TENGGARONG –Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menghadiri Acara penutupan Intermediate Training (LKII) dan Senior Course (SC) angkatan 2026 di Gedung Pramuka Tenggarong, Minggu, 14 Juni 2026.

Penutupan LKII dan SC HMI Kukar turut dihadiri alumni, pembina, dan pengurus BADKO HMI Kaltim.
Mengusung tema “Kutai Kartanegara Jantung Budaya Nusantara, HMI Menjaga Api Peradaban”, kegiatan penutupan menjadi refleksi akhir bagi peserta untuk mengaitkan nilai perkaderan HMI dengan tanggung jawab menjaga budaya dan peradaban di daerah.

Ketua PB HMI Bagas Kurniawan dalam sambutannya menegaskan, kader yang telah melewati LKII dan SC tidak berhenti pada tataran intelektual. “Kutai Kartanegara punya warisan budaya yang kuat. Tugas kita sebagai kader HMI adalah menjaga api peradaban itu tetap menyala melalui pemikiran, gerakan, dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.

LKII dan SC merupakan jenjang lanjutan dalam sistem perkaderan HMI setelah Basic Training. Melalui dua forum ini, peserta dibekali penguatan ideologi, analisis sosial, serta kemampuan organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa melepaskan akar budaya lokal.

Sunggono saat membacakan sambutan Bupati kukar mengatakan Pemkab Kukar selalu membuka pintu kolaborasi yang seluas-luasnya bagi pemuda dan mahasiswa . Kami bersama PMD KAHMI Kab. Kukar butuh mitra kritis yang solusional. Mari bersama-sama kita bangun Kukar ini menjadi sejahtera, berbudaya dan bedaya saing.ucapnya

Sunggono juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-setingginya kepada segenap panitia pelaksana dan pengurus HMI cabang Kukar yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini dengan sukses. Kepada para peserta yang berasal dari kuar daerah kukar, terima kasih telah berkunjung ke Kota Raja Tenggarong bawa pulang kesan yang baik dan tinggalkan hal-hal yang kurang berkesan. Ucap Sunggono mengakhiri sambutannya. (Prokom.10)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan studi tiru dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (11/6/2026).

Rombongan DPRD Murung Raya yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Murung Raya, Likon, diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat bersama Ketua Forum TJSP Kabupaten Kukar Agung Hasanuddin serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan TJSP yang selama ini diterapkan di Kabupaten Kukar, khususnya dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sehingga program CSR dapat selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Likon menjelaskan, Kabupaten Murung Raya saat ini tengah menyusun regulasi terkait TJSP. Oleh karena itu, pihaknya ingin memperoleh referensi dan masukan dari Kukar yang dinilai berhasil membangun pola kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan TJSP di Kukar sehingga dapat berjalan seiring dengan program pemerintah daerah dan tepat sasaran bagi masyarakat. Harapannya, pengalaman Kukar dapat menjadi referensi dalam penyusunan regulasi di daerah kami,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan di wilayah Murung Raya yang belum optimal menjalankan kewajiban TJSP. Karena itu, keberadaan regulasi yang kuat dan mekanisme koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi hal penting untuk mendorong kepatuhan dunia usaha terhadap tanggung jawab sosialnya.

Sementara itu, Akhmad Taufik Hidayat menyambut baik kunjungan studi tiru tersebut dan berharap pertemuan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dalam pengelolaan TJSP.

Menurutnya, pelaksanaan TJSP di Kukar selama ini diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga kesejahteraan sosial. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan sinergi dan komunikasi agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat.

“Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi kunci utama. Dengan koordinasi yang intensif, program-program yang dibutuhkan masyarakat dapat diakomodasi dan didukung melalui TJSP perusahaan,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada dunia usaha yang aktif menjalankan tanggung jawab sosialnya, Pemerintah Kabupaten Kukar secara rutin memberikan penghargaan CSR Award kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi perusahaan dalam berbagai bidang pembangunan, sekaligus mendorong perusahaan lain untuk meningkatkan partisipasinya dalam program sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar terus mengarahkan pelaksanaan TJSP agar selaras dengan program prioritas pembangunan daerah dalam visi Kukar Idaman Terbaik, termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK).

Pada kesempatan itu, Ketua Forum TJSP Kabupaten Kukar Agung Hasanuddin menjelaskan bahwa Forum TJSP memiliki peran strategis sebagai fasilitator kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Melalui forum tersebut, program CSR perusahaan dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

“Kami mengkolaborasikan program pemerintah dengan program CSR perusahaan. Misalnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial masyarakat. Ketika anggaran pemerintah terbatas, perusahaan dapat ikut berkontribusi melalui program CSR yang terarah dan terukur,” ungkapnya.

Agung menambahkan, perusahaan yang beroperasi di suatu daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan TJSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan CSR yang baik tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan perusahaan, tetapi juga wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan studi tiru ini, diharapkan terjalin pertukaran pengetahuan dan pengalaman antardaerah dalam memperkuat tata kelola TJSP, sehingga keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Prokom06).

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi dan Keuangan Setkab Kukar menerima Kunjungan Kerja Pemerintah dan Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel) yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Kamis (11/6).

Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Barito Kuala M.Wahyu Adibowono kunjungan ke Kutai Kartanegara terkait studi komparatif terkait perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), khususnya yang berkaitan dengan sektor transportasi dan tata kelola BUMD. Turut mendampingi dalam rombongan tersebut Ketua DPRD: Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, Wakil Ketua I: Harmuni, Kepala Bagian Hukum : Mahardhika Prima Wijaya Rosady serta beberapa perusahaan daerah lainnya.

Sementara itu Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam pesan tertulisnya yang disampaikan Dafip Haryanto , Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asisten II Setdakab Barito Kuala beserta rombongan, anggota DPRD, dan seluruh Perangkat Daerah yang telah berkenan hadir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“ Kami merasa terhormat karena Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya menjadi salah satu daerah tujuan studi komparatif dan berbagi pengalaman, khususnya dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta penyelenggaraan urusan perhubungan. Semoga kunjungan ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, memperkuat jejaring kerja sama antardaerah, sekaligus menjadi ruang diskusi yang produktif bagi kedua belah pihak,” ujar Dafip Haryanto.

Tampak mendampingi dalam acara tersebut Kadis Perhubungan Kukar Ahmad Junaidi, Direktur Tunggang Parangan, Sekretaris Inspektorat Daerah Kukar Hery Polo, Perwakilan BPKAD Wendi Frihindarwan, Perwakilan Bapenda Kukar Fredy Wardana, Kabag Hukum Setkab diwakili Sri dan beberapa OPD terkait lainnya.

Dafip Haryanto mengatakan, sebagimana kita ketahui bersama bahwa perubahan bentuk hukum BUMD bukanlah sekadar perubahan nomenklatur atau status kelembagaan semata. Lebih dari itu, transformasi menuju Perseroda merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan profesionalisme manajemen, memperluas peluang usaha, serta mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah melalui berbagai tahapan dan proses dalam melakukan penataan kelembagaan BUMD, termasuk transformasi beberapa perusahaan daerah menjadi bentuk Perseroda sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman tersebut tentunya masih terus berkembang dan kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan serta ruang perbaikan yang harus terus dibenahi.

Oleh karena itu, kami memandang forum ini bukan hanya sebagai kesempatan bagi Kabupaten Barito Kuala untuk belajar dari Kutai Kartanegara, tetapi juga sebagai kesempatan bagi kami untuk memperoleh perspektif, pengalaman, dan masukan dari Kabupaten Barito Kuala. Karena sesungguhnya setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan inovasinya masing-masing yang dapat menjadi sumber pembelajaran bersama.

Acara yang berlangsung penuh keakraban tersebut dirangkai juga dengan acara diskusi dan tanya jawab tentang dasar hukum, tata kelola, dan tahapan perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perseroda, mulai dari proses kajian, penyusunan regulasi daerah, penyesuaian struktur organisasi perusahaan, hingga penguatan tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance.
Kedua, pengalaman pengelolaan dan pengembangan BUMD di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk bagaimana pemerintah daerah berupaya memastikan agar keberadaan BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terkait penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah yang menjadi salah satu tantangan daerah dengan cakupan geografis yang luas seperti Kutai Kartanegara. Kami akan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan layanan transportasi, pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan keselamatan transportasi, hingga pengelolaan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan umum yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.
Keempat, mengenai sinergi antara Dinas Perhubungan dengan BUMD, terutama dalam upaya menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengalaman kami menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun demikian, kami juga tidak menutup mata bahwa dalam setiap proses transformasi kelembagaan maupun pengelolaan sektor transportasi, selalu terdapat tantangan. Mulai dari aspek regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan bisnis yang profesional, hingga kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Tantangan-tantangan tersebut justru menjadi pelajaran berharga yang layak untuk didiskusikan bersama sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kami menyambut baik semangat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan studi komparatif dan berbagi praktik-praktik terbaik. Semangat saling belajar inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era saat ini.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik yang kami miliki secara terbuka. Kami berharap seluruh rangkaian diskusi yang dilaksanakan dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang nantinya dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Lebih jauh lagi, kami berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Barito Kuala dapat terus ditingkatkan dalam berbagai bidang kerja sama lainnya, baik di sektor pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah secara umum, harap Dafip Haryanto. ( Prokom 03 ).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa hasil panen padi harus memiliki nilai ekonomis yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, ia meminta PC GP Ansor Kukar berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Disketapang) untuk mengawal pemasaran hasil panen petani di Kecamatan Sebulu. Penegasan tersebut disampaikan Aulia saat menghadiri kegiatan Panen Raya PC GP Ansor Kukar di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah telah menugaskan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga jual yang layak di pasaran.

“Kami sudah menugaskan Disketapang untuk mengawal penjualan hasil panen ini. Pastikan petani memperoleh harga yang sebaik-baiknya. Jika Bulog membeli hasil panen ini, pastikan Bulog memberikan harga yang bagus,” tegas Aulia.

Ia menilai keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari tingginya produksi, tetapi juga dari sejauh mana hasil panen mampu memberikan keuntungan bagi petani. Apabila harga jual rendah, maka kerja keras petani tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

“Jika hasil panen tidak bernilai secara ekonomis, maka tidak akan bisa menjadi daya topang peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di sini. Untuk itu GP Ansor bisa mengawal ini dengan baik. Pemkab Kukar selalu berusaha hadir bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya.

Aulia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar melalui perangkat daerah terkait terus berkomitmen mendukung pembangunan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi, pendampingan petani, hingga penguatan akses pemasaran hasil panen.

Selain itu, ia berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian. Menurutnya, regenerasi petani menjadi salah satu kunci keberlanjutan ketahanan pangan daerah di masa depan.

“Kami sangat mengapresiasi panen hari ini yang berjalan dengan baik berkat kerja sama PC GP Ansor bersama para petani. Yang terpenting adalah kita bisa menjaga kondusivitas, tetap bersama dan kompak dalam memajukan pertanian di Kukar,” ucapnya.

Panen raya tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Sebulu Edi Fahruddin, Kepala Desa Giri Agung Supriyadi, Ketua PW GP Ansor Kaltim H Murjani, Ketua PC GP Ansor Kukar Desman Minang Endianto, pengurus PC GP Ansor Kukar, serta para petani setempat. Pada kesempatan itu, Bupati Aulia turut turun langsung ke sawah memanen padi bersama para petani menggunakan arit dan mesin panen (combine harvester).

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mendukung penguatan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Dengan dukungan pemasaran yang baik dan harga jual yang menguntungkan, diharapkan semangat petani untuk terus meningkatkan produksi pangan semakin kuat demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.(Prokom06)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan dan audiensi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kebudayaan, terkait sinergi kebijakan dan langkah strategis lintas sektor dalam penyelesaian persoalan masyarakat hukum adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Selasa (9/6/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H. Sunggono. Turut hadir Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Ahmad Saufi, perwakilan Kementerian Kebudayaan Maysitoh Annisa Ramadhani Alkatiri, Kabag Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardana, Camat Kota Bangun Darat Julkifli, Kepala Desa Kedang Ipil Kuspawansyah, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Sekda H. Sunggono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan kementerian yang telah memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat hukum adat di Kukar, khususnya terkait peningkatan status lahan masyarakat adat menjadi kawasan hutan adat yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat.

Menurutnya, masyarakat Kedang Ipil selama ini menyampaikan berbagai keluhan terkait perubahan fungsi kawasan yang selama bertahun-tahun digunakan untuk kegiatan adat dan pelestarian budaya, namun kini sebagian wilayahnya telah beralih menjadi area perkebunan kelapa sawit.

“Kami sangat berharap adanya titik temu yang menjadi solusi terbaik bagi seluruh pihak, baik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat maupun tetap memperhatikan kepentingan investasi yang telah berjalan. Yang terpenting adalah terciptanya keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat,” ujar Sunggono.

Ia menambahkan, kehadiran tim dari Kemenko PMK dan Kementerian Kebudayaan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat adat di daerah. Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelesaian status lahan adat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Ahmad Saufi menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui berbagai kebijakan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, keberadaan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, tetapi juga menyangkut hak atas wilayah, identitas, serta keberlanjutan kearifan lokal yang harus dijaga bersama.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya membangun sinergi antara pembangunan ekonomi, investasi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat agar dapat berjalan secara seimbang.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Kebudayaan Maysitoh Annisa Ramadhani Alkatiri memaparkan berbagai program penguatan kebudayaan di Kalimantan Timur, termasuk rencana pengembangan Borneo Culture Museum yang akan dibangun di kawasan eks Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Museum tersebut direncanakan menjadi pusat dokumentasi, edukasi, dan promosi kebudayaan masyarakat Kalimantan, termasuk warisan budaya Kutai yang memiliki nilai sejarah panjang sebagai salah satu peradaban tertua di Nusantara. Kehadiran museum ini diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus menjadi destinasi edukasi dan wisata budaya bertaraf nasional.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan berbagai masukan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat adat. Hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan masyarakat hukum adat sekaligus mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kukar.(Prokom06).