Tenggarong – Agustus menjadi bulan spesial buat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani, karena tepatnya pada Kamis, 07 Agustus 2025 genap berusia ke 46 tahun (07 Agustus 1979)

Ucapan selamat dan doa pun mengalir melengkapi rasa bahagia, bagi Ketua DPRD Kukar tersebut. Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri disela kesibukan yang begitu padat, menyempatkan hadir memberikan ucapan Kaseh Selamat serta doa kepada Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dikediaman Rumah Jabatan Ketua DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (7/8) sore dengan memberikan Nasi Tumpeng yang diisi berbagai macam lauk paut.

Saat tiba dikediaman rumah dinas Ketua DPRD tersebut, Bupati Aulia langsung mengucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur, dan diberikan keberkahan serta selalu diberi kesehatan wal afiat oleh Allah SWT. Aamiin.

“Bupati berharap, kesehatan selalu menyertai setiap langkah, untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kukar,” harapnya.

Bupati Kukar yang hadir didampingi oleh Kabag Prokompim Setkab Kukar Ismed, tiba di Rumah Dinas Ketua DPRD Kukar Jl. Wolter Monginsidi pukul 17.05 menit. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri, menerima Audiensi PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI) Jakarta, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (6/8/2025) sore.

Audiensi (pertemuan) ini, sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, terkait Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada kawasan gambut, yang berada di luar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Kukar.

Direktur Utama PT. TCI, Wisnu Tjandra mengatakan pada tanggal 6 Me lalu penandatanganan mengenai, perjanjian kerjasama kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim, dan juga perdagangan karbon yang tepat 3 bulan setelah itu.

Ia melaporkan kepada Bupati apa yang sedang direncanakan oleh perusahaan ini, dan akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu mengunjungi 10 desa untuk melakukan validasi (diskusi) dengan para Kades dan masyarakat.

Mengenai program-program yang akan dilakukan dengan itu tentunya, diharapkan penerimaan dari masyarakat, dan masukkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan program ini.

Program itu, diantaranya program untuk menjaga lingkungan itu sendiri, supaya gambut benar-benar terjaga dengan baik, yang dapat menyerap karbon lebih banyak.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar yaitu kurang lebih ada 10 desa, dan harus menyakinkan bahwa program yang diterapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pendidikan, kesehatan, sanitasi bahkan juga peningkatan pendapatan, dan kesempatan pembukaan lapangan kerja.

“Kemudian, program untuk peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan ini lah beberapa komponen utama kegiatan yang akan kami lakukan.,” ujarnya.

Aulia meminta perusahaan ini supaya lebih mendengarkan masyarakat dan apa yang mereka perlukan/butuhkan penuhi. Seperti, peningkatan kesehatan, sanitasi, dan diusahakan buat model pensejahteraan masyarakat berkelanjutan yang tidak langsung habis. Dan model-model ini yang langsung dipakai dan diterapkan di desa-desa nantinya.

“Saya berharap, perusahaan ini dapat segera beroperasi dan merealisasikan semua program/kegiatan ke masyarakat ,” harap Bupati.

Turut hadir dalam rombongan tersebut, Antonius Jonathan Direktur Operasional, Nissa Jalil Komisaris, dan Ovi Anggraini General Manager. (prokom05)

‎Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar penandatanganan surat pernyataan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) Tahun 2025 yang disaksikan langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri Bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Rabu (6/8/2025).
‎
‎Kegiatan yang juga turut dihadiri diantaranya Sekda Kukar Dr. H Sunggono, Asisten III Pemkab Kukar Dafip Hariyanto, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah itu dirangkai dengan sosialisasi Audit Charter Tahun 2025.
‎
‎dr. Aulia Rahman Basri ditemui setelah kegiatan mengatakan MCSP sendiri adalah Early Warning System (EWS), yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penilaian terhadap suatu daerah dalam melaksanakan proses pencegahan dan mitigasi korupsi.
‎
‎Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar khususnya yang berkaitan dengan penandatanganan surat pernyataan tersebut, merupakan rencana dari tindak lanjut dalam memenuhi dokumen yang menjadi kebutuhan dari proses pencegahan dan mitigasi.
‎
‎”Kami Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kita berkomitmen untuk melakukan proses mitigasi terhadap potensi-potensi untuk terjadinya korupsi, dan kita sudah melakukan rencana tindak lanjut untuk melengkapi dokumen-dokumen itu,” ujar dr. Aulia.
‎
‎Lebih lanjut, dr. Aulia Rahman Basri menargetkan kedepan posisi Pemkab Kukar berada pada zona hijau atau pada kategori terjaga dengan nilai yang berada pada sekala 78 sampai 100.
‎
‎”Nanti tanggal 19 kami juga di undang ke KPK untuk persentase terhadap bagaimana upaya yang telah dilakukan di daerah berkaitan dengan MCSP ini,” ucap dr. Aulia.
‎
‎dr. Aulia Rahman Basri menambahkan kedepan Pemkab Kukar akan terus melanjutkan Kerja sama atau MOU yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar selama ini dalam hal memberikan pembekalan kepada kepala OPD yang menjadi eksekutor pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
‎
‎”Kedepan akan kita perpanjang MOU kita dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dan pada saat penandatanganan MOU itu akan dilakukan pembekalan-pembekalan, pihak kejaksaan akan membantu kita untuk memberikan mitigasi-mitigasi, apa-apa yang potensi-potensi yang sering terjadi pelanggaran dibidang hukum yang selama ini terjadi, dan itu akan disampaikan, dan biar ini menjadi bekal untuk teman-teman kepala OPD dan camat, karena apa, karena subtansinya eksekutif itu eksekutor,” pungkasnya.(Prokom07).
‎

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Selasa (5/8/2025).

Jajaran Ombudsman dipimpin kepala Perwakilan Provinsi Kaltim, Mulyadin, turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kukar Herry Polo, dan kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar Pipin Indrayani

Audiensi terkait koordinasi kerja sama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Kutai Kartanegara.

Mulyadin mengatakan pentingnya membangun jaringan kerja sama yang solid untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik mal administrasi dalam layanan publik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim itu mengapresiasi berbagai program pelayanan publik yang telah dijalankan oleh Pemkab Kukar yang dinilai berhasil menarik kepercayaan publik.

Disampaikannya sinergi antara Ombudsman dan Pemkab Kukar dapat diwujudkan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan orientasi Pemkab Kukar yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami melihat, jika koordinasi ini diperkuat, maka laporan masyarakat yang masuk bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Ini penting agar tidak ada penyimpangan di lapisan bawah.” Ujarnya

Disebutkannya Ombudsman RI menilai pelayanan publik Kukar selama 2 hingga 3 tahun terakhir berada di zona hijau, artinya kondisi baik, capaian ini harus dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan.

Bupati Aulia menyambut baik kunjungan silaturahmi dari lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, maupun badan swasta itu.

Disebutkannya Ombudsman berperan sebagai pengawas independen yang memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan adil, serta menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Kukar itu selama ini menjalin hubungan yang baik dengan Ombudsman. Ada beberapa laporan-laporan atau aduan-aduan yang disampaikan ke Ombudsman yang bisa kita tindak lanjuti dan Ombudsman juga memberikan apresiasi atas indeks pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup bagus dan diharapkan kita bisa mempertahankan itu,” Ujarnya.

Orang nomor satu Kukar ini berharap kolaborasi dengan Ombudsman RI ke depannya bisa ditingkatkan lagi. Dan diharapkan Ombudsman bisa lebih memotret lagi pelayanan publik apa yang bisa terus dilakukan perbaikan di Kabupaten Kukar.

“Kami sampaikan ke Ombudsman bahwa Pemkab Kukar ini tidak anti kritik justru kritik bagian dari vitamin untuk kita bisa membangun Kukar lebih baik,” Pungkasnya . (Prokom01).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala BPKAD Sukoco menerima Audensi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Rumah Jabatan Bupati, Selasa, (5/8/2025).

Jajaran Bawaslu dipimpin ketuanya Teguh Wibowo dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rini Sulistiyowati.

Teguh Wibowo menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang, salah satunya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih.

Teguh juga menyampaikan dampak pembentukan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kutai Kartanegara, karena beberapa wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa berpotensi masuk dalam kawasan IKN. Hal ini dapat berdampak pada perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daerah Pemilihan (Dapil), serta komposisi kursi DPRD Kukar.

“Terkait wilayah IKN ini menjadi permasalahan yang serius Pak Bupati, karena beberapa wilayah kita masuk dalam kawasan otorita IKN, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan seperti jumlah DPT, dapil dan juga komposisi jumlah kursi di DPRD.” Ujar Teguh.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan serapan dana hibah pada Pilkada dan PSU, dimana terdapat pengembalian dana dari efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu.

Teguh Wibowo mengharapkan dukungan Pemkab Kukar terhadap rencana kegiatan non tahapan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Non tahapan tersebut berupa penguatan peran Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi – sosialisasi terkait netralitas dan pelanggaran pemilu.

“Mohon dukungan Pak Bupati, setahun kedepan kami akan melaksanakan kegiatan non tahapan untuk lebih memastikan keberhasilan pengawasan yang kami lakukan” harapnya.

Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas kerja pengawasan di lapangan. Disampaikan bahwa hingga saat ini Bawaslu Kukar belum memiliki kendaraan dinas, untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.

Bupati Aulia Rahman Basri menyambut baik audiensi yang dilakukan jajaran Bawaslu Kukar, Ia mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sukses menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Bupati menyampaikan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengawasan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas ASN dan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam tahapan Pilkada.

“Kami siap bersinergi, dan siap mendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan Bawaslu, selama itu masih dalam koridor regulasi, akan kami fasilitasi, karena Pilkada ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tapi seluruh elemen Pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Terkait wilayah IKN, Bupati Aulia menegaskan pentingnya kejelasan status desa dan batas administratif, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun kesalahan distribusi kewenangan.

Untuk itu Ia akan menjalin komunikasi langsung dengan Otorita IKN dalam waktu dekat, memastikan status wilayah – wilayah Kukar yang masuk IKN dalam Pemilu.

“Dalam waktu dekat akan kita koordinasikan, karena ini menyangkut banyak hal, utamanya DPT, Dapil yang juga akan berpengaruh pada komposisi anggota DPRD Kukar” tegasnya.

Bupati Aulia juga berpesan kepada Bawaslu Kukar apabila memungkinkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dibeberapa desa di Kukar.

“Kalau ada regulasi yang mengatur kewenangan apa yang bisa dilakukan Bawaslu terhadap Pilkades, Kami titip pengawasan Pilkades yang sebentar lagi akan kita laksanakan dibeberapa desa di Kukar” pintanya. (Prokom01).