutan lainnya.

Kemudian digitalisasi manajemen ASN, manajemen ASN akan di digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, penguatan sistem merit, sistem merit diperkuat untuk memastikan bahwa pengangkatan, promosi, dan mutasi pegawai ASN dilakukan berdasarkan objektivitas, profesionalisme, dan kinerja. Pemberian jaminan pensiun bagi semua pegawai ASN, jaminan pensiun diberikan kepada semua pegawai ASN, termasuk PPPK. Sanksi yang Lebih Tegas terhadap pelanggaran, sanksi yang lebih tegas diberikan terhadap pelanggaran disiplin oleh pegawai ASN.

Disebutkannya tujuan utama diberlakukannya UU ASN 2023 adalah untuk mewujudkan ASN yang berkelas dunia dan mendukung transformasi birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dari seluruh ASN untuk mengimplementasikan UU dengan sebaik-baiknya.

“Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap para ASN di Kabupaten Kukar dapat memahami dengan jelas mengenai perubahan-perubahan yang diatur dalam UU ASN 2023, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari”,tutupnya.

Hadir sebagai pemateri Komisioner KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1 Rudiarto Sumarwono dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1 John Ferianto, diikuti Sekretaris Dinas/Badan/Camat dan Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Analis SDM Aparatur serta seluruh pengelola Kepegawaian di Kabupaten Kukar.(Prokom06)

Tenggarong – Pembina Majelis Taklim Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Maslianawati Edi Damansyah membuka kegiatan Sunatan Massal di Pendopo Kecamatan Sangasanga, Kamis (13/6/2024) pagi.

Kegiatan ini di ikuti sebanyak 25 anak-anak (laki-laki) yang orangtuanya kurang mampu (keluarga prasejahtera). Untuk melaksanakan Sunatan (khitan) bagi anak-anaknya.

Camat Sangasanga Dachriansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aswaja yang telah melaksanakan sunatan massal bagi keluar Prasejahtera di wilayah Sangasanga.

Ia mengatakan, bahwa Aswaja Kabupaten memberikan jatah sunatan massal kepada Sangasanga sebanyak 30 peserta (anak). Tetapi karena kegiatan ini bersamaan dengan anak-anak ujian sekolah, jadi hanya diikuti 25 anak saja.

“Alhamdulillah, kami sangat bangga sekali karena kegiatan ini hadir langsung pembina Aswaja yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Kukar, Maslianawati Edi Damansyah untuk membuka kegiatan ini,” ujarnya.

Sementara Maslianawati Edi Damansyah Maslianawati, mengatakan kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan Aswaja ini, merupakan program tahunan sehingga rutin digelar oleh Aswaja Kabupaten dan bertepatan dengan libur anak sekolah.

“Alhamdulillah tahun ini Aswaja akan melakukan Sunatan Massal di 10 kecamatan, yang salah satunya di awali di Sangasanga. Dan tahun depan akan di lanjutkan 10 kecaman lagi sehingga genap 20 kecamatan,” jelasnya.

Ia menegaskan ini adalah bukti nyata dari program kerja Aswaja Kabupaten yang ingin memberikan perhatian dan kepedulian kepada keluarga prasejahtera.

“Ini untuk membantu warga yang tidak mampu membayar biaya anak-anaknya untuk di khitan (sunat) mandiri di dokter maupun mantri,” tegasnya dengan nada sedih.

Di Penghujung acara, Istri Bupati Kukar ini bersama Camat Sangasanga, Ketua Aswaja Kukar Ikhsanul Karim, Kapolsek Sangasanga AKP. A. Baihaki, Danramil 0906/Kukar Sangasanga Priyanto, dan Ketua TP PKK/Bunda Paud Sangasanga Ummu Kulsum. Memberikan baju muslim, kelengkapan sekolah, dan bingkisan kepada peserta sunatan massal.

Kemudian, dalam kesempatan itu Maslianawati dan rombongan meninjau proses sunatan massal yang dilakukan 4 orang medis. (prokom05)

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan pencanangan Pengukuran dan Intervensi serentak pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (12/6/24) di Posyandu Asoka Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kukar, ditandai pelepasan balon dan penandatanganan prasasti peresmian Posyandu Asoka.

Acara juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kukar Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas PMD Kukar Arianto, Ketua DWP Kukar Yulaikah Sunggono dan juga perwakilan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur baik secara daring maupun luring.

Dalam kesempatan tersebut juga di serahkan program Go Bas yang merupakan CSR dari PT MHU untuk penanganan Stunting kepada 20 anak Asuh Sebesar 36 juta yang diserahkan kepada Kepala Dinas PMD Kukar Arianto dan juga diserahkan penanganan Stunting CSR dari PT Anugerah Bara Kaltim dan Mitra kerja kepada Kecamatan Loa Janan sebesar 10 Juta rupiah.

Bupati Kukar Edi Damansyah bersama PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Posyandu Menur 027, posyandu Menur 028, posyandu Menur 029, posyandu Baiturrahman, posyandu Sari Mulya, posyandu Melati, posyandu Mawar, posyandu Warga Tunggal dan Posyandu Kenanga atas keberhasilan mencapai D/s 100% dalam kegiatan bulan intervensi Stunting secara serentak di wilayah kerja Puskesmas Loa Janan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kukar mengatakan bahwa Pemkab Kutai Kartanegara terus berkomitmen dalam upaya penurunan angka stunting melalui berbagai program strategis dan intervensi.
Edi berharap Penanganan Stunting yang dicanangkan hari ini jangan sampai hanya sekedar seremonial tetapi semuanya harus bergerak.

“untuk Kukar saya pastikan penurunan stunting berjalan lancar dan semua telah dilakukan di tahun 2023, saya tidak terlalu bangga dengan penurunan sekitar 10 % karena saya ingin di Kukar zero Stunting”imbuhnya.

Edi juga sangat sepakat dengan PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik yang harus diperbaiki adalah data karena data sangatlah penting untuk pengetesan stunting.
“Jadi jangan sampai nanti tim di lapangan bekerja tidak mengunakan data dan waktunya habis hanya untuk mencari”imbuhnya

Ia juga memastikan bahwa dengan beberapa inovasi pada program kerja penurunan Stunting maka diperlukan kolaborasi agar tahun 2024 angka stunting di Kutai Kartanegara kembali turun hingga zero.
Menurutnya, Pencanangan Pengukuran dan Intervensi merupakan bagian dari upaya penanganan stunting untuk memastikan setiap anak di Kutai Kartanegara mendapatkan pengukuran status gizi yang akurat dan mendapatkan intervensi gizi yang diperlukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berbagai pihak terkait, diharapkan upaya ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Diakhir ia menegaskan untuk terus berkolaborasi, berkomitmen dan bekerja keras dalam upaya menurunkan angka stunting khusus di Kutai Kartanegara.” Dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 maka perlu kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan juga dunia usaha”tegasnya mengakhiri.(Prokom08)

Tenggarong – Sesuai dengan hasil penilaian Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) 2023 lalu, Predikat Kukar sudah mencapai level 3 pada Penilaian Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Indeks (MRI), namun Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengharapkan seluruh Assessor penilaian mandiri yang melaksanakan asesi, tidak hanya sekedar memfaktakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan selama hampir satu tahun ini. Tetapi Sekda berpesan agar Tim Assesor SPIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asesor SPIP Pemda untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pimpinan perangkat daerah untuk mengoptimalkan penyediaan evidence dokumen data dukung sehingga hasil penilaian dapat lebih optimal.

“Kemudian lakukan pengisian kertas kerja penilaian dan penilaian kesesuaian dokumen evidence dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya saat membuka workshop pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi Pemkab Kukar tahun 2024 Periode 01 Juli 2023 – 30 Juni 2024, Rabu (12/6) di ruang Serbaguna Dispora Kukar.

Selain itu, Sunggono juga berpesan kepada Tim Penjamin Kualitas dari Unsur Inspektorat Daerah, untuk tidak sekedar mengoreksi hasil penilaian Assesor PM SPIP Pemerintah Daerah, tetapi melakukan pembimbingan kepada Assesor Perangkat Daerah, sehingga dapat mengisi kertas kerja, menilai, melengkapi dokumen.

“Agar target Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Pemda dapat ditingkatkan dari capaian tahun lalu,” demikian harapnya.(prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menghadiri rapat pembahasan pra rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024 dan rancangan APBD tahun 2025 bertempat di ruang Batara Hotel Fugo Samarinda, Selasa (11/6/2024).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid tersebut turut dihadiri para anggota DPRD Kukar, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kukar.

Saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Sunggono mengatakan pembahasan pra rancangan APBD perubahan tahun 2024 dan rancangan APBD tahun 2025 merupakan momen yang penting, karena menurutnya melalui diskusi dan pertukaran pendapat, akan menciptakan landasan anggaran yang kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Menurut Edi dalam menghadapi perubahan ekonomi dan dinamika keuangan yang tidak dapat diprediksi, Pemkab Kukar telah melakukan analisis dan perencanaan anggaran dengan cermat untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

“Perencanaan ini tidak hanya mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga dampak dari kebijakan pusat, serta prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Namun menurutnya, dalam pelaksanaannya Pemkab Kukar dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, terhadap hal-hal pokok yang terjadi diluar kendali pemerintah daerah seperti diantaranya defisit dan penyesuaian belanja pemerintah.

Sehingga Pemkab Kukar menurutnya, melakukan penyesuaian guna menjaga stabilitas keuangan daerah, dengan melaksanakan langkah-langkah strategis dan efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam menghadapi defisit tersebut.

Lebih lanjut, Edi mengatakan melihat tantangan yang ada di tahun 2024, Pemkab Kukar telah menyiapkan rancangan RKPD untuk APBD tahun 2025. yaitu fokus utama APBD 2025 adalah pada sektor ketahanan pangan sebagai langkah strategis untuk merealisasikan visi Kukar sebagai lumbung pangan utama di Kalimantan Timur. yang mana hal tersebut menurutnya tertuang dalam rancangan RKPD 2025 yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi pertanian.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi dalam menghadapi tantangan ini. kita perlu menjaga kekompakan dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Sebagi informasi, pada kesempatan tersebut juga dirangkai dengan dialog interaktif, serta tanya jawab dan pertukaran informasi antara anggota DPRD Kukar yang hadir dengan tim TAPD Pemkab Kukar terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan kedepannya.(prokom07).