TENGGARONG – Pjs Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara dr. Eryariyatin Bambang Arwanto didampingi Wakil Ketua TP PKK Kukar Hj Yulaikah Sunggono, Ketua Pokja 2 beserta jajaran pengurus TP PKK Kukar, Ketua TP PKK Kecamatan Muara Badak Valeria Irene Arpan dan TP PKK Sebulu Handayani Edi Fachruddin, melakukan Studi Tiru ke TP PKK Kelurahan Pendrikan Lor Kota Semarang, yang diterima Hj Norjannah beserta jajaran pengurus TP PKK Kelurahan Pendrikan Lor Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah di Sekretariat PKK setempat, Senin ( 21/10 ).

dr. Eryariyatin mengatakan maksud dan tujuan kedatangan TP PKK Kukar merupakan merupakan wujud komitmen untuk terus belajar, berbagi, dan memperkuat sinergi antar daerah dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Masyarakat.

dr Eryariyatin Bambang Arwanto mengucapkan terima kasih kepada PKK Kota Semarang, khususnya Kelurahan Pendrikan Lor, atas sambutan hangat dan keterbukaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami. Kami merasa sangat terhormat dapat melakukan kunjungan ke Kelurahan yang telah sukses meraih penghargaan Pakarti Utama Tingkat Nasional dalam kategori Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kategori Kota.

Penghargaan bergengsi ini tentu bukan sekadar hasil dari upaya sesaat, melainkan buah dari dedikasi, kerja keras, dan sinergi yang kuat antara pemerintah, Tim Penggerak PKK, serta masyarakat setempat.
“Kami yakin, ada banyak praktik baik dan inovasi yang diterapkan di Kelurahan Pendrikan Lor yang dapat menjadi inspirasi bagi kami di Kutai Kartanegara, khususnya dalam mengembangkan dan memperkuat program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UP2K PKK,” kata dr. Eryariyatin Bambang Arwanto

Ditambahkannya jua, bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK adalah salah satu program yang sangat strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di sektor ekonomi keluarga. Program ini memberikan kesempatan kepada keluarga, khususnya kaum perempuan, untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha ekonomi produktif yang mereka kelola secara mandiri maupun berkelompok.

Keberhasilan Kelurahan Pendrikan Lor dalam menjalankan program ini tentunya memberikan pelajaran penting bagi semua. Dari mulai perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, hingga upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, semua ini menjadi kunci keberhasilan yang patut dicontoh.

“Kami dari Kabupaten Kutai Kartanegara sangat berharap dapat belajar banyak dari keberhasilan ini, sehingga program UP2K PKK di daerah kami juga dapat berkembang lebih baik lagi, sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat setempat,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi antar daerah. Ia berharap melalui pertemuan ini, tidak hanya ada transfer pengetahuan, tetapi juga terjalin hubungan yang lebih erat antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Semarang.

“Kami yakin, jika kita saling belajar dan berbagi pengalaman, kemajuan yang kita capai akan semakin pesat, dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah akan semakin meningkat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kelurahan Pendrikan Lor Kota Semarang, Hj Nor Jannah mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada TP PKK Kukar di TP PKK Kelurahan Pendrikan Lor Kota Semarang Jawa Tengah.

Hj Norjanah mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi Pokja II semuanya sama sesuai arahan Ketua TP PKK Pusat yaitu meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok kelompok PKK dan dasa wisma melalui penyuluhan, orientasi dari pelatihan, melakukan dan mengembangkan kegiatan program bina keluarga balita BKB, membuat BKB percontohan disetiap kecamatan.Mengelola program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.

“Alhamdulillah berkat kerja keras TP PKK pihaknya berhasil meraih Penghargaan Pakarti Utama Tingkat Nasional ,Kategori Pelaksana terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK Kategori kota,” ujarnya.

Pihaknya aktif melakukan pengkaderan dan mengikut sertakan pelatihan yang diadakan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UM, dinas Tenaga Kerja, CSR Rosebrand,Sasa,Sriboga,Sukasari. Mengupayakan pemasaran UP2K PKK melalui pasar, warung, pemasaran online, ikut pada pameran, bazar baik lokal maupun nasional. Kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Shope, Blibli,Gula Asem. Memotivasi keluarga agar mau menjadi koperasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, mendorong terbentuknya koperasi yang berbadan hukum yang dikelola oleh TP PKK.

Dalam pelaksanaan prioritas program disesuaikan dengan kemampuan dan CSR. Sedangkan dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi keluarga pihaknya melakukan penguatan Kelompok UP2K PKK, melakukan pembinaan pemanfaatan dana / modal usaha, mengupayakan usaha yang berkelanjutan dan cepat menghasilkan. Memanfaatkan bahan baku lokal, melakukan pembinaan produksi baik ( kemasan dan pemasaran legalitas usaha, NIB, PIRT, Halal.

Acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab serta tukar menukar cendramata serta dilanjutkan dengan meninjau sekaligus wisata belanja aneka produk UP2K Kelurahan Lor Kota Semarang. ( Prokom 03 ).

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono bersama Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Eryuni Ramli Okol dan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa BPMD Kukar Poino datang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi terkait mekanisme Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) link ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/10/24).

Rapat koordinasi bersama Kasubbid Fasilitasi Keuangan Desa Ira Hayatunnisa tersebut, Sekda H Sunggono menjelaskan jika Kabupaten Kukar mempunyai 193 desa dengan wilayah yang cukup luas. Dengan berbagai kondisi wilayah yang berbeda – beda dan masih ada titik yang blankspot. Dia ingin dari diskusi yang dilakukan, mengetahui posisi Pemkab Kukar melalui DPMD untuk mensinkronisasi antara kebijakan sikeudes Pemerintah pusat dengan siskeudes daerah, kemudian untuk memastikan bahwa siskeudes bisa link langsung dengan Bankaltimtara. Dimana Bankaltimtara adalah bank pemerintah daerah dan saham terbesarnya dari Pemkab Kukar.

“Bagaimana implementasi sistem nantinya. Kemudian seperti apa kebijakan pemerintah pusat terkait hal ini. Diantara yang sering terjadi dilapangan seperti data kemiskinan kalau dilihat dari data BPS datanya biasnya hampir 40 persen. Ini sangat berbeda dengan data yang dimiliki Kukar. Kami ingin mendapatkan informasi yang cukup untuk memastikan bahwa rencana kebijakan kolaborasi antara siskeudes link dengan Bankaltimtara”, kata Sunggono.

Dijelaskannya sekarang yang coba dilakukan Kukar adalah menjadikan BUMDes sebagai agen dalam menyalurkan dana desa. 14 BUMDes Kukar sudah menjadi agen dari BPD untuk menyalurkan dana di desa, karena jarak antara desa dan BPD jauh jadi berinisiatif menjadikan BUMDes sebagai agen semua dana desa bisa tersalurkan, mudahan dengan siskeudes yang terkoneksi dengan Bankaltimtara bisa lebih lancar. Dengan harapan informasi yang didapat dengan kedatangan ini bisa mendapatkan jalan dan bisa dilakukan setelah kembali ke Kukar nantinya.

Sementara Piono mengatakan yang sudah berjalan di Kukar terkait penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimana penggunaan siskeudes sudah diwajibkan ditahun 2020 walaupun masih offline dan baru sebagian desa yang menggunakannya. Setelah pada tahun 2022 akhir dilakukan secara online waktu itu masih menggunakan server dan dicoba dengan menggunakan link Bankaltimtara mengalami kendala.

“Mulai dari tahun 2023 siskeudes berbasis cloud yang difasilitasi Bankaltimtara sejak itu sampai saat ini telah melakukan pembayaran secara non tunai yaitu dengan aplikasi Atkpd. Sampai saat ini berjalan dengan permasalahan dan kendala karena masalah teknis”, ujar Piono.

Dalam kesempatan tersebut pimpinan cabang Bankaltimtara Yuni mengatakan Bankaltimtara akhir bulan Oktober mengusahakan sudah menggunakan siskeudes online. Dan pembayaran pajak sudah bisa menggunakan Atkpd.

“Bankaltimtara selalu intens terkait siskeudes ini dan akan segera mungkin mengusahakan agar penggunaan siskeudes link bisa terlaksana disemua desa diKukar dan untuk pelatihan penggunaannya nanti akan dilakukan bagi semua desa biar bisa serentak, semoga bisa lancar kedepannya nanti”, jelasnya,

Selanjutnya Ira menjawab bagian sistem bukan hanya dari keuangan desa tapi ada di e-prodeskel yang menjadi rumahnya semua data dari keuangan desa yang akan bergabung juga dengan SIPD, jadi nanti akan mengintegrasikan semua aplikasi ditahun 2025, karena amanat walidata ada di Kemendagri supaya kementerian lain tidak turun satu – satu. “Makanya ditahun depan kami akan membuatkan didalam menu e-prodeskel ada data kemiskinan, data pengangguran, data didesa dan data lainnya yang diperlukan. Ini akan banyak sekali kita butuhkan terutama data kemiskinan, pengangguran, data anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan lainnya. Karena adanya makan siang bergizi gratis. Untuk itu harus disiapkan dari sekarang”, himbaunya.

Kemudian Aplikasi Siskeudes link disemua desa diharapkan harus online kalau belum bisa online akan menjadi tugas bersama untuk mengonlinekan. Ia mengingatkan kepada Bankaltimtara agar segera mengaktifkan Siskeudes link, karena sudah tertinggal dari yang lain. Banyak sekali yang belum sesuai dari speknya dengan yang akan dilaksanakan untuk siskeudes link. Siskeudes link ini adalah penghubung antara siskeudes yang utama d$_engan Atkpd. Demi menjaga data di dua aplikasi tersebut. Siskeudes juga sebagai verifikator sekdes dan kades dalam penggunaan dana desa. Ia menyarankan agar transaksi tidak mengalami kendala jika nantinya semua desa menggunakan siskeudes link non tunai harus menggunakan server sendiri. Apalagi nantinya akan dilakukan pembangunan dari desa semua investor diarahkan langsung ke desa tidak melalui pemerintah daerah lagi dan ini akan menggunakan transaksi yang cukup besar di desa.
“Untuk itu segera mungkin siskeudes link diaktifkan, agar semua transaksi yang dilakukan Kukar bisa terlihat langsung di kemendagri dan inspektorat akan mengawasinya, transaksi apa saja yang dilakukan desa apakah dana benar – benar di gunakan sesuai atau menyalahi aturan akan terlihat lewat siskeudes link dan bisa langsung dilakukan pencegahan”, jelas Ira.

Selanjutnya setelah semuanya siap silahkan untuk koordinasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, untuk melakukan pelatihan dan sebagainya, karena awal Januari 2025 semua daerah diwajibkan menggunakan Siskeudes link dan waktunya hanya tersisa 2 bulan, “Silahkan untuk belajar ke daerah yang sudah berhasil menggunakan siskeudes link seperti Jatim, Jateng, Kalsel dan Bali, daerah ini sudah lancar menggunakan siskeudes dengan baik”, pungkasnya. (Prokom06)

Tenggarong – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto menghadiri rapat paripurna Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Partai Golkar masa jabatan 2024-2029, Rabu (23/10) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kukar, Tenggarong.

Pjs Bupati mengucapkan selamat kepada para Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Partai Golkar yang diresmikan pada hari ini, diharapkan kedepannya dapat melaksanakan amanah ini dengan baik dan rasa penuh tanggungjawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan Kabupaten Kukar.

“Kami berharap, agar DPRD Kabupaten Kukar menjadi simbol dari cita-cita bangsa Indonesia yang ideal dan dapat menjadi mitra kerja yang harmonis bagi Pemkab Kukar,” harapnya.

Ia mengatakan, posisi yang terhormat sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD bukanlah sekedar jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat melibatkan semua elemen politik dan masyarakat, serta tidak mempertajam perbedaan, tetapi mencari persamaan.
Sebagai perwakilan rakyat DPRD harus hadir di tengah masyarakat dan terus menyuarakan suara rakyat dalam lingkup yang positif dan tidak lepas dari kaidah hukum yang berlaku.

“Dan sebagai mitra kerja dengan Pemerintah Daerah, DPRD dapat membangun nilai sinergitas dengan semua unsur sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk Kukar yang lebih baik,” ujarnya.

Selanjutnya, DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, dimana ketiga fungsi ini harus berjalan seiring dan saling mendukung. Diharapkan dalam fungsi legislasi nantinya dapat melahirkan produk hukum yang relevan dengan kepentingan jangka panjang Kabupaten Kukar, dan fungsi pengawasan dapat secara responsif melihat kebutuhan masyarakat, serta memastikan alokasi anggaran yang mampu mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Selamat kepada Junaidi sebagai Ketua, Abdul Rasid sebagai Wakil Ketua I, Junadi sebagai Wakil Ketua II, dan
Aini Farida sebagai Wakil Ketua III, dan juga selamat kepada Erwin atas Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Kukar masa bakti 2024-2029.Semoga dalam kepemimpinannya dapat membawa perubahan yang baik bagi Kabupaten Kukar tercinta,” demikian pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura XXI H Aji Muhammad Arifin, Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto serta kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rinda Desianti membuka Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Camat Anggana, Selasa (22/10/2024)

Sosialisasi garapan Kesbangpol Kukar diikuti para ASN kantor Camat Anggana, ASN Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas teknis di Kecamatan Anggana.
Dengan narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.

Bambang Arwanto mengatakan netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional.

Disebutkannya netralitas ASN berkaitan dengan Impartiality, dimana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, objektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun pada pemilu dan Pilkada.

“Maka jika ASN tidak menjaga netralitas akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik, lemahnya profesionalisme ASN, lemahnya konsolidasi birokrasi, diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mudah terjadi konflik horizontal sebagai akibat konflik elit yang melibatkan massa” terang Bambang Arwanto

Bambang menekankan sebagai ASN BerAkhlak yang merupakan nilai dasar ASN di mana telah diatur dalam Pasal 3 dan pasal 4, Undang-undang No. 20 tahun 2023, tentang ASN untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

“Oleh karena itu, kita harus secara aktif berperan menjadi teladan dan memegang nilai – nilai ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, selain itu Kita juga harus menjunjung nilai toleransi, menghalau radikalisme – fanatisme, serta mengutamakan hajat hidup seluruh masyarakat, dan turut serta mensukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini” jelasnya.

Bambang berharap karena salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Pilkada adalah keikutsertaan ASN, maka harus memperhatikan norma – norma sebagai abdi negara, jangan sampai melanggar netralitasnya sebagai ASN.

“Saya berharap pegawai ASN agar selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan profesionalisme serta berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional” harapnya. (Prokom01)

Samarinda – Permasalahan sampah bukan lagi hanya sekedar kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik, apalagi bagi wilayah yang tidak memiliki pengelolaan sampah yang baik.

Pengelolaan persampahan telah mengalami perubahan paradigma semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi kumpul, pilah dan olah dengan pendekatan yang komperhensif dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat.

“Diharapkan dengan adanya
Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kutai Kartanegara (Kukar) bisa bermanfaat dalam mengatasi sampah dengan cara mengelola persampahan di setiap wilayah Kukar dari tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, ketika membuka Rakor Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kukar, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (22/10/2024).

Rakor Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kukar yang digelar selama 2 hari oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar itu, mengusung tema “Akselerasi Pencapaian Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan dalam Mewujudkan Kukar Idaman”.

Dimana program pembangunan Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) dengan Visi mewujudkan masyarakat Kukar yang Sejahtera dan Berbahagia, yang salah satu misinya yaitu Misi ke-5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan sasaran kebijakan pembangunan daerah berbasis lingkungan hidup yang lestari.

Kemudian, melalui Program Dedikasi, yaitu program desa ramah lingkungan, ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan hidup. Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (Biovillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.

Lebih lanjut, kata Sunggono program Kukar peduli lingkungan ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan kegiatan prioritas pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas, dan saat ini telah terbangun 2 TPA di Kukar.

“Semoga prosesnya pembangunan TPA selanjutnya tidak ada hambatan, dan permasalahan yang berarti untuk tujuan mulia dalam pengelolaan persampahan di Kukar ini,” ujarnya.

Kemudian, program dunia usaha ramah lingkungan merupakan program dedikasi Kukar Idaman yang ditujukan untuk memperkuat dunia usaha agar lebih perduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.

“Dengan adanya Rakor ini berkumpulnya para Camat, Lurah dan Kades. Semoga bisa bermanfaat dalam penanganan dan pengelolaan persampahan sehingga menghasilkan inovasi berupa solusi/ terobosan yang terintegrasi dengan pembagian peran, tugas dan fungsi antara Pemkab Kukar, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga cukup sampai selesai dan ditangani oleh pihak kecamatan maupun sampai kelurahan/desa bahkan sampai tingkat RT,” demikian tegasnya. (prokom05)