Permudah Kolaborasi Dunia Usaha, Bupati Kukar Launching Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melaunching Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dalam upaya memudahkan kolaborasi dengan dunia usaha, percepat penanganan kemiskinan di Kukar. Lanching tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Saya tegaskan bahwa kebijakan secara nasional yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan khususnya di Kutai Kartanegara dalam blue print penanganan kemiskinan sudah ditetapkan melalui rumah besar penanggulangan kemiskinan Kukar,” kata bupati Edi Damansyah.

Dikatakan Edi Damansyah dihadapan para peserta terdiri dari dunia usaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi dan lainnya termasuk dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas yakni bagaimana merubah Mindset (Pola pikir memahami semua aspek) yang selama ini bekerja tidak fokus berkaitan dengan data.

“Jadi data ini sangat penting, ada data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan ekstrim atau K3E dan Kukar pun telah membangun satu sistem yakni Kukar satu data,” ujarnya.

“Intinya ada dua hal yang perlu dicermati yakni kita ingin melakukan sinergisitas kolaborasi dengan mempedomani satu data yaitu berbicara pengentasan kemiskinan dengan memegang data awal kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Kenapa data tersebut perlu lanjut Edi Damansyah, selama ini dunia usaha sudah melaksanakan program tanggungjawab sosial, hanya saja basis datanya dari survey sosial yang dilakukan baik itu tim akademisi bersama kades, tokoh masyrakat, kemudian data itulah yang dipedomani dan tindak lanjut berkaitan program tanggungjawab sosial.

“Saya tegaskan khususnya data penanganan kemiskinan ekstrim breackdown masing-masing camat diberikan ke desa dan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan masing-masing,” katanya.

“Saya juga minta dunia usaha data yang sudah diterima dapat dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa data tersebut bisa dipedomani tepat sasaran dalam melakukan tindak lanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tambah Edi Damansyah rakor tersebut juga sebagai bagian penting dalam kolaborasi dan intervensi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kukar.

“Saya ingin mengoptimalkan apa yang sudah dilaksanakan tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan perusahaan, khususnya dengan data. Adanya aplikasi RBPK akan memudahkan baik pemerintah kabupaten maupun dunia usaha dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kukar,” jelas bupati Edi Damansyah yang diakhiri dengan launching penggunaan Aplikasi RBPK yang disambut positif oleh ratusan peserta dari dunia usaha.

Diketahui, skema sistem aplikasi RBPK yang dibangun pemkab Kukar untuk mengawal regulasi dan fasilitasi pembangunan, kemudian dunia usaha mendorong produktivitas dan pertumbuhan, akademikis menjaga keseimbangan proses pembangunan dan masyarakat mengawal hak-hak dasar dan keterlibatan proses pembangunan yang tepat sasaran.

Point strategi program TJSP Kukar tahun 2023 yakni kemiskinan ekstrem dengan turut berkontribusi dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024, pemberdayaan yakni meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat berdasarkan atas potensi yang dimiliki baik SDM, SDA, Ilmu Pengetahuan, Aset dan Berkelanjutan. Pelestarian Lingkungan yakni mengawal komitmen pembangunan berbasis pelestraian lingkungan dan menjalankan dokumen lungkungan dengan konsisten.

Kemudian Sumber Daya Manusia yakni turut serta dalam proses pembangunan sosial, dengan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang dengan fokus penanggulangan kemiskinan untuk seluruh perusahaan di Kukar sebagai upaya konkrit peran dunia usaha dalam pencapaian kesejahetraan masyarakat melalui aplikasi RBPK. (Prokom10)