TENGGARONG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maman Setiawan melalui Kepala Bidang Teknis Agus Suharto mengajak dunia usaha turut berkolaborasi dalam Program “Yok Baiki Rumah, Sanitasi Aman dan Air Bersih”. Hal tersebut disampaikannya dalam Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Dinas Perkim mengajak stakholder dunia usaha dalam program yok baiki rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RRTLH) yang merupakan program adopsi dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” katanya.

Menurut Agus, bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program rumah swadaya.

“Program tersebut dikhususkan bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum,” ujarnya.

Adapun nilai kolaborasi dunia usaha melalui bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yakni sebesar Rp20 juta per unit RTLH.

“Bantuan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian material bahan bangunan,” katanya.

Prinsip rehabilitasi RTLH yakni masyarakat sebagi pelaku utama, bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, pengungkit keswadayaan masyarakat, gotong royong dan berkelanjutan. Fasilitator pendamping masyarakat, tanpa pungutan biaya, output rumah layak huni dilaksanakan ditahun anggaran berjalan dan tepat sasaran, prosedur, waktu, pemanfaatan dan akuntabel.

“Tujuannya untuk meningkatkan kembali gotong royong antar keluarga, antar tetangga dan antar tim, sehingga kemiskinan tidak hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi perhatian warga sekitar, agar lebih peduli dengan warga miskin di sekitar tempat tinggalnya (Betulungan Etam Bisa),” ujarnya.

Dijelaskan Agus sebaran penanganan RTLH berada di wilayah kecamatan Samboja sebanyak 300 unit rumah (Rp6 Miliar), Muara Kaman 217 unit rumah (Rp4,34 Miliar) total biaya keseluruhan penyaluran bantuan sebesar Rp 10,34 Miliar.

“Disperkim mendorong keterlibatan dan kolaborasi dunia usaha yang beroperasi di wilayah Kukar berkontribusi dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kukar,” demikian harapnya. (Prokom10)

Sy Vanesa Vilna: Trend Pertumbuhan Ekonomi Kukar Berpengaruh Positif Terhadap Penurunan Kemiskinan

TREND pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum berpengaruh positif terhadap penurunan kemisinan. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna dalam Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Namun demikian pertumbuhan ekonomi belum dapat memberikan pangaruh pada pendapatan masyaakat pada desil terendah atau termiskin,” ujarnya.

Berdasarkan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur, tahun 2022 bahwa Kutai Kartanegara berada di angka 1,45 persen atau 11, 479 jiwa masuk dalam ketegori penduduk miskin ekstrem.

“Presentase tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapau 1,76 persen, ditahun 2021 menjadi 1,55 persen dan tahun 2022 turun menjadi 1,45 persen,” ujarnya.

Saat ini kata Vanessa pemkab Kukar merespon Inpres No.4 tahun 2022 dengan berbagai upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan 2024 mencapai 0 persen.

Dijelaskan Vanesa karekteristik kemiskinan ekstrem yakni angka memikinan sebesar 2,14 persend ari total penduduk Indonesia, sekitar satu diantara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD, sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah yangga penandang disabilitas, sekitar satu diatara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak dan sekitar satu diantara tujuh rumah tangga mikisn ekstrem tidak memiliki toilet.

“Starteginya pencapaian target kemiskinan ekstrem dengan mengintegrasikan data P3KE dan DTS yang sudah diverifikasi dan di validasi sebagai basis data penuusunan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian merumuskan program strategis yang dijalankan secara sinergi dan kolabiratif baik melalui pemerintah kabupaten desa dan dunia usaha serta membangun aplikasi rumah besar penanggulangan kemiskinan (RBPK) dari ABPD, APBDes dan TJSP yang menyasar pada basis data yang sama,” katanya.

“Prinsipnya seluruh program OPD dapat masuk dalam aplikasi RBPK selama penerima manfaat adalah kelompok masyarakat miskin yang tercantum di dalam P3KE dan Dapat dikolaborasikan dengan sumber pembiayaan lain secara terintegrasi,” jelas Vanesa.

Ditambahkan Vanesa jadwal pelaksanaan kolaborasi program kemikinan melalui RBPK yakni akhir November 2022 input usulan kolaborasi pada alikasi oleh perusahaan/desa, minggu I-III Desember 2022 dilakukan rakon oleh OPD dengan perusahaan/desa yang bersedia berkolaborasi dan melakukan verifikasi lapangan secara terpadu.

“Akhir Januari 2023, kesepakatan sasaran penerima manfaat antara TKPK dengan OPD dan Mitra perusahaan/desa pada aplikasi RBPK,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas RI melalui Koordinator Bantuan Sosial Dinar Dana Kharisma secara virtual memberikan materi pada Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

Dalam kegiatan itu, Dana Kharisma mengatakan registrasi sosial ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan khususnya dalam akurasi penyaluran program bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan.

“Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik atas gagasan pemkab Kukar dalam menggelar rakor upaya pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah kabupaten Kukar,” ujarnya.

Dinar Dana Kharisma juga menyampaikan prinsip percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional dengan tepat sasaran, pendekatan multidimensi, konvergen dan komplementer, koordinasid an kerjasama multipihak, sosialisasi danedukasi dan terpantau dan terkendali,” katanya.

Adapun pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi dimana persiapan pemantauan seperti rancangan monev wilayah prioritas, input data penerima manfaat program KKE, proses identifikasi penerima, output keluarga miskin ekstrem.

Kemudian evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan status kesejahteraan dan graduasi program yakni proses jangka pendek, dampak jangka menengah dan panjang dengan berdayanya penerima bantuan dan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem.

Kemudian Dinar juga menjelaskan registrasi sosial ekonomi akan mendukung perencanaan dan penganggaran mulai dari berbasis bukti, target tepat dan anggaran efektif dengan regsosek mewujudkan perencanaan pengangaran berbasis bukti dengan satu data Indonesia.

“Satu data Kukar sangat tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terfokus dalam perencanaan berbasis bukti, penyusunan dan penargetan program hingga peningkatan efektivitas dan efosiensi penganggaran,” katanya.

Ditambahkan Dinar regsosek sendiri membantu pencapaian target pembangunan nasional dengan mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana, memperkuat integrasi program, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan penjangkauan inklusif dan memperkuat penyaluran digital cepat, aman dan akuntabel, terkoneksi dengan data administrasi kependudukan.

“Artinya perubahan status sosial ekonomi di tingkat desa juga harus terpantau setiap tahun dari data regsosek yang dimutakhirkan setiap tahun. Kemudian analisis dinamika kesejahteraan penerima manfaat mencakup analisis akurasi sasaran berbagai program utama PKE dan perubahan kesejahteraan mengindikasikan perubahan untuk mendapatkan program dan sebagai dasar penargetan ulang,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melaunching Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dalam upaya memudahkan kolaborasi dengan dunia usaha, percepat penanganan kemiskinan di Kukar. Lanching tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Saya tegaskan bahwa kebijakan secara nasional yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan khususnya di Kutai Kartanegara dalam blue print penanganan kemiskinan sudah ditetapkan melalui rumah besar penanggulangan kemiskinan Kukar,” kata bupati Edi Damansyah.

Dikatakan Edi Damansyah dihadapan para peserta terdiri dari dunia usaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi dan lainnya termasuk dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas yakni bagaimana merubah Mindset (Pola pikir memahami semua aspek) yang selama ini bekerja tidak fokus berkaitan dengan data.

“Jadi data ini sangat penting, ada data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan ekstrim atau K3E dan Kukar pun telah membangun satu sistem yakni Kukar satu data,” ujarnya.

“Intinya ada dua hal yang perlu dicermati yakni kita ingin melakukan sinergisitas kolaborasi dengan mempedomani satu data yaitu berbicara pengentasan kemiskinan dengan memegang data awal kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Kenapa data tersebut perlu lanjut Edi Damansyah, selama ini dunia usaha sudah melaksanakan program tanggungjawab sosial, hanya saja basis datanya dari survey sosial yang dilakukan baik itu tim akademisi bersama kades, tokoh masyrakat, kemudian data itulah yang dipedomani dan tindak lanjut berkaitan program tanggungjawab sosial.

“Saya tegaskan khususnya data penanganan kemiskinan ekstrim breackdown masing-masing camat diberikan ke desa dan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan masing-masing,” katanya.

“Saya juga minta dunia usaha data yang sudah diterima dapat dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa data tersebut bisa dipedomani tepat sasaran dalam melakukan tindak lanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tambah Edi Damansyah rakor tersebut juga sebagai bagian penting dalam kolaborasi dan intervensi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kukar.

“Saya ingin mengoptimalkan apa yang sudah dilaksanakan tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan perusahaan, khususnya dengan data. Adanya aplikasi RBPK akan memudahkan baik pemerintah kabupaten maupun dunia usaha dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kukar,” jelas bupati Edi Damansyah yang diakhiri dengan launching penggunaan Aplikasi RBPK yang disambut positif oleh ratusan peserta dari dunia usaha.

Diketahui, skema sistem aplikasi RBPK yang dibangun pemkab Kukar untuk mengawal regulasi dan fasilitasi pembangunan, kemudian dunia usaha mendorong produktivitas dan pertumbuhan, akademikis menjaga keseimbangan proses pembangunan dan masyarakat mengawal hak-hak dasar dan keterlibatan proses pembangunan yang tepat sasaran.

Point strategi program TJSP Kukar tahun 2023 yakni kemiskinan ekstrem dengan turut berkontribusi dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024, pemberdayaan yakni meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat berdasarkan atas potensi yang dimiliki baik SDM, SDA, Ilmu Pengetahuan, Aset dan Berkelanjutan. Pelestarian Lingkungan yakni mengawal komitmen pembangunan berbasis pelestraian lingkungan dan menjalankan dokumen lungkungan dengan konsisten.

Kemudian Sumber Daya Manusia yakni turut serta dalam proses pembangunan sosial, dengan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang dengan fokus penanggulangan kemiskinan untuk seluruh perusahaan di Kukar sebagai upaya konkrit peran dunia usaha dalam pencapaian kesejahetraan masyarakat melalui aplikasi RBPK. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyambut baik atas kedatangan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Brigjen Pol Edhy Moestopa, Senin (7/11/2022) di Ruang Kerja Bupati Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Dalam pertemuan silaturahmi itu, banyak hal yang dibahas mulai dari penyalahgunaan narkotika sampai dorongan adanya pendirian kantor BNN Kabupaten (BNNK) Kutai Kartanegara.

“Saya ingin tahun 2023 kantor BNNK sudah berdiri di Kukar,” kata Bupati Edi Damansyah disambut gembira oleh Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edhy Moestopa.

Bahkan keinginan bupati dalam menyediakan kantor BNNK sudah jauh hari disiapkan melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) yang berada di kawasan komplek perumahan DPRD Kukar.

“Bila perlu kita (Kepala BNNP Brigjen Pol Edhy Moestopa dan Bupati Edi Damansyah-red) siap menemui Menpan RB untuk meminta persetujuan pembangunan kantor BNNK Kukar. Untuk sementara ini sudah disiapkan kantornya di kawasan perumahan DPRD Kukar,” ujarnya.

Dengan adanya kantor BNNK Kukar pemberantasan narkoba dapat dengan mudah dilakukan sehingga penekanan dan pemberantasan, peredaran, penyalahgunaan narkotika serta pencegahannya dapat dilakukan BNNK Kukar.

“Semoga legalitas dan persyaratan pendirian kantor BNNK Kukar segera diwujudkan sehingga upaya dalam memberantas narkoba dan menjawab kekhawatiran seluruh masyarakat terhadap semua penyebaran dan peredaran narkoba dapat teratasi dengan cepat,” optimistis Edi Damansyah.

Sementara itu Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edy Moestopa mengapresiasi atas sambutan hangat bupati Edi Damansyah, sekaligus mendukung penuh adanya perkantoran BNNK Kukar.

“Saya mengapresiasi atas dorongan dan dukungan bupati (Edi Damansyah-red) dalam menfasilitasi penyediaan kantor BNNK Kukar. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi BNNP Kaltim menyiapkan segala sesutunya terutama menyangkut administrasinya,” sambut Brigjen Pol Edhy.

“Siap, saya akan kirim tim BNNP Kaltim untuk melakukan survey lapangan dan koordinasi pendirian kantor BNNK Kukar, sehingga bisa segera direalisasikan dalam upaya mempercepat penanganan penyalahgunaan nartokotika khususnya di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ditambahkan Brigjen Pol Edhy Moestopa bahwa tugas dan fungsi BNNK mulai dari sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, penindakan penangkapan sampai dengan proses penyidikannya.

“Tentu ini akan semakin memudahkan daerah dalam penindakan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Kutai Kartanegara yang saat ini bagian dari mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan sudah seharusnya kantor BNNK berdiri di Kukar,” jelas Brigjen Pol Edhy Moestopa. (Prokom10)