Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala BPKAD Sukoco menerima Audensi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Rumah Jabatan Bupati, Selasa, (5/8/2025).
Jajaran Bawaslu dipimpin ketuanya Teguh Wibowo dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rini Sulistiyowati.
Teguh Wibowo menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang, salah satunya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih.

Teguh juga menyampaikan dampak pembentukan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kutai Kartanegara, karena beberapa wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa berpotensi masuk dalam kawasan IKN. Hal ini dapat berdampak pada perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daerah Pemilihan (Dapil), serta komposisi kursi DPRD Kukar.
“Terkait wilayah IKN ini menjadi permasalahan yang serius Pak Bupati, karena beberapa wilayah kita masuk dalam kawasan otorita IKN, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan seperti jumlah DPT, dapil dan juga komposisi jumlah kursi di DPRD.” Ujar Teguh.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan serapan dana hibah pada Pilkada dan PSU, dimana terdapat pengembalian dana dari efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu.
Teguh Wibowo mengharapkan dukungan Pemkab Kukar terhadap rencana kegiatan non tahapan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Non tahapan tersebut berupa penguatan peran Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi – sosialisasi terkait netralitas dan pelanggaran pemilu.
“Mohon dukungan Pak Bupati, setahun kedepan kami akan melaksanakan kegiatan non tahapan untuk lebih memastikan keberhasilan pengawasan yang kami lakukan” harapnya.
Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas kerja pengawasan di lapangan. Disampaikan bahwa hingga saat ini Bawaslu Kukar belum memiliki kendaraan dinas, untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.
Bupati Aulia Rahman Basri menyambut baik audiensi yang dilakukan jajaran Bawaslu Kukar, Ia mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sukses menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Bupati menyampaikan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
Ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengawasan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas ASN dan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam tahapan Pilkada.
“Kami siap bersinergi, dan siap mendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan Bawaslu, selama itu masih dalam koridor regulasi, akan kami fasilitasi, karena Pilkada ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tapi seluruh elemen Pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Terkait wilayah IKN, Bupati Aulia menegaskan pentingnya kejelasan status desa dan batas administratif, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun kesalahan distribusi kewenangan.
Untuk itu Ia akan menjalin komunikasi langsung dengan Otorita IKN dalam waktu dekat, memastikan status wilayah – wilayah Kukar yang masuk IKN dalam Pemilu.
“Dalam waktu dekat akan kita koordinasikan, karena ini menyangkut banyak hal, utamanya DPT, Dapil yang juga akan berpengaruh pada komposisi anggota DPRD Kukar” tegasnya.
Bupati Aulia juga berpesan kepada Bawaslu Kukar apabila memungkinkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dibeberapa desa di Kukar.
“Kalau ada regulasi yang mengatur kewenangan apa yang bisa dilakukan Bawaslu terhadap Pilkades, Kami titip pengawasan Pilkades yang sebentar lagi akan kita laksanakan dibeberapa desa di Kukar” pintanya. (Prokom01).
Bupati Terima Audiensi PGRI, Kolaborasi Tingkatkan SDM Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Prof DR Yonatan Palinggi didampingi Ketua PGRI Kukar Nasrullah beserta jajaran pengurus PGRI Kutai Kartanegara melakukan audiensi silaturahmi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, di i Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar di Tenggarong yang berada di Jalan Kartanegara, Kamis ( 7/7 ).
Tampak mendampingi dalam acara tersebut Perwakilan Dinas Pendidikan Kukar Pujianto, Kadispora Aji Ali Husni, Kabag Kesra Dendi Irwan Fahriza, Kabid kesbangpol Rini Dafip Hariyanto dan jajaran pengurus PGRI Kukar.
Menurut Prof DR Yonatan Palinggi kegiatan audensi ini sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas dilantiknya pasangan dr Aulia Rahman Basri dan H Reni Solihin belum lama ini. Yonatan Palinggi mengatakan, dirinya hadir di acara ini sebagai tokoh Pendidikan , dulunya ia menjabat sebagai Ketua PGRI Kukar selama 7 tahun dan sekarang dipercaya untuk memimpin Ketua PGRI Se-Kalimantan Timur .
Yonatan Palinggi juga menjelaskan tentang keberadaan PGRI Kukar, dan pada prinsipnya PGRI Kukar siap mendukung visi dan misi Program Kukar Idaman Terbaik 2025 – 2030.

PGRI Kukar juga berkomitmen untuk meningkatkan derajat Pendidikan di Kukar, dan Kukar menjadi barometer Pendidikan di Kaltim, terbukti Kukar sudah berkali kali menyandang juara umum Olympiade Sains, Kukar sudah punya ekosistem Pendidikan program Diknasmen Pendidikan terintegrasi dan sudah lengkap dengan masterplan.
PGRI Kukar akan membangun Fakultas Kedokteran, dilahan seluas 50 hektar di Jonggon, sudah di persiapkan Bupati Kukar sebelumnya ( Edi Damansyah). Lokasi berdekatan dengan SPN, Brimob dan BLK, surat hibahnya masih dalam proses, dan mohon kepada Pemkab Kukar agar segera dapat ditindak lanjuti.
Sementara itu, Bupati Kukar dr Aulia Rahman mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi rencana PGRI Kukar maupun rencana PGRI Kaltim untuk menjadikan Kukar sebagai pusat Pendidikan. Pemkab Kukar telah mencanangkan sekolah gratis untuk seluruh Pendidikan di Kukar, selama itu tidak melanggar regulasi. Animo Masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan beasiswa Pendidikan,tercacat hingga seribu orang sedangkan yang diterima hanya 300 orang, pilihannya ambil seribu atau nilainya dikurangi, dari Rp 5 juta nilai beasiswa menjadi Rp 1,8 tapi semua mendapat beasiswa.
Pemkab Kukar sudah siap namun dana di batasi, konsep pendidikan di Kukar harus menjadi atensi Bersama.Jadikan Kukar menjadi tempat yang nyaman. Dan kalau ada universitas yang ingin bangun di Kukar beri kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
Pemkab Kukar telah menyiapkan pendidikan beasiswa tematik untuk menjawab kelangkaan pendidikan di Kukar, kedepan anak anak Tabang dan Kembang Janggut akan mendapatkan beasiswa kedokteran full dan kembali mengabdikan diri dimana dia berasal sesuai standar kompetensi.

“Pada prinsipnya Pemkab Kukar siap mendukung dan memprioritaskan dunia Pendidikan dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan gemilang,” tegas Aulia Rahman Basri. ( Prokom 03 ).
Terima Audiensi PT TCI, Bupati Harap Segera Beroperasi dan Merealisasikan Program Untuk Masyarakat
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri, menerima Audiensi PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI) Jakarta, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (6/8/2025) sore.
Audiensi (pertemuan) ini, sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, terkait Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada kawasan gambut, yang berada di luar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Kukar.

Direktur Utama PT. TCI, Wisnu Tjandra mengatakan pada tanggal 6 Me lalu penandatanganan mengenai, perjanjian kerjasama kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim, dan juga perdagangan karbon yang tepat 3 bulan setelah itu.
Ia melaporkan kepada Bupati apa yang sedang direncanakan oleh perusahaan ini, dan akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu mengunjungi 10 desa untuk melakukan validasi (diskusi) dengan para Kades dan masyarakat.
Mengenai program-program yang akan dilakukan dengan itu tentunya, diharapkan penerimaan dari masyarakat, dan masukkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan program ini.
Program itu, diantaranya program untuk menjaga lingkungan itu sendiri, supaya gambut benar-benar terjaga dengan baik, yang dapat menyerap karbon lebih banyak.
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar yaitu kurang lebih ada 10 desa, dan harus menyakinkan bahwa program yang diterapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pendidikan, kesehatan, sanitasi bahkan juga peningkatan pendapatan, dan kesempatan pembukaan lapangan kerja.

“Kemudian, program untuk peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan ini lah beberapa komponen utama kegiatan yang akan kami lakukan.,” ujarnya.
Aulia meminta perusahaan ini supaya lebih mendengarkan masyarakat dan apa yang mereka perlukan/butuhkan penuhi. Seperti, peningkatan kesehatan, sanitasi, dan diusahakan buat model pensejahteraan masyarakat berkelanjutan yang tidak langsung habis. Dan model-model ini yang langsung dipakai dan diterapkan di desa-desa nantinya.
“Saya berharap, perusahaan ini dapat segera beroperasi dan merealisasikan semua program/kegiatan ke masyarakat ,” harap Bupati.
Turut hadir dalam rombongan tersebut, Antonius Jonathan Direktur Operasional, Nissa Jalil Komisaris, dan Ovi Anggraini General Manager. (prokom05)
Asisten I Hadiri HUT PPAD ke 22, Pemkab Komitmen Bersinergi dan Jadi Mitra Strategis
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pememrintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Rabu (6/8/25) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Hadir pada acara itu unsur Forum Koordinasi Pimpinana Daerah, Camat Tenggarong beserta unsur Forkopimcam, Organisasi Purnawirawan, diantaranya Ketua PEPABRI, Ketua PWRI, dan PP POLRI, Organisasi Keluarga Besar TNI (KBT) se-Kukar, jajaran pengurus dan anggota PPAD Kukar.
Dalam sambutan Bupati Aulia Rahman Basri, yang dibacakan Asisten I mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-22 kepada seluruh keluarga besar PPAD Kukar. Diharapkan di usia yang semakin matang ini, PPAD semakin solid, jaya, dan senantiasa menjadi wadah pemersatu yang menyejahterakan para anggotanya, serta terus menebarkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara.

Ia memandang tema yang diusung pada acara hari ini, yaitu: “PPAD Wujudkan Kesejahteraan Purnawirawan, Perkokoh Persatuan dan Mensukseskan Program Astacita bersama TNI Angkatan Darat”, sangatlah strategis. Pertama, alasan kesejahteraan Purnawirawan. Ini adalah wujud penghargaan semua atas jasa dan pengabdian yang diberikan Bapak-bapak anggota TNI AD selama bertugas aktif.
“Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan para purnawirawan,” ujarnya.
Kedua, di tengah dinamika sosial kemasyarakatan, peran para purnawirawan sebagai teladan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah vital. Pengalaman dan kearifan Bapak-bapak sekalian adalah sumber inspirasi bagi generasi muda untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Ketiga, dalam rangka menyukseskan Program Astacita, keterlibatan PPAD dalam program ini menunjukkan bahwa semangat pengabdian tidak pernah lekang oleh waktu. Semangat ini selaras dengan visi pembangunan daerah Kukar Idaman Terbaik, di mana kontribusi pemikiran dan tenaga dari seluruh elemen masyarakat, termasuk PPAD, sangat dibutuhkan.
Menurutnya, acara ini bukan menjadi ajang silaturahmi antara Pemkab Kukar dengan para purnawirawan, TNI-Polri aktif, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ini adalah cerminan dari soliditas dan kebersamaan yang menjadi modal utama dalam membangun daerah.

“Saya mewakili Pemkab Kukar membuka pintu seluas-luasnya bagi PPAD untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik yang membangun dari Bapak-bapak sekalian sangat kami harapkan untuk mengakselerasi pembangunan di Kukar,” demikian ujarnya.(prokom04)
Disaksikan Bupati, Para Kepala OPD Tandatangani Surat Pernyataan MSCP
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar penandatanganan surat pernyataan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) Tahun 2025 yang disaksikan langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri Bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan yang juga turut dihadiri diantaranya Sekda Kukar Dr. H Sunggono, Asisten III Pemkab Kukar Dafip Hariyanto, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah itu dirangkai dengan sosialisasi Audit Charter Tahun 2025.
dr. Aulia Rahman Basri ditemui setelah kegiatan mengatakan MCSP sendiri adalah Early Warning System (EWS), yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penilaian terhadap suatu daerah dalam melaksanakan proses pencegahan dan mitigasi korupsi.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar khususnya yang berkaitan dengan penandatanganan surat pernyataan tersebut, merupakan rencana dari tindak lanjut dalam memenuhi dokumen yang menjadi kebutuhan dari proses pencegahan dan mitigasi.
”Kami Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kita berkomitmen untuk melakukan proses mitigasi terhadap potensi-potensi untuk terjadinya korupsi, dan kita sudah melakukan rencana tindak lanjut untuk melengkapi dokumen-dokumen itu,” ujar dr. Aulia.
Lebih lanjut, dr. Aulia Rahman Basri menargetkan kedepan posisi Pemkab Kukar berada pada zona hijau atau pada kategori terjaga dengan nilai yang berada pada sekala 78 sampai 100.
”Nanti tanggal 19 kami juga di undang ke KPK untuk persentase terhadap bagaimana upaya yang telah dilakukan di daerah berkaitan dengan MCSP ini,” ucap dr. Aulia.
dr. Aulia Rahman Basri menambahkan kedepan Pemkab Kukar akan terus melanjutkan Kerja sama atau MOU yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar selama ini dalam hal memberikan pembekalan kepada kepala OPD yang menjadi eksekutor pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
”Kedepan akan kita perpanjang MOU kita dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dan pada saat penandatanganan MOU itu akan dilakukan pembekalan-pembekalan, pihak kejaksaan akan membantu kita untuk memberikan mitigasi-mitigasi, apa-apa yang potensi-potensi yang sering terjadi pelanggaran dibidang hukum yang selama ini terjadi, dan itu akan disampaikan, dan biar ini menjadi bekal untuk teman-teman kepala OPD dan camat, karena apa, karena subtansinya eksekutif itu eksekutor,” pungkasnya.(Prokom07).
Perkuat Sinergi Penanganan Inflasi, Asisten II Bersama TPID Kukar Ikuti Rakor High Level Meeting Se-Kaltim
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyerahan penghargaan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 periode penilaian Januari – Desember 2024 bertempat di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).


Kegiatan bertemakan “Memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi daerah dan akselerasi program makan bergizi gratis untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” itu juga turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim, bupati/walikota dari kabupaten/kota se-Kaltim, dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Rudi Mas’ud secara daring.
Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dalam lapaorannya mengatakan rakor tersebut diselenggarakan guna memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Kaltim, dan sebagai langkah komunikasi efektif dalam pengendalian.
”Terkendalinya inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food-red), sehingga target inflasi daerah sebesar 2,5 kurang lebih 1,0 persen tidak terlampaui, ” ujarnya.
Ditambahkannya, adapun upaya yang telah dilakukan seperti keterjangkauan harga dengan melakukan gerakan pangan murah, pasar murah, sampai operasi pasar. serta mengoptimalisasikan toko penyeimbang di kabupaten/kota. menjaga kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.
Berkaitan dengan TP2DD, dirinya mengatakan rakor tersebut dalam rangka mensinergikan seluruh stakeholder untuk menghasilkan komitmen dan rekomendasi dalam mendorong transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai berbasis digitalisasi.
”Adapun tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung tata kelola, dan transaksi yang semakin baik, mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, serta memdukung penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), ” ujar Sri Wahyuni.
Sementara, H Rudi Mas’ud saat membuka kegiatan mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor digitalisasi, Rudi Mas’ud mengatakan bahwa Kaltim kini menempati peringkat kedua regional dalam P2DD. Berkenan dengan hal tersebut Pemprov terus mendorong seluruh perangkat daerah mengimplementasikan transaksi pendapatan dan belanja secara elektronik demi efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, Ahyani Fadianur Diani ditemui setelah kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penghargaan Paritrana Award mengucapkan agar hasil yang telah diraih tersebut untuk tetap disyukuri walaupun hanya sebagai kabupaten yang masuk nominasi, karena menurutnya penilaian agar meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah, ada proses panjang yang mesti dilewati.
”Kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang telah diraih tersebut, walaupun hanya nominasi. Karena prosesnya juga cukup panjang, ” ujar Ahyani.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan kedepan agar meraih hasil yang maksimal ada beberapa hal yang mesti dilakukan pembenahan khususnya dalam memantau seberapa jauh peran perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar dalam melaksanakan program BPJS ketenagakerjaan diperusahaannya masing-masing.
Selain itu dirinya juga ingin kedepan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kukar, khususnya yang mempekerjakan tenaga kerja juga mendaftar karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan karena menurutnya para tenaga kerja tersebut termasuk pekerjaan rentan.
”Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki nanti di kemudian hari, terutama nanti khususnya yang berkaitan dengan hubungannya UMKM, karena UMKM kita tidak ada yang masuk nominasi ini menjadi catatan kita bersama, ” ungkap Ahyani Fadianur Diani.
Ditambahkannya, walaupun dengan hasil yang telah diraih tersebut, Pemkab Kukar masih tetap harus berbangga karena menjadi salah satu kabupaten yang pertama melaksanakan program BPJS ketenagakerjaan, sehingga para pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial.
Sebagai informasi, Paritrana Award diberikan kepada kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik, khususnya dalam mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di daerah tersebut telah terlindungi oleh jaminan sosial. Kabupaten Kukar sendiri menerima penghargaan sebagai salah satu kabupaten/kota yang masuk nominasi penilaian, dimana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.(Prokom07).
Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Kukar di Zona Hijau
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Selasa (5/8/2025).
Jajaran Ombudsman dipimpin kepala Perwakilan Provinsi Kaltim, Mulyadin, turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kukar Herry Polo, dan kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar Pipin Indrayani
Audiensi terkait koordinasi kerja sama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Kutai Kartanegara.

Mulyadin mengatakan pentingnya membangun jaringan kerja sama yang solid untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik mal administrasi dalam layanan publik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim itu mengapresiasi berbagai program pelayanan publik yang telah dijalankan oleh Pemkab Kukar yang dinilai berhasil menarik kepercayaan publik.
Disampaikannya sinergi antara Ombudsman dan Pemkab Kukar dapat diwujudkan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan orientasi Pemkab Kukar yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami melihat, jika koordinasi ini diperkuat, maka laporan masyarakat yang masuk bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Ini penting agar tidak ada penyimpangan di lapisan bawah.” Ujarnya
Disebutkannya Ombudsman RI menilai pelayanan publik Kukar selama 2 hingga 3 tahun terakhir berada di zona hijau, artinya kondisi baik, capaian ini harus dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan.
Bupati Aulia menyambut baik kunjungan silaturahmi dari lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, maupun badan swasta itu.
Disebutkannya Ombudsman berperan sebagai pengawas independen yang memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan adil, serta menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Kukar itu selama ini menjalin hubungan yang baik dengan Ombudsman. Ada beberapa laporan-laporan atau aduan-aduan yang disampaikan ke Ombudsman yang bisa kita tindak lanjuti dan Ombudsman juga memberikan apresiasi atas indeks pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup bagus dan diharapkan kita bisa mempertahankan itu,” Ujarnya.

Orang nomor satu Kukar ini berharap kolaborasi dengan Ombudsman RI ke depannya bisa ditingkatkan lagi. Dan diharapkan Ombudsman bisa lebih memotret lagi pelayanan publik apa yang bisa terus dilakukan perbaikan di Kabupaten Kukar.
“Kami sampaikan ke Ombudsman bahwa Pemkab Kukar ini tidak anti kritik justru kritik bagian dari vitamin untuk kita bisa membangun Kukar lebih baik,” Pungkasnya . (Prokom01).
Bupati Terima Kunjungan Manajemen Pelabuhan Samudera Palaran
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menerima kunjungan silaturahmi Direktur Manajemen Pelabuhan Samudera Palaran Harun Gemilang beserta jajaran manajemen, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Selasa (5/8/2025).
Bupati mengatakan maksud dan tujuan dari audiensi jajaran manajemen PT Samudera Indonesia ini yaitu adanya keinginan untuk memanfaatkan aset lahan Kukar di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga.

“Salah satu aset yang kita miliki adalah tanah seluas 50 hektare yang terdapat di daerah Pendingin Sangasanga. Dan tanah tersebut itu secara sekilas layak untuk dijadikan pelabuhan,” jelas Aulia.
Audiensi Manajemen Pelabuhan Samudera ini tidak sendiri namun melibatkan beberapa penggiat aktivitas perairan yang berencana untuk mengoptimalisasi aset tanah Kukar untuk dibuat pelabuhan kontainer di Sangasanga.
“Konsepnya (pelabuhan kontainer, red) ini sedang kita matangkan. Jadi ini tadi mereka minta izin untuk melakukan survei ke lapangan, nanti setelah dilakukan survei di lapangan baru kita bisa lihat konsep pelabuhan seperti apa yang cocok untuk kita buat di sana,” ujarnya.

Untuk saat ini baru Manajemen Pelabuhan Samudera yang tertarik untuk mengelola aset tanah Kukar di Pendingin Sangasanga. Namun hal tersebut bukan berarti menutup peluang bagi para dunia usaha lainnya yang juga berminat dalam pengelolaan untuk aset tersebut.
“Tidak tertutup, kita terbuka, pokoknya selama belum ada perjanjian MoU dengan pihak manapun, kita terbuka. Kita masih membuka peluang untuk siapapun dan pihak manapun untuk melakukan proses kerjasama,” tegas Aulia.( Prokom 03)
Terima Audiensi Bawaslu, Bupati Titip Pengawasan Pelaksanaan Pilkades
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala BPKAD Sukoco menerima Audensi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Rumah Jabatan Bupati, Selasa, (5/8/2025).
Jajaran Bawaslu dipimpin ketuanya Teguh Wibowo dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rini Sulistiyowati.
Teguh Wibowo menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang, salah satunya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih.

Teguh juga menyampaikan dampak pembentukan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kutai Kartanegara, karena beberapa wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa berpotensi masuk dalam kawasan IKN. Hal ini dapat berdampak pada perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daerah Pemilihan (Dapil), serta komposisi kursi DPRD Kukar.
“Terkait wilayah IKN ini menjadi permasalahan yang serius Pak Bupati, karena beberapa wilayah kita masuk dalam kawasan otorita IKN, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan seperti jumlah DPT, dapil dan juga komposisi jumlah kursi di DPRD.” Ujar Teguh.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan serapan dana hibah pada Pilkada dan PSU, dimana terdapat pengembalian dana dari efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu.
Teguh Wibowo mengharapkan dukungan Pemkab Kukar terhadap rencana kegiatan non tahapan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Non tahapan tersebut berupa penguatan peran Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi – sosialisasi terkait netralitas dan pelanggaran pemilu.
“Mohon dukungan Pak Bupati, setahun kedepan kami akan melaksanakan kegiatan non tahapan untuk lebih memastikan keberhasilan pengawasan yang kami lakukan” harapnya.
Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas kerja pengawasan di lapangan. Disampaikan bahwa hingga saat ini Bawaslu Kukar belum memiliki kendaraan dinas, untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.
Bupati Aulia Rahman Basri menyambut baik audiensi yang dilakukan jajaran Bawaslu Kukar, Ia mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sukses menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Bupati menyampaikan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
Ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengawasan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas ASN dan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam tahapan Pilkada.
“Kami siap bersinergi, dan siap mendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan Bawaslu, selama itu masih dalam koridor regulasi, akan kami fasilitasi, karena Pilkada ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tapi seluruh elemen Pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Terkait wilayah IKN, Bupati Aulia menegaskan pentingnya kejelasan status desa dan batas administratif, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun kesalahan distribusi kewenangan.
Untuk itu Ia akan menjalin komunikasi langsung dengan Otorita IKN dalam waktu dekat, memastikan status wilayah – wilayah Kukar yang masuk IKN dalam Pemilu.
“Dalam waktu dekat akan kita koordinasikan, karena ini menyangkut banyak hal, utamanya DPT, Dapil yang juga akan berpengaruh pada komposisi anggota DPRD Kukar” tegasnya.
Bupati Aulia juga berpesan kepada Bawaslu Kukar apabila memungkinkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dibeberapa desa di Kukar.
“Kalau ada regulasi yang mengatur kewenangan apa yang bisa dilakukan Bawaslu terhadap Pilkades, Kami titip pengawasan Pilkades yang sebentar lagi akan kita laksanakan dibeberapa desa di Kukar” pintanya. (Prokom01).
Dialog di TVRI, Bupati Sampaikan Kukar Perkuat Pertanian, SDM dan Pariwisata Sambut IKN
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menjadi Narasumber pada acara “Dialog Publika” (Live) TVRI Kaltim dengan tema Tata batas wilayah terdampak Ibu Kota Negara (IKN), di Studio 2 TVRI Kaltim Samarinda, Selasa (5/8/25).
Hadir juga sebagai narasumber, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar, dengan pembawa acara Sartika Somoal.
Aulia mengatakan Pemkab Kukar mendukung penuh keberadaan IKN di Kaltim, yakni salah satunya dengan menata ruang wilayah yang masuk atau terdampak IKN. Penetapan tata ruang wilayah terdampak IKN ini menjadi konsen Pemkab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, didalamnya membagi empat zonasi yaitu zona hulu, tengah, pesisir dan zona wilayah IKN.

“Zona IKN ini memang kita siapkan, karena Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa masuk wilayah IKN juga sebagian wilayah Loa Kulu dan Loa Janan. Dalam proses ini pelayanan kebutuhan dasar tetep harus terselenggara karena masih kewajiban Pemkab,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kukar juga akan berdiskusi dengan Otorita IKN terkait penyusunan RPJMD Kukar.
Ditanya terkait jika ada kesenjangan pembangunan antara IKN dengan Kukar, Aulia menjawab memang ada kekhawatiran, tapi Pemkab akan melakukan bagaimana menjadi mitra IKN sesungguhnya sebagaimana yang dirumuskan RPJMD. Yakni Kukar dipersiapkan menjadi pusat pangan, pariwisata dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
” Target kami menjadi lumbung pangan untuk memasok IKN. Kami faham IKN dipersiapkan menjadi kota berteknologi tinggi, tapi kami berpotensi menjadi tujuan wisata orang yang tinggal di IKN, Makanya pertanian dalam arti luas dan pariwisata menjadi penekanan kami di RPJMD,” ujarnya.
Hal tersebut juga merupakan agenda Pemkab Kukar untuk mentransformasi kekuatan saat ini dari sumber daya yang tak terbarukan ke yang terbarukan yakni pertanian dalam arti luas dan pariwisata ekonomi kreatif.
“Jadi kehadiran IKN menjadi pemicu kami dalam pembangunan, kita akan tumbuh bersama dari penguatan potensi yang masing-masing kita miliki,” ujarnya.
Terkait pelayanan publik wilayah yang masuk wilayah IKN, hingga saat ini masih diampu Pemkab Kukar dan tidak ada kendala, meski memang ada permasalahan terkait administrasi pertanahan.
Selanjutnya kata Aulia, Kukar juga melakukan penguatan di masing masing zona, termasuk yang berbatasan langsung dengan IKN, misalnya ada yang disiapkan sebagai wilayah perumahan, pertanian dalam arti luas, pariwisata, hal itu untuk menunjang ekonomi.

Selain itu, Pemkab Kukar juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang bisa terlibat aktif di IKN. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang disiapkan tapi juga karakter (moral).
“Kita tak mau kedepan penyesalan menjadi penonton di wilayah sendiri terjadi, kami memiliki program spesifik mempersiapkan putra putri Kukar agar mampu bersaing di IKN.” Demikian tegasnya.
Setelah acara itu, Aulia mengikuti taping Video Program Dialog TVRI dengan Bupati Kukar di Studio TVRI Kaltim. Pada kesempatan itu Aulia memaparkan sekilas tentang visi misi Kukar Idaman Terbaik.
(Prokom04)
Bupati Terima Audiensi Kabag Kesra dan Baznas Kukar
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menerima kunjungan dan silaturahmi Kepala Bagian Kesra Setkab Kukar Dendi Irwan Fahriza dan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar M Shafik Avicenna di rumah jabatan Bupati Kukar, Selasa ( 5/8).
Audiensi tersebut dalam rangka Pemaparan Kinerja Pengelolaan Baznas meliputi Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan pada Tahun 2025

Turut mendampingi dalam acara tersebut Muhammad Zain ( Wakil Ketua Bidang Pengumpulan ), Wiwik Angranti ( Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ), Ahmad Zubaidi ( Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan ), Sarjono ( Wakil Ketua IV Bidang Administrasi SDM dan Umum.
M Shafik Avicenna mengatakan Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktur yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi Kaltim dan Bupati Kukar. Terkadang masih disalah pahami Baznas itu adalah Lembaga keagamaan sehingga kegiatannya memang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Yang kedua M Shafik juga menjelaskan terkait dengan kinerja Baznas ada 2 ( dua ) meliputi pengumpulan dan kinerja penyaluran. Dikinerja pengumpulan, sejak Tahun 2022 hingga semester 1 Tahun 2025 ada peningkatan tapi masih jauh dengan potensi zakat penghasilan di Kukar.
Kinerja penyaluran permohonan banyak yang antri namun terkait kondisi keuangan sangat terbatas.
M Shafik juga menjelaskan tentang Visi dan Misi Baznas Kukar yang kuat, amanah, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan dan kebahagian masyarakat.

Hingga Tahun 2025 , rekapitulasi Unit Pengumpul Zakat UPZ sampai tercatat ada 34 Organisasi Perangkat Daerah baru 25 yang aktif, dari 20 Kecamatan yang aktif hanya 10 Kecamatan, Instansi vertikal 2,Badan Usaha Daerah ( BLUD dan BUMD ) 2, UPZ Pendidikan 2, Majelis atau organisasi 1, perusahan swasta/retail 9, total seluruhnya 140 namun yang aktif tercatat 51 dan belum aktif 43.
Sementara itu, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas dukungan dan kinerja yang telah Baznas lakukan, dan dalam waktu dekat Pemkab Kukar melalui Kepala Bagian Kesra Setkab Kukar dan Basnaz akan menlakukan Eksekutif Meeting dalam membahas rencana kedepan Basnaz, dan Pemkab Kukar akan mendukung semuanya sehingga semua potensi akan digali Bersama dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik melalui tata kelola, sumber daya manuia, sarana prasarana dan dana operasional.( Prokom 03 ).