TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melepas ribuan bibit ikan di Danau Siran, Desa Muara Siran kecamatan Muara Kaman baru-baru ini.

Pelepasan ribuan bibit ikan danau siran yang juga masuk dalam kawasan konservasi pelestarian ikan dilakukan sebagai upaya dalam menambah dan melestarikan perikanan di wilayah hulu mahakam.

“Saya sudah melakukan pelepasan ribuan bibit ikan di danau siran ini, saya juga minta agar jangan ada yang melakukan penangkakapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan. tangkaplah ikan dengan alat yang sesuai dan ramah lingkungan sehingga kelestarian ikan-ikan tersebut dapat berkembangbiak dengan baik dan akan mendatangkan rezeki bagi para nelayan setempat,” imbaunya.

“Jangan ada yang nyetrum, jangan ada yang nangkap dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan, kalau ada seperti itu kalian berdosa,” tegas Edi Damansyah.

Sebelumnya juga bupati Edi Damansyah didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Muslik, Camat Muara Kaman Berlian, Kepala BPBAT Mandiangin Evalawati melakukan pelepasan ribuan bibit ikan di desa Liang Buaya tepatnya di danau Ngayan Tuha sebagai tempat pelestarian dan perlindungan bibit ikan papuyu atau reservat. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi atas produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Muara Siran baru-baru ini saat menuju danau siran melakukan launching ekowisata yang saat ini sudah siap dibuka untuk umum.

Kehadiran Bupati Edi Damansyah bersama rombongan disambut ratusan warga setempat dengan penuh kegembiraan bahwa warga memanfaatkan kesempatan untuk berswafoto bersama bupati.

Menyusuri jalan perkampungan yang terbuat dari ulin tersebut, bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Camat Muara Kaman Berliang menghampiri warga yang sedang menjajakan berbagai produk lokal UMKM tepat disamping jembatan pemukiman.

Dilokasi tersebut terlihat berbagai macam produk makanan ringan disajikan, bahkan bupati Edi Damansyah langsung berbelanja.

“Hari ini saya berada di desa Muara Siran kecamatan Muara Kaman bersama dengan Wahyuni manajemen Bayan Group (Wahyudi-red) sedang melihat produksi pelaku usaha mikro yang dibina oleh PT. Bayan Group,” apresiasinya.

Bahkan sambil memegang salahs atu produk Abon yang diproduksi dari bahan baku ikan haruan atau ikan gabus di Desa Muara Siran dan produk UMKM tersebut harus terus diberikan pembinaan sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Saya mengapresiasi atas sumbangsih dan binaan yang dilakukan oleh PT Bayan Group Bayan Group yang sudah melakukan kewajibannya melalui program Pemberdayaan Masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR),” katanya.

Bupati berharap apa yang dilakukan Bayan Group ini dapat dijadikan contoh perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Kukar melakukan pembinaan masyarakat.

“Jika dilihatd ari kemasan produksi UMKM Muara Siran ini, sudah mampu bersaing bahkan bisa masuk ke toko modern,” ujarnya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Dari hasil kajian persepsi masyarakat tentang program unggulan ‘Kukar Idaman’ merekomendasikan beberapa point penting salah satunya terkait dengan pemetaan Presisi Lokus dan Penerima Manfaat Program. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Peneliti CESLIG Universitas Proklamasi 45 Dr. Tomy V Bawulang, Ph.D, Senin (12/12/2022) di Tenggarong.

Survei persepsi masyarakat tentang program unggulan “Kukar Idaman” yang sudah dilakukan timnya dilapangan dengan pengambilan sampling sites pada 8 kecamatan yakni Kecamatan Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja dan Sangasanga.

“Rekomendasinya terkait dengan peningkatan public Awareness, rasionalsiasi target capaian dan penerima manfaat program,” ujarnya.

Dijabarkan Dr. Tomy V Bawulang bahwa dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah Kutai kartanegara serta optimisme bahwa pemerintah Kukar akan sanggup mencapai Indikator kinerja utama tiap program di tahun 2024 dan mengingat bahwa target-target tersebut direncanakan tercapai pada tahun 2026 bukan tahun 2024.

“Bijak jika pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengevaluasi kondisi eksisting capaian kinerja tiap program Kukar Idaman kemudian merasionalisasi target capaian tersebut dan segera mengkomunikasikannya kepada publik agar pada akhirnya nanti di tahun 2024 publik yang sudah terlanjut mempercayai kinerja pemerintah ini tidak akan kecewa ketika ternyata program tersebut tidak bisa dicapai, bukan karena ketidakmampuan pimpinan daerah atau jajaran pemerintahannya namun semata-mata karena kendala waktu,” ujarnya.

Kemudian rekomendasi selanjutnya pemetaan presisi lokus dan penerima manfaat program.

“Artinya, pemetaan karakteristik wilayah untuk pemetaan lokus utama program unggulan lebih dipertegas (berbasis data terkini) sehingga perhitungan rasionalisasi capaian dapat menjadi lebih presisi,” demikian jelasnya. (Prokom10)

 

 

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap kedepan keberadaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset dapat bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak investor dan pihak-pihak pemodal, hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Sunggono pada kegiatan Rapat Koordinasi Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Hotel Aston Samarinda, Senin (12/12/2022).

Namun menurutnya, seringkali apa yang dirumuskan tersebut terkendala dengan legalitas formalnya, dirinya mencontohkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki Hak Pengelolaan (HPL) Atas Tanah yang menyebabkan investor atau mitra kerja sama tidak bisa memperoleh Hak Guna Bangunan.

“Kita semua berharap agar keberadaan BMD atau aset kita dapat bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak investor dan pihak-pihak pemodal lainnya, namun seringkali kita terkendala dengan legalitas formalnya,” ujar Edi Damansyah.

Dimana menurutnya, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari aset yang dimiliki, dan juga tidak dapat memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada proyek atau kegiatan yang dikerjasamakan.

Edi menambahkan, bahwa hal tersebut menyiratkan pesan kepada seluruh pengelolaan barang, bahwa administrasi seperti dokumen kepemilikan yang tidak lengkap serta kurangnya dokumen legalitas formal terkait dalam memberikan kepastian hukum guna pengelolaan akan menyebabkan BMD yang dimiliki rentan dari sengketa dan berpotensi kehilangan aset.

“Selain tertib hukum dan administrasi, potensi daerah kehilangan aset juga bisa disebabkan faktor tidak tertib fisik seperti kurangnya pemeliharaan dan pemanfaatan,” ujarnya. (Prokom07)

TENGGARONG – Guna mempercepat penurunan stunting dan upaya penanggulangannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H. Sunggono ingin menginginkan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan stakeholder terkait.

Hal tersebut diungkapkan Sunggono saat menjadi narasumber pada Peningkatan Kapasitas SDM Sosial Dalam Rangka Penanganan dan Pencegahan Stunting, di Hotel Haris Samarinda baru-baru ini.

Sunggono mengatakan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tentu sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk upaya bersama mencegah stunting di Kukar.

“Stunting tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemerintah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BKKBN saja, melainkan membutuhkan banyak pihak yang saling bekerja sama. Tentu dalam menurunkan angka stunting sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak dan tetaplah ingat bahwa ini bukanlah hanya tugas kita sebagai ASN, PKH maupun TKSK melainkan tugas kita sebagai manusia makhluk sosial yang harus salah membantu kepada sesama,”ujarnya

Lebih lanjut Sunggono juga mengatakan dalam menurunkan angka stunting kita tidak boleh hanya fokus kepada satu fase saja, karena dalam melaksanakan pencegahan stunting harus dilaksanakan pada semua fase yaitu pada fase saat pasangan yang ingin melakukan pernikahan, ibu mengandung, balita, remaja dan ibu hamil.

“Tidak dianjurkannya untuk fokus hanya kepada satu fase ialah karena fase tersebut nantinya akan mengulang kembali, sehingga dibutuhkan penanganan sebaik mungkin disetiap fasenya,” katanya. (Prokom09)