Buka Konferda GMNI Kaltim, Bupati Kukar Tekankan Peran Aktivis Cetak Pemimpin Masa Depan

TENGGARONG – Aktivis mahasiswa tidak hanya dituntut mampu menyampaikan kritik, tetapi juga harus mempersiapkan diri menjadi bagian dari kepemimpinan masa depan. Pengalaman berorganisasi dinilai menjadi modal penting untuk membangun karakter, kapasitas, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur (Kaltim) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (18/9/2026).

Di hadapan para kader GMNI, Aulia menegaskan bahwa pengalaman selama menjadi aktivis mahasiswa jangan berhenti sebagai pengalaman organisasi semata. Ilmu, gagasan, kemampuan berdiskusi, serta pengalaman menghadapi perbedaan harus menjadi bekal ketika para kader nantinya memasuki ruang pengabdian yang lebih luas.

“Di saat menduduki sebuah jabatan, hendaknya ilmu ini bisa digunakan sebaik mungkin, karena kalian-kalianlah pemimpin masa depan kelak,” ujar Aulia.

Menurutnya, perguruan tinggi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk membangun kapasitas intelektual. Namun, organisasi menjadi laboratorium sosial yang mempertemukan kader dengan dinamika, perbedaan pandangan, proses pengambilan keputusan, hingga persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pendidikan di bangku kuliah bisa melahirkan orang-orang berilmu dan pintar. Akan tetapi, proses yang dijalani dalam organisasi kemahasiswaan juga menjadi bagian sangat penting dalam membentuk karakter kepemimpinan,” katanya.

Aulia bahkan meyakini bahwa dari kader-kader yang saat ini duduk dalam forum Konferda GMNI Kaltim, kelak akan lahir pemimpin yang mengisi berbagai posisi strategis di daerah.

“Suatu hari nanti di masa depan, yakin dan percaya, yang akan menjadi gubernur, bupati, wali kota di Kaltim ini adalah salah satu di antara orang-orang yang duduk di hadapan saya hari ini,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong kader GMNI memanfaatkan momentum kaderisasi sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperluas wawasan mengenai persoalan pembangunan. Aktivisme, kata Aulia, harus mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata dan gagasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aulia juga menyoroti dinamika yang muncul dalam proses konferensi dan pemilihan kepengurusan. Perbedaan pandangan, perdebatan, maupun perbedaan pilihan disebutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi.
Namun, dinamika tersebut harus memiliki batas dan tempatnya. Setelah forum mengambil keputusan, seluruh kader harus kembali merapatkan barisan untuk menjaga soliditas organisasi.

“Mari rapatkan barisan. Dengan segala perbedaan dan perdebatan, itu hal yang biasa terjadi dan tidak masalah selama terjadi di ruang-ruang sidang,” tegasnya.

Ia menilai kedewasaan berorganisasi justru terlihat dari kemampuan kader menerima keputusan bersama dan tetap menjaga hubungan setelah perbedaan pendapat berakhir. Menurutnya, organisasi yang kuat bukan organisasi tanpa perbedaan, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar proses kaderisasi tidak hanya menghasilkan pergantian kepengurusan, tetapi juga melahirkan kader yang mampu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.

Sementara itu, Ketua DPD GMNI Kaltim AM Dodi Prabowo menegaskan bahwa keberadaan GMNI tidak sekadar sebagai organisasi mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dalam dua tahun terakhir, GMNI Kaltim memosisikan diri sebagai mitra kritis Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurut Dodi, posisi tersebut bukan berarti organisasi harus selalu menyetujui kebijakan pemerintah.

“Mitra berarti kita berada dalam satu ruang untuk membicarakan kepentingan yang sama, yaitu kepentingan masyarakat dan masa depan daerah maupun bangsa. Tetapi kata kritis itu juga penting. Artinya, kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang selalu setuju,” paparnya.

Dodi menilai perbedaan pendapat, koreksi, kritik, hingga perdebatan justru diperlukan agar kebijakan publik dapat terus diuji dan diperbaiki. Karena itu, kritik yang disampaikan organisasi mahasiswa semestinya tidak berhenti pada penolakan, tetapi disertai kajian dan alternatif solusi.

Ia berharap GMNI Kaltim dapat mengambil peran lebih awal dalam merespons berbagai persoalan daerah. Organisasi mahasiswa diharapkan tidak hanya muncul ketika masalah telah menjadi sorotan publik, tetapi turut membaca persoalan sejak tahap perumusan kebijakan.

Dengan demikian, kaderisasi GMNI tidak hanya melahirkan aktivis yang kritis, tetapi juga kader yang memiliki kemampuan membaca persoalan, menyusun gagasan, menawarkan solusi, serta siap mengambil tanggung jawab ketika kelak dipercaya berada di ruang-ruang kepemimpinan.

Konferda GMNI Kaltim pun diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang untuk memperkuat komitmen kader dalam mengawal kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, serta masa depan bangsa.(Prokom06)