TENGGARONG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana Kecamatan Marangkayu, Periode 2019-2024 resmi dikukuhkan oleh Ketua DWP Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ny Hj Yulaikah Sunggono, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Marangkayu, Selasa 19 Oktober 2021.

Dalam pengukuhan itu, Yulaikah berharap agar DWP Marangkayu agar menjalin sinergitas dengan organisasi lainnya yang ada di Marangkayu bersama-sama membangun daerah.

“Saya berharap DWP unsur pelaksana Marangkayu agar menjalin sinergitas dengan semua stakholder, termasuk organisasi kemasyarakatan yang ada di Marangkayu untuk bersama-sama berkontribusi membangun daerah,” katanya.

Ia juga mengajak kepada semua anggota DWP Kukar yang merupakan istri-istri ASN, khususnya DWP unsur pelaksana Marangkayu agar turut mengambil peran dalam meningkatkan potensi diri dalam organisasi.

“Sebagai istri para ASN, jadilah wanita yang kreatif, inovatif, berdaya saing dan mandiri dengan berperan aktif dalam menggali potensi diri, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga, sejahtera dan bahagia,” ujarnya.

Yulaikah juga berharap DWP terus semangat dalam memajukan organisasi dan selalu melakukan koordinasi baik ditingkat kecamatan, kelurahan hingga kabupaten.

“Saya berharap semua pengurus DWP khususnya Marangkayu agar terus melakukan komunikasi dengan DWP Kabupaten, sehingga apapun yang ada di organisasi dapat terkontrol dengan baik,” ujarnya.

Ditambahkan Yulaikah, kepengurusan DWP memiliki peran penting, karena organisasi DWP sebagai wadah organisasi istri-istri para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung peran suami dalam pemerintahan.

“Peran DWP yang sangat penting, mendukung suami dalam memajukan daerah. Selain itu DWP juga mampu bersinergitas dengan staholder lain, berperan aktif dilingkungan sosial masyarakat,” katanya.

Sementara itu Ny Lili Herlina Rekson selaku Ketua DWP Marangkayu mengatakan bahwa, DWP Marangkayu sudah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan berbasis kemasyarakatan.

“Sebelum dikukuhkan DWP Marangkayu sudah melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Semoga DWP Marangkayu terus konsisten dalam melaksanakan program kerjanya yang berbasis pada sosial masyarakat dan turut membangun daerah,” demikian katanya. (Prokom10)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan peninjauan ketersediaan listrik 24 jam di Desa Tubuhan Kecamatan Kenohan, Kamis (14/10/21).

Edi Damansyah bersama rombongan berjalan kaki mengitari rumah-rumah warga Tubuhan, melihat secara langsung aliran listrik dirumah warga yang menyala 24 jam yang terealisasi baru 2 bulan terakhir.

“Bu, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan aliran listrik setelah sekian lama tidak ada listrik di desa ini, mudahan ketersediaan listrik ini bisa memberikan kebahagian bagi warga disini,” tanya Edi sambil menyalakan lampu pada rumah salah satu warga.

Dengan program Dedikasi Kukar Idaman yaitu “Terang Kampongku”, Edi ingin semua masyarakat di Kukar yang belum merasakan manfaat aliran listrik bisa merasakan terangnya lampu di malam hari dengan segala manfaat aliran listrik.

“Jadi bu sekarang bisa membuat es batu ya, dan bisa minum es buatan sendiri dan simpan makanan di freezer,” kata Edi berbincang sembari membuka Freezer Frozen Food di rumah warga.

Edi berharap apa yang dicita- citakan Pemkab Kukar bisa terwujud secepatnya, yakni membuat warganya bisa tersenyum dan bahagia bisa merasakan fasilitas yang belum mereka rasakan selama beberapa tahun.

Kemudian dia juga berbincang dengan warga lainnya yang mengatakan bahwa mereka sangat bahagia akhirnya bisa merasakan adanya listrik selama 24 jam sehingga aktivitas yang menggunakan listrik tidak terhambat lagi.

Sekdes Tubuhan Andi juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan rombongan yang sudah bersedia datang untuk melakukan pengecekan.

“Masyarakat disini sangat senang dengan kehadiran Bapak Bupati dan berbincang langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Andi juga mengatakan bahwa setelah kendala listrik yang sudah teratasi, tinggal bagaimana agar jaringan telekomunikasi masuk ke Desa mereka.

Menanggapi hal tersebut Edi juga mengatakan Pemkab juga akan terus mengusahakan jaringan telekomunikasi desa bisa secepatnya ada.

“Kalau itu wewenang Pemkab untuk bangunkan tower saya ingin besok tower dibangun di sini biar jaringan mudah, namun sayang itu bukan wewenang Pemkab untuk membangun,” kata Edi sambil tersenyum.

Bupati pada kesematan itu didampingi Kadis ESDM Kabupaten Kukar Slamet Raharjo,Kadis Sosial Hamly, Kalak BPBD Kukar H Marsidik dan Sekdes Tubuhan Andi Abdulah. (Prokom06)

TENGGARONG – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Yulaikah Sunggono mendorong pengembangan potensi yang dimiliki anggota DWP khususnya Kecamatan Tenggarong seberang, sebagai bagian kontribusi pembangunan daerah yang lebih maju, berprestasi.

“Saya berharap DWP Tenggarong Seberang sebagai wadah organisasi yang mampu mengembangkan dan menggali potensi daerah sehingga turut berkontribusi dalam pembangunan yang lebih maju, berprestasi dan mandiri,” kata Hj Yulaikah saat mengukuhkan Pengurus DWP Kecamatan Tenggarong Seberang Periode 2019-2021 di Ruang Serbaguna Taman Teknologi Pertanian Bangun Rejo, Kamis 14 Oktober 2021.

Menurut Yulaikah juga berharap kepada semua Dharma Wanita Persatuan agar terus melakukan koordinasi baik ditingkat kecamata, kelurahan hingga kabupaten. Dengan komunikasi akan terbangun kebersamaan dalam memajukan organisasi lebih baik maju dan mandiri.

“Saya berharap kepada semua pengurus DWP khususnya Kecamatan Tenggarong Seberang agar terus melakukan sinergitas dan komunikasi hingga kabupaten. Apapun itu yang ada di organisasi lakukan koordinasi dengan kabupaten, sehingga keberadaan organisasi DWP terutama masing-masing bidang dapat terkontrol dan berjalan baik,” ujarnya.

Ditambahkan Yulaikah, kepengurusan DWP sangat penting baik ditingkat Pusat hingga Kecamatan, karena organisasi DWP sebagai wadah organisasi istri-istri Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung peran suami dalam pemerintahan.

“Inilah peran DWP Kukar yang sangat penting dalam mendukung peran suami dalam memajukan daerah. Selain itu DWP juga mampu bersinergitas dengan staholder lainnya terutama terus berperan aktif dilingkungan sosial masyarakat,” katanya.

Sementara itu Camat Tenggarong Seberang, Sugiarto mengapresiasi atas pengukuhan DWP Tenggarong Seberang. Ia berharap DWP dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan organisasi, sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah terutama di Tenggarong Seberang.

“Selamat atas pengukuhan DWP Tenggarong Seberang, Kecamatan siap mensupport bersama-sama dalam akselerasi penuntasan berbagai tantangan khususnya dalam pembangunan di kecamatan Tengagrong Seberamg,” supportnya.

(Prokom10)

SAMARINDA – Direktur Pengembangan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr Supriadi menyemangati para Camat, Desa serta Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Kota Bangun dan Muara Wis, di Ruang Pertemuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kaltim, Senin 11 Oktober 2021.

“Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai penguatan ekonomi berbasis potensi desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga, Dr Supriadi memberikan trik dan cara agar dapat memunculkan inovasi dalam pemulihan ekonomi desa diantaranya, dengan cara melakukan revitalisasi badan usaha milik desa, digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng E-Commerce Global, Ketahan Pangan Masyarakat Desa dan Padat Karya Tunnai Desa (PKTD).

“BUM Desa dalam UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 117 meliputi 4 (empat) aspek yakni Berbadan Hukum (BH) yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masayrakat desa,” ujarnya.

Baca juga:

Rakor Kemendes PDTT, Dr Supriadi: Semua Desa di Kukar Harus Bisa Ciptakan Agro Industri  

Adapun peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi di berbagai sektor dengan melakukan identifikasi potensi desa serta pemetaan usaha unggulan desa, menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah serrta mitra swasta untuk kurator, promosi produk desa dan pengembangan desa wisata. Kemudian lakukan konsolidator sentra ekonomi yang terintegrasi sebagai tempat penyedia pergudangan, stockpoint barang serta sentra logistik.

Baca juga:

Bupati Hadiri Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri, Dibuka Menaker Ida Fauziyah

“Bumdes sebagai agregator yang mampu membantu persoalan mendasar yang dihadapi pengelola atau pelaku BUMDes. Bumdes juga menjadi sarana Inovasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan peternakan integrasi tim work, kerjasama yang menghasilkan nilai tambah,” demikian katanya. (Prokom10)

 

TENGGARONG – Seiring melandainya Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan telah ditetapkan penurunan dari level IV ke level II menandakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan termasuk bagi ASN dan Non ASN dilingkungan Sekretariat Kabupaten, dapat bekerja normal kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Alhamdulillah, Kukar sudah masuk di level II PPKM. Mudah-mudahan apel secara virtual pagi ini (Senin 11 Oktober-red) yang terakhir, dan senin depan sudah dimulai apel pagi secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” kata Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat saat memimpin apel pagi virtual, Senin 11 Oktober 2021.

Selain itu, beberapa hal penting juga disampaikan sesuai arahan Sekda Kukar H Sunggono yakni, walau apel pagi lewat virtual seluruh ASN dan Non ASN harus tetap mengikuti apel pagi, sebagai bagian terpenting kewajiban sebagai aparatur sipil negara.

“Terkait ASN dan Non ASN yang WFH (Work From Home) harus harus monitor dan mengikuti apel pagi,” ujarnya.

Asisten I juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Bagian (Kabag) untuk mempersiapkan dan mengevaluasi kembali terkait kegiatan yang menjadi PR dan belum dilaksanakan agar segera dikawal, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ia mengakui, kondisi keuangan saat ini masih dalam proses, kendati demikian Akhamd Taufik berharap hal tersebut tidak menjadi kendala untuk terus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

“Insya Allah BPKAD dapat memberikan prioritas terhadap kegiatan fisik yang sudah dijalankan 100 persen, namun keuangannya masih dibawah 50 persen. Mudah-mduahan ini menjadi prioritas diajukan ke pengguna anggaran untuk di support,” ujarnya. (Prokom10)